Peraturan Pemerintah
| No. | Peraturan | Tentang | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1. | Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2020 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL | DETAIL |
| 2. | Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2020 | FASILITAS DAN KEMUDAHAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS | DETAIL |
| 3. | Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2020 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL | DETAIL |
| 4. | Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2020 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA | DETAIL |
| 5. | Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 | PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN SERTA PENYELAMATAN EKONOMI NASIONAL | DETAIL |
| 6. | Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2020 | Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) | DETAIL |
| 7. | Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2019 | PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH | DETAIL |
| 8. | Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2019 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | DETAIL |
| 9. | Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2019 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA | DETAIL |
| 10. | Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2019 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA | DETAIL |
| 11. | Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2019 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL | DETAIL |
| 12. | Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | DETAIL |
| 13. | Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2018 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA | DETAIL |
| 14. | Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2018 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 | DETAIL |
| 15. | Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2018 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA | DETAIL |
| 16. | Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2018 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN | DETAIL |
| 17. | Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2018 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA | DETAIL |
| 18. | Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2017 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA | DETAIL |
| 19. | Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2017 | KAWASAN EKONOMI KHUSUS GALANG BATANG | DETAIL |
| 20. | Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2017 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN | DETAIL |
| 21. | Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2016 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN | DETAIL |
| 22. | Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA | DETAIL |
| 23. | Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2016 | KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG KELAYANG | DETAIL |
| 24. | Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2016 | KAWASAN EKONOMI KHUSUS SORONG | DETAIL |
| 25. | Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2016 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU | DETAIL |
| 26. | Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2016 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | DETAIL |
| 27. | Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2016 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | DETAIL |
| 28. | Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2015 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | DETAIL |
| 29. | Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2015 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK | DETAIL |
| 30. | Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2015 | FASILITAS DAN KEMUDAHAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS | DETAIL |
| 31. | Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2014 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | DETAIL |
| 32. | Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2014 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | DETAIL |
| 33. | Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2014 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN | DETAIL |
| 34. | Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2014 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI | DETAIL |
| 35. | Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 | JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN | DETAIL |
| 36. | Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2014 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN | DETAIL |
| 37. | Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2014 | PEMBERIAN FASILITAS DAN INSENTIF USAHA HORTIKULTURA | DETAIL |
| 38. | Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2014 | KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU | DETAIL |
| 39. | Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2014 | KAWASAN EKONOMI KHUSUS BITUNG | DETAIL |
| 40. | Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2014 | KAWASAN EKONOMI KHUSUS MOROTAI | DETAIL |
| 41. | Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2014 | KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG API-API | DETAIL |
| 42. | Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2014 | KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA | DETAIL |
| 43. | Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2014 | KAWASAN EKONOMI KHUSUS MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN | DETAIL |
| 44. | Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2013 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN | DETAIL |
| 45. | Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2013 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL | DETAIL |
| 46. | Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2013 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI | DETAIL |
| 47. | Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2013 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN | DETAIL |
| 48. | Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2012 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | DETAIL |
| 49. | Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2012 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | DETAIL |
| 50. | Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2012 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | DETAIL |
| 51. | Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2012 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL | DETAIL |
| 52. | Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2012 | KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG LESUNG | DETAIL |
| 53. | Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2012 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS | DETAIL |
| 54. | Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2012 | KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI | DETAIL |
| 55. | Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2011 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | DETAIL |
| 56. | Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2011 | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH- DAERAH TERTENTU | DETAIL |
| 57. | Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 | PENYELENGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS | DETAIL |
| 58. | Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 | PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (PKA K/L) | DETAIL |
| 59. | Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2010 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DETAIL |
| 60. | Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2010 | JENIS DAN TARAF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | DETAIL |
| 61. | Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2010 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | DETAIL |
| 62. | Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2010 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | DETAIL |
| 63. | Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL | DETAIL |
| 64. | Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2010 | TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | DETAIL |
| 65. | Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2009 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KESEHATAN | DETAIL |
| 66. | Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2008 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERDAGANGAN | DETAIL |
| 67. | Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 | JENIS DAN TARIF ATAS PENERIMAAN BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA | DETAIL |
| 68. | Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2008 | JENIS DAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | DETAIL |
| 69. | Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2008 | JENIS DAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | DETAIL |
| 70. | Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008 | PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH | DETAIL |
| 71. | Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2007 | JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA | DETAIL |
| 72. | Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2007 | JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU DI DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN | DETAIL |
| 73. | Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2007 | JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL | DETAIL |
| 74. | Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2007 | JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU DI DEPARTEMEN SOSIAL | DETAIL |
| 75. | Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2007 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL | DETAIL |
| 76. | Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 | TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL | DETAIL |
| 77. | Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2006 | PERUBAHAN PP 62-2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN | DETAIL |
| 78. | Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 | PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH | DETAIL |
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715.269 / 5715.635 / 5715.656 - Fax. 021-5715.635