Data Buletin APBN

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P., C.L.D
Abstrak:
Pemerintah berencana mengeluarkan program baru pembiayaan Kredit Usaha Rakyat bagi Pekerja Migran Indonesia dengan tujuan mempermudah akses permodalan bagi PMI. Pembiayaan baru ini diharapkan mampu meningkatkan realisasi pembiayaan program sebelumnya yang sangat rendah sekaligus memutus ketergantungan PMI pada pinjaman informal. DPR RI melalui Komisi VI, Komisi IX, Komisi XI dan Banggar sebagai mitra dari Kementerian BUMN, BP2MI, Kementerian Keuangan, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat melalui fungsi pengawasan perlu memastikan pemerintah agar progam pembiayaan PMI saling melengkapi dengan program sebelumnya dengan menyederhanakan prosedur, memberikan perlindungan risiko, menyediakan edukasi keuangan, dan menerapkan pengawasan yang efektif. Sosialisasi pemanfaatan penggunaan teknologi untuk memperluas akses, menjalankan Good Corporate Governance,duplikasi skema PNM Mekaar sebagai opsi penyaluran juga patut dikaji kembali oleh Pemerintah.

Penulis: Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E.Ak., M.M.
Abstrak:
Target penerimaan pajak tahun 2025 akan menjadi tantangan berat bagi pemerintah. Dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2024 yang hanya mencapai 97,2 persen dari target, pemerintah harus meningkatkan penerimaan pajak hingga hampir 29 persen di tahun 2025 untuk mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Batalnya “kenaikan PPN secara umum” memberi dampak hilangnya potensi penerimaan pajak sekitar Rp75 triliun, hal ini membuat upaya pemerintah untuk mengejar target penerimaan pajak 2025 yang sebesar Rp2.490,9 triliun menjadi semakin berat. Komisi XI DPR RI perlu memastikan pemerintah memiliki strategi terobosan guna mencapai target penerimaan pajak 2025. Terobosan-terobosan yang dapat dilakukan pemerintah antara lain menerapkan pajak kekayaan orang pribadi, pajak ekspor batubara dan pajak minimum global, menurunkan aktivitas shadow economy, memitigasi praktik fraud, mendorong keterbukaan perdagangan internasional, serta melakukan pembenahan administrasi pajak.

Penulis:
Abstrak:

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E., C.L.D
Abstrak:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar keempat emisi di Indonesia. Emisi dari penggunaan pupuk dan bahan kimia juga merupakan kontributor terbesar terhadap pemanasan global. Data ini sudah cukup bagi Indonesia untuk serius mengakselerasi transisi penggunaan pupuk kimia ke pupuk organik. Ketidakseimbangan supply and demand dan kendala dari sisi produksi masih jadi penghambat akselerasi tersebut. Komisi IV DPR RI perlu mendesak pemerintah untuk merevisi Permentan 10/2022 guna menyeimbangkan suplly and demand. Komisi IV DPR RI bersama Komisi XI dan Komisi VI perlu mendorong pemerintah agar produsen pupuk organik menjadi salah satu debitur prioritas untuk memperoleh KUR, dana bergulir Koperasi dan UMKM, dan kredit UMKM. Komisi IV DPR RI juga perlu berkoordinasi dengan Komisi XI DPR RI guna mendorong Kementerian Keuangan memasukkan keseriusan dan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung transisi pupuk kimia ke organik sebagai salah satu kinerja yang dijadikan ukuran pemberian insentif fiskal kepada daerah dalam APBN.

Penulis: ROSALINA TINEKE KUSUMAWARDHANI, S.E., M.M.
Abstrak:
Pemerintah Indonesia mewajibkan pemberian IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) kepada setiap bayi usia 0–11 bulan. Meskipun cakupan IDL telah meningkat signifikan melebihi target 90% pada tahun 2022, masih terdapat persentase kabupaten/kota yang belum mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, seperti ketersediaan vaksin di kabupaten/kota, belum optimalnya pencatatan digital Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK), adanya provokasi kontraimunisasi, serta belum meratanya fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas dan posyandu. Komisi IX DPR RI perlu mendorong Kementerian Kesehatan untuk memastikan pemerataan logistik vaksin IDL, meningkatkan kemampuan petugas dan kader kesehatan dalam pencatatan digital ASIK, kampanye media masa dan media untuk mensosialisasikan fatwa MUI, mendorong keterlibatan PKK di lingkungan masing-masing, dan memastikan dukungan dari pemerintah daerah.

Penulis: Rastri Paramita, S.E., M.M.
Abstrak:
Capaian bauran energi primer di tahun 2023 kembali meleset dari target. Tulisan ini akan mengkaji mengenai apa saja yang masih menjadi tantangan dalam meningkatkan bauran energi dan strategi apa yang dibutuhkan untuk dapat mengakselerasi capaian target bauran energi Indonesia di tahun 2025. Tantangan yang masih dihadapi antara lain: belum adanya paying hukum yang mengatur EBT secara khusus, masih terdapat kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung peningkatan bauran energi primer yang berasal dari EBT, dan kurang optimalnya partisipasi masyarakat terutama dalam penyusunan kebijakan energi. Strategi optimalisasi akselerasi bauran energi primer dapat optimal jika antara pemangku kebijakan, seperti Komisi VII DPR RI, pemerintah, dan stakeholder memiliki komitmen politik dan kebijakan yang jelas, terarah serta konsisten dengan target jangka panjang maupun pendek, adanya roadmap yang jelas dan terukur, koordinasi antar pihak yang berwenang, dan pembiayaan murah untuk investasi di EBT.

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P., C.L.D
Abstrak:
Mandatory spending terhadap pendidikan membuat alokasi anggaran pendidikan dalam 14 tahun selalu masuk 2 besar dalam APBN. Besarnya alokasi yang diberikan belum sejalan dengan capaian yang diharapkan. Guna meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing Komisi X DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan program serta mutu pendidikan, pemerataan akses layanan Pendidikan dengan mempertimbangkan mempertimbangkan pemerataan antar wilayah dan antar individu, menghadirkan skema pembiayaan pendidikan yang terjangkau bagi mahasiswa yang tidak mampu, penempatan perpustakaan terbuka di setiap kelurahan/desa, menerbitan buku bacaan guna meningkatkan literasi masyarakat Indonesia yang dapat diakses/unduh secara gratis melalui internet.

Penulis: TIO RIYONO, S.E.
Abstrak:
Ketidakpastian pandemi yang diperkirakan lebih parah dari Covid-19 mendorong perlunya fleksibilitas anggaran yang lebih baik. Indonesia, dengan keberhasilan pemulihan ekonomi selama pandemi, perlu memperkuat kebijakan fleksibilitas anggaran yang sebelumnya diterapkan. Evaluasi terhadap respons terhadap Covid-19 menunjukkan perlunya fleksibilitas anggaran sebagai elemen berkelanjutan, bukan hanya respons terhadap darurat. Tulisan ini menekankan pentingnya belajar dari pengalaman pandemi untuk membangun sistem anggaran yang adaptif demi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi. Komisi XI dan Badan Anggaran DPR RI perlu mendorong pembahasan bersama dengan pemerintah agar peran DPR RI lebih kuat di masa pandemi selanjutnya. Serta Komisi XI dan Badan Anggaran DPR RI juga perlu mendorong Pemerintah untuk memastikan kesiapan perangkat pemerintah lintas masa kepresidenan dalam menghadapi pandemi, implementasi kebijakan penganggaran dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, dan meminimalisir utang sebagai instrumen pengendalian pandemi.

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E., M.E.
Abstrak:
Bulan Januari hingga hingga November 2023 terjadi 384 juta anomali ancaman siber. Ancaman ini diprediksi akan melonjak pada tahun 2024. Sayangnya kondisi keamanan siber Indonesia dirasa tidak cukup baik. Untuk itu peran Komisi I DPR RI menjadi penting dalam mendorong pemerintah untuk pembentukan regulasi keamanan siber yang komprehensif dan terintegrasi, dengan melibatkan berbagai pihak; mendorong penguatan dan dukungan anggaran; mensosialisasikan dan mengedukasi literasi digital khususnya terkait keamanan siber serta meningkatkan minat masyarakat betapa pentingnya keamanan siber; dan terakhir peran serta dari Komisi X DPR RI juga diperlukan guna mendorong perguruan tinggi untuk mempersiapkan diri dalam melahirkan SDM yang kompeten dan unggul serta mendorong masuknya pendidikan teknologi dan keamanan siber ke dalam kurikulum pendidikan dasar.