Data Buletin APBN

Penulis: RICKA WARDIANINGSIH, SE
Abstrak:
Indonesia merupakan negara produsen bauksit terbesar ke-6 di dunia Namun, Presiden Joko Widodo resmi melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Upaya tersebut untuk mendorong industri hilirisasi dan menambah nilai tambah sumber perekonomian Indonesia. Meski demikian, hingga saat ini hilirisasi komoditas bauksit Indonesia masih belum optimal, sehingga masih diperlukan dorongan hilirisasi lebih lanjut. Hal ini terlihat dari kurangnya kapasitas smelter hingga sulitnya mendapatkan pembangkit listrik untuk hasil bijih bauksit. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mewujudkan kesuksesan hilirisasi bauksit Indonesia.

Penulis: FIRLY NUR AGUSTIANI S.E., M.M.,
Abstrak:
Program percepatan penurunan stunting telah menjadi agenda prioritas sejak tahun 2018, program ini didukung oleh beberapa sumber dana, salah satunya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. DAK Fisik bidang kesehatan saat ini masih lemah perannya dalam penurunan stunting di Kabupaten/Kota, maka program - program DAK Fisik Kesehatan yang ada saat ini perlu diperkuat dan diarahkan lebih spesifik untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencegahan stunting di Kabupaten/Kota. Agar Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Tim Pendamping Keluarga (TPK), dan masyarakat dapat maksimal melaksanakan intervensi spesifik untuk menurunkan angka stunting, maka Kementerian Kesehatan perlu menambahkan anggaran untuk program percepatan penurunan stunting.

Penulis: LEO ISKANDAR, S.E
Abstrak:
Perkembangan industri stainless steel di Indonesia yang pesat tidak lepas dari upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri, khususnya di sektor pertambangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Hilirisasi industri stainless steel memiliki beberapa tantangan di antaranya perubahan arah pengembangan industri hilir nikel, belum terserapnya produksi stainless stell dalam negeri serta masih adanya pengenaan bea masuk anti dumping. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga kestabilan investasi di Indonesia untuk meminimalkan potensi kerugian atas aktivitas investasi yang tidak tepat sasaran, mempercepat pembangunan industri pengaplikasian stainless steel yang masuk ke dalam sektor prioritas Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 dan industri hulu sebagai produsen bahan baku untuk industri tersebut, serta memperkuat pengawasan terhadap aktivitas perdagangan internasional, khususnya kepada perusahaan dalam negeri yang terafiliasi dengan perusahaan di luar negeri.

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.
Abstrak:
Indonesia merupakan rumah dari ribuan suku bangsa dan bahasa. Kekayaan budaya tersebut merupakan sumber investasi yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Perhatian Pemerintah dalam memajukan kebudayaan nasional salah satunya dapat dilihat melalui program Pemajuan Kebudayaan Desa yang digagas oleh Kementerian Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tercatat pada tahun 2023 sebesar Rp30 miliar uang APBN dialokasikan untuk mendanai program tersebut. Pelaksanaan program ini tentunya tidak luput dari berbagai permasalahan mulai dari keterbatasan masyarakat untuk mengenali potensi budaya desa, ketiadaan dukungan pemerintah desa, keterbatasan pelaksanaan kegiatan akibat pandemi, hingga kesulitan akses internet dalam memperoleh informasi.

Penulis: ANDRIANI ELIZABETH
Abstrak:
Penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) di Indonesia saat ini telah memasuki tahun ke-16 sejak diterbitkannya resi gudang pertama kali pada tahun 2008. Dalam kurun waktu tersebut dapat diketahui bahwa secara nasional transaksi pertumbuhan resi gudang menunjukkan angka yang sangat fluktuatif dengan angka pertumbuhan yang cenderung positif. Meski demikian, hingga saat ini tampaknya SRG belum memberikan dampak maksimal yang diharapkan. Hal ini terlihat dari rendahnya jumlah petani yang memanfaatkan SRG dan banyaknya gudang SRG yang terhenti aktivitasnya. Oleh karena itu terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Pemerintah dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan SRG di Indonesia.

Penulis: ORLANDO RAKA BESTIANTA, S.E.
Abstrak:
Industri musik selama pandemi merupakan salah satu sektor ekonomi kreatif yang terdampak. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2020, sektor musik mengalami pertumbuhan negatif sebesar 1,47 persen. Namun jika dilihat dari sumbangan terhadap PDB ekonomi kreatif, sektor musik selalu mencatatkan hal positif dengan adanya kenaikan di tiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa potensi industri musik di Indonesia masih diharapkan terus berkembang. Disisi lain, pandemi menyebabkan pergeseran preferensi masyarakat ketika menikmati musik. Industri musik masih dihadapkan beberapa tantangan diantaranya 1) Beban Biaya Industri Musik Masih Tinggi, 2) Masih kurangnya infrastruktur di Era Digitalisasi Industri Musik, 3) Belum Optimalnya Pengelolaan Royalti.

Penulis: EMILLIA OCTAVIA, ST.,M.Ak
Abstrak:
Salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya pada pendapatan negara yaitu berasal dari PNBP K/L. Selama tahun 2017-2021, PNBP Kementerian Perhubungan (Kemenhub) termasuk dalam penyumbang PNBP K/L terbesar dengan nilai rata-rata sebesar Rp8.139 miliar per tahun. PNBP Kemenhub mengalami peningkatan selama 2017-2021. Target PNBP Kemenhub tahun 2023 mencapai Rp8,1 triliun. Namun di sisi lain, terdapat beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi pencapaian tersebut yaitu pemanfaatan barang milik negara (BMN) yang tidak optimal, belum memadainya tata kelola PNBP, kurangnya dukungan teknologi, serta belum optimalnya kerja sama integrasi data dengan instansi terkait. Oleh sebab itu diperlukan beberapa langkah seperti revitalisasi fungsi BMN, perbaikan tata kelola PNBP, pengembangan penggunaan teknologi dan kerja sama integrasi data dengan instansi terkait lainnya.

Penulis: FADILA PUTI LENGGO GENI, SE.,MM
Abstrak:
Petani tebu masih belum mendapatkan kesejahteraan yang layak jika dilihat dari pendapatan mereka yang masih rendah. Pemerintah perlu memberikan dukungan agar petani tebu dapat menjadi produsen gula dengan sistem industri perumahan yaitu melalui bantuan alsintan, penguatan kerjasama dengan asosiasi petani, penguatan agroforestri untuk memecahkan masalah lahan dengan menggunakan lahan-lahan kecil, memberikan pinjaman bibit yang memudahkan petani, dukungan pupuk terbaik dengan drone spray, serta menyediakan bibit unggul.

Penulis: LINIA SISKA RISANDI
Abstrak:
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi negara dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Luasnya kawasan hutan Indonesia yang mencapai 125,3 juta hektar (ha), merupakan potensi yang besar bagi sektor kehutanan dalam berkontribusi meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. Namun faktanya tidak demikian, kontribusi PNBP sektor kehutanan masih relatif kecil. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya potensi yang belum dioptimalkan, seperti potensi penerimaan atas perkebunan sawit tanpa izin, bukaan areal pertambangan yang tumpang tindih, serta praktik kayu ilegal.

Penulis: ROSALINA TINEKE KUSUMAWARDHANI, S.E., M.M.
Abstrak:
Kontribusi PDB sektor kemaritiman Indonesia masih terbilang rendah dibandingkan negara lainnya yang rata-rata sudah di atas 30 persen. Blue economy merupakan salah satu peluang untuk memaksimalkan potensi maritim khususnya kelautan Indonesia. Namun terdapat tantangan antara lain terbatasnya pendanaan APBN dalam mendukung blue economy, belum optimalnya WPP dalam pengelolaan perikanan, serta Infrastruktur yang tidak memadai dan jumlah wisatawan yang meningkat menjadi ancaman bagi destinasi wisata laut dan pesisir. Untuk itu pemerintah perlu percepatan realisasi blue financing, memperhatikan langkah teknis kepada WPP serta menanamkan investasi pada infrastruktur pengelolaan sampah dan pembersihan pantai yang efektif biaya.

Penulis: TIO RIYONO, S.E.
Abstrak:
Partisipasi publik merupakan elemen penting dalam menciptakan iklim kondusif dalam rangka menghasilkan kualitas anggaran negara. Proses anggaran di Indonesia setidaknya dapat terbagi menjadi 6 tahapan. Dari mulai perencanaan penganggaran hingga pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Di Indonesia, DPR RI memberikan ruang masyarakat pada seluruh tahapan proses anggaran. Terdapat beberapa poin percontohan negara Kanada yang dapat diaplikasikan di Indonesia. Namun untuk mencapai itu, ada beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia, antara lain: 1) Perlu peningkatan Supporting System di Parlemen secara kuantitas; 2) Feedback atas aspirasi yang telah ditampung; 3) Tingkat Pendidikan Masyarakat Indonesia masih rendah; 3) Putusan MK membatasi DPR secara teknis membahas hingga satuan tiga.

Penulis: IRANISA, SE.,M.Acc
Abstrak:
Potensi perlambatan ekonomi global sudah mulai terlihat dari melemahnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat serta tren penurunan harga komoditas di awal tahun 2023 ini. Potensi perlambatan ekonomi global secara tidak langsug juga akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melambatnya pertumbuhan ekonomi domestik secara tidak langsung akan memengaruhi ketercapaian pendapatan negara di tahun 2023. Seperti perlambatan prekonomian global di tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi covid-19, perang dagang, dan geopolitik Rusia-Ukraina memberikan pukulan keras pada pendapatan negara. Namun, di tengah ketidakpastian pertumbuhan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 diprediksikan akan tetap tumbuh sesuai ekspektasi, Hal tersebut tidak berarti menurunkan kewaspadaan pemerintah terhadap dampak-dampak ikutan atas ketidakpastiaan perekonomian global, terutama pada ketercapaian pendapatan negara.

Penulis: ORLANDO RAKA BESTIANTA, S.E.
Abstrak:
Kasus kekerasan terhadap anak terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Disisi lain, indikator akan perlindungan anak juga mengalami penurunan dan terkesan jauh dari target yang telah ditetapkan pemerintah pada tahun 2024. Pemerintah juga belum terlalu fokus akan masalah ini yang dibuktikan dengan belanja KPPPA pada program perlindungan anak yang terus mengalami penurunan dari periode 2018-2020.

Penulis: Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.
Abstrak:
Inflasi di 2022 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 5,51%, year-on-year dan di 2023 juga masih tergolong tinggi di kisaran 5% year-on-year. Tingginya inflasi disebabkan oleh sektor energi dan pangan. Sektor energi sulit dikendalikan oleh pemerintah karena tergantung dari harga komoditas energi global. Sedangkan sektor pangan dapat dikendalikan oleh pemerintah. Pemerintah perlu mewaspadai inflasi pangan bergejolak atau Volatile Food (VF) Inflation. Permasalahan inflasi VF yang terjadi saat ini antara lain karena ketidakseimbangan permintaan dengan penawaran sehingga kurangnya pasokan beberapa bahan pangan, gangguan alam terutama perubahan iklim, dan inflasi pangan global. Kerja sama antar kelembagaan melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah perlu diperkuat sehingga pengendalian inflasi pangan mampu mencapai inflasi nasional yang rendah dan stabil.

Penulis: RICKA WARDIANINGSIH, SE
Abstrak:
Pengarusutamaan gender (PUG) menjadi hal penting dalam proses perencanaan pembangunan. Namun, Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) justru mengalami penurunan sejak tahun 2018. Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang terus meningkat namun pertumbuhan tersebut tidak terjadi di wilayah Papua. Selain itu pemerintah berhasil mendukung pembiayaan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) perempuan melalui PMN Mekaar namun belum semua pelaku UKM perempuan dapat menikmati program ini.