| Pembiayaan |
Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan yang dimaksud
dalam APBN adalah pembiayaan defisit anggaran, yang adalah semua jenis
pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran negara dalam
APBN. |
DETAIL |
| Pembiayaan Dalam Negeri |
Semua penerimaan pembiayaan yang berasal dari perbankan dan
nonperbankan dalam negeri yang terdiri atas penerimaan cicilan
pengembalian penerusan pinjaman |
DETAIL |
| Pembiayaan Luar Negeri Neto |
Semua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang
terdiri atas pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan dikurangi dengan
penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri. |
DETAIL |
| Pemerintah |
Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah |
DETAIL |
| Pendapatan Negara |
Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. |
DETAIL |
| Pendapatan Daerah |
Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. |
DETAIL |
| Penerimaan Negara |
Uang yang masuk ke kas negara. |
DETAIL |
| Pengeluaran Negara |
Uang yang keluar dari kas negara. |
DETAIL |
| Penerimaan Daerah |
Uang yang masuk ke kas daerah |
DETAIL |
| Pengeluaran Daerah |
Uang yang keluar dari kas daerah. |
DETAIL |
| Penyertaan Modal Negara/Daerah |
Pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah yang semula merupakan
kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk
diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha
milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang
dimiliki negara. |
DETAIL |
| Perusahaan Negara |
Badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah
Pusat. |
DETAIL |
| Perusahaan Daerah |
Badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah
Daerah |
DETAIL |
| Pinjaman Dalam Negeri |
Setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman
dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu,
sesuai dengan masa berlakunya. |
DETAIL |
| Piutang Negara |
Hak negara dalam rangka penerimaan negara bukan pajak yang
pemungutannya menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang
bersangkutan. |
DETAIL |
| Privatisasi |
Penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak
lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar
manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham
oleh masyarakat. |
DETAIL |
