Data Buletin APBN

Penulis: TEUKU HAFIZH FAKHREZA, SE
Abstrak:
Pemerintah terus berupaya melakukan pembangunan yang berkeadilan di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah juga berupaya melakukan pembangunan pembangunan yang mampu memberikan multiplier effect, salah satunya dengan membangun kawasan industri yang berada di setiap pulau di Indonesia yang akan menumbuhkan gairah perekonomian di sekitar wilayah pembangunan dan pengembangan kawasan industri tersebut. Sebagai contoh, pembangunan dan pengembangan kawasan industri ini akan memicu berkembangnya industri-industri lain, seperti real estate, restoran, perhotelan, dan lain-lain

Penulis: LINIA SISKA RISANDI
Abstrak:
Pangan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi semua orang. Oleh karena itu, terjadinya krisis pangan di beberapa negara saat ini tentu perlu menjadi perhatian khusus bagi Indonesia. Dampak krisis pangan dunia ini dinilai akan berimbas pada sektor pangan nasional. Pemerintah perlu memperhatikan produksi dan produktivitas komoditas pangan nasional, yaitu utamanya komoditas beras dan jagung, agar kebutuhaan stok pangan nasional tetap terpenuhi untuk masyarakat.

Penulis: IRANISA, SE.,M.Acc
Abstrak:
Program wajib belajar 12 tahun merupakan salah satu program prioritas nasional guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Namun sampai dengan tahun 2021, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Indonesia hanya sampai kelas 2 SMP, sedangkan peluang menempuh pendidikan sebenarnya bisa mencapai Diploma I (D1). Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah untuk program wajib belajar 12 tahun di Kemendikbudristek belum maksimal, di antaranya alokasi anggaran untuk program wajib belajar 12 tahun di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang mengalami penurunan secara signifikan serta realisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang meningkat tapi masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang putus sekolah. Oleh karena itu, pemerintah harus mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang ada, sehingga ketercapaian program wajib belajar 12 tahun dapat lebih optimal

Penulis: EMILLIA OCTAVIA, ST.,M.Ak
Abstrak:
Di tahun 2023, pagu indikatif Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan dialokasikan untuk pembangunan beberapa target output prioritas. Beberapa tantangan dalam mencapai target tersebut yaitu hambatan pada pembangunan infrastruktur, tingginya biaya logistik, efektivitas pembangunan infrastruktur, pengendalian over dimension over load, keterbatasan pendanaan, dan belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan vokasi. Beberapa langkah yang perlu dilakukan Kemenhub, yaitu berkoordinasi dengan stakeholder terkait penyediaan lahan, mendorong kesepakatan regulasi layanan jasa kepelabuhanan serta perbaikan sistem National Logistics Ecosystem (NLE), sinkronisasi dan integrasi penyediaan infrastruktur, penggunaan teknologi jembatan timbang, mengembangkan implementasi skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta koordinasi dengan industri dan dunia kerja (IDUKA) terkait pendidikan vokasi.

Penulis: MUTIARA SHINTA ANDINI, S.E., M.E.K.K.
Abstrak:
Kementerian Agama (Kemenag) adalah salah satu dari 10 Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki pagu APBN terbesar dengan peningkatan anggaran dari Rp60,18 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp69,01 triliun pada pagu indikatif dalam KEM-PPKF tahun 2023. Alokasi anggaran yang cukup besar menjadikan efektivitas serta akuntabilitas dana APBN yang dianggarkan melalui Kemenag menjadi sangat penting. Oleh karena itu, beberapa hal yang menjadi catatan penting, khususnya daIam penetapan pagu indikatif Kemenag, antara lain dominasi anggaran program generik dukungan manajemen, dominasi komposisi anggaran pendidikan Kemenag, akuntabilitas anggaran pendidikan Kemenag, serta optimalisasi pemanfaatan SBSN dalam proyek-proyek strategis nasional Kemenag

Penulis: RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK., M.E.
Abstrak:
Di tengah pemulihan ekonomi nasional, pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang menjadi tantangan bagi belanja APBN. Sedikitnya Rp76,6 triliun diperlukan dalam persiapan pelaksanaan pemilu yang akan diselenggarakan tahun 2024 mendatang. Tingginya anggaran pemilu 2024 tidak terlepas dari meningkatnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilu 2024, serta peningkatan honorarium bagi para petugas ad hoc pada penyelenggaraan pemilu 2024. Beberapa hal yang perlu diperhatikan menuju pemilu 2024 di antaranya efisiensi beberapa pos anggaran di KPU RI, optimalisasi pengelolaan anggaran di KPU RI, memperhatikan TKDN dalam pengadaan logistik pemilu, serta memperbaiki proses rekrutmen petugas badan ad hoc.

Penulis: NOVA AULIA BELLA
Abstrak:
Anggaran Kementerian ATR/BPN di tahun 2023 mencapai Rp7,49 triliun. Beberapa isu yang perlu menjadi perhatian Kementerian ATR/BPN di antaranya adalah isu terkait percepatan pelaksanaan KPBU untuk percepatan pembangunan infrastruktur di lingkungan Kementerian ATR/ BPN, masih tingginya konflik agraria, serta kontroversi pembentukan bank tanah. Berdasarkan IHPS semester II tahun 2020, BPK juga memberikan catatan kepada Kementerian ATR/BPN terkait dengan penetapan target dan lokasi kegiatan PTSL per tahun belum dapat menjamin terpenuhinya target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.

Penulis: Arjun Rizky Mahendra N
Abstrak:
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 4 menyebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Adapun dalam beberapa kurun waktu terakhir, Kementerian Agama (Kemenag) termasuk ke dalam kementerian/lembaga (K/L) yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar. Hal ini disumbang oleh besarnya anggaran pendidikan yang terdapat dalam Kemenag. Namun dalam pelaksanaanya, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu untuk diselesaikan, guna mendukung mewujudkan manusia-manusia Indonesia yang berkualitas.

Penulis: HIKMATUL FITRI, SE.,M.Sc
Abstrak:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memiliki tugas pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014. Kinerja BPKP 2020-2021 secara umum mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra BPKP 2020-2024 dengan hasil evaluasi pengukuran atas 6 (enam) sasaran strategis dengan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama. Namun, terdapat beberapa indikator kinerja yang masih sangat perlu untuk ditingkatkan, di antaranya penerapan manajemen risiko dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi, sehingga diharapkan tujuan pembangunan nasional dapat tercapai dengan optimal

Penulis: DEASY DWI RAMIAYU, S.E.
Abstrak:
Sepanjang tahun 2017-2019, kinerja industri tekstil dan pakaian jadi terus meningkat. Peningkatan ini merupakan potensi besar bagi industri Indonesia. Namun adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 berdampak pada penurunan kinerja industri ini. Padahal, saat ini industri tekstil menjadi sektor prioritas pengembangan dalam Making Indonesia 4.0, sehingga pelaksanaan program yang dicanangkan untuk tahun 2021 masih jauh dari harapan. Berbagai tantangan yang dihadapi antara lain masih tingginya ketergantungan impor bahan baku, rendahnya daya saing investasi, tingginya biaya energi, kurang produktifnya mesin industri yang digunakan, regulasi, serta risiko impor.

Penulis: FADILA PUTI LENGGO GENI, SE.,MM
Abstrak:
Belum adanya peraturan khusus yang menyasar pada pelindungan hak dan kewajiban pekerja digital, serta belum menyeluruhnya dukungan terhadap pengusaha digital dapat menghambat dunia digital sebagai sumber pertumbuhan negara. Hal-hal yang perlu pemerintah lakukan untuk menunjang ekosistem pekerja digital adalah kejelasan klasifikasi pekerja digital, status pekerja digital di industri, regulasi upah dan waktu kerja freelancer, serta hak-hak pekerja digital seperti jaminan dan asuransi. Selain itu, untuk menunjang SDM, pemerintah perlu mengkaji ulang tentang kemudahan pekerja asing, membuat program peningkatan kompetensi pekerja digital, dan penekanan untuk menyerap pekerja dalam negeri terlebih dahulu. Pemerintah juga perlu membuat regulasi terhadap sektor industri prioritas dari dunia digital untuk mendukung pengembangan, keamanan, dan kemudahan dalam usaha.

Penulis: TIO RIYONO, S.E.
Abstrak:
Belanja fungsi ketertiban dan keamanan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin rasa aman di tengah masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dibutuhkan tinjauan atas belanja tersebut untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan memberikan dampak peningkatan rasa aman masyarakat. Berdasarkan hasil telaah, terindikasi bahwa belanja fungsi ketertiban dan keamanan selama kurun waktu 2005-2022 belum optimal. Oleh karena itu, DPR RI perlu menggali program pemerintah apa saja yang bisa dioptimalkan di belanja fungsi ketertiban dan keamanan, terutama POLRI sebagai kementerian/lembaga dengan alokasi anggaran terbesar. DPR RI juga perlu mendorong upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan menjelang pemilu 2024 yang tercermin dalam belanja fungsi ketertiban dan keamanan.

Penulis: RAHAYUNINGSIH
Abstrak:
Kementerian Koperasi dan UKM menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak (PermenkopUKM No. 8 Tahun 2021) sebagai bentuk strategi dalam pengembangan kelembagaan koperasi. Koperasi Multi Pihak adalah koperasi dengan model pengelompokkan anggota berdasarkan peranan kelompok pihak anggota dalam suatu lingkup usaha tertentu yang disesuaikan dengan kesamaan kepentingan ekonomi, keterkaitan usaha, potensi, dan kebutuhan anggota. Tujuannya untuk memperbesar volume dan keberlanjutan bisnis bagi seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya. Koperasi Multi Pihak di Indonesia dianggap terminologi baru dalam dunia perkoperasian, untuk itu pemerintah perlu segera menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Koperasi Multi Pihak untuk menjadi pedoman bagi para stakeholder serta peran pendamping dalam mengimplementasikan Koperasi Multi Pihak.

Penulis: MUTIARA SHINTA ANDINI, S.E., M.E.K.K.
Abstrak:
Di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia karena peningkatan permintaan global di masa pemulihan ekonomi, konflik geopolitik Rusia dan Ukraina yang memanas mengakibatkan implikasi yang tidak ringan bagi perbaikan ekonomi, baik di level global maupun nasional. Perekonomian Indonesia pada 2021 telah lepas dari resesi dan mampu tumbuh positif di tingkat 3,69 persen. Capaian pertumbuhan ekonomi ini sekaligus menandakan fase pemulihan ekonomi nasional berjalan di sepanjang tahun 2021. Pos penerimaan negarapun tercatat surplus dan meningkat tajam pada kuartal I tahun 2022. Target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2 persen serta optimisme penerimaan negara tersebut menyiratkan upaya pemulihan ekonomi yang lebih akseleratif sehingga dapat segera menjalankan agenda transformasi ekonomi. Namun, lonjakan harga minyak dunia dapat menjadi batu sandungan bagi pemulihan ekonomi dan meningkatkan ketidakpastian dunia bisnis. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk dapat siaga dalam menghadapi momentum pemulihan ekonomi di tengah tantangan konflik geopolitik global serta kenaikan harga minyak dunia.

Penulis: TEUKU HAFIZH FAKHREZA, SE
Abstrak:
Pemerintah berharap pariwisata dapat kembali bergairah seiring dengan pemulihan ekonomi dan menurunnya kasus Covid-19. Dalam memanfaatkan momentum itu, pemerintah meresmikan holding BUMN yang bergerak dalam pengelolaan pariwisata dan pendukungnya. Pembentukan dan pengembangan holding BUMN pariwisata ini adalah upaya pemerintah dalam membentuk sebuah ekosistem pariwisata yang terkoneksi dengan seluruh elemen pendukungnya