Data Buletin APBN

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P., C.L.D
Abstrak:
Negara wajib menciptakan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan dan program kerja yang diikuti dengan alokasi anggaran yang tersebar dalam postur RAPBN TA 2023. Catatan yang menjadi masukan pemerintah guna mewujudkan ketahanan pangan diantaranya perlunya komitmen dari seluruh stakeholder terkait dan sinergitas antara Bapanas, Bulog, dan ID Food untuk menciptakan ketahanan pangan serta meningkatnya kesejahteraan petani, peternak maupun nelayan.

Penulis: FIRLY NUR AGUSTIANI S.E., M.M.,
Abstrak:
BLT Desa merupakan program perlindungan sosial yang diinisiasi pemerintah karena adanya masyarakat miskin yang terdampak COVID-19, yang mulai disalurkan paling cepat April 2020. Dalam implementasinya ditemukan beberapa penyimpangan dan kendala terkait data penerima BLT Desa, penetapan APBDes serta penyaluran BLT Desa. Untuk itu pemerintah harus menyiapkan solusi dari permasalahan tersebut. Artikel ini akan mengevaluasi Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) tahun 2020 -2021 sehingga dapat menjadi perbaikan program Pemerintah ke depan.

Penulis: NOVA AULIA BELLA
Abstrak:
Minusnya perekonomian Amerika Serikat selama dua kuartal berturut-turut di tahun 2022 mengindikasikan terjadinya resesi di negara tersebut. Dampaknya dirasakan sampai ke Indonesia yang mana merupakan salah satu negara mitra dagang Amerika Serikat. Dampak yang dirasakan Indonesia yaitu diprediksi mengalami penurunan kinerja ekspor, capital outflow modal asing dari Indonesia, dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Untuk itu, Pemerintah perlu mengoptimalkan peran pasar dalam negeri serta melakukan bauran kebijakan fiskal dan moneter untuk memitigasi dampak resesi Amerika Serikat pada perekonomian Indonesia dengan menyesuaikan tingkat suku bunga dalam negeri dan penajaman insentif fiskal untuk menarik kembali penanaman modal asing ke Indonesia

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.
Abstrak:
Sarana prasarana merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan destinasi pariwisata dalam menarik perhatian wisatawan. Menyadari hal tersebut, pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pariwisata sejak tahun 2016. Berdasarkan hasil evaluasi, nampak bahwa DAK Fisik Pariwisata telah mampu memengaruhi pembangunan di daerah. Namun demikian, masih terdapat permasalahan terkait penyerapan anggaran DAK Fisik yang masih rendah. Selain itu, terdapat juga temuan perencanaan pemerintah pusat dan daerah yang belum sinkron seutuhnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah diharapkan untuk menelusuri lebih lanjut terkait permasalahan pengelolaan anggaran DAK Fisik Pariwisata dan memerintahkan Dinas Pariwisata di daerah untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menyinergikan perencanaan pengembangan pariwisata.

Penulis: TIO RIYONO, S.E.
Abstrak:
Pengalokasian Dana Bagi Hasil bertujuan untuk pemerataan antardaerah. Namun beberapa penelitian menunjukkan Indonesia mengalami fenomena “kutukan sumber daya alam” yang kemudian dapat menjadi permasalahan pemerataan pembangunan daerah. Daerah penghasil memiliki indikator IPM yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah non-penghasil. Pemerintah perlu mendorong dan membina pemerintah daerah agar bersama-sama lebih memperhatikan dan mengantisipasi risiko eksternalitas negatif pada daerah penghasil DBH SDA. Harapannya, pembangunan daerah di Indonesia dapat dijalankan secara adil dan merata.

Penulis: ERVITA LULUK ZAHARA, S.E., M.E.
Abstrak:
Salah satu kebijakan dalam mendukung program tersebut dilakukan melalui upaya menurunkan Food Loss and Waste (FLW) di Indonesia. Pada tahun 2025, Indonesia memiliki target untuk dapat mengurangi sampah, termasuk sampah pangan sebesar 30 persen dan juga menargetkan penanganan sampah mencapai 70 persen. Hasil Kajian Food Loss and Waste (FLW) di Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan World Resources Institute (WRI), Waste4Change, dan United Kingdom-Foreign, Commonwealth and Development Office (UK-FCDO), ditemukan bahwa dalam kurun tahun 2000-2019 (20 tahun) total emisi timbulan FLW diestimasikan sebesar 1.702,9 Mt CO2 ek, dengan rata-rata kontribusi per tahun setara dengan 7,29 persen emisi GRK Indonesia. Kerugian dari timbulan FLW dalam kurun waktu tersebut diestimasikan sebesar Rp213-551 triliun/tahun atau setara dengan 4-5 persen PDB Indonesia. Sampah pangan pada sisi konsumsi memproduksi karbon terbesar dari seluruh rantai pasok karbon, namun upaya pengelolaan FLW tetap perlu dilakukan dimulai dari pada tahap penyediaan pangan, produksi, konsumsi, hingga pasca-konsumsi.

Penulis: SATRIO ARGA EFFENDI, S.E.
Abstrak:
Dalam beberapa tahun terakhir, layanan keuangan digital (fintech) meningkat cukup signifikan. Terlebih pada saat pandemi Covid-19, transformasi digital dan teknologi menjadi sektor yang diunggulkan. Pesatnya perkembangan fintech di Indonesia perlu menjadi peluang bagi pemerintah dalam menangkap potensi yang ditimbulkan oleh sektor fintech, terutama terkait inklusi keuangan. Industri fintech merupakan salah satu pendorong utama bagi peningkatan inklusi keuangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong optimalisasi sektor fintech. Namun, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah, seperti meningkatkan literasi keuangan masyarakat, membangun infrastruktur digital yang merata, serta mengembangkan identitas digital yang terintegrasi, aman, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat

Penulis: DAMIA LIANA, S.E.
Abstrak:
Pemerintah bersama dengan DPR RI menyepakati penambahan anggaran subsidi energi pada APBN 2022 sebesar Rp74,9 triliun. Langkah ini ditempuh pemerintah untuk menjalankan fungsi APBN sebagai shock absorber dalam jangka pendek. Namun, kebijakan subsidi energi ini dinilai tidak dapat dilakukan dalam jangka panjang karena dinilai tidak tepat sasaran dan banyak dinikmati oleh kalangan menengah atas, sehingga pemerintah perlu solusi selain subsidi energi.

Penulis: RICKA WARDIANINGSIH, SE
Abstrak:
Komoditas kelapa sawit merupakan salah satu komoditas andalan perekonomian nasional dan penghasil devisa negara terbesar Indonesia. Namun hingga saat ini, Indonesia masih hanya berfokus pada ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Padahal, ceruk pasar produk turunan CPO masih sangat besar, baik pasar domestik maupun pasar global. Oleh karena itu, hilirisasi produk turunan CPO harus menjadi fokus pemerintah ke depan. Dalam mendorong hilirisasi, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta produktivitas perkebunan sawit merupakan tantangan yang harus mampu diselesaikan pemerintah

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E., M.E.
Abstrak:
Daya saing digital Indonesia masih tergolong rendah. Hal tersebut ditunjukkan dari posisi daya saing digital Indonesia yang jauh tertinggal dibanding negara di dunia, khususnya dengan negara ASEAN. Padahal di sisi lain, Indonesia memiliki peluang besar dalam mengembangkan ekonomi digital. Bukanlah hal yang mudah dalam upaya peningkatan daya saing digital, mengingat masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi seperti, sumber daya manusia (SDM), penyediaan infrastruktur digital, maupun pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan yang produktif. Untuk itu, perlu adanya percepatan pertumbuhan SDM, percepatan penguatan kesiapan infrastruktur digital, serta memberikan literasi terkait pemanfaatan internet dalam kegiatan yang lebih bersifat produktif dan mendorong peningkatan adopsi teknologi digital melalui kolaborasi antarpemangku kepentingan.

Penulis: OLLANI VABIOLA BANGUN, SIP.,MM
Abstrak:
Penyebaran Covid-19 telah meningkatkan jumlah limbah medis, baik secara nasional maupun global. Apabila kondisi ini tidak dikelola dengan baik, maka hal ini berpotensi merusak lingkungan dan memperlambat putusnya penyebaran Covid-19. Dalam upaya pengelolaan limbah di Indonesia, pemerintah telah berupaya mengelola limbah medis dengan menerbitkan beberapa regulasi. Salah satunya melalui Surat Edaran Kementerian KLHK Nomor SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/2021 Tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah dari Penanganan Corona Virus Disease-19 (Covid-19). Namun dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan, di antaranya kapasitas pengelolaan limbah yang belum memadai, belum semua faskes terdata dalam sistem informasi, serta minimnya koordinasi lintas sektor

Penulis:
Abstrak:
Beberapa hari silam, sempat terjadi kelangkaan solar bersubsidi. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adalah disparitas harga yang signifikan antara solar bersubsidi dengan solar nonsubsidi, penetapan kuota solar bersubsidi tahun ini yang lebih rendah dibanding tahun lalu, dan lambatnya alur distribusi solar bersubsidi dari terminal BBM. Kelangkaan ini pada akhirnya berakibat pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, baik produsen, konsumen, maupun ekonomi nasional keseluruhan yang tercermin dari kenaikan inflasi.

Penulis: NADYA AHDA, S.E.
Abstrak:
Pemberlakuan PMK No. 23/PMK.05/2022 sejak 18 Maret 2022 mengimplikasikan adanya kenaikan tarif pungutan ekspor (PE) bagi produk sawit. Kenaikan tarif PE produk sawit bertujuan sebagai disinsentif ekspor dalam menghadapi kelangkaan minyak goreng di Indonesia yang masih terjadi hingga saat ini. Selama beberapa tahun terakhir, berbagai perubahan kebijakan pungutan ekspor sawit telah coba diberlakukan dan dampaknya terhadap ekspor sawit pun bervariasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan, mensimulasi, dan meramalkan faktor-faktor lain yang memengaruhi ekspor sawit, serta memperhitungkan dan mensimulasi pengaturan komponenkomponen pungutan ekspor (PE) yang lebih detail.

Penulis: DAMIA LIANA, S.E.
Abstrak:
Fitofarmaka dapat menjadi alternatif untuk substitusi dari obat kimia kepada obat herbal, sehingga ke depannya, Indonesia tidak lagi bergantung pada impor bahan baku obat. Kekayaan spesies tumbuhan dan sumber daya laut yang dapat diolah untuk obat herbal merupakan modal bagi Indonesia untuk mengembangkan fitofarmaka. Selain itu, pola konsumsi masyarakat Indonesia yang masih bergantung pada obat herbal dan juga terbukanya peluang di pasar internasional merupakan potensi bagi pengembangan fitofarmaka ini. Namun tentunya, pengembangan fitofarmaka tidaklah semudah yang dibayangkan, dimana masih terdapat tantangan yang masih harus dihadapi oleh Indonesia, seperti pendanaan penelitian, waktu pengembangan yang lama, serta pemasaran fitofarmaka

Penulis: RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK., M.E.
Abstrak:
Kemandirian fiskal pada pemerintah provinsi (pemprov) dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami stagnansi, bahkan menurun. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu faktor penting untuk dapat mendorong peningkatan kemandirian fiskal pada pemprov. Oleh karenanya, perlu diuji pengaruh dana perimbangan dan jenis belanja daerah yang merupakan bagian dalam komponen APBD terhadap kemandirian fiskal provinsi. Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal daerah. Sementara itu, belanja modal serta belanja barang dan jasa cenderung berpengaruh positif terhadap kemandirian fiskal daerah. Adapun belanja pegawai cenderung berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal daerah