Data Buletin APBN

Penulis: NADYA AHDA, S.E.
Abstrak:
Pemberlakuan PMK No. 23/PMK.05/2022 sejak 18 Maret 2022 mengimplikasikan adanya kenaikan tarif pungutan ekspor (PE) bagi produk sawit. Kenaikan tarif PE produk sawit bertujuan sebagai disinsentif ekspor dalam menghadapi kelangkaan minyak goreng di Indonesia yang masih terjadi hingga saat ini. Selama beberapa tahun terakhir, berbagai perubahan kebijakan pungutan ekspor sawit telah coba diberlakukan dan dampaknya terhadap ekspor sawit pun bervariasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan, mensimulasi, dan meramalkan faktor-faktor lain yang memengaruhi ekspor sawit, serta memperhitungkan dan mensimulasi pengaturan komponenkomponen pungutan ekspor (PE) yang lebih detail.

Penulis: DAMIA LIANA, S.E.
Abstrak:
Fitofarmaka dapat menjadi alternatif untuk substitusi dari obat kimia kepada obat herbal, sehingga ke depannya, Indonesia tidak lagi bergantung pada impor bahan baku obat. Kekayaan spesies tumbuhan dan sumber daya laut yang dapat diolah untuk obat herbal merupakan modal bagi Indonesia untuk mengembangkan fitofarmaka. Selain itu, pola konsumsi masyarakat Indonesia yang masih bergantung pada obat herbal dan juga terbukanya peluang di pasar internasional merupakan potensi bagi pengembangan fitofarmaka ini. Namun tentunya, pengembangan fitofarmaka tidaklah semudah yang dibayangkan, dimana masih terdapat tantangan yang masih harus dihadapi oleh Indonesia, seperti pendanaan penelitian, waktu pengembangan yang lama, serta pemasaran fitofarmaka

Penulis: RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK., M.E.
Abstrak:
Kemandirian fiskal pada pemerintah provinsi (pemprov) dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami stagnansi, bahkan menurun. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu faktor penting untuk dapat mendorong peningkatan kemandirian fiskal pada pemprov. Oleh karenanya, perlu diuji pengaruh dana perimbangan dan jenis belanja daerah yang merupakan bagian dalam komponen APBD terhadap kemandirian fiskal provinsi. Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal daerah. Sementara itu, belanja modal serta belanja barang dan jasa cenderung berpengaruh positif terhadap kemandirian fiskal daerah. Adapun belanja pegawai cenderung berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal daerah

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.
Abstrak:
Air minum merupakan kebutuhan dasar yang penyediaannya wajib dipenuhi oleh Pemerintah. Akses universal air minum layak diharapkan dapat tercapai sebelum tahun 2030. Guna mencapai target tersebut Pemerintah melaksanakan Program Penyediaan Air Minum Layak Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Dengan pendekatan berbasis masyarakat, Pamsimas memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan capaian persentase akses air minum layak di Indonesia. Namun demikian, masih ditemui beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan program Pamsimas. Dibutuhkan peningkatan komitmen Pemerintah Daerah agar program Pamsimas terlaksana dengan lebih optimal.

Penulis: FIRLY NUR AGUSTIANI S.E., M.M.,
Abstrak:
Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan gizi buruk (stunting) merupakan indikator derajat kesehatan yang dapat menilai daya saing dan kemandirian suatu masyarakat. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengkaji perkembangan dan status kesehatan saat ini. Pada tahun 2015 AKI turun menjadi 305 dengan target 183 pada tahun 2024, AKB pada tahun 2017 menjadi 24 dengan target AKB 16 pada tahun 2024, dan prevalensi stunting tahun 2021 sebesar 24,4 persen dengan target 19 persen pada tahun 2024. Keberhasilan penurunan AKI, AKB dan penurunan stunting tidak dapat dipisahkan dari dukungan anggaran dan kualitas pelayanan kesehatan.

Penulis: RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK., M.E.
Abstrak:
Biaya pelaksanaan pemilu di Indonesia cenderung meningkat dari satu pemilu ke pemilu selanjutnya. Badan adhoc penyelenggara pemilu menjadi salah satu pos yang menyebabkan tingginya biaya penyelenggaraan pemilu. Bahkan pada tahun 2024, perkiraan biaya operasional dan honorarium badan adhoc meningkat tinggi. Peningkatan honorarium, jumlah pemilih, jumlah kecamatan, serta kelurahan/desa turut mempengaruhi meningkatnya biaya pada badan adhoc pelaksana pemilu pada tahun 2024 mendatang. Disisi lain, sejumlah faktor dapat mempengaruhi operasional badan adhoc sehingga berpotensi mengakibatkan kinerjanya kurang optimal. Pelaksanaan pemilu secara e-voting, diyakini dapat menurunkan biaya pelaksanaan pemilu dan ketergantungan terhadap badan adhoc, melalui berbagai efisiensi.

Penulis: Arjun Rizky Mahendra N
Abstrak:
Pemerintah akan kembali menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) rata-rata sebesar 10 persen. Kebijakan pemerintah untuk kembali menaikkan CHT rata-rata sebesar 10 persen pada tahun 2023 dan 2024 akan berdampak terhadap berbagai aspek. Dampak CHT terhadap aspek ekonomi perlu memerhatikan potensi rokok ilegal agar penerimaan negara dari CHT semakin optimal. Dampak CHT terhadap asepek kesehatan diharapkan dapat menurunkan persentase merokok pada umur ≥ 15 tahun sesuai target RPJMN 8,7 persen tahun 2020-2024. Dampak kenaikan CHT terhadap IHT harus memerhatikan proyeksi bisnis IHT. Dampak kenaikan CHT terhadap Earmarking DBH diharapkan bisa mengurangi konsumsi produk rokok tembakau dan membantu masyarakat umum yang berada di sekitar konsumen produk tembakau yang menanggung dampak akibat produksi dan konsumsi rokok, serta mengurangi eksternalitas negatif terhadap kesehatan.

Penulis: LEO ISKANDAR, S.E., M.Sc.
Abstrak:
Tingginya rasio pembiayaan bermasalah yang dikelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menjadi hal yang menarik perhatian, terlebih karena pembiayaan bermasalah tersebut menyentuh ranah tindak pidana korupsi. Laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tanggal 31 Desember 2019 menyimpulkan bahwa pemberian dan pengelolaan pembiayaan yang dilakukan LPEI belum sepenuhnya berdasarkan ketentuan atau prinsip tata kelola yang baik. Upaya untuk memperbaiki kualitas pembiayaan LPEI perlu terus dilakukan, apalagi tidak ada lagi batasan maksimal rasio pembiayaan bermasalah yang harus dipatuhi oleh LPEI. Peningkatan kepatuhan debitur terhadap pemenuhan persyaratan dalam perjanjian pembiayaan, perbaikan mekanisme sistem pengendalian internal dalam proses penyaluran kredit, serta penguatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik harus menjadi fokus pemerintah sebagai pemegang saham tunggal dalam mengawasi dan mendorong kinerja LPEI di masa mendatang.

Penulis: MUHAMMAD ANGGARA TENRIATTA SIREGAR, S.E.
Abstrak:
Pemerintah menjadikan pengembangan eco fishing port menjadi salah satu program prioritas di tahun 2023. Selain untuk mengedepankan pemeliharaan lingkungan, hal ini juga dilakukan untuk meningkatkan nilai dan volume ekspor produk perikanan Indonesia, khususnya ke Uni Eropa. Pada saat ini, beberapa pelabuhan perikanan sudah mulai mencoba menerapkan konsep eco fishing port. Di tahun 2023, pemerintah menganggarkan Rp18,1 miliar untuk pengembangan eco fishing port. Akan tetapi, masih terdapat tantangan terkait pengembangannya, di antaranya keterbatasan anggaran, belum terpenuhinya instrumen pengelolaan lingkungan dan aspek ekologi, serta keterbatasan lahan.

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E., M.E.
Abstrak:
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, SPBE memiliki peran penting guna mewujudkan birokrasi pemerintahan yang terpadu dan berkinerja tinggi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien efektif, transparan, dan akuntabel. Namun pada prakteknya, implementasi SPBE masih belum optimal serta diliputi sejumlah kendala, seperti kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) masih terbatas, infrastruktur yang belum memadai, data center yang belum terstandar, serta lemahnya dukungan regulasi. Untuk itu, perlunya pengembangan kapasitas kemampuan SDM, percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur, sinergi dan kolaborasi penggunaan data center yang berstandar internasional, percepatan pengaturan regulasi, serta penguatan koordinasi antar-stakeholder terkait guna mewujudkan digitalisasi di sektor pemerintahan (SPBE) yang lebih optimal.

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.
Abstrak:
Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengalokasikan Dana Abadi Perguruan Tinggi untuk pertama kalinya pada tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp3 triliun. Efektivitas penggunaan Dana Abadi Perguruan Tinggi sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam memetakan kondisi perguruan tinggi. Saat ini, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah terkait aksesibilitas maupun kualitas perguruan tinggi di berbagai wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, adapun rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain mempermudah pembukaan program studi baru dengan memerhatikan potensi daerah, menggencarkan penilaian akreditasi di perguruan tinggi swasta, meningkatkan ketersediaan pendidik, serta mendorong civitas akademik dalam melakukan publikasi penelitian yang berkualitas.

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E., C.L.D
Abstrak:
Perjanjian IA-CEPA yang sudah berlaku sejak tahun 2020, nyatanya tidak serta merta dapat memperbaiki neraca dagang defisit Indonesia dengan Australia yang sudah berlangsung sejak tahun 2012. Ketergantungan terhadap produk impor, khususnya di sektor pertanian, dikhawatirkan justru akan memperdalam defisit neraca dagang Indonesia. Namun posisi ini dapat berbalik apabila Indonesia memanfaatkan impor bahan baku sebagai kekuatan untuk mendorong peningkatan nilai tambah oleh industri dan mendorong partisipasi Indonesia pada rantai nilai global. Dalam implementasinya, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut.

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.
Abstrak:
Zakat dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Namun, Indonesia belum mengoptimalkan hal ini meski sudah ada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) resmi dari pemerintah. Ada beberapa alasan mengapa masyarakat enggan menyalurkan zakatnya ke BAZNAS/LAZ, di antaranya seperti faktor jarak yang jauh dari masyarakat, kurangnya pelayanan lembaga, masyarakat kurang percaya terhadap BASNAS/LAZ, kurangnya transparansi, serta sosialisasi tentang zakat yang masih kurang. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu pemerintah lakukan agar dapat mengoptimalkan potensi zakat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal-hal utama yang perlu pemerintah perhatikan adalah regulasi, kualitas instansi, pemanfaatan teknologi, dan standarisasi laporan keuangan guna meningkatkan transparansi.

Penulis: TIO RIYONO, S.E.
Abstrak:
Berdasarkan Global Terrorism Index (GTI) tahun 2019, Indonesia menempati urutan ke-35 dari 135 negara dengan indeks 4,6 dan masuk ke dalam negara kategori tinggi yang terdampak terorisme. Hal ini diperparah dengan kondisi bahwa selama pandemi Covid-19, terdapat kenaikan 101 persen transaksi keuangan yang mencurigakan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai leading sector penanganan terorisme sudah melakukan beragam upaya penanganan terorisme, termasuk bersinergi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Namun bila dicermati, dukungan anggaran penanganan terorisme melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disediakan menunjukkan penurunan. Terlebih lagi, terdapat beberapa program sinergitas BNPT dengan K/L terkait yang tidak relevan dengan penanganan terorisme. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan dukungan anggaran serta pengawasan terhadap pelaksanaan program penanganan terorisme di Indonesia.

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P., C.L.D
Abstrak:
Rata-rata Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPTP) dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir cenderung tidak bergerak secara signifikan. Rendahnya NTPTP disebabkan oleh harga hasil produksi petani yang turun, biaya-biaya yang dikeluarkan petani tinggi, dan faktor supplydemand. Oleh karena itu, perlunya pengawasan untuk penyerapan hasil panen petani, menjaga efektivitas kebijakan harga dasar gabah dalam rangka menjaga kestabilan harga jual padi petani, memberikan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) secara lengkap dari hulu sampai dengan hilir produksi sebagai meminimalisir biaya upah buruh, memberikan bantuan bibit, pengawasan penyaluran pupuk bagi petani agar sesuai dan tepat sasaran, serta perlu meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian yang berkualitas dengan teknologi.