Data Buletin APBN

Penulis: TIO RIYONO, S.E.
Abstrak:
Realisasi ekspor dalam kurun waktu 10 tahun terakhir mengalami penurunan rata – rata 2,1 persen per tahun. Pemerintah perlu melakukan langkah strategis untuk mendorong peningkatan ekspor, salah satunya melalui skema imbal dagang. Selain untuk menghemat devisa, skema imbal dagang juga diharapkan mampu mempromosikan produk dan menyasar pasar ekspor baru, menghilangkan hambatan ekspor, dan tercipta transfer teknologi dan pengetahuan. Namun dalam pelaksanaannya masih terkendala pada lamanya waktu perundingan, kurangnya inklusivitas dalam melibatkan pengusaha, dan masalah komitmen kedua belah negara. Pemerintah diharapkan mampu memasarkan produk dengan nilai tambah, mendatangkan SDM asing untuk transfer teknologi, dan mencegah adanya pelanggaran perjanjian.

Penulis: DAMIA LIANA, S.E.
Abstrak:
Sejak tahun 2016, Indonesia telah mengakui empat ragam disabilitas. Namun, fasilitas yang ada selama ini kurang mendukung disabilitas dengan maksimal, sehingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja disabilitas. Pemerintah bisa mengupayakan beberapa hal seperti penetapan peraturan perundang-undangan atas ragam dan jenis disabilitas yang seragam untuk digunakan seluruh kementerian terkait, perbaikan fasilitas pendidikan dan fasilitas untuk lapangan pekerjaan, melaksanakan sosialisasi, serta mengoordinasikan Kemenkes, Kemensos, Kemnaker dan Kemendikbud untuk memperbaiki fasilitas disabilitas.

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E., C.L.D
Abstrak:
Fenomena menurunnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian mempunyai konsekuensi bagi keberlanjutan sektor pertanian di masa depan. Rendahnya minat generasi muda pada usaha pertanian selaras dengan fakta bahwa porsi petani muda di Indonesia sangat rendah. Jumlah petani yang semakin menurun karena kurang tertarik terhadap bidang pertanian yang dianggap kurang menguntungkan. Hal ini menjadi acuan pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan dan mendukung pelaku pertanian di masa mendatang. Adapun tantangan sektor pertanian dalam meningkatkan regenerasi petani muda yaitu belum optimalnya kebijakan insentif untuk petani muda, akses kepemilikan lahan oleh petani muda semakin sempit, dan citra pertanian yang buruk.

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.
Abstrak:
Pertumbuhan pendapatan perpajakan yang bersumber dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) menunjukkan tren pertumbuhan positif di tengah pandemi, sedangkan dari sumber lainnya menunjukkan tren sebaliknya. Pertumbuhan positif tersebut mengindikasikan terdapat potensi menjanjikan dari pendapatan perpajakan WP OP. Namun, jumlah pendapatan perpajakan WP OP belum maksimal, terlihat masih kecilnya kontribusi pendapatan pajak WP OP terhadap penerimaan negara. Beberapa indikasi belum maksimalnya penerimaan negara dari WP OP ini diantaranya masih banyak orang pribadi yang belum menjadi wajib pajak karena masih besarnya kegiatan underground economy, kepatuhan sukarela WP OP yang masih rendah, dan skema perpajakan yang perlu disesuaikan agar pendapatan perpajakan dari WP OP optimal.

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
Abstrak:
Industri farmasi merupakan industri manufaktur non migas penyumbang terbesar keempat bagi perekonomian Indonesia. Sebagai industri strategis, industri farmasi sudah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 industri prioritas dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Setelah setengah dekade RIPIN, industri farmasi masih menghadapi dinamika yang sangat kompleks. Pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dinamika yang masih terjadi pada industri farmasi dalam kerangka RIPIN 2015-2035. Industri farmasi harus didorong agar terlepas dari ketergantungan bahan baku impor yang akan berpotensi mengancam sektor industri farmasi. Investasi sektor farmasi harus dipercepat terutama di bidang kimia dasar yang akan berkontribusi pada proses penyediaan bahan baku obat dalam negeri.

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.
Abstrak:
Indonesia telah menandatangani Perjanjian Indonesia - Korea Selatan Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) pada 18 Desember 2020 di Seoul. Meski sejak awal kerja sama berjalan dengan baik, namun tantangan masih dihadapi Pemerintah Indonesia. Perjanjian ini diharapkan akan berdampak pada bertambahnya porsi investasi Korea Selatan di Indonesia. Untuk mendorong hal tersebut terdapat beberapa tantangan bagi Pemerintah Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang menarik bagi investor

Penulis: SATRIO ARGA EFFENDI, S.E.
Abstrak:
Prospek industri halal dunia beberapa tahun ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Konsumen industri halal global diperkirakan meningkat sebesar 5,2 persen setiap tahun. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia tidak boleh tertinggal dalam menangkap momentum peluang tersebut. Pemerintah telah menargetkan Indonesia dapat menjadi pusat produsen produk halal dunia pada tahun 2024. Namun, untuk mewujudkannya, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah.

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.
Abstrak:
Kebijakan diskon listrik sudah mengalami perubahan sebanyak dua kali hingga April 2021. Perubahan ini ditetapkan untuk mengurangi beban diskon listrik dalam APBN. Kendati diproyeksikan akan berpengaruh signifikan pada pengurangan belanja APBN, namun kebijakan diskon listrik ini masih bisa berpengaruh pada kemiskinan karena listrik termasuk konsumsi utama di masyarakat. Beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak pengurangan diskon listrik pada kebijakan selanjutnya adalah pemerintah harus melihat momen yang tepat, sebaiknya mengurangi jumlah maksimal jam pemakaian per bulan daripada mengurangi persentase diskon, dan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk akurasi sasaran diskon listrik pada kebijakan selanjutnya

Penulis: Dahiri, S.Si., M.Sc., C.L.D
Abstrak:
Sektor transportasi saat ini mulai beralih dari penggunaan bahan bakar fosil ke energi listrik yang lebih ramah lingkungan. Sektor transportasi merupakan sektor yang menyumbang emisi gas rumah kaca terbesar. Indonesia bercita-cita menjadi salah satu pusat industri kendaraan listrik dunia. Untuk merealisasikan cita-cita tersebut, banyak tantangan yang harus dihadapi. Pemerintah harus memerhatikan bagaimana kesiapan industri nasional dalam menyiapkan berbagai infrastruktur guna mendukung perkembangan industri kendaraan listrik

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P., C.L.D
Abstrak:
Indonesia telah menandatangani perjanjian kerja sama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) bersama Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) beserta Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Selandia Baru dan Australia. Perjanjian tersebut ditargetkan dapat diimplementasikan 1 Januari 2022 dan apabila dimanfaatkan dengan baik maka dapat mendorong peningkatan kinerja ekspor nasional. Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu sektor yang merasakan dampak positif dengan adanya kerja sama perdagangan ini. Melihat kondisi ini, tentu terdapat berbagai tantangan dan strategi UKM dalam menyongsong pemberlakuan RCEP 2022.

Penulis: MUTIARA SHINTA ANDINI, S.E., M.E.K.K.
Abstrak:
Optimisme pemulihan ekonomi terus menguat hingga akhir 2021 seiring kondisi pandemi yang relatif terjaga dan percepatan pelaksanaan vaksinasi, serta tren pergerakan berbagai leading indicators. Hal ini terlihat pada indeks mobilitas masyarakat dan indeks belanja masyarakat yang sudah kembali di atas level prepandemi sejak akhir September 2021, indeks PMI Manufaktur Indonesia yang mampu kembali mencatatkan rekor tertinggi pada level 57,2 di bulan Oktober serta surplus neraca perdagangan Indonesia Oktober 2021 yang mencapai USD5,73 miliar, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Keberhasilan dalam mengendalikan kasus Covid-19 serta sinyal pemulihan ekonomi nasional tersebut ini merupakan momentum yang harus bisa dioptimasi khususnya oleh Pemerintah sebagai regulator. Diharapkan kebijakan yang ditempuh bisa mengakomodasi potensi yang timbul dari sentimen positif pemulihan ekonomi nasional yang sedang berjalan.

Penulis: SATRIO ARGA EFFENDI, S.E.
Abstrak:
Konsensus pajak global pada tanggal 8 Oktober 2021 menyepakati konsep solusi 2 pilar pajak digital untuk menjawab tantangan pajak digital dan praktik penghindaran pajak internasional. Indonesia menjadi salah satu negara yang menyepakati konsep tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus segera diselesaikan pemerintah, seperti kajian dampak pilar 1 dan 2 terhadap ekonomi Indonesia, kajian dampak pilar 2 terhadap investasi, dan meningkatkan iklim usaha agar lebih berdaya saing dan berkepastian tanpa mengandalkan insentif pajak.

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.
Abstrak:
Sektor pendidikan tidaklah luput dari dampak akibat adanya pandemi Covid-19. Kegiatan belajar mengajar di sekolah yang terhenti dan pengurangan jam ajar demi menekan penyebaran virus Covid-19 berimbas pada menurunnya pendapatan bagi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), terutama yang berstatus sebagai non-PNS. Merespon hal tersebut, pemerintah berinisiatif memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada PTK non-PNS baik di lembaga pemerintah maupun swasta. Meski kebijakan ini patut diapresiasi, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa catatan diantaranya yaitu skema pencairan yang kontradiktif dengan upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19, rendahnya realisasi bantuan, serta indikasi bantuan tidak tepat sasaran. Berdasarkan beberapa catatan tersebut, ke depannya pemerintah melalui Kemendikbud diharapkan melakukan evaluasi atas skema penyaluran bantuan, meningkatkan sosialisasi atas program yang dijalankan, serta melakukan perbaikan data.

Penulis: RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK., M.E.
Abstrak:
Transformasi perbankan menuju digital perbankan dapat dikatakan sudah pasti akan terjadi, dilihat dari pesatnya perkembangan transaksi digital, serta langkah yang diambil OJK terkait arah perbankan ke depannya. Dilihat dari dampaknya, perbankan digital akan mampu meningkatkan jangkauan akses perbankan bagi masyarakat, serta meningkatkan efisiensi perbankan sehingga akan mendorong peningkatan aktivitas perekonomian. Namun, ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan dalam transformasi menuju digital perbankan, yakni terkait pemerataan akses internet di Indonesia, keamanan siber, dan ketenagakerjaan.

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.
Abstrak:
Pemerintah terus berupaya untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat. Membangun sistem jaringan jalan yang bertahun-tahun belum terbangun menjadi salah satu infrastruktur utama yang akan dibangun oleh pemerintah yaitu dengan pembangunan jalan Trans Papua. Namun dalam proses berjalannya pembangunan tersebut, masih ditemui beberapa kendala, seperti topografi yang ekstrim, pembangunan yang hanya menghubungkan jalan antara kabupaten dan kota, serta daerah yang masih dilanda konflik sehingga mengancam para pekerja.