Kajian - Komisi I
| Tahun | Judul | Deskripsi | Jenis Produk | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kumpulan Analisis Siklus Pembahasan Nota Keuangan RAPBN 2024 Mitra Komis I | Berisi analisis tentang Capaian Anggaran Dan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, Potren Anggaran Kementerian Luar Negeri, Perkembangan Anggaran Belanja Badan Intelijen Negara 2019-2024, Sekilas Anggaran Badan Siber dan Sandi Negara, Evaluasi Kinerja Anggaran Badan Keamanan Laut, serta Capaian Anggaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. | Analisis APBN | DETAIL |
| 2025 | Analisis Pagu Indikatif Badan Keamanan Laut 2026 | Pagu Indikatif Badan Keamanan Laut (Bakamla) Tahun 2026 sebesar Rp1.650,7 miliar; dengan rincian Program Dukungan Manajemen Rp208,6 miliar dan Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia Rp1.442,2 miliar. | Analisis APBN | DETAIL |
| 2025 | Analisis Pagu Indikatif Badan Intelijen Negara 2026 | Pagu Indikatif Badan Intelijen Negara (BIN) Tahun 2026 sebesar Rp3.951,7 miliar, dengan rincian Program Dukungan Manajemen Rp1.257,8 miliar dan Program Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara Rp2.693,9 miliar. | Analisis APBN | DETAIL |
| 2025 | Analisis Pagu Indikatif Badan Siber Dan Sandi Negara 2026 | Pagu Indikatif Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2026 sebesar Rp.2.963,9 miliar, dengan rincian Program Dukungan Manajemen Rp 384,3miliar dan Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara Rp2.579,6 miliar. | Analisis APBN | DETAIL |
| 2025 | Analisis Pagu Indikatif Kementerian Luar Negeri 2026 | Pagu Indikatif Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tahun 2026 sebesar Rp7.933,1 miliar; dengan rincian Program Dukungan Manajemen Rp7.299,7 miliar; Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Mulltilateral Rp443,7 miliar; dan Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik Rp189,7 miliar. | Analisis APBN | DETAIL |
| 2025 | Analisis Pagu Indikatif Kementerian Komunikasi dan Digital 2026 | 2Pagu Indikatif Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tahun 2026 sebesarRp7.745,7 miliar, dengan rincian program Dukungan Manajemen Rp1.567 miliar,program pengembangan dan penguatan ekosistem dan ruang digital sebesar Rp81,7miliar, dan program pengembangan dan penguatan infrastruktur digital Rp6.097 miliar. | Analisis APBN | DETAIL |
| 2025 | ANGGARAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2026: PERKUAT DIPLOMASI DAGANG TERFOKUS DI TENGAH PERGESERAN HUBUNGAN DAGANG GLOBAL | Anggaran Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp10,02 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya untuk memperkuat diplomasi ekonomi dan kerja sama internasional. Fokus anggaran diarahkan pada promosi perdagangan, investasi, dan pariwisata, serta penguatan posisi Indonesia dalam forum regional dan global. Meski jumlah komitmen perdagangan meningkat signifikan, kontribusi nilai per komitmen antarnegara masih belum seimbang, sehingga Kemenlu perlu menerapkan diplomasi perdagangan yang lebih terfokus pada negara dan komoditas bernilai tinggi. Strategi ini diharapkan mampu memperkuat kinerja ekspor nasional dan meningkatkan efektivitas diplomasi dagang Indonesia di tengah dinamika ekonomi global. | Analisis APBN | DETAIL |
| 2025 | ANGGARAN BADAN INTELIJEN NEGARA TAHUN 2026: PERLU DIPRIORITASKAN PADA UPAYA DETEKSI DAN ANTISIPASI ANCAMAN KEAMANAN DI WILAYAH TERTENTU | Anggaran Badan Intelijen Negara (BIN) tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp16,45 triliun, naik 6,51 persen dibanding outlook 2025, dengan fokus pada operasi intelijen kontra terorisme, kontra separatisme, dan penguatan pendidikan intelijen. Peningkatan ini diarahkan untuk mendukung target RPJMN 2025–2029, khususnya menurunkan skor Fragile State Index (FSI) Indonesia menjadi 59,2 pada 2029. Meski tren FSI Indonesia membaik, posisinya masih dalam kategori warning, dengan potensi kerentanan di wilayah seperti Maluku, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Oleh karena itu, BIN perlu memprioritaskan deteksi dan antisipasi ancaman di wilayah berisiko tinggi tersebut melalui penguatan koordinasi, penggalangan intelijen, dan peningkatan kewaspadaan regional. | Analisis APBN | DETAIL |
| 2023 | Efektivitas Penguatan Keamanan Siber di Indonesia | Pengelolaan anggaran terkait penguatan keamanan siber belum sepenuhnyaefektif, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya serangan siber di Indonesia danmasih relatif rendahnya indeks keamanan siber di Indonesia dibandingkan dengan jumlah pengguna internet di Indonesia. Kondisi tersebut diperparahdengan temuan audit BPK RI yang menunjukkan bahwa masih lemahnyakoordinasi antar instansi terkait keamanan siber, kurangnya programpeningkatan kompetensi SDM keamanan siber, dan program peningkatanawareness keamanan siber yang belum direncanakan dengan akurat. | Analisis Ringkas Cepat | DETAIL |
| 2024 | Efektivitas Penguatan Keamanan Siber di Indonesia | Pengelolaan anggaran terkait penguatan keamanan siber belum sepenuhnyaefektif, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya serangan siber di Indonesia danmasih relatif rendahnya indeks keamanan siber di Indonesia dibandingkandengan jumlah pengguna internet di Indonesia. Kondisi tersebut diperparahdengan temuan audit BPK RI yang menunjukkan bahwa masih lemahnyakoordinasi antar instansi terkait keamanan siber, kurangnya programpeningkatan kompetensi SDM keamanan siber, dan program peningkatanawareness keamanan siber yang belum direncanakan dengan akurat. | Analisis Ringkas Cepat | DETAIL |
| 2025 | PERATURAN PRESIDEN NOMOR 202 TAHUN 2024 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PAGU ANGGARAN DAN PENGELOLAAN BMN DI KEMENTERIAN PERTAHANAN | eraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 menetapkan pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) sebagai lembaga nonstruktural baru yang menggantikan Dewan Ketahanan Nasional. Kebijakan ini mengharuskan likuidasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) dan pengalihan pendanaan, sumber daya manusia, serta Barang Milik Negara (BMN) ke Kementerian Pertahanan. Proses likuidasi dilakukan sesuai ketentuan PMK Nomor 48 Tahun 2017, dengan batas waktu penyelesaian hingga 14 Juni 2025, sebelum pengelolaan anggaran dan BMN sepenuhnya menggunakan identitas Kementerian Pertahanan. Implementasi Perpres ini menuntut penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Pertahanan untuk mengakomodasi Sekretariat DPN sebagai unit baru yang mendukung tugas dan fungsi Dewan Pertahanan Nasional. | Analisis Ringkas Cepat | DETAIL |
| 2025 | ANggaran dan Operasi Kemanan Laut Bakamla Di WIlayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia | Indonesia memiliki wilayah laut seluas 6,4 juta km² yang menjadi tanggung jawab Bakamla untuk menjaga keamanan dan keselamatan laut. Meskipun realisasi anggaran Bakamla meningkat tiap tahun, pemenuhannya baru sekitar 10,76 persen dari total kebutuhan dalam Renstra 2020–2024. Rendahnya alokasi ini menyebabkan keterbatasan sarana, prasarana, dan hari patroli yang berimbas pada belum optimalnya pengawasan laut nasional. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI disarankan untuk meningkatkan anggaran Bakamla guna memperkuat alutsiskamla dan kapasitas operasi keamanan laut Indonesia. | Analisis Ringkas Cepat | DETAIL |
| 2023 | Buletin APBN | DETAIL | ||
| 2023 | Buletin APBN | DETAIL | ||
| 2024 | Buletin APBN | DETAIL | ||
| 2025 | Buletin APBN | DETAIL | ||
| 2023 | Masukan PA3KN Atas Nota Keuangan RAPBN 2024 | Buku “Masukan PA3KN Atas Nota Keuangan RAPBN 2024” membahas tentang Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM), Kebijakan Pendapatan Negara, Kebijakan Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran. Pemilihan isu-isu yang dikaji dalam buku ini diselaraskan dengan target yang ada pada RPJMN 2020-2024, hasil kesepakatan DPR dengan pemerintah pada pembicaraan pendahuluan Juli 2023 lalu, Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024, serta perkembangan terkini yang akan memengaruhi kondisi perekonomian di tahun 2024 mendatang. | Buku | DETAIL |
| 2023 | Kajian Isu Strategis Rencana Pembangunan Tahun 2024 | Buku ini akan mencoba menguraikan beberapa masukan PA3KN berkaitan dengan rencana pembangunan tahun 2024 terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, akselerasi penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, kebijakan insentif perpajakan dan perbaikan kemudahan dan kepastian usaha guna meningkatkan investasi, percepatan pembangunan infrastruktur guna mendorong investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi, serta pengembangan ekonomi hijau. Kajian ini disusun berdasarkan hasil kesepakatan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2024, dokumen Nota Keuangan RAPBN 2024, hasil penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD), serta desk study. Untuk desk study dilakukan pengumpulan dan penganalisaan terhadap data dan informasi sekunder serta berbagai laporan yang relevan dengan tujuan kajian. Demikianlah buku kajian ini disusun oleh PA3KN | Buku | DETAIL |
| 2023 | Analisis Tematik APBN Vol. III No. 8/I/P3DI/Agustus/2023 | Analisis Tematik APBN | DETAIL | |
| 2023 | Analisis Tematik APBN Vol. III No. 9/I/P3DI/September/2023 | Analisis Tematik APBN | DETAIL |
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715.269 / 5715.635 / 5715.656 - Fax. 021-5715.635