Data Buletin APBN

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E., M.E.
Abstrak:
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, SPBE memiliki peran penting guna mewujudkan birokrasi pemerintahan yang terpadu dan berkinerja tinggi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien efektif, transparan, dan akuntabel. Namun pada prakteknya, implementasi SPBE masih belum optimal serta diliputi sejumlah kendala, seperti kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) masih terbatas, infrastruktur yang belum memadai, data center yang belum terstandar, serta lemahnya dukungan regulasi. Untuk itu, perlunya pengembangan kapasitas kemampuan SDM, percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur, sinergi dan kolaborasi penggunaan data center yang berstandar internasional, percepatan pengaturan regulasi, serta penguatan koordinasi antar-stakeholder terkait guna mewujudkan digitalisasi di sektor pemerintahan (SPBE) yang lebih optimal.

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.
Abstrak:
Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengalokasikan Dana Abadi Perguruan Tinggi untuk pertama kalinya pada tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp3 triliun. Efektivitas penggunaan Dana Abadi Perguruan Tinggi sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam memetakan kondisi perguruan tinggi. Saat ini, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah terkait aksesibilitas maupun kualitas perguruan tinggi di berbagai wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, adapun rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain mempermudah pembukaan program studi baru dengan memerhatikan potensi daerah, menggencarkan penilaian akreditasi di perguruan tinggi swasta, meningkatkan ketersediaan pendidik, serta mendorong civitas akademik dalam melakukan publikasi penelitian yang berkualitas.

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.
Abstrak:
Perjanjian IA-CEPA yang sudah berlaku sejak tahun 2020, nyatanya tidak serta merta dapat memperbaiki neraca dagang defisit Indonesia dengan Australia yang sudah berlangsung sejak tahun 2012. Ketergantungan terhadap produk impor, khususnya di sektor pertanian, dikhawatirkan justru akan memperdalam defisit neraca dagang Indonesia. Namun posisi ini dapat berbalik apabila Indonesia memanfaatkan impor bahan baku sebagai kekuatan untuk mendorong peningkatan nilai tambah oleh industri dan mendorong partisipasi Indonesia pada rantai nilai global. Dalam implementasinya, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut.

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.
Abstrak:
Zakat dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Namun, Indonesia belum mengoptimalkan hal ini meski sudah ada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) resmi dari pemerintah. Ada beberapa alasan mengapa masyarakat enggan menyalurkan zakatnya ke BAZNAS/LAZ, di antaranya seperti faktor jarak yang jauh dari masyarakat, kurangnya pelayanan lembaga, masyarakat kurang percaya terhadap BASNAS/LAZ, kurangnya transparansi, serta sosialisasi tentang zakat yang masih kurang. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu pemerintah lakukan agar dapat mengoptimalkan potensi zakat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal-hal utama yang perlu pemerintah perhatikan adalah regulasi, kualitas instansi, pemanfaatan teknologi, dan standarisasi laporan keuangan guna meningkatkan transparansi.

Penulis: TIO RIYONO, S.E.
Abstrak:
Berdasarkan Global Terrorism Index (GTI) tahun 2019, Indonesia menempati urutan ke-35 dari 135 negara dengan indeks 4,6 dan masuk ke dalam negara kategori tinggi yang terdampak terorisme. Hal ini diperparah dengan kondisi bahwa selama pandemi Covid-19, terdapat kenaikan 101 persen transaksi keuangan yang mencurigakan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai leading sector penanganan terorisme sudah melakukan beragam upaya penanganan terorisme, termasuk bersinergi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Namun bila dicermati, dukungan anggaran penanganan terorisme melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disediakan menunjukkan penurunan. Terlebih lagi, terdapat beberapa program sinergitas BNPT dengan K/L terkait yang tidak relevan dengan penanganan terorisme. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan dukungan anggaran serta pengawasan terhadap pelaksanaan program penanganan terorisme di Indonesia.

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P.
Abstrak:
Rata-rata Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPTP) dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir cenderung tidak bergerak secara signifikan. Rendahnya NTPTP disebabkan oleh harga hasil produksi petani yang turun, biaya-biaya yang dikeluarkan petani tinggi, dan faktor supplydemand. Oleh karena itu, perlunya pengawasan untuk penyerapan hasil panen petani, menjaga efektivitas kebijakan harga dasar gabah dalam rangka menjaga kestabilan harga jual padi petani, memberikan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) secara lengkap dari hulu sampai dengan hilir produksi sebagai meminimalisir biaya upah buruh, memberikan bantuan bibit, pengawasan penyaluran pupuk bagi petani agar sesuai dan tepat sasaran, serta perlu meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian yang berkualitas dengan teknologi.

Penulis: IRANISA, SE.,M.Acc
Abstrak:
Salah satu tujuan belanja perpajakan ialah untuk meningkatkan iklim investasi. Belanja perpajakan melalui insentif perpajakan berupa tax holiday, tax allowance, dan investment allowance belum sepenuhnya mampu menarik minat investor. Pemanfaatan fasilitas perpajakan tersebut pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) masih sepi peminat dari tahun 2016. Investor lebih tertarik menanamkan modalnya tanpa memanfaatkan fasilitas perpajakan tersebut. Oleh karena itu, kebijakan belanja perpajakan yang sudah dilaksanakan sebaiknya dapat dievaluasi kembali serta perbaikan penyusunan laporan belanja perpajakan yang lebih komprehensif agar tidak overestimate dan mislead terhadap pengambilan keputusan kebijakan belanja perpajakan.

Penulis: HIKMATUL FITRI, SE.,M.Sc
Abstrak:
Biaya logistik merupakan bagian penting dalam perdagangan di semua negara. Oleh sebab itu, efisiensi logistik yang berbiaya rendah menjadi isu sentral dalam pembentuk daya saing global. Salah satu sebab masih tingginya biaya logistik Indonesia terutama terjadi pada penanganan barang di kawasan pelabuhan yang relatif belum efisien. Sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan percepatan integrasi sistem logistik nasional/NLE, serta monitoring dan evaluasi yang memadai.

Penulis: EMILLIA OCTAVIA, ST.,M.Ak
Abstrak:
Rencana BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dalam melakukan revisi kedua atas Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan yang mengatur kewajiban pencantuman label kandungan bisfenol A (BPA) menimbulkan polemik. Penggunaan kemasan pangan berbahan BPA mengandung risiko kesehatan. Namun di sisi lain, kewajiban pelabelan kandungan BPA akan berdampak pada produk domestik bruto (PDB) industri makanan dan minuman (mamin) yang didominasi oleh produk air minum dalam kemasan (AMDK). Adanya kebijakan tersebut akan memberikan manfaat berupa informasi atas risiko kesehatan dan meningkatkan PDB industri daur ulang. Sedangkan potensi dampak negatif atas pelabelan kandungan BPA yaitu penurunan PDB industri AMDK, dampak lingkungan apabila sampah galon tidak dikelola dan tidak dapat didaur ulang, menimbulkan rasa diskriminatif pada industri AMDK, dan penggunaan galon polyethylene terephthalate (PET) secara berulang pada industri air minum isi ulang

Penulis: TEUKU HAFIZH FAKHREZA, SE
Abstrak:
Pemerintah terus berupaya melakukan pembangunan yang berkeadilan di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah juga berupaya melakukan pembangunan pembangunan yang mampu memberikan multiplier effect, salah satunya dengan membangun kawasan industri yang berada di setiap pulau di Indonesia yang akan menumbuhkan gairah perekonomian di sekitar wilayah pembangunan dan pengembangan kawasan industri tersebut. Sebagai contoh, pembangunan dan pengembangan kawasan industri ini akan memicu berkembangnya industri-industri lain, seperti real estate, restoran, perhotelan, dan lain-lain

Penulis: LINIA SISKA RISANDI
Abstrak:
Pangan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi semua orang. Oleh karena itu, terjadinya krisis pangan di beberapa negara saat ini tentu perlu menjadi perhatian khusus bagi Indonesia. Dampak krisis pangan dunia ini dinilai akan berimbas pada sektor pangan nasional. Pemerintah perlu memperhatikan produksi dan produktivitas komoditas pangan nasional, yaitu utamanya komoditas beras dan jagung, agar kebutuhaan stok pangan nasional tetap terpenuhi untuk masyarakat.

Penulis: IRANISA, SE.,M.Acc
Abstrak:
Program wajib belajar 12 tahun merupakan salah satu program prioritas nasional guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Namun sampai dengan tahun 2021, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Indonesia hanya sampai kelas 2 SMP, sedangkan peluang menempuh pendidikan sebenarnya bisa mencapai Diploma I (D1). Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah untuk program wajib belajar 12 tahun di Kemendikbudristek belum maksimal, di antaranya alokasi anggaran untuk program wajib belajar 12 tahun di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang mengalami penurunan secara signifikan serta realisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang meningkat tapi masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang putus sekolah. Oleh karena itu, pemerintah harus mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang ada, sehingga ketercapaian program wajib belajar 12 tahun dapat lebih optimal

Penulis: EMILLIA OCTAVIA, ST.,M.Ak
Abstrak:
Di tahun 2023, pagu indikatif Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan dialokasikan untuk pembangunan beberapa target output prioritas. Beberapa tantangan dalam mencapai target tersebut yaitu hambatan pada pembangunan infrastruktur, tingginya biaya logistik, efektivitas pembangunan infrastruktur, pengendalian over dimension over load, keterbatasan pendanaan, dan belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan vokasi. Beberapa langkah yang perlu dilakukan Kemenhub, yaitu berkoordinasi dengan stakeholder terkait penyediaan lahan, mendorong kesepakatan regulasi layanan jasa kepelabuhanan serta perbaikan sistem National Logistics Ecosystem (NLE), sinkronisasi dan integrasi penyediaan infrastruktur, penggunaan teknologi jembatan timbang, mengembangkan implementasi skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta koordinasi dengan industri dan dunia kerja (IDUKA) terkait pendidikan vokasi.

Penulis: MUTIARA SHINTA ANDINI, S.E.
Abstrak:
Kementerian Agama (Kemenag) adalah salah satu dari 10 Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki pagu APBN terbesar dengan peningkatan anggaran dari Rp60,18 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp69,01 triliun pada pagu indikatif dalam KEM-PPKF tahun 2023. Alokasi anggaran yang cukup besar menjadikan efektivitas serta akuntabilitas dana APBN yang dianggarkan melalui Kemenag menjadi sangat penting. Oleh karena itu, beberapa hal yang menjadi catatan penting, khususnya daIam penetapan pagu indikatif Kemenag, antara lain dominasi anggaran program generik dukungan manajemen, dominasi komposisi anggaran pendidikan Kemenag, akuntabilitas anggaran pendidikan Kemenag, serta optimalisasi pemanfaatan SBSN dalam proyek-proyek strategis nasional Kemenag

Penulis: RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK., M.E.
Abstrak:
Di tengah pemulihan ekonomi nasional, pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang menjadi tantangan bagi belanja APBN. Sedikitnya Rp76,6 triliun diperlukan dalam persiapan pelaksanaan pemilu yang akan diselenggarakan tahun 2024 mendatang. Tingginya anggaran pemilu 2024 tidak terlepas dari meningkatnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilu 2024, serta peningkatan honorarium bagi para petugas ad hoc pada penyelenggaraan pemilu 2024. Beberapa hal yang perlu diperhatikan menuju pemilu 2024 di antaranya efisiensi beberapa pos anggaran di KPU RI, optimalisasi pengelolaan anggaran di KPU RI, memperhatikan TKDN dalam pengadaan logistik pemilu, serta memperbaiki proses rekrutmen petugas badan ad hoc.