Data Buletin APBN

Penulis: NOVA AULIA BELLA
Abstrak:
Anggaran Kementerian ATR/BPN di tahun 2023 mencapai Rp7,49 triliun. Beberapa isu yang perlu menjadi perhatian Kementerian ATR/BPN di antaranya adalah isu terkait percepatan pelaksanaan KPBU untuk percepatan pembangunan infrastruktur di lingkungan Kementerian ATR/ BPN, masih tingginya konflik agraria, serta kontroversi pembentukan bank tanah. Berdasarkan IHPS semester II tahun 2020, BPK juga memberikan catatan kepada Kementerian ATR/BPN terkait dengan penetapan target dan lokasi kegiatan PTSL per tahun belum dapat menjamin terpenuhinya target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.

Penulis: Arjun Rizky Mahendra N
Abstrak:
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 4 menyebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Adapun dalam beberapa kurun waktu terakhir, Kementerian Agama (Kemenag) termasuk ke dalam kementerian/lembaga (K/L) yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar. Hal ini disumbang oleh besarnya anggaran pendidikan yang terdapat dalam Kemenag. Namun dalam pelaksanaanya, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu untuk diselesaikan, guna mendukung mewujudkan manusia-manusia Indonesia yang berkualitas.

Penulis: HIKMATUL FITRI, SE.,M.Sc
Abstrak:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memiliki tugas pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014. Kinerja BPKP 2020-2021 secara umum mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra BPKP 2020-2024 dengan hasil evaluasi pengukuran atas 6 (enam) sasaran strategis dengan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama. Namun, terdapat beberapa indikator kinerja yang masih sangat perlu untuk ditingkatkan, di antaranya penerapan manajemen risiko dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi, sehingga diharapkan tujuan pembangunan nasional dapat tercapai dengan optimal

Penulis: DEASY DWI RAMIAYU, S.E.
Abstrak:
Sepanjang tahun 2017-2019, kinerja industri tekstil dan pakaian jadi terus meningkat. Peningkatan ini merupakan potensi besar bagi industri Indonesia. Namun adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 berdampak pada penurunan kinerja industri ini. Padahal, saat ini industri tekstil menjadi sektor prioritas pengembangan dalam Making Indonesia 4.0, sehingga pelaksanaan program yang dicanangkan untuk tahun 2021 masih jauh dari harapan. Berbagai tantangan yang dihadapi antara lain masih tingginya ketergantungan impor bahan baku, rendahnya daya saing investasi, tingginya biaya energi, kurang produktifnya mesin industri yang digunakan, regulasi, serta risiko impor.

Penulis: FADILA PUTI LENGGO GENI, SE.,MM
Abstrak:
Belum adanya peraturan khusus yang menyasar pada pelindungan hak dan kewajiban pekerja digital, serta belum menyeluruhnya dukungan terhadap pengusaha digital dapat menghambat dunia digital sebagai sumber pertumbuhan negara. Hal-hal yang perlu pemerintah lakukan untuk menunjang ekosistem pekerja digital adalah kejelasan klasifikasi pekerja digital, status pekerja digital di industri, regulasi upah dan waktu kerja freelancer, serta hak-hak pekerja digital seperti jaminan dan asuransi. Selain itu, untuk menunjang SDM, pemerintah perlu mengkaji ulang tentang kemudahan pekerja asing, membuat program peningkatan kompetensi pekerja digital, dan penekanan untuk menyerap pekerja dalam negeri terlebih dahulu. Pemerintah juga perlu membuat regulasi terhadap sektor industri prioritas dari dunia digital untuk mendukung pengembangan, keamanan, dan kemudahan dalam usaha.

Penulis: TIO RIYONO, S.E.
Abstrak:
Belanja fungsi ketertiban dan keamanan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin rasa aman di tengah masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dibutuhkan tinjauan atas belanja tersebut untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan memberikan dampak peningkatan rasa aman masyarakat. Berdasarkan hasil telaah, terindikasi bahwa belanja fungsi ketertiban dan keamanan selama kurun waktu 2005-2022 belum optimal. Oleh karena itu, DPR RI perlu menggali program pemerintah apa saja yang bisa dioptimalkan di belanja fungsi ketertiban dan keamanan, terutama POLRI sebagai kementerian/lembaga dengan alokasi anggaran terbesar. DPR RI juga perlu mendorong upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan menjelang pemilu 2024 yang tercermin dalam belanja fungsi ketertiban dan keamanan.

Penulis: RAHAYUNINGSIH
Abstrak:
Kementerian Koperasi dan UKM menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak (PermenkopUKM No. 8 Tahun 2021) sebagai bentuk strategi dalam pengembangan kelembagaan koperasi. Koperasi Multi Pihak adalah koperasi dengan model pengelompokkan anggota berdasarkan peranan kelompok pihak anggota dalam suatu lingkup usaha tertentu yang disesuaikan dengan kesamaan kepentingan ekonomi, keterkaitan usaha, potensi, dan kebutuhan anggota. Tujuannya untuk memperbesar volume dan keberlanjutan bisnis bagi seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya. Koperasi Multi Pihak di Indonesia dianggap terminologi baru dalam dunia perkoperasian, untuk itu pemerintah perlu segera menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Koperasi Multi Pihak untuk menjadi pedoman bagi para stakeholder serta peran pendamping dalam mengimplementasikan Koperasi Multi Pihak.

Penulis: MUTIARA SHINTA ANDINI, S.E.
Abstrak:
Di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia karena peningkatan permintaan global di masa pemulihan ekonomi, konflik geopolitik Rusia dan Ukraina yang memanas mengakibatkan implikasi yang tidak ringan bagi perbaikan ekonomi, baik di level global maupun nasional. Perekonomian Indonesia pada 2021 telah lepas dari resesi dan mampu tumbuh positif di tingkat 3,69 persen. Capaian pertumbuhan ekonomi ini sekaligus menandakan fase pemulihan ekonomi nasional berjalan di sepanjang tahun 2021. Pos penerimaan negarapun tercatat surplus dan meningkat tajam pada kuartal I tahun 2022. Target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2 persen serta optimisme penerimaan negara tersebut menyiratkan upaya pemulihan ekonomi yang lebih akseleratif sehingga dapat segera menjalankan agenda transformasi ekonomi. Namun, lonjakan harga minyak dunia dapat menjadi batu sandungan bagi pemulihan ekonomi dan meningkatkan ketidakpastian dunia bisnis. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk dapat siaga dalam menghadapi momentum pemulihan ekonomi di tengah tantangan konflik geopolitik global serta kenaikan harga minyak dunia.

Penulis: TEUKU HAFIZH FAKHREZA, SE
Abstrak:
Pemerintah berharap pariwisata dapat kembali bergairah seiring dengan pemulihan ekonomi dan menurunnya kasus Covid-19. Dalam memanfaatkan momentum itu, pemerintah meresmikan holding BUMN yang bergerak dalam pengelolaan pariwisata dan pendukungnya. Pembentukan dan pengembangan holding BUMN pariwisata ini adalah upaya pemerintah dalam membentuk sebuah ekosistem pariwisata yang terkoneksi dengan seluruh elemen pendukungnya

Penulis: SATRIO ARGA EFFENDI, S.E.
Abstrak:
Saat ini, pemerintah tengah gencar mengakselerasi program transformasi digital nasional. Salah satu sektor yang menjadi kunci sukses program ini adalah sektor telekomunikasi, dimana konektivitas internet yang menjadi inti dari transformasi digital merupakan core business dari industri telekomunikasi. Industri telekomunikasi sejauh ini memberikan kontribusi yang cukup besar bagi negara. Selain itu, industri ini juga turut mendorong implementasi program transformasi digital. Namun, ada beberapa permasalahan di sektor telekomunikasi yang perlu menjadi perhatian pemerintah, di antaranya yaitu ketersediaan spektrum frekuensi dan kesenjangan internet. Pemerintah perlu memperhatikan kedua permasalahan tersebut agar dapat mendorong industri telekomunikasi semakin berkembang dan turut menyukseskan program transformasi digital.

Penulis: RICKA WARDIANINGSIH, SE
Abstrak:
Garam merupakan komoditas strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang penggunaannya sangat luas dan pertumbuhan penggunaannya pun juga cukup tinggi. Akan tetapi, produksi garam dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan garam nasional. Hal ini mengakibatkan Indonesia masih terus melakukan impor garam. Merespon kebutuhan garam yang terus meningkat, pemerintah telah melakukan beberapa strategi, namun hal itu belum mampu mengurangi impor garam Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas apa yang menyebabkan Indonesia terus melakukan impor garam, upaya dalam meningkatkan produksi garam, serta rekomendasi kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah.

Penulis: FIRLY NUR AGUSTIANI S.E., M.M.,
Abstrak:
Sejak pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) terjadi, pendapatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengalami penurunan akibat turunnya daya beli masyarakat. Hal ini berpengaruh terhadap kemampuan debitur kredit UMKM dalam memenuhi kewajibannya dan kualitas kredit pada lembaga keuangan pun menjadi memburuk. Berdasarkan kondisi perekonomian tersebut, pemerintah membuat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa restrukturisasi kredit dan subsidi bunga. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) sebelum dan saat pandemi Covid-19, serta menganalisis dampak dari program PEN terhadap kualitas kredit di lembaga keuangan

Penulis: ERVITA LULUK ZAHARA, S.E., M.E.
Abstrak:
Indonesia merupakan salah satu penyumbang bahan baku mobil listrik di dunia, dimana cadangan nikel terbesar dunia dimiliki oleh Indonesia, yaitu sebanyak 21 juta ton cadangan nikel. Salah satu komitmen pemerintah dalam mewujudkan ekonomi hijau melalui kebijakan transisi energi, akan diwujudkan melalui komitmen untuk membangun industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dan baterai dalam skala besar. Namun, terdapat beberapa hambatan dan tantangan dalam pengembangan baterai EV di Indonesia, seperti dari sisi teknologi dan cost, infrastruktur, dan market. Industri baterai Indonesia perlu dipercepat dalam menghasilkan harga baterai listrik yang lebih ekonomis. Untuk itu, diperlukan berbagai dukungan regulasi dan insentif pendukung untuk menciptakan demand BEV yang dapat mendorong industri EV semakin tumbuh.

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.
Abstrak:
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu strategi pemerintah yang diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Sektor IKM menjadi salah satu fokus pemerintah karena kontribusinya yang besar terhadap perekonomian nasional. Sejak tahun 2016, dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap pengembangan IKM pun diberikan melalui transfer ke daerah, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang IKM, yang diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk IKM. Dalam pelaksanaannya, pengembangan IKM melalui DAK Fisik pun masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Beberapa permasalahan tersebut antara lain terkait dengan rendahnya realisasi penyaluran DAK Fisik bidang IKM, kelembagaan pada masing-masing sentra yang belum optimal, dan stagnannya kinerja IKM.

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.
Abstrak:
Imbalance supply-demand barang dan jasa selama pemulihan ekonomi memicu lonjakan inflasi global. Tekanan pada inflasi global juga disebabkan oleh perang antara Rusia-Ukraina yang menyebabkan peningkatan harga komoditas, energi, dan pangan. Selama proses pemulihan ekonomi ini, Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa sudah mencapai inflasi di atas 7 persen. Oleh karena itu, The Fed menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi. Di sisi lain, inflasi Indonesia sampai Maret 2022 masih terkendali. Namun, pemerintah sebaiknya tetap mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi dampak rambatan akibat dari peningkatan inflasi global. Misalnya, pemerintah dapat mengkombinasikan kebijakan moneter dan fiskal yang paling sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, serta menjaga daya beli masyarakat sehingga pemulihan ekonomi tidak terhambat.