Kajian - Pangan
| Tahun | Judul | Deskripsi | Jenis Produk | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Kajian Efektivitas Beberapa Program Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam APBN | Kajian ini berisikan analisis efektivitas Kredit Usaha Rakyat, Program Prakerja, Subsidi Pupuk, Subsidi LPG 3Kg, Subsidi Kendaraan Listrik, Program Sembako dan Pemberian Alsintan. | Analisis Ringkas Cepat | DETAIL |
| 2024 | Efektivitas Kinerja BidangKelautan dan PerikananPengarah | SUMMARYKementerian Kelautan dan Perikanan menjadi salah satu dari 6 K/L dengan anggaran diatas Rp1 triliun yang memiliki pertumbuhan anggaran positif secara berturut-turutdalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2022, terdapat 6 IKU yang menjadi prioritas KKP,namun tidak tercapai. Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2022terhadap pengelolaan anggaran KKP, ditemukan indikasi inefisiensi pengelolaananggaran oleh KKP sebesar Rp5,1 miliar. Komisi IV DPR RI perlu mendorong KKP untukmelakukan peningkatan efektivitas pengelolaan anggarannya, dengan mendorongbelanja-belanja yang lebih produktif dan berdampak secara langsung terhadap outputdan outcome yang menjadi prioritasnya. | Analisis Ringkas Cepat | DETAIL |
| 2023 | Buletin APBN | DETAIL | ||
| 2023 | Buletin APBN | DETAIL | ||
| 2023 | Buletin APBN | DETAIL | ||
| 2023 | Buletin APBN | DETAIL | ||
| 2024 | Buletin APBN | DETAIL | ||
| 2023 | Masukan PA3KN Atas Nota Keuangan RAPBN 2024 | Buku “Masukan PA3KN Atas Nota Keuangan RAPBN 2024” membahas tentang Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM), Kebijakan Pendapatan Negara, Kebijakan Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran. Pemilihan isu-isu yang dikaji dalam buku ini diselaraskan dengan target yang ada pada RPJMN 2020-2024, hasil kesepakatan DPR dengan pemerintah pada pembicaraan pendahuluan Juli 2023 lalu, Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024, serta perkembangan terkini yang akan memengaruhi kondisi perekonomian di tahun 2024 mendatang. | Buku | DETAIL |
| 2023 | Kajian Isu Strategis Rencana Pembangunan Tahun 2024 | Buku ini akan mencoba menguraikan beberapa masukan PA3KN berkaitan dengan rencana pembangunan tahun 2024 terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, akselerasi penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, kebijakan insentif perpajakan dan perbaikan kemudahan dan kepastian usaha guna meningkatkan investasi, percepatan pembangunan infrastruktur guna mendorong investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi, serta pengembangan ekonomi hijau. Kajian ini disusun berdasarkan hasil kesepakatan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2024, dokumen Nota Keuangan RAPBN 2024, hasil penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD), serta desk study. Untuk desk study dilakukan pengumpulan dan penganalisaan terhadap data dan informasi sekunder serta berbagai laporan yang relevan dengan tujuan kajian. Demikianlah buku kajian ini disusun oleh PA3KN | Buku | DETAIL |
| 2023 | Kajian Efektivitas Beberapa Program Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam APBN | Infografis Kajian/analisis efektivitas Kredit Usaha Rakyat, Program Prakerja, Subsidi Pupuk, Subsidi LPG 3Kg, Subsidi Kendaraan Listrik, Program Sembako dan Pemberian Alsintan. | Infografis | DETAIL |
| 2023 | Harga Beras Melambung dan Masih Selalu Impor Beras, Kemana Larinya Anggaran Kedaulatan Pangan | Sejak awal 2023 hingga minggu pertama Februari, masyarakat disuguhi polemik impor beras. Tidak hanya itu saja, harga beras juga terus bergerak naik. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) mencatat rata-rata harga beras di akhir Desember 2022 sebesar Rp12.600/kg. Harga beras terus merangkak naik sejak awal tahun. Per 3 Februari telah mencapai Rp12.950/kg atau naik 2,8 persen dibanding harga akhir Desember 2022. Secara historis, fenomena impor beras dan harga beras merangkak naik di setiap awal tahun sebenarnya bukanlah fenomena baru. Fenomena ini merupakan kejadian yang relatif berulang, khususnya di lima tahun terakhir. Lihat saja data inflasi setiap Januari di 2018 hingga 2023. Data Badan Pusat Statistik (BPS) merekam beras merupakan komoditas dominan yang memberikan andil inflasi di setiap Januari, kecuali 2021. Di 2018 andilnya sebesar 0,24 persen. Di 2023, andilnya 0,24 persen. Fenomena yang berulang tersebut seharusnya sudah dapat diantisipasi pemerintah sejak awal. Pemerintah sudah tidak elok lagi jika masih beragumentasi bahwa ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, harga biaya produksi naik, stok Bulog tidak mencukupi, mafia beras, dan lain sebagainya sebagai penyebab kenaikan harga beras dan alasan melakukan impor. Apalagi, pemerintah telah menggelontorkan anggaran kedaulatan pangan kurang lebih sekitar Rp784 triliun sejak 2015 hingga 2022. Secara spesifik untuk sektor pertanian sekitar Rp570 triliun atau rata-rata sekitar Rp70 triliun per tahun. Diantaranya melalui anggaran di gasi, dan DAK Pertanian. Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, subsidi pupuk, DAK Iri- Idealnya, relatif cukup besarnya anggaran tersebut sudah mampu dijadikan solusi untuk menghindari tidak terjadi kembali fenomena berulang tersebut. Kenyataannya, besarnya anggaran kedaulatan pangan belum mampu menjadi solusi. Wajar saja, karena anggaran yang besar tersebut juga belum mampu mendongkrak produktivitas padi jauh lebih signifikan. Bahkan sebaliknya, mengalami penurunan. Produktivitas padi di 2015 sebesar 53,41 kuintal/hektare dan menurun menjadi 51,14 kuintal/hektare di 2019. Memang meningkat kembali menjadi 52,26 kuintal/hektare di 2022, namun masih di bawah 2015. Lantas pertanyaannya, kemana anggaran kedaulatan pangan selama ini dan mengapa tidak memberikan dampak signifikan. Untuk mejawab pertanyaan tersebut, sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi anggaran kedaulatan pangan secara menyeluruh guna menemukan terobosan perbaikan ke depannya. Evaluasi dan terobosan tersebut dibutuhkan, mengingat kondisi komoditas hortikultura seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah dan cabe merah memiliki nasib yang cenderung sama dengan beras. Harga komoditas-komoditas tersebut merangkak naik dan menjadi komoditas dominan penyumbang inflasi di awal tahun, serta produktivitasnya tidak meningkat signifikan. | Sekilas APBN | DETAIL |
| 2023 | PENGHENTIAN EKSPOR GULA INDIA AKIBAT DAMPAK EL NINO, DAPAT BERIMBAS KE INDONESIA | India merupakan salah satu kontributor besar dalam pasar gula dunia. Mulai Oktober 2023-September 2024 India akan menghentikan ekspor gula akibat potensi penurunan produksi dan upaya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri mereka. Keputusan tersebut diambil karena dampak El Nino yang menyebabkan curah hujan di sejumlah distrik utama produsen tebu di negara tersebut berkurang. Akibatnya, terdapat potensi penurunan produksi tebu pada periode berikutnya. | Sekilas APBN | DETAIL |
| 2023 | PENTINGNYA STRATEGI JANGKA PANJANG GUNA MENJAGA STABILITAS HARGA PANGAN | Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan dan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional pada tanggal 7 Desember 2023 kompak menunjukkan sebagian komoditas pangan mengalami kenaikan harga jelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru). Gula pasir, cabe merah keriting, cabe rawit merah, cabe merah besar, cabe rawit hijau, bawang merah dan bawang putih tercatat sebagai komoditas yang mengalami kenaikan harga mulai dari 0,31 persen hingga 16,09 persen. | Sekilas APBN | DETAIL |
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715.269 / 5715.635 / 5715.656 - Fax. 021-5715.635