Data Buletin APBN

Penulis: RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK., M.E.
Abstrak:
Pemerintah dalam APBN 2023 mengeluarkan kebijakan subsidi sekitar Rp5 triliun untuk pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) guna menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Namun, kebijakan subsidi KBLBB dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap penurunan emisi GRK bahkan subsidi tersebut juga dapat menyebabkan dampak negatif seperti meningkatnya limbah baterai kendaraan listrik yang sulit di daur ulang dan meningkatnya kepadatan jalan. Oleh karena itu, salah satu solusi paling optimal dalam mendukung penurunan emisi GRK adalah perbaikan dan pengembangan moda transportasi umum.

Penulis: DAMIA LIANA, S.E.
Abstrak:
Salah satu komoditas tambang non logam yang dapat dikembangkan oleh Indonesia dalam meningkatkan volume ekspor adalah komoditas pasir kuarsa. Kandungan silika yang di dapat dari pengolahan pasir kuarsa merupakan bahan baku utama bagi beberapa sektor industri, seperti sel surya maupun untuk semikonduktor. Saat ini, ekspor pasir kuarsa yang diizinkan oleh pemerintah adalah pasir kuarsa yang telah melewati proses pengolahan dengan kadar silika di atas 99,5 persen dan kadar besi di bawah 120 ppm. Untuk itu dibutuhkan pengembangan lebih lanjut agar pasir kuarsa dapat di ekspor dengan nilai tambah yang lebih tinggi lagi. Sayangnya pengolahan pasir kuarsa di Indonesia saat ini masih dihadapkan pada beberapa tantangan

Penulis: ERVITA LULUK ZAHARA, S.E., M.E.
Abstrak:
Industri makanan dan minuman halal mencakup serangkaian kegiatan industri yang mengarah pada pengolahan, konversi, persiapan, pengawetan dan pengemasan bahan makanan. industri makanan dan minuman sendiri merupakan sektor industri manufaktur terbesar yang menyumbang PDB di mana pertumbuhan PDB tahun 2019-2021 secara berturut-turut yaitu sebesar 7,78 persen, 1,58 persen, 2,54 persen. Kemudian dari sisi ekspor, khususnya sektor halal food merupakan kontributor terbesar ekspor produk halal Indonesia atau mencapai 63 persen dari nilai total ekspor produk halal. Namun, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan industri makanan dan minuman halal dari bahan baku, proses produksi, R&D, serta sertifikasi halal.

Penulis: TEUKU HAFIZH FAKHREZA, SE
Abstrak:
Program SMK Pusat Keunggulan merupakan upaya Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam meningkatkan kinerja dan kualitas dari SMK itu sendiri dalam mengurangi kesenjangan yang terjadi akibat belum optimalnya hubungan kemitraan yang terjalin antara pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja, Program SMK Pusat Keunggulan merupakan program penyempurnaan dari program Revitalisasi SMK dimana bentuk dan tujuannya tidak jauh berbeda, namun jika dilihat program ini masih belum berjalan secara optimal, masih ada beberapa masalah dan beberapa program yang belum dioptimalkan seperti tingkat pengangguran terbuka yang paling tinggi diantara jenjang pendidikan yang lain, akreditasi SMK, program TEFA, serta kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik.

Penulis: Arjun Rizky Mahendra N
Abstrak:
Untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) tahun 2030, pemerintah berencana untuk menghapuskan kelas 1,2, dan 3 pada BPJS Kesehatan dan diubah menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang akan dilakukan secara bertahap. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah, diantaranya Bed Occupancy Ratio (BOR), kepuasan masyarakat serta dampaknya terhadap pendapatan rumah sakit. Selain itu juga persiapan anggaran dalam memenuhi 12 kriteria KRIS perlu menjadi perhatian bagi pemerintah. Terdapat sejumlah asumsi jika KRIS ini dijalankan terutama dari segi pendapatan BPJS Kesehatan.

Penulis: TAUFIQ HIDAYATULLAH, SE
Abstrak:
Indonesia dalam tiga dekade terakhir mengalami transisi epidemiologi penyakit, dari penyakit menular ke penyakit tidak menular (PTM) dan berpotensi menjadi PTM katastropik. PTM katastropik adalah penyakit yang membutuhkan pengobatan, perawatan dan pemantauan kesehatan berkala serta membutuhkan pembiayaan yang tinggi dalam proses pemulihannya. Jumlah kasus PTM katastropik di Indonesia dalam 4 tahun terakhir cenderung meningkat, dari 19,99 juta kasus di tahun 2019 menjadi 23,26 kasus di tahun 2022. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menekan jumlah kasus PTM katastropik melalui upaya promotif dan preventif, namun upaya tersebut masih kurang optimal

Penulis: TAUFIQ HIDAYATULLAH, SE
Abstrak:
Salah satu target RPJMN 2020-2024 adalah peningkatan persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak menjadi 90 persen di tahun 2024. Selaras dengan RPJMN 2020-2024, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 21 Tahun 2020 telah memandatkan bahwa pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memfokuskan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) / (Sustainable Development Goals/SDGs). Upaya pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan pemanfaatan dana desa untuk sanitasi layak. Sepanjang tahun 2018-2021 dana desa telah menghasilkan output perbaikan dan/atau pembuatan sarana MCK sebanyak 367.339 unit di seluruh Indonesia.

Penulis: FADILA PUTI LENGGO GENI, SE.,MM
Abstrak:
Mencegah kematian ibu dan bayi sudah tertuang di RPJMN, dengan target AKI 183 per 100.000 KH dan AKB sebesar 16 per 1.000 KH. Namun masih banyak hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah, diantaranya adalah perlunya meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, mengurangi kecenderungan masyarakat dalam menggunakan jasa dukun, merubah mindset masyarakat terhadap penggunaan kontrasepsi guna menurunkan risiko kematian ibu dan bayi, adanya sistem pendataan dan pemantauan ibu hamil dan ibu bersalin secara nasional, serta mendorong percepatan kelas ibu hamil dan P4K di berbagai provinsi yang masih di bawah target.

Penulis: DEANDRA CHASMIR
Abstrak:
Pemerintah terus berupaya melakukan Revitalisasi Industri Melalui hilirisasi. Revitalisasi ini dapat dilihat dari APBN Tahun Anggaran (TA) 2023 termasuk dalam salah satu agenda prioritas yang diusung oleh pemerintah Indonesia. Pemilihan timah menjadi salah satu industri yang akan dilakukan revitalisasi disebabkan karena total sumberdaya dan cadangan timah Indonesia pada tahun 2020 yang tercatat sebesar 2,76 juta ton kasiterit dan 2,72 juta ton kasiterit. Tapi hilirisasi memiliki banyak tantangan dalam melaksanakannya seperti Pemodalan yang sangat besar dan dampak negatif terhadap lingkungan.

Penulis: ANDRIANI ELIZABETH
Abstrak:
Saat ini, sektor pertanian dihadapkan dengan masalah stagnan dan rendahnya produktivitas hasil pertanian yang disebabkan oleh berbagai aspek dalam proses produksinya. Investasi di sektor pertanian merupakan salah satu solusi yang diyakini dapat mendorong produktivitas hasil pertanian. Namun, nyatanya investasi di sektor pertanian dipandang bukan sektor menguntungkan yang terlihat dari rendahnya kinerja realisasi investasi di sektor pertanian. Lebih lanjut, terdapat beberapa hambatan investasi di sektor pertanian yang perlu menjadi perhatian Pemerintah, antara lain: masalah lahan, kelemahan kelembagaan & political will pemerintah, serta kapasitas tenaga kerja yang rendah. Sehingga, upaya intensifikasi dan ektensifikasi, perbaikan terhadap kelembagaan, serta pengembangan kapasitas tenaga kerja perlu dilakukan.

Penulis: ERVITA LULUK ZAHARA, S.E., M.E.
Abstrak:
Presiden Joko Widodo meminta agar penggunaan pupuk organik ditingkatkan dan dapat kembali disubsidi oleh pemerintah. Dengan adanya subsidi pada pupuk organik, diharapkan mampu untuk mendorong petani agar tidak lagi bergantung kepada pupuk kimia dan mengembalikan kesuburan tanah di Indonesia mengingat kualitas tanah yang mulai terdegradasi akibat dari penggunaan pupuk kimia. Secara manfaat dan konstitusi, keinginan Presiden tersebut merupakan pilihan rasional yang harusnya dieksekusi. Namun, keinginan tersebut harus dibarengi dengan upaya perubahan mindset petani atas penggunaan pupuk organik dan peningkatan kapasitas produksi pupuk organik secara nasional.

Penulis: IRANISA, SE.,M.Acc
Abstrak:
Ketidakpastian perekonomian global masih membayangi sepanjang tahun 2023. Sinyal-sinyal tekanan inflasi diprediksi akan bertahan lebih lama dan diperparah dengan masih berlangsungnya perang geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang berdampak pada pasar energi dan komoditas serta memperlambat pergerakan perekonomian. Ditengah perlambatan perekonomian global, kinerja neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus yang sudah berlangsung sejak Mei 2020 hingga Maret 2023. Namun, enam bulan terakhir terjadi tren penurunan ekspor yang disebabkan diantaranya oleh ketidakpastian perekonomian global dan volatilitas harga komoditas. Nonmigas merupakan penopang utama ekspor dengan hampir setengah dari total ekspor nonmigas ditujukan ke negara China, Amerika Serikat, dan Jepang. Jadi, ketika terjadi disrupsi pada negara tersebut maka akan berdampak pada kinerja neraca dagang Indonesia.

Penulis: OLLANI VABIOLA BANGUN, SIP.,MM
Abstrak:
Pemenuhan rumah layak huni merupakan program sasaran pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar. Akses rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau sayangnya mengalami penurunan cukup tinggi dari 95,70 persen di tahun 2018 turun menjadi 60,66 persen di tahun 2022, selain itu masih terdapat 39.34 persen rumah tidak layak huni dan backlog perumahan masih mencapai 12,72 juta di tahun 2021. Pemerintah dalam menangani permasalahan ini memberikan subsidi perumahan melalui FLPP, SSB, SBUM, maupun BP2BT. Komisi V DPR RI perlu mendorong Kementerian PUPR dan kementerian terkait untuk mengatasi berbagai kendala yang masih terjadi, diantaranya harga rumah yang tidak sejalan dengan daya beli masyarakat, masalah perizinan dan kualitas bangunan serta ketidaktepatan sasaran penerima subsidi.

Penulis: Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.
Abstrak:
Tax Ratio Indonesia tergolong rendah bila dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini disebabkan sekitar 40 persen potensi pajak masih belum dapat digali untuk meningkatkan tax ratio. Cara yang paling cepat dan mudah menggali potensi penerimaan perpajakan adalah pemajakan konsumsi. Oleh karena itu, Komisi XI DPR RI dapat mendorong Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, untuk mencari terobosan baru guna meningkatkan tax ratio melalui potensi pemajakan konsumsi. Pemerintah juga dapat melakukan upaya-upaya lainnya antara lain meningkatkan tarif PPN, pengurangan fasilitas PPN berupa pembebasan PPN, menurunkan ambang batas dan memperluas basis pajak.

Penulis: MUJIBURRAHMAN
Abstrak:
Kinerja perlindungan WNI di luar negeri periode 2015-2022 relatif masih belum optimal. Beberapa indikator seperti: persentase kinerja IKU yang relatif menurun, gap antara kasus yang ditangani dan diselesaikan semakin melebar, rasio anggaran per kasus relatif menurun dan jumlah kasus keimigrasian masih dominan selama periode 2015-2022. Komisi I DPR RI harus mengawasi kinerja Direktorat Perlindungan WNI agar kinerja IKU dan kasus yang diselesaikan lebih maksimal. Komisi I DPR RI dipandang perlu meminta penjelasan Menteri Luar Negeri, apakah faktor minimnya anggaran menjadi kendala utama belum optimalnya kinerja perlindungan WNI di luar negeri.