Data Buletin APBN

Penulis: TAUFIQ HIDAYATULLAH, SE
Abstrak:
Salah satu target RPJMN 2020-2024 adalah peningkatan persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak menjadi 90 persen di tahun 2024. Selaras dengan RPJMN 2020-2024, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 21 Tahun 2020 telah memandatkan bahwa pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memfokuskan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) / (Sustainable Development Goals/SDGs). Upaya pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan pemanfaatan dana desa untuk sanitasi layak. Sepanjang tahun 2018-2021 dana desa telah menghasilkan output perbaikan dan/atau pembuatan sarana MCK sebanyak 367.339 unit di seluruh Indonesia.

Penulis: FADILA PUTI LENGGO GENI, SE.,MM
Abstrak:
Mencegah kematian ibu dan bayi sudah tertuang di RPJMN, dengan target AKI 183 per 100.000 KH dan AKB sebesar 16 per 1.000 KH. Namun masih banyak hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah, diantaranya adalah perlunya meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, mengurangi kecenderungan masyarakat dalam menggunakan jasa dukun, merubah mindset masyarakat terhadap penggunaan kontrasepsi guna menurunkan risiko kematian ibu dan bayi, adanya sistem pendataan dan pemantauan ibu hamil dan ibu bersalin secara nasional, serta mendorong percepatan kelas ibu hamil dan P4K di berbagai provinsi yang masih di bawah target.

Penulis: DEANDRA CHASMIR
Abstrak:
Pemerintah terus berupaya melakukan Revitalisasi Industri Melalui hilirisasi. Revitalisasi ini dapat dilihat dari APBN Tahun Anggaran (TA) 2023 termasuk dalam salah satu agenda prioritas yang diusung oleh pemerintah Indonesia. Pemilihan timah menjadi salah satu industri yang akan dilakukan revitalisasi disebabkan karena total sumberdaya dan cadangan timah Indonesia pada tahun 2020 yang tercatat sebesar 2,76 juta ton kasiterit dan 2,72 juta ton kasiterit. Tapi hilirisasi memiliki banyak tantangan dalam melaksanakannya seperti Pemodalan yang sangat besar dan dampak negatif terhadap lingkungan.

Penulis: ANDRIANI ELIZABETH
Abstrak:
Saat ini, sektor pertanian dihadapkan dengan masalah stagnan dan rendahnya produktivitas hasil pertanian yang disebabkan oleh berbagai aspek dalam proses produksinya. Investasi di sektor pertanian merupakan salah satu solusi yang diyakini dapat mendorong produktivitas hasil pertanian. Namun, nyatanya investasi di sektor pertanian dipandang bukan sektor menguntungkan yang terlihat dari rendahnya kinerja realisasi investasi di sektor pertanian. Lebih lanjut, terdapat beberapa hambatan investasi di sektor pertanian yang perlu menjadi perhatian Pemerintah, antara lain: masalah lahan, kelemahan kelembagaan & political will pemerintah, serta kapasitas tenaga kerja yang rendah. Sehingga, upaya intensifikasi dan ektensifikasi, perbaikan terhadap kelembagaan, serta pengembangan kapasitas tenaga kerja perlu dilakukan.

Penulis: ERVITA LULUK ZAHARA, S.E., M.E.
Abstrak:
Presiden Joko Widodo meminta agar penggunaan pupuk organik ditingkatkan dan dapat kembali disubsidi oleh pemerintah. Dengan adanya subsidi pada pupuk organik, diharapkan mampu untuk mendorong petani agar tidak lagi bergantung kepada pupuk kimia dan mengembalikan kesuburan tanah di Indonesia mengingat kualitas tanah yang mulai terdegradasi akibat dari penggunaan pupuk kimia. Secara manfaat dan konstitusi, keinginan Presiden tersebut merupakan pilihan rasional yang harusnya dieksekusi. Namun, keinginan tersebut harus dibarengi dengan upaya perubahan mindset petani atas penggunaan pupuk organik dan peningkatan kapasitas produksi pupuk organik secara nasional.

Penulis: IRANISA, SE.,M.Acc
Abstrak:
Ketidakpastian perekonomian global masih membayangi sepanjang tahun 2023. Sinyal-sinyal tekanan inflasi diprediksi akan bertahan lebih lama dan diperparah dengan masih berlangsungnya perang geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang berdampak pada pasar energi dan komoditas serta memperlambat pergerakan perekonomian. Ditengah perlambatan perekonomian global, kinerja neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus yang sudah berlangsung sejak Mei 2020 hingga Maret 2023. Namun, enam bulan terakhir terjadi tren penurunan ekspor yang disebabkan diantaranya oleh ketidakpastian perekonomian global dan volatilitas harga komoditas. Nonmigas merupakan penopang utama ekspor dengan hampir setengah dari total ekspor nonmigas ditujukan ke negara China, Amerika Serikat, dan Jepang. Jadi, ketika terjadi disrupsi pada negara tersebut maka akan berdampak pada kinerja neraca dagang Indonesia.

Penulis: OLLANI VABIOLA BANGUN, SIP.,MM
Abstrak:
Pemenuhan rumah layak huni merupakan program sasaran pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar. Akses rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau sayangnya mengalami penurunan cukup tinggi dari 95,70 persen di tahun 2018 turun menjadi 60,66 persen di tahun 2022, selain itu masih terdapat 39.34 persen rumah tidak layak huni dan backlog perumahan masih mencapai 12,72 juta di tahun 2021. Pemerintah dalam menangani permasalahan ini memberikan subsidi perumahan melalui FLPP, SSB, SBUM, maupun BP2BT. Komisi V DPR RI perlu mendorong Kementerian PUPR dan kementerian terkait untuk mengatasi berbagai kendala yang masih terjadi, diantaranya harga rumah yang tidak sejalan dengan daya beli masyarakat, masalah perizinan dan kualitas bangunan serta ketidaktepatan sasaran penerima subsidi.

Penulis: Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.
Abstrak:
Tax Ratio Indonesia tergolong rendah bila dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini disebabkan sekitar 40 persen potensi pajak masih belum dapat digali untuk meningkatkan tax ratio. Cara yang paling cepat dan mudah menggali potensi penerimaan perpajakan adalah pemajakan konsumsi. Oleh karena itu, Komisi XI DPR RI dapat mendorong Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, untuk mencari terobosan baru guna meningkatkan tax ratio melalui potensi pemajakan konsumsi. Pemerintah juga dapat melakukan upaya-upaya lainnya antara lain meningkatkan tarif PPN, pengurangan fasilitas PPN berupa pembebasan PPN, menurunkan ambang batas dan memperluas basis pajak.

Penulis: MUJIBURRAHMAN
Abstrak:
Kinerja perlindungan WNI di luar negeri periode 2015-2022 relatif masih belum optimal. Beberapa indikator seperti: persentase kinerja IKU yang relatif menurun, gap antara kasus yang ditangani dan diselesaikan semakin melebar, rasio anggaran per kasus relatif menurun dan jumlah kasus keimigrasian masih dominan selama periode 2015-2022. Komisi I DPR RI harus mengawasi kinerja Direktorat Perlindungan WNI agar kinerja IKU dan kasus yang diselesaikan lebih maksimal. Komisi I DPR RI dipandang perlu meminta penjelasan Menteri Luar Negeri, apakah faktor minimnya anggaran menjadi kendala utama belum optimalnya kinerja perlindungan WNI di luar negeri.

Penulis: TEUKU HAFIZH FAKHREZA, SE
Abstrak:
Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang paru dan organ lainnya, bakteri ini menyebar ketika penderita TBC sedang batuk, berbicara, dan bersin. TBC juga merupakan salah satu dari 10 penyebab kematian utama di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara sebagai penyumbang beban TBC terbesar secara global. Kematian karena TBC di Indonesia diperkirakan mencapai 144.000 atau 52 per 100.000 penduduk. Penanggulangan TBC di Indonesia masih mengalami beberapa tantangan seperti tidak tercapainya target penurunan TBC pada RPJMN, kasus TBC pada anak masih tinggi, deteksi dini dan skrining yang belum berjalan optimal dan permasalahan anggaran. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian Komisi IX DPR RI untuk mendorong Kementerian Kesehatan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan penyakit TBC tersebut.

Penulis: DEANDRA CHASMIR
Abstrak:
Pemerintah terus berusaha untuk menghidupkan kembali industri melalui hilirisasi. Rencana tersebut tertuang dalam NK RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2024 dan RIPIN 2015-2035. Kelapa Sawit termasuk dalam salah satu agenda prioritas hilirisasi. Meskipun demikian, Hilirisasi menghadapi banyak kendala dalam pelaksanaannya. Untuk itu, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi atensi antara lain terkait regulasi dan Isu-isu sosial. Diharapkan Komisi VII DPR RI mendorong regulasi ketat lingkungan dan sertifikasi RSPO untuk perusahaan kelapa sawit, serta mendorong pemantauan dan penegakan kepatuhan terhadap standar etika dan hak asasi manusia. Selain itu, produsen kosmetik dan pemangku kepentingan kelapa sawit perlu adopsi strategi inklusif dan berkelanjutan, serta mengoptimalkan rantai pasokan kelapa sawit untuk keberlanjutan

Penulis: LEO ISKANDAR, S.E
Abstrak:
Kemandirian industri alat kesehatan memegang peranan penting dalam mewujudkan terselenggaranya pelayanan kesehatan yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat. Terdapat beberapa tantangan dalam mewujudkan kemandirian industri alat kesehatan. Pertama, rendahnya tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang digunakan dalam produksi alat kesehatan dalam negeri. Kedua, belum maksimalnya apresiasi dari pengguna produk alat kesehatan yang belum yakin terhadap kualitas produk dalam negeri. Ketiga, dukungan pembinaan kepada pelaku usaha industri alat kesehatan masih belum optimal. Untuk itu, Komisi VII DPR RI perlu mendorong Kementerian Perindustrian untuk melakukan penyusunan pohon industri khusus industri alat kesehatan, memaksimalkan partisipasi aktif dan bermakna dari masyarakat (meaningful participation) dalam menyusun kebijakan terkait industri dan mendorong pemerintah untuk meningkatkan kerja sama internasional terkait riset dan pengembangan. Perlunya peran Komisi VI DPR RI dalam mengusahakan BUMN terkait, seperti PT Bio Farma (Persero) selaku holding BUMN Farmasi, untuk melakukan sinergi dan mendukung pengembangan industri alat kesehatan serta peran Komisi VII DPR RI untuk menguatkan pelaksanaan riset di bidang alat kesehatan oleh Kementerian yang membawahi bidang riset dan teknologi maupun Pendidikan Tinggi.

Penulis: LINIA SISKA RISANDI
Abstrak:
Program pembangunan balai latihan kerja komunitas (BLK-K) bertujuan untuk mengatasi kesenjangan kompetensi. BLK-K diharapkan dapat mengambil peran strategis dalam mencetak SDM yang siap kerja di pasar kerja dan/atau mampu menciptakan lapangan kerja. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan BLK-K diantaranya BLK-K masih banyak yang bergantung pada pendanaan dari pemerintah, kemitraan yang dilakukan oleh BLK-K dengan pemerintah lokal belum optimal, serta kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) juga masih minim. Oleh karena itu, Komisi IX DPR RI perlu mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pembinaan kepada BLK-K untuk bekerjasama dengan DUDI, pemilihan lokasi pembangunan BLK-K disesuaikan dengan potensi daerah dan mendorong percepatan kemandirian BLK-K dengan kemitraan dari berbagai pihak.

Penulis: ORLANDO RAKA BESTIANTA, S.E.
Abstrak:
Pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 191,4 juta pengguna dan mencatatkan peringkat ketiga di Kawasan Asia Pasifik. Potensi tersebut menjadikan beberapa platform social media melakukan terobosan dan inovasi dengan menggabungkan antara e-commerce dan sosial media. Hal tersebut diperkuat dengan perubahan pola belanja masyarakat semenjak pandemi. Terobosan tersebut memiliki peluang bagi negara antara lain memudahkan akses UMKM dalam platform digital dan juga meningkatkan penerimaan negara, adapun tantangannya adalah predatory pricing dan impor ilegal. Komisi VI DPR RI dapat mendorong Kementerian Koperasi dan UMKM serta Kementerian Perdagangan untuk memberikan pelatihan atau masukan secara masif demi meningkatkan daya saing produk UMKM di social commerce. Selain itu, jika social diperbolehkan beroperasi kembali commerce di Indonesia maka Komisi XI DPR RI dapat mendorong Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk berkoordinasi dengan Badan Standarisasi Nasional untuk mengawasi barang impor yang akan diperdagangkan di Indonesia apakah sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

Penulis: NOVA AULIA BELLA
Abstrak:
Indonesia memiliki sumber daya yang sangat melimpah untuk pengembangan energi berbasis biomassa terutama yang berasal dari kelapa sawit. Namun, dalam perkembangannya justru target biomassa Indonesia hingga pertengahan tahun 2023 masih di bawah target yang telah ditetapkan Pemerintah. Penyebab tidak tercapainya target karena terdapat beberapa kendala dalam pengembangannya diantaranya: ketersediaan pasokan kelapa sawit sebagai bahan baku yang belum terjamin dan konsisten, persaingan dengan sumber energi fosil seperti batubara, dan tingginya biaya yang dibutuhkan untuk mengkonversi biomassa menjadi energi yang diinginkan. Komisi VI DPR RI perlu untuk mendorong Kementerian Perdagangan agar lebih ketat dalam mengatur ekspor kelapa sawit dan turunannya serta memberikan prioritas penyaluran kelapa sawit untuk pengembangan biomassa.