Tematik - Ekonomi Makro
| Tahun | Judul | Deskripsi | Aksi |
|---|---|---|---|
| 2017 | Perkembangan Makro Ekonomi | ..... | DETAIL |
| 2017 | Pandangan Umum Kondisi Ekonomi Makro 2018 | Proyeksi ekonomi makro 2018 | DETAIL |
| 2017 | Pemodelan ARIMA | Teori dan aplikasi pemodelan ARIMA | DETAIL |
| 2017 | Pemodelan dan Prediksi ADEM 2018 | Penjelasan mengenai teknik pemodelan dalam memproyeksi asumsi dasar ekonomi 2018 | DETAIL |
| 2017 | Mengejar Ketertinggalan Daerah Tertinggal | Menjelaskan mengenai kebijakan, program dan pelaksananaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam mengejar ketertinggalan daerah tertinggal | DETAIL |
| 2017 | Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Melalui Kewirausahaan Sosial | Peran wirausahawan sosial dalam membangun daerah tertinggal dan beberapa contohnya | DETAIL |
| 2017 | Perbaikan Iklim Indonesia dalam Rangka Peningkatan Daya Saing | Menggambarkan kondisi daya saing Indonesia dilihat dari kondisi ekonomi makro, target dan realisasi investasi, pengembangan sektor prioritas, dan paket kebijakan ekonomi | DETAIL |
| 2017 | Peningkatan Daya Saing Indonesia Melalui Peningkatan Iklim Investasi | Pandangan pengusaha terhadap kondisi iklim investasi Indonesia | DETAIL |
| 2017 | Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) 2018 | (dalam raker Banggar mengenai Pembicaraan Pendahuluan APBN 2018). Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan Indonesia meningkat di tahun 2018 dengan PDB berkisar 5,4-6,1%, Inflasi 2,5-4,5%, Tingkat Pengangguran 5,1-5,4%, Angka kemiskinan 9,0-10,0%, Gini Ratio 0,38, IPM 71,38. Tema Kebijakan Fiskal 2018 adalah memantapkan pengelolaan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Kualitas desentralisasi fiskal ditingkatkan melalui peningkatan akurasi data, perbaikan alokasi dan mekanisme penyaluran, perluasan sasaran, review besaran bantuan, sinergi antara program yang relevan (PKH dan Rastra), optimalisasi PNBP melalui penerapan sistem baru yaitu gross split untuk PNBP migas, peningkatan alokasi TKDD, juga refocussing bidang/subbidang DAK Fisik. | DETAIL |
| 2017 | Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 | (dalam raker Banggar mengenai Pembicaraan Pendahuluan APBN 2018). Tema RKP 2018 adalah “Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”. RKP tahun 2018 memiliki 10 Program Nasional dan 30 Program Prioritas, disertai program khusus yaitu Asian Games & Asian Para Games yang diimplementasikan berdasarkan money follows program dengan bantuan aplikasi KRISNA dalam mengintegrasikan dokumen perencanaan, dokumen anggaran serta penilaian kinerja dalam sebuah rangkaian sistem yang terpadu. | DETAIL |
| 2017 | KEM RAPBN 2018 | (dalam raker Banggar mengenai Pembicaraan Pendahuluan APBN 2018). BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 akan membaik dengan proyeksi PDB 5,1-5,5%, Inflasi 3,5±1%, Rata2 Nilai Tukar (Rp/US$) 13.400-13.700. | DETAIL |
| 2017 | Pokok-Pokok RAPBNP 2017 | (dalam raker Banggar mengenai APBN-P 2017). Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan lebih baik dibandingkan target APBN 2017 sebesar 5.1%. Di sisi fiskal, perluasan basis pajak berdasarkan harta deklarasi program tax amnesty diharapkan dapat menopang pencapaian target pajak. Pada postur belanja, penghematan Belanja Barang K/L dilakukan untuk direalokasi ke belanja prioritas, penambahan dana hibah, dan penyelesaian defisit BPJS. Sedangkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa turun 5,1 T dari APBN 2017 dipengaruhi oleh turunnya Penerimaan DN Netto. | DETAIL |
| 2017 | Target Pembangunan 2017 | (dalam raker Banggar mengenai APBN-P 2017). Sasaran utama pembangunan tahun 2017 meliputi Penyediaan Lapangan Kerja, Peningkatan Produktivitas, Peningkatan Mutu SDM, dan Peningkatan Daya Beli yang diturunkan menjadi enam strategi kebijakan yaitu mendorong aktivitas ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, memperluas akses pasar bagi UMKM, meningkatkan kapasitas SDM dan pelaku usaha, mengurangi beban pengeluaran penduduk kurang mampu, meningkatkan efektivitas pelayanan dasar, meningkatkan peran daerah dalam mendorong aktivitas ekonomi perdesaan. | DETAIL |
| 2017 | Perekonomian Indonesia: Pembahasan Asumsi Dasar APBN-P 2017 | (dalam raker Banggar mengenai APBN-P 2017). Dibandingkan dengan negara peers, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi. Pada triwulan I-2017 pertumbuhan yang tinggi terutama terjadi pada ekspor dikarenakan naiknya harga beberapa komoditas seperti batu bara dan karet. Meskipun tingkat inflasi cenderung menurun, namun masih lebih tinggi dibandingkan inflasi negara tetangga. Ke depan, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan membaik dengan stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga. | DETAIL |
| 2017 | Laporan Realisasi Semester I APBN 2017 | (dalam raker Banggar mengenai Laporan Realisasi SM I dan Prognosis SM II). Pelaksanaan semester I APBN 2017 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Primary balance semester I tahun 2017 mencapai negatif Rp68,2 T, jauh lebih rendah dibanding realisasi semester I tahun 2016 sebesar Rp143,4 T. Prognosis Realisasi APBN 2017 dalam semester II diperkirakan dapat terus membaik untuk mencapai yang direncanakan dalam RAPBNP 2017. | DETAIL |
| 2017 | Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2016 | (dalam raker Banggar Pembicaraan Tk I mengenai P2 APBN 2016). Substansi RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2016 adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) TA 2016 yang telah diperiksa oleh BPK RI. Opini WTP atas LKPP Tahun 2016 merupakan opini audit terbaik dan yang pertama kali dicapai oleh Pemerintah selama 12 tahun semenjak LKPP disusun dan diaudit oleh BPK. Capaian pembangunan tahun 2016 antara lain meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, inflasi terendah sejak tahun 2010, membaiknya gini rasio, serta menurunnya tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. | DETAIL |
| 2017 | Rancangan APBN 2018 | (dalam raker Banggar mengenai Penetapan APBN 2018). Fokus RAPBN 2018 meliputi Efesienfi & Kualitas Belanja Prioritas, Optimalisasi & Reformasi Penerimaan Negara, dan Jaga Momentum Ekonomi dan Kepercayaan Rakyat. Defisit RAPBN 2018 diupayakan lebih rendah dari tahun sebelumnya untuk menjaga fiscal sustainability. Automatic Exchange of Information, tax holiday, tax allowance, dan reviu kebijakan tax exemption menjadi upaya dalam optimalisasi potensi ekonomi dan perbaikan perpajakan tahun 2018. Belanja Negara difokuskan untuk pemerataan pembangunan, penyelesaian proyek strategis, dan perlindungan kepada masyarakat menengah ke bawah. | DETAIL |
| 2017 | Pokok-Pokok RKP 2018 | (dalam raker Banggar mengenai Penetapan APBN 2018). Target Pembangunan RKP 2018 adalah Pertumbuhan Ekonomi 5,4%, Tingkat Kemiskinan 9,5-10%, Tingkat Pengangguran Terbuka 5,0-5,3%, Gini Rasio 0,38, Indeks Pembangunan Manusia 71,5. Sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah: Industri pengolahan, terutama nonmigas, Informasi dan Komunikasi, Perdagangan, Pertanian, Konstruksi, Jasa Keuangan. Sektor prioritas yang akan ditingkatkan peranannya adalah: Industri pengolahan, pertanian, pariwisata. | DETAIL |
| 2017 | Penyampaian Asumsi Dasar RAPBN 2018 | (dalam raker Banggar mengenai Penetapan APBN 2018). Setelah mempertimbangkan perekonomian Indonesia pada TW II 2017, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 akan membaik dengan proyeksi PDB 5,1-5,5%, Inflasi 3,5±1%, Rata2 Nilai Tukar (Rp/US$) 13.400-13.700. | DETAIL |
| 2018 | Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) 2019 | (dalam raker Banggar mengenai Pembicaraan Pendahuluan APBN 2019). Pemerintah mengharapkan erekonomian nasional 2019 dapat tumbuh pada kisaran 5,4-5,8% seiring dengan percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, dan terkendalinya inflasi. Tema kebijakan fiskal 2019 adalah "APBN untuk mendorong investasi dan daya saing". Kebijakan Fiskal 2019 ekspansif dengan defisit 1,6%-1,9% dari PDB dan keseimbangan primer menuju positif. | DETAIL |
| 2018 | Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 | (dalam raker Banggar mengenai Pembicaraan Pendahuluan APBN 2019). Tahun 2019 adalah tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019. RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN. Terdapat lima prioritas nasional pada RKP 2019 yaitu Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman, Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya, Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air, dan Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu. | DETAIL |
| 2018 | KEM PPKF RAPBN 2019 | (dalam raker Banggar mengenai Pembicaraan Pendahuluan APBN 2019). BI memproyeksi ekonomi Indonesia pada tahun 2019 akan berkisar pada PDB 5,2-5,6%, Inflasi 2,5-4,5%, Rata2 Nilai Tukar (Rp/US$) 13.800-14.200. | DETAIL |
| 2018 | Laporan Realisasi Semester I & Outlook APBN 2018 | (dalam raker Banggar mengenai Laporan Realisasi SM I dan Prognosis SM II). Pertumbuhan ekonomi Semester I 2018 diperkirakan mencapai 5,1% terutama didukung peningkatan investasi dan perdagangan internasional. Realisasi defisit anggaran turun dan keseimbangan primer positif Rp10,0 T. Dengan memperkirakan pencapaian di semester II tahun 2018, diperkirakan outlook pelaksanaan APBN 2018 dapat tetap terjaga. Penerimaan tercapai, belanja tinggi, defisit lebih rendah dari target APBN Tahun 2018, dan pembiayaan diupayakan akan dikurangi. | DETAIL |
| 2018 | Laporan Realisasi SM I APBN 2018 | (dalam raker Banggar mengenai Laporan Realisasi SM I dan Prognosis SM II). Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 membaik secara gradual, bersumber terutama dari permintaan domestik. Inflasi hingga SM I rendah sesuai sasaran dan tetap terkendali dalam kisaran 3,5% merata di seluruh wilayah. Investasi bangunan meningkat yang menyebabkan penjualan semen meningkat. Di sisi lain, investasi nonbangunan berupa impor barang modal juga meningkat. | DETAIL |
| 2018 | Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2017 | (dalam raker Banggar Pembicaraan Tk I mengenai P2 APBN 2017). Substansi RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2017 adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) TA 2017 yang telah diperiksa oleh BPK RI. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2017. Laporan World Bank 2018 menyatakan peringkat ease of doing business naik menjadi posisi 72 dari sebelumnya 91 pada 2016. Capaian pembangunan tahun 2017 antara lain pertumbuhan ekonomi tertinggi selama 3 tahun terakhir, PDB & IPM meningkat, inflasi di bawah target APBN-P 2017, gini ratio terbaik sejak tahun 2014, serta tingkat pengangguran terbaik dalam 3 tahun terakhir. | DETAIL |
| 2018 | Rancangan APBN 2019 | (dalam raker Banggar mengenai Penetapan APBN 2019). Fokus RAPBN 2019 adalah Efisiensi dan kualitas belanja prioritas, mobilisasi pendapatan secara realistis, dan kesehatan fiskal. Defisit APBN diarahkan semakin menurun pada tingkat 1,84% dari PDB yang menjadi defisit terendah sejak tahun 2013. Penerimaan perpajakan tahun 2019 ditargetkan tumbuh 15,0% dari outlook 2018, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan beberapa tahun terakhir. Keberpihakan pada pelaku usaha UMKM dan ultra mikro juga dilakukan dengan penetapan tarif pajak PPh final UMKM hanya 0,5%. | DETAIL |
| 2018 | Pokok-Pokok RKP 2019 | (dalam raker Banggar mengenai Penetapan APBN 2019). Tema RKP 2019 adalah Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas. Sasaran makro pembangunan tahun 2019 meliputi Pertumbuhan Ekonomi 5,3%, Tingkat Kemiskinan 8,5-9,5%, Tingkat Pengangguran Terbuka 4,8-5,2%, Gini Rasio 0,38-0,39, Indeks Pembangunan Manusia 71,98. | DETAIL |
| 2018 | Pokok-Pokok RUU APBN TA 2019 | (dalam raker Banggar mengenai Penetapan APBN 2019). Setelah mempertimbangkan perekonomian Indonesia pada tahun 2018, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 akan membaik dengan proyeksi PDB 5,1-5,5%, Inflasi 3,5±1%, Rata2 Nilai Tukar (Rp/US$) 14.300-14.700. Perbaikan pertumbuhan ekonomi terutama didukung oleh permintaan domestik yang bersumber dari konsumsi rumah tangga yang kuat sejalan dengan stimulus fiskal dan pelaksanaan pemilu serta berlanjutnya peningkatan investasi bangunan. Meski neraca transaksi berjalan TW II Tahun 2018 masih defisit, namun akan membaik pada tahun 2019. | DETAIL |
| 2019 | Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) 2020 | (dalam raker Banggar mengenai Pembicaraan Pendahuluan APBN 2020). Tema kebijakan fiskal 2020 adalah "APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM". Akselerasi daya saing dilakukan melalui kebijakan reformasi struktural berupa peningkatan sisi penawaran supply side economy untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Proyeksi indikator makro pada tahun 2020 diantaranya pertumbuhan ekonomi meningkat hingga kisaran 5,3-5,6%, nilai tukar rupiah berkisar Rp13.600-15.200/US$, dan inflasi berkisar 2,0- 4,0%. | DETAIL |
| 2019 | Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 | (dalam raker Banggar mengenai Pembicaraan Pendahuluan APBN 2020). RKP 2020 merupakan RKP transisi menuju RPJMN 2020-2024. Tema RKP kali ini adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas". Terdapat lima program nasional pada RKP 2020 yang akan dibiayai dengan mekanisme pendanaan berupa CSR, ZIS, waqaf, KPBU, Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA), Penugasan kepada BUMN, serta APBN dan APBD. | DETAIL |
| 2019 | KEM PPKF RAPBN 2020 | (dalam raker Banggar mengenai Pembicaraan Pendahuluan APBN 2020). BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 akan meningkat dengan proyeksi PDB 5,1-5,5%, Inflasi 3,0±1%, Rata2 Nilai Tukar (Rp/US$) 13.900-14.300. | DETAIL |
| 2019 | Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2018 | (dalam raker Banggar Pembicaraan Tk I mengenai P2 APBN 2018). Substansi RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2018 adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) TA 2018 yang telah diperiksa oleh BPK RI. BPK memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas LKPP Tahun 2018. Opini pada tahun 2018 merupakan opini WTP ketiga kalinya secara berturut-turut yang diberikan BPK kepada Pemerintah. Capaian ekonomi pada 2018 diantaranya pertumbuhan ekonomi tertinggi selama 4 tahun terkahir, inflasi dibawah target yang ditetapkan dalam APBN 2018, tingkat pengangguran terbuka terbaik dalam 4 tahun terakhir, serta IPM tertinggi dalam 5 tahun terakhir. | DETAIL |
| 2019 | Rancangan APBN 2020 | (dalam raker Banggar mengenai Penetapan APBN 2020). Hal baru dan strategis pada RAPBN 2020 meliputi insentif perpajakan dalam rangka mendukung peningkatan sumber daya manusia dan data saing, peningkatan kualitas SDM dan pelindungan sosial (KIP Kuliah, Kartu Pra Kerja, Kartu Sembako), percepatan penyelesaian 4 destinasi pariwisata super prioritas, penguatan transfer ke daerah dan dana desa, dana abadi untuk SDM dan kebudayaan, dan penguatan neraca transaksi berjalan. Percepatan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan Tahun 2020 dilakukan melalui peningkatan bantuan pangan, PBI Program JKN, dan KIP Kuliah. Untuk mendukung keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional, dilakukan berbagai kebijakan antara lain peningkatan PBI menjadi Rp48,8 T. | DETAIL |
| 2019 | Pokok-Pokok RKP 2020 | (dalam raker Banggar mengenai Penetapan APBN 2020). Target pembangunan tahun 2020 meliputi Pertumbuhan Ekonomi 5,3%, Tingkat Kemiskinan 8,5-9,0%, Tingkat Pengangguran Terbuka 4,8-5,1%, Gini Rasio 0,375-0,38, Indeks Pembangunan Manusia 72,51. | DETAIL |
| 2019 | Prospek dan Bauran Kebijakan BI 2020 | (dalam raker Banggar mengenai Penetapan APBN 2020). Setelah mempertimbangkan perekonomian Indonesia pada tahun 2019, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 akan membaik dengan proyeksi PDB 5,1-5,5%, Inflasi 3,0±1%, Rata2 Nilai Tukar (Rp/US$) 13.900-14.300. Ke depan, Bank Indonesia akan melanjutkan bauran kebijakan yang akomodatif sejalan dengan rendahnya prakiraan inflasi, terjaganya stabilitas eksternal, dan perlunya terus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi. | DETAIL |
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715.269 / 5715.635 / 5715.656 - Fax. 021-5715.635