| T-Account |
Format penyusunan struktur APBN disusun menurut T-account dimana di
sisi
kiri merupakan penerimaan dan sisi kanan merupakan pengeluaran. |
DETAIL |
| Tahun Anggaran |
Tahun anggaran adalah waktu selama dua belas bulan yang dijadikan
perhitungan anggaran. |
DETAIL |
| Tabungan Hari Tua |
Tabungan yang bersumber dari iuran peserta dan iuran Pemerintah
beserta pengembangannya, yang diselenggarakan dengan tujuan untuk
menjamin agar peserta menerima uang tunai pada saat yang
bersangkutan berhenti, baik karena mencapai usia pensiun maupun
bukan karena mencapai usia pensiun. Sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 25 tahun 1981, Taspen mengelola program THT
yang merupakan program asuransi terdiri dari asuransi dwiguna yang
dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian.
Kepesertaan program THT dimulai sejak yang bersangkutan diangkat
sebagai pegawai/pejabat negara sampai dengan pegawai/pejabat
negara tersebut berhenti. |
DETAIL |
| Tagihan Penjualan Angsuran |
Jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara
angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan
angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan
kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai
nominal dari kontrak penjualan aset yang bersangkutan setelah
dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas
negara/ kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
Dalam menyusun neraca awal, dokumen sumber yang dapat digunakan
untuk menentukan nilai tagihan penjualan angsuran adalah daftar saldo
tagihan penjualan angsuran yang nilainya menggambarkan nilai yang
ditetapkan dalam berita acara penjualan asset setelah dikurangi dengan
angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas
daerah. Dokumen mengenai tagihan penjualan angsuran dapat diperoleh
di biro/bagian keuangan, badan pengelola keuangan daerah atau unit
lain yang ditunjuk. |
DETAIL |
| Tahun Anggaran |
Masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tahun yang
berjalan. |
DETAIL |
| Tambahan Uang Persediaan |
Uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk
kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP
yang telah ditetapkan. |
DETAIL |
| Tanggal Billing |
Tanggal dilakukannya proses billing oleh wajib pajak/wajib setor/wajib
bayar. |
DETAIL |
| Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak |
Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditentukan
untuk setiap kementerian/lembaga. Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan
Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan |
DETAIL |
| Tarif Pajak |
Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang
menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa presentase (%).
Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai berapa uang yang dijadikan untuk
menghitung pajak yang terutang |
DETAIL |
| Tax Ratio |
perbandingan antara total penerimaan pajak dengan Produk Domestik
Bruto (PDB) dimasa yang sama |
DETAIL |
| Training Infrastruktur Teknologi |
Informasi SPAN Training bagi supervisor untuk memberikan pemahaman
dan keterampilan tentang infrastruktur IT kepada KPPN, Kanwil dan Kantor
Pusat Ditjen Perbendaharaan yang akan menjadi teknisi pada saat Piloting
dan Rollout SPAN. |
DETAIL |
| Transaksi Belum Rekon |
Hasil rekonsiliasi bank yang terjadi apabila data transaksi sudah ada di
SPAN tapi tidak/belum di Bank Statement. |
DETAIL |
| Transaksi Pada Aset Non Keuangan |
Transaksi yang mengubahkepemilikan pemerintah atas aset keuangan,
aset tetap, persediaan, valuables dan aset yang tidak digunakan dalam
proses produksi. |
DETAIL |
| Transfer ke Daerah |
Bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan
desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah,
Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta. |
DETAIL |
| Transition Strategy |
Proses dan intervensi yang digunakan terhadap orang-orang yang
melakukan transisi dari program jangka pendek ke program yang
berkelanjutan |
DETAIL |
| Tugas Kebendaharaan |
Meliputi kegiatan menerima, menyimpan, menyetor/membayar/
menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
penerimaan/pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam
pengelolaannya.
(sumber : Penjelasan atas UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan
Negara)
|
DETAIL |
| Tugas Pembantuan |
Penugasan dari pemerintah kepada pemerintah daerah dengan kewajiban
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang
menugaskan. |
DETAIL |
| Tata Usaha Negara |
Menurut UU No.5 Tahun 1986, Tata Usaha Negara adalah administrasi
negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan
pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Salah satu sumber
potensi risiko fiskal bagi Pemerintah yaitu tuntutan hukum berupa
perkara gugatan perdata yang diadili di peradilan umum, Peradilan Tata
Usaha Negara (PTUN) di Indonesia bahkan peradilan yang ada di luar
negeri yang berasal dari pihak ke-3 yang ditujukan kepada Pemerintah
Pusat pada lingkungan K/L. Perkara-perkara tersebut menimbulkan
potensi pengeluaran negara berupa pembayaran ganti rugi ataupun
penyerahan aset negara berupa tanah dan/atau bangunan.
(sumber : Nota Keuangan RAPBN TA 2018)
|
DETAIL |
| Tunjangan Penghasilan Luar Negeri |
Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya
penugasan pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada
kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota) atas beban APBN dan
dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat fisik.
|
DETAIL |
| Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi |
Tagihan kepada pegawai pemerintah yang terbukti menyalahgunakan
uang negara atau menghilangkan aset pemerintah. Tuntutan
perbendaharaan/tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam
Surat Ketetapan Tanggung jawab Mutlak atau Surat Keputusan
Pembebanan dari pejabat yang berwenang. Resiko atas tidak
tertagihnya piutang usaha angsuran ini sangat tinggi, mungkin saat akan
dilakukan penjualan angsuran telah dilakukan survai atas pembeli dan
memperoleh hasil yang baik. Karena penagihan piutang usaha angsuran
memakan waktu yang cukup lama (beberapa periode), hal tersebut
kemungkinan dapat merubah hasil survai yang telah dilakukan semula
terhadap pembeli. Untuk menghindari hal-hal demikian, penjual
biasanya akan membuat kontrak jual beli (security agreement), yang
memberikan hak kepada penjual untuk menarik kembali barang yang
telah di jual dari pembeli. Untuk mengurangi barang angsuran tersebut
dari resiko terbakar atau hilang, pihak penjual dapat menetapkan syarat
bagi pembeli agar barang angsuran tersebut diasuransikan untuk
kepentingkan pihak penjual. Premi asuransi ditanggung oleh pembeli,
jika barang angsuran hilang atau terbakar, pihak asuransi akan
membayar ganti rugi kepada penjual dan bukan pembeli. Kadang kala
mungkin jiwa dari pembeli diwajibkan oleh penjual untuk diasuransikan
dengan premi auransi atas tanggungan si pembeli. |
DETAIL |
| Teori Adam Smith |
Merupakan teori ekonomi yang menjelaskan mengenai
tahapan-tahapan
pertumbuhan ekonomi meliputi masa perburuan, masa bercocok
tanam
dan berternak, masa perdagangan, dan masa perindustrian. |
DETAIL |
| Teori David Ricardo |
merupakan teori ekonomi yang menjelaskan mengenai teori sewa
tanah, teori nilai kerja dan upah, serta teori keunggulan
komparatif. |
DETAIL |
| Teori Malthus |
merupakan teori ekonomi yang menjelaskan hubungan antara
pertumbuhan penduduk dengan proses pembangunan ekonomi. |
DETAIL |
| Teori Karl Marx |
merupakan teori ekonomi yang menjelaskan evolusi
perkembangan masyarakat dalam beberapa masa yaitu masa
feodalisme, masa kapitalisme, dan masa sosialisme. |
DETAIL |
| Teori Schumpeter |
merupakan teori ekonomi yang menjelaskan bagaimana para
inovator dan wiraswasta dapat menjadi kunci utama
perkembangan ekonomi. |
DETAIL |
| Teori Keynes |
merupakan teori ekonomi yang menjelaskan bahwa situasi makro
suatu perekonomian ditentukan oleh permintaan agregat
masyarakat dan penawaran agregat. |
DETAIL |
| Teori Rostow |
merupakan teori ekonomi yang menjelaskan bahwa proses
pembangunan ekonomi dibagi dalam lima tahap yaitu tahap
masyarakat tradisional, tahap prasyarat lepas landas, tahap
lepas landas, tahap menuju kematangan, dan tahap konsumsi
tinggi. |
DETAIL |
| Teori Arthur Lewis |
merupakan teori ekonomi yang membahas proses pembangunan
ekonomi yang terjadi di perkotaan dan pedesaan, proses
urbanisasi, pola investasi dan sistem penetapan upah di
sektor modern. |
DETAIL |
| Teori Harrod Domar |
merupakan model pertumbuhan ekonomi sederhana yang
ditentukan dari tingkat pertumbuhan output, rasio tabungan,
dan rasio modal-output. |
DETAIL |
| Teori Peacock dan Wiseman |
merupakan teori ekonomi yang membahas mengenai pengaruh
pajak terhadap penerimaan dan pengeluaran pemerintah. |
DETAIL |
