Kajian - Komisi III
| Tahun | Judul | Deskripsi | Jenis Produk | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kumpulan Analisis Siklus Pembahasan Nota Keuangan RAPBN 2024 Mitra Komis III | Berisi analisis tentang Perkembangan Anggaran dan Tantangan BNN dalamKasus P4GN, Pertumbuhan Anggaran dan Peningkatan Kinerja PPATK, Perkembangan Anggaran Dalam Menyikapi IsuPrioritas Komnas HAM, Perbaikan Komposisi Anggaran dan Strategi KPK, Overcrowded Lapas, Pemanfaatan BMN, dan Isu Overstay, serta Perlunya Penguatan Anggaran BNPT dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia. | Analisis APBN | DETAIL |
| 2025 | Anggaran PPATK Tahun 2026: Kinerja Pencegahan dan Pemberantasan TPPU di Tengah Kendala Keterbatasan Belanja Pegawai Yang Berulang | Pagu anggaran PPATK tahun 2026 sebesar Rp333,6 miliar, turun tipis 0,3% dibanding outlook 2025 namun meningkat signifikan 68% dari pagu indikatif awal. Sebagian besar alokasi, yaitu 75%, digunakan untuk Program Dukungan Manajemen, sedangkan sisanya untuk program pencegahan dan pemberantasan TPPU serta pendanaan terorisme. Fokus kerja PPATK 2026 mencakup penguatan strategi nasional, optimalisasi intelijen keuangan, peningkatan kualitas pelaporan, dan modernisasi teknologi informasi. Namun, tantangan berulang berupa keterbatasan belanja pegawai masih terjadi sejak 2018, yang berpotensi menghambat keberlanjutan kinerja lembaga. | Analisis APBN | DETAIL |
| 2025 | Anggaran Mahkamah Konstitusi Tahun 2026: Optimalisasi Dukungan Sistem Informasi | Anggaran Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2026 turun signifikan sebesar 38% dari Rp611,5 miliar menjadi Rp379,3 miliar, terutama akibat penurunan besar pada Program Penanganan Perkara Konstitusi. Sementara itu, Program Dukungan Manajemen relatif stabil dengan alokasi Rp177,8 miliar. Meski realisasi anggaran 2020–2024 mencapai rata-rata 99,1%, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih adanya kelemahan sistemis dalam tata kelola, khususnya pada integrasi sistem informasi perkara dan pengawasan mutu layanan. Untuk menjaga kepercayaan publik dan efektivitas kinerja, MK direkomendasikan segera memperkuat sistem informasi terintegrasi, melengkapi SOP, dan meningkatkan pemanfaatan teknologi persidangan jarak jauh. | Analisis APBN | DETAIL |
| 2025 | Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2026: Perlu Upaya Peningkatan Rule of Law Index dan Kesejahteraan Panitera | Anggaran Mahkamah Agung (MA) tahun 2026 meningkat 16,3% menjadi Rp14,75 triliun, mencerminkan penguatan dukungan negara terhadap peran lembaga peradilan. Kenaikan terbesar terjadi pada Program Dukungan Manajemen dan Penegakan Hukum yang menunjukkan fokus pada efisiensi manajerial serta peningkatan pelayanan hukum. Meski skor Rule of Law Index Indonesia naik dari 0,26 pada 2015 menjadi 0,35 pada 2024, posisinya masih di bawah rata-rata ASEAN sehingga diperlukan reformasi kelembagaan dan peningkatan integritas aparat peradilan. Pemerintah juga mendorong peningkatan kesejahteraan hakim dan panitera sebagai langkah strategis memperkuat profesionalisme, independensi, dan kepercayaan publik terhadap peradilan. | Analisis APBN | DETAIL |
| 2025 | Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2026: Optimalisasi Peran Penghubung di Daerah dan Kesejahteraan Hakim | Anggaran Komisi Yudisial (KY) tahun 2026 meningkat 5,7% menjadi Rp195,3 miliar, mencerminkan dukungan berkelanjutan terhadap fungsi pengawasan hakim dan penguatan integritas peradilan. Meskipun tingkat penyerapan anggaran tinggi, peran penghubung KY di daerah masih belum optimal karena baru mencakup 20 provinsi dan belum memiliki struktur kelembagaan tetap. Kondisi ini membatasi efektivitas pengawasan etik hakim serta akses masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Untuk memperkuat integritas peradilan, KY perlu memperluas jangkauan penghubung, memperkuat kelembagaan daerah, serta menjalankan mandat peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim secara berkelanjutan. | Analisis APBN | DETAIL |
| 2025 | Anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2026: Perkuat Akuntabilitas dan Optimalisasi Pemberantasan Korupsi | Anggaran KPK dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi dengan tingkat realisasi yang belum optimal, menandakan perlunya peningkatan perencanaan dan efisiensi pelaksanaan program. Porsi terbesar anggaran 2026 masih terserap untuk belanja pegawai dalam Program Dukungan Manajemen, sementara alokasi untuk program pencegahan dan penindakan korupsi cenderung menurun. Temuan BPK atas pengelolaan anggaran menunjukkan adanya kelemahan administratif seperti pertanggungjawaban perjalanan dinas dan pajak charter pesawat yang belum sesuai ketentuan. Di sisi lain, meskipun Indeks Persepsi Korupsi Indonesia meningkat dari 34 menjadi 37 pada 2024, capaian tersebut masih fluktuatif sehingga KPK perlu memperkuat akuntabilitas dan efektivitas pemberantasan korupsi agar kepercayaan publik dan iklim investasi dapat meningkat. | Analisis APBN | DETAIL |
| 2025 | Anggaran Kepolisian Tahun 2026: Penguatan Dukungan Anggaran Preemtif Kejahatan Siber serta Penyelidikan dan Penyidikan | Anggaran Polri tahun 2026 meningkat 15,03% menjadi Rp145,65 triliun, namun kenaikan tersebut sebagian besar terserap untuk belanja pegawai dalam Program Dukungan Manajemen. Peningkatan ini belum sepenuhnya diikuti oleh dukungan anggaran memadai untuk modernisasi alat utama dan penanganan tindak pidana, terutama di bidang siber. BPK menemukan sejumlah kelemahan pengelolaan teknologi informasi serta keterbatasan struktur dan anggaran Direktorat Tindak Pidana Siber, yang membuat upaya preemtif belum optimal. Selain itu, keterbatasan alokasi anggaran penyelidikan dan penyidikan menyebabkan rendahnya efektivitas investigasi kriminal, tercermin dari skor Rule of Law Index Indonesia yang masih di bawah rata-rata global. | Analisis APBN | DETAIL |
| 2025 | Anggaran Kejaksaan Tahun 2026: Upaya Pemulihan Kerugian Negara Masih Memiliki Ruang Untuk Lebih Optimal | Pagu anggaran Kejaksaan RI tahun 2026 sebesar Rp20 triliun mengalami penurunan 20% dibanding outlook 2025, namun naik signifikan 128% dari pagu indikatif sebelumnya. Proporsi anggaran Program Dukungan Manajemen turun dari 96% menjadi 56,7%, menandakan pergeseran fokus menuju program substantif penegakan dan pelayanan hukum. Meski kinerja penyelamatan aset negara meningkat, tingkat keberhasilan pemulihan aset dan pengembalian kerugian negara masih rendah akibat kendala lelang, penelusuran aset, dan terpidana yang memilih menjalani subsider. Kejaksaan masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan efektivitas pemulihan keuangan negara melalui optimalisasi lelang, percepatan proses hukum, dan sinergi antarinstansi. | Analisis APBN | DETAIL |
| 2025 | Analisis Pagu Indikatif Badan Narkotika Nasional 2026 | Pagu Indikatif Badan Narkotika Nasional (BNN) Tahun 2026 sebesar Rp1.015,8 miliar; dengan rincian Program Dukungan Manajemen Rp999,4 miliar; dan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Rp16.4 miliar. | Analisis APBN | DETAIL |
| 2025 | Anggaran Badan Narkotika Nasional Tahun 2026: Capaian dan Tantangan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba | Pagu anggaran BNN tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp1,36 triliun, turun 41% dibanding outlook 2025 namun naik 34,4% dari pagu indikatif, dengan 98% di antaranya dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen. Meski indeks kinerja P4GN tahun 2024 mencapai 101,7% dari target dan tergolong efektif, tantangan besar masih dihadapi pada sisi penegakan hukum, rehabilitasi, dan keterbatasan sumber daya. Kapasitas rehabilitasi hanya mampu menampung sekitar 29 ribu dari estimasi 3,3 juta penyalahguna, disertai minimnya SDM serta sarana prasarana di satuan kerja daerah. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan anggaran dan kapasitas kelembagaan agar pelaksanaan program P4GN dapat lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. | Analisis APBN | DETAIL |
| 2025 | Analisis Pagu Indikatif Kejaksaan RI 2026 | Pagu Indikatif Kejaksaan RI Tahun 2026 sebesar Rp8.965,0 miliar; dengan rincian Program Dukungan Manajemen Rp8.617,1 miliar; dan Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum Rp347,9 miliar. | Analisis APBN | DETAIL |
| 2025 | Analisis Pagu Indikatif Komisi Pemberantasan Korupsi 2026 | Pagu Indikatif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2026 sebesar Rp878 miliar. Nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan nilai pagu indikatif KPK 2025 yang mencapai Rp1.237 miliar. Penurunan ini besaran pagu indikatif KPK terjadi karena anggaran KPK hanya digunakan untuk membiayai program dukungan manajemen. Pada tahun 2026, KPK tidak mengalokasikan anggaran untuk program pencegahan dan penindakan perkara korupsi. | Analisis APBN | DETAIL |
| 2025 | Analisis Pagu Indikatif Komisi Yudisial 2026 | Pagu Indikatif Komisi Yudisial (KY) Tahun 2026 sebesar Rp82,6 miliar, seluruhnya dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen. Nilai Pagu Indikatif 2026 tersebut menurun 55,3 persen dibanding Alokasi Anggaran dalam APBN 2025 yang sebesar Rp184,6 miliar sebelum dilakukan efisiensi anggaran berdasarkan Inpres 1 Tahun 2025. | Analisis APBN | DETAIL |
| 2025 | Analisis Pagu Indikatif Mahkamah Agung 2026 | Pagu Indikatif Mahkamah Agung (MA) Tahun 2026 sebesar Rp10.878 miliar, seluruhnya dialokasikan kepada Program Dukungan Manajemen. Nilai Pagu Indikatif 2026 tersebut menurun 14,2 persen dibanding Alokasi Anggaran dalam APBN 2025 yang sebesar Rp12.684 miliar sebelum dilakukan efisiensi anggaran berdasarkan Inpres 1 Tahun 2025. | Analisis APBN | DETAIL |
| 2025 | Analisis Pagu Indikatif Mahkamah Konstitusi 2026 | Pagu Indikatif Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2026 sebesar Rp260,9 miliar dengan rincian: 1) Program Dukungan Manajemen Rp135,8 miliar; 2) Program Penanganan Perkara Konstitusi Rp125,1 miliar. Nilai Pagu Indikatif 2026 tersebut menurun 57,33 persen dibanding Alokasi Anggaran dalam APBN 2025 yang sebesar Rp611,25miliar sebelum dilakukan efisiensi anggaran berdasarkan Inpres 1 Tahun 2025. | Analisis APBN | DETAIL |
| 2025 | Analisis Pagu Indikatif Kepolisian Republik Indonesia 2026 | Pagu indikatif Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2026 mencapai Rp109,67 triliun. Pagu indikatif Polri di tahun 2026 mengalami penurunan sebesar 13% dari besaran alokasi anggaran di tahun 2025. Apabila dibandingkan dengan outlook realisasi anggaran tahun 2024, maka besaran pagu indikatif Polri tahun 2026 mengalami penurunan sebesar 11%. | Analisis APBN | DETAIL |
| 2025 | Analisis Pagu Indikatif Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 2026 | Pagu Indikatif PPATK Tahun 2026 sebesar Rp199,1 miliar; dengan rincian Program Dukungan Manajemen Rp199,1 miliar; dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme Rp - miliar. | Analisis APBN | DETAIL |
| 2025 | Analisis Pemulihan Kerugian Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi | Pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia masih belum optimal karena lemahnya instrumen hukum, minimnya kapasitas pelacakan aset, dan rendahnya pemahaman hakim terhadap valuasi aset. Dari tuntutan uang pengganti sebesar Rp83 triliun pada 2023, hanya Rp7,3 triliun atau kurang dari 10% yang dikabulkan hakim, menunjukkan ketimpangan besar dalam efektivitas pemulihan aset. Hambatan utama meliputi tidak adanya undang-undang khusus pemulihan aset, hukuman subsider yang terlalu ringan, serta lemahnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum. Untuk memperkuat pemulihan keuangan negara, diperlukan pembentukan regulasi terpadu, penerapan mekanisme non-conviction based asset forfeiture, serta pergeseran paradigma hukum dari retributif ke restoratif. | Analisis Ringkas Cepat | DETAIL |
| 2023 | Buletin APBN | DETAIL | ||
| 2023 | Buletin APBN | DETAIL | ||
| 2024 | Buletin APBN | DETAIL | ||
| 2025 | Buletin APBN | DETAIL | ||
| 2025 | Buletin APBN | DETAIL | ||
| 2025 | Buletin APBN | DETAIL | ||
| 2025 | Buletin APBN | DETAIL | ||
| 2023 | Masukan PA3KN Atas Nota Keuangan RAPBN 2024 | Buku “Masukan PA3KN Atas Nota Keuangan RAPBN 2024” membahas tentang Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM), Kebijakan Pendapatan Negara, Kebijakan Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran. Pemilihan isu-isu yang dikaji dalam buku ini diselaraskan dengan target yang ada pada RPJMN 2020-2024, hasil kesepakatan DPR dengan pemerintah pada pembicaraan pendahuluan Juli 2023 lalu, Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024, serta perkembangan terkini yang akan memengaruhi kondisi perekonomian di tahun 2024 mendatang. | Buku | DETAIL |
| 2023 | Kajian Isu Strategis Rencana Pembangunan Tahun 2024 | Buku ini akan mencoba menguraikan beberapa masukan PA3KN berkaitan dengan rencana pembangunan tahun 2024 terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, akselerasi penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, kebijakan insentif perpajakan dan perbaikan kemudahan dan kepastian usaha guna meningkatkan investasi, percepatan pembangunan infrastruktur guna mendorong investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi, serta pengembangan ekonomi hijau. Kajian ini disusun berdasarkan hasil kesepakatan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2024, dokumen Nota Keuangan RAPBN 2024, hasil penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD), serta desk study. Untuk desk study dilakukan pengumpulan dan penganalisaan terhadap data dan informasi sekunder serta berbagai laporan yang relevan dengan tujuan kajian. Demikianlah buku kajian ini disusun oleh PA3KN | Buku | DETAIL |
| 2023 | Analisis Tematik APBN Vol. 9 No. 9/II/P3DI/September/2023 | Analisis Tematik APBN | DETAIL |
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715.269 / 5715.635 / 5715.656 - Fax. 021-5715.635