| Tahun | Judul | Deskripsi | Jenis Produk | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kumpulan Analisis Siklus Pembahasan Nota Keuangan RAPBN 2024 Mitra Komis VII | Berisi analisis tentang Kajian Belanja Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, BRIN, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Informasi Geospasial, serta Isu terkait energi tahun 2024. | Analisis APBN | DETAIL |
| 2023 | Ekspor Nikel Ilegal Ke Tiongkok | Pemerintah Indonesia resmi melarang ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020 melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara. Kajian ini mengulas kendala hilirasi nikel dan alternatif kebijakan yang dapat diambil pemerintah. | Analisis Ringkas Cepat | DETAIL |
| 2023 | Program Clean Cooking | Kajian ini mengulas cost and benefit analysis dari program clean cooking terhadap Masyarakat dan Anggaran Keuangan Negara, mekanisme penyaluran program clean cooking terhadap targeted consumer, dan pengaruh program clean cooking terhadap oversupply ketenagalistrikan PT PLN (Persero). | Analisis Ringkas Cepat | DETAIL |
| 2023 | Ekspor Pasir Laut | Lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (PP No 26 Tahun 2023) mencabut Keppres Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut. Salah satu pasal yang cukup menyita perhatian publik yaitu terkait dibukanya keran ekspor pasir laut. Dalam Pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa pasir laut yang dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, diantaranya reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, dan/atau ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan pasir laut akan diatur dalam peraturan teknis yang melibatkan lintas pemangku kepentingan, seperti Pusat Hidro- Oseanografi TNI Angkatan Laut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. | Analisis Ringkas Cepat | DETAIL |
| 2023 | Oversupply Perusahaan Listrik Negara | Produksi listrik ditargetkan untuk dapat memenuhi rasio elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita. Kedua hal tersebut merupakan salah satu program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pada tahun 2024, rasio elektrifikasi ditargetkan untuk mencapai 100% dan konsumsi listrik per kapita ditargetkan sebesar 1400 kWH/kapita. Di samping itu, program pembangkit listrik 35.000 MW juga direncanakan untuk tuntas pada tahun 2024. Realisasi rasio elektrifikasi per akhir tahun 2022 telah mencapai 99,63% dan konsumsi per triwulan I tahun 2023 telah mencapai 1.336 kWh/kapita (ESDM, 2023). Sementara itu, per Desember 2022, sebanyak 415 unit pembangkit dengan kapasitas 16.596 Megawatt (MW) atau 47% dari Proyek Pembangkit 35.000 MW telah Commercial Operation Date (COD) atau sudah beroperasi (ESDM, 2023). | Analisis Ringkas Cepat | DETAIL |
| 2023 | Komparasi Sektor Industri: Indonesia Dan Vietnam | Investasi merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pembangunan suatu negara. Sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan modal dan investasi yang besar, tidak hanya dari Pemerintah dan swasta nasional namun termasuk dari luar negeri. Salah satu negara yang berhasil mendatangkan investasi adalah Vietnam yang masuk dalam 20 besar tujuan investasi asing pada 2020. Dimana menurut Wold Bank (2019), dari 33 perusahaan China yang memutuskan untuk merelokasi operasinya ke negara lain, 23 perusahaan memilih Vietnam sebagai tujuan mereka dan selebihnya memilih Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Dari 33 perusahaan tersebut, diketahui tidak ada perusahaan yang memilih Indonesia untuk merelokasi operasinya. Dalam menarik minat investor, Indonesia dan Vietnam memiliki cara yang berbeda dengan hasil berbeda juga. | Analisis Ringkas Cepat | DETAIL |
| 2023 | Buletin APBN | DETAIL | ||
| 2023 | Buletin APBN | DETAIL | ||
| 2023 | Buletin APBN | DETAIL | ||
| 2023 | Buletin APBN | DETAIL |
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715.269 / 5715.635 / 5715.656 - Fax. 021-5715.635