Analisis APBN

Pagu Anggaran RAPBN Tahun 2026 Mitra Kerja Komisi VIII DPR RI / Agustus 2025

Siklus: APBN Induk

Sekilas:
Pagu Anggaran RAPBN Tahun 2026 Mitra Kerja Komisi VIII DPR RI




Mengawal Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik / September 2025

Siklus: APBN Induk

Sekilas:
Anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) pada RAPBN 2026 meningkat menjadi Rp393 miliar untuk memperkuat agenda reformasi birokrasi dan transformasi digital pelayanan publik. Fokus kebijakan diarahkan pada percepatan reformasi birokrasi, penguatan kapasitas SDM aparatur, serta pengawasan kinerja instansi pemerintah melalui evaluasi RB, SAKIP, dan Zona Integritas. Selain itu, isu strategis mencakup penegakan sistem merit ASN, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan integritas dan netralitas aparatur. Dengan langkah-langkah tersebut, KemenpanRB diharapkan mampu mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.




CRITICAL NOTES ANGGARAN BADAN KEAMANAN LAUT TAHUN 2026 / September 2025

Siklus: APBN Induk

Sekilas:
Anggaran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp1,75 triliun, menurun 29,47 persen dari outlook 2025. Sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung prioritas nasional, seperti penguatan sarana keamanan laut, sistem keamanan maritim nasional, dan pembangunan stasiun pemantauan. Meskipun Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) menunjukkan tren peningkatan, nilai 2024 masih di bawah target, terutama akibat keterbatasan armada patroli dan infrastruktur pemantauan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas patroli dan cakupan stasiun pemantauan menjadi fokus strategis agar target IKLN 2029 dapat tercapai dan keamanan laut nasional semakin optimal.




ANGGARAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TAHUN 2026: HARUS MAMPU MENJAWAB BERBAGAI TANTANGAN KETAHANAN DAN KEAMANAN SIBER KE DEPAN / September 2025

Siklus: APBN Induk

Sekilas:
Anggaran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2026 meningkat tajam menjadi Rp2,99 triliun atau naik 181 persen dibanding outlook 2025, guna memperkuat ekosistem keamanan dan ketahanan siber nasional. Lonjakan ini diarahkan untuk mendukung program prioritas “Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal” dalam RPJMN 2025–2029, dengan target Indeks Keamanan Siber sebesar 0,84 pada 2029. Namun, BSSN menghadapi tantangan besar berupa meningkatnya ancaman serangan siber, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan digital, serta keterbatasan sumber daya manusia ahli di bidang siber. Oleh karena itu, efektivitas penggunaan anggaran 2026 harus difokuskan pada peningkatan kapasitas deteksi, perlindungan infrastruktur kritikal, dan penguatan budaya keamanan siber di seluruh lapisan masyarakat.




ANGGARAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL TAHUN 2026: MAMPU MENJAWAB BERBAGAI TANTANGAN GUNA MENGAKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL / September 2025

Siklus: APBN Induk

Sekilas:
Anggaran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp8,09 triliun, meningkat dibanding outlook 2025 dan difokuskan untuk memperkuat infrastruktur TIK serta mendukung percepatan transformasi digital nasional. Dana ini diarahkan untuk kegiatan strategis seperti penggelaran jaringan 4G, sistem monitoring frekuensi, dan pengembangan ekosistem startup digital. Namun, Komdigi masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesenjangan akses internet di wilayah 3T, keterbatasan SDM digital, serta literasi digital yang belum merata. Karena itu, efektivitas pemanfaatan anggaran perlu difokuskan pada perluasan konektivitas, peningkatan kualitas SDM, dan percepatan pemerintahan digital agar transformasi digital nasional berjalan inklusif dan berkelanjutan.




← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →