Analisis APBN

Siklus: APBN Induk

Sekilas:
Overview Pagu Anggaran 2026 Mitra Kerja Komisi V DPR RI

Siklus: APBN Induk

Sekilas:
Anggaran Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp10,02 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya untuk memperkuat diplomasi ekonomi dan kerja sama internasional. Fokus anggaran diarahkan pada promosi perdagangan, investasi, dan pariwisata, serta penguatan posisi Indonesia dalam forum regional dan global. Meski jumlah komitmen perdagangan meningkat signifikan, kontribusi nilai per komitmen antarnegara masih belum seimbang, sehingga Kemenlu perlu menerapkan diplomasi perdagangan yang lebih terfokus pada negara dan komoditas bernilai tinggi. Strategi ini diharapkan mampu memperkuat kinerja ekspor nasional dan meningkatkan efektivitas diplomasi dagang Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.

Siklus: APBN Induk

Sekilas:
Anggaran Badan Intelijen Negara (BIN) tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp16,45 triliun, naik 6,51 persen dibanding outlook 2025, dengan fokus pada operasi intelijen kontra terorisme, kontra separatisme, dan penguatan pendidikan intelijen. Peningkatan ini diarahkan untuk mendukung target RPJMN 2025–2029, khususnya menurunkan skor Fragile State Index (FSI) Indonesia menjadi 59,2 pada 2029. Meski tren FSI Indonesia membaik, posisinya masih dalam kategori warning, dengan potensi kerentanan di wilayah seperti Maluku, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Oleh karena itu, BIN perlu memprioritaskan deteksi dan antisipasi ancaman di wilayah berisiko tinggi tersebut melalui penguatan koordinasi, penggalangan intelijen, dan peningkatan kewaspadaan regional.

Siklus: APBN Induk

Sekilas:
Anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp258,1 miliar, turun 3,4 persen dibanding tahun sebelumnya, meski tren anggaran 2020–2025 cenderung meningkat. Penurunan ini terjadi di tengah upaya BNPP memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan melalui peningkatan pelayanan lintas batas, pengembangan ekonomi lokal, dan pembangunan infrastruktur perbatasan. Namun, tantangan utama masih mencakup ketimpangan infrastruktur, lemahnya pengawasan perbatasan, koordinasi lintas kementerian/lembaga yang terbatas, serta belum optimalnya pemanfaatan ruang dan industri di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, reformasi tata kelola dan sinergi lintas sektor perlu diperkuat agar kawasan perbatasan benar-benar menjadi simbol kedaulatan sekaligus pusat pertumbuhan baru nasional.

Siklus: APBN Induk

Sekilas:
Anggaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp639,5 miliar, turun 19,9 persen dari tahun sebelumnya dan seluruhnya dialokasikan untuk belanja operasional tanpa dukungan langsung terhadap prioritas nasional. Meski demikian, BKN mencatat kemajuan signifikan dalam transformasi digital ASN, dengan capaian Indeks Profesionalitas dan Maturitas SPBE yang terus meningkat. Namun, masih terdapat kendala pada integrasi sistem kepegawaian nasional (SIASN) akibat perbedaan data, kesiapan SDM, dan keterbatasan infrastruktur TI. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas digital aparatur, dan standardisasi data menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan reformasi manajemen ASN yang profesional dan adaptif terhadap era digital.