Analisis APBN

Siklus: APBN Induk

Sekilas:
Pagu Anggaran RAPBN Tahun 2026 Mitra Kerja Komisi IX DPR RI

Siklus: APBN Induk

Sekilas:
Pagu anggaran PPATK tahun 2026 sebesar Rp333,6 miliar, turun tipis 0,3% dibanding outlook 2025 namun meningkat signifikan 68% dari pagu indikatif awal. Sebagian besar alokasi, yaitu 75%, digunakan untuk Program Dukungan Manajemen, sedangkan sisanya untuk program pencegahan dan pemberantasan TPPU serta pendanaan terorisme. Fokus kerja PPATK 2026 mencakup penguatan strategi nasional, optimalisasi intelijen keuangan, peningkatan kualitas pelaporan, dan modernisasi teknologi informasi. Namun, tantangan berulang berupa keterbatasan belanja pegawai masih terjadi sejak 2018, yang berpotensi menghambat keberlanjutan kinerja lembaga.

Siklus: APBN Induk

Sekilas:
Pagu Anggaran RAPBN Tahun 2026 Mitra Kerja Komisi X DPR RI

Siklus: APBN Induk

Sekilas:
Anggaran Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2026 turun signifikan sebesar 38% dari Rp611,5 miliar menjadi Rp379,3 miliar, terutama akibat penurunan besar pada Program Penanganan Perkara Konstitusi. Sementara itu, Program Dukungan Manajemen relatif stabil dengan alokasi Rp177,8 miliar. Meski realisasi anggaran 2020–2024 mencapai rata-rata 99,1%, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih adanya kelemahan sistemis dalam tata kelola, khususnya pada integrasi sistem informasi perkara dan pengawasan mutu layanan. Untuk menjaga kepercayaan publik dan efektivitas kinerja, MK direkomendasikan segera memperkuat sistem informasi terintegrasi, melengkapi SOP, dan meningkatkan pemanfaatan teknologi persidangan jarak jauh.

Siklus: APBN Induk

Sekilas:
Anggaran Mahkamah Agung (MA) tahun 2026 meningkat 16,3% menjadi Rp14,75 triliun, mencerminkan penguatan dukungan negara terhadap peran lembaga peradilan. Kenaikan terbesar terjadi pada Program Dukungan Manajemen dan Penegakan Hukum yang menunjukkan fokus pada efisiensi manajerial serta peningkatan pelayanan hukum. Meski skor Rule of Law Index Indonesia naik dari 0,26 pada 2015 menjadi 0,35 pada 2024, posisinya masih di bawah rata-rata ASEAN sehingga diperlukan reformasi kelembagaan dan peningkatan integritas aparat peradilan. Pemerintah juga mendorong peningkatan kesejahteraan hakim dan panitera sebagai langkah strategis memperkuat profesionalisme, independensi, dan kepercayaan publik terhadap peradilan.