Data Buletin APBN

Penulis: ROSALINA TINEKE KUSUMAWARDHANI, S.E., M.M.
Abstrak:
Kontribusi PDB sektor kemaritiman Indonesia masih terbilang rendah dibandingkan negara lainnya yang rata-rata sudah di atas 30 persen. Blue economy merupakan salah satu peluang untuk memaksimalkan potensi maritim khususnya kelautan Indonesia. Namun terdapat tantangan antara lain terbatasnya pendanaan APBN dalam mendukung blue economy, belum optimalnya WPP dalam pengelolaan perikanan, serta Infrastruktur yang tidak memadai dan jumlah wisatawan yang meningkat menjadi ancaman bagi destinasi wisata laut dan pesisir. Untuk itu pemerintah perlu percepatan realisasi blue financing, memperhatikan langkah teknis kepada WPP serta menanamkan investasi pada infrastruktur pengelolaan sampah dan pembersihan pantai yang efektif biaya.

Penulis: TIO RIYONO, S.E.
Abstrak:
Partisipasi publik merupakan elemen penting dalam menciptakan iklim kondusif dalam rangka menghasilkan kualitas anggaran negara. Proses anggaran di Indonesia setidaknya dapat terbagi menjadi 6 tahapan. Dari mulai perencanaan penganggaran hingga pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Di Indonesia, DPR RI memberikan ruang masyarakat pada seluruh tahapan proses anggaran. Terdapat beberapa poin percontohan negara Kanada yang dapat diaplikasikan di Indonesia. Namun untuk mencapai itu, ada beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia, antara lain: 1) Perlu peningkatan Supporting System di Parlemen secara kuantitas; 2) Feedback atas aspirasi yang telah ditampung; 3) Tingkat Pendidikan Masyarakat Indonesia masih rendah; 3) Putusan MK membatasi DPR secara teknis membahas hingga satuan tiga.

Penulis: IRANISA, SE.,M.Acc
Abstrak:
Potensi perlambatan ekonomi global sudah mulai terlihat dari melemahnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat serta tren penurunan harga komoditas di awal tahun 2023 ini. Potensi perlambatan ekonomi global secara tidak langsug juga akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melambatnya pertumbuhan ekonomi domestik secara tidak langsung akan memengaruhi ketercapaian pendapatan negara di tahun 2023. Seperti perlambatan prekonomian global di tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi covid-19, perang dagang, dan geopolitik Rusia-Ukraina memberikan pukulan keras pada pendapatan negara. Namun, di tengah ketidakpastian pertumbuhan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 diprediksikan akan tetap tumbuh sesuai ekspektasi, Hal tersebut tidak berarti menurunkan kewaspadaan pemerintah terhadap dampak-dampak ikutan atas ketidakpastiaan perekonomian global, terutama pada ketercapaian pendapatan negara.

Penulis: ORLANDO RAKA BESTIANTA, S.E. C.L.D
Abstrak:
Kasus kekerasan terhadap anak terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Disisi lain, indikator akan perlindungan anak juga mengalami penurunan dan terkesan jauh dari target yang telah ditetapkan pemerintah pada tahun 2024. Pemerintah juga belum terlalu fokus akan masalah ini yang dibuktikan dengan belanja KPPPA pada program perlindungan anak yang terus mengalami penurunan dari periode 2018-2020.

Penulis: Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.
Abstrak:
Inflasi di 2022 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 5,51%, year-on-year dan di 2023 juga masih tergolong tinggi di kisaran 5% year-on-year. Tingginya inflasi disebabkan oleh sektor energi dan pangan. Sektor energi sulit dikendalikan oleh pemerintah karena tergantung dari harga komoditas energi global. Sedangkan sektor pangan dapat dikendalikan oleh pemerintah. Pemerintah perlu mewaspadai inflasi pangan bergejolak atau Volatile Food (VF) Inflation. Permasalahan inflasi VF yang terjadi saat ini antara lain karena ketidakseimbangan permintaan dengan penawaran sehingga kurangnya pasokan beberapa bahan pangan, gangguan alam terutama perubahan iklim, dan inflasi pangan global. Kerja sama antar kelembagaan melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah perlu diperkuat sehingga pengendalian inflasi pangan mampu mencapai inflasi nasional yang rendah dan stabil.

Penulis: RICKA WARDIANINGSIH, SE
Abstrak:
Pengarusutamaan gender (PUG) menjadi hal penting dalam proses perencanaan pembangunan. Namun, Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) justru mengalami penurunan sejak tahun 2018. Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang terus meningkat namun pertumbuhan tersebut tidak terjadi di wilayah Papua. Selain itu pemerintah berhasil mendukung pembiayaan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) perempuan melalui PMN Mekaar namun belum semua pelaku UKM perempuan dapat menikmati program ini.

Penulis: TEUKU HAFIZH FAKHREZA, SE
Abstrak:
Jumlah industri kosmetik terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah industri kosmetik per Juni tahun 2023 sebanyak 1024 industri kosmetik atau meningkat 12,6 persen dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan industri kosmetik berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Nilai ekspor produk kosmetik (HS 330499) tahun 2021 berjumlah US $132 miliar juga meningkat pesat dari tahun 2020 dengan peningkatan sebesar 30,6 persen. Industri kosmetik dalam pertumbuhannya juga masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya indeks kualitas dan persentase mutu kosmetik mengalami penurunan, produk kosmetik masih ada yang mengandung bahan yang berbahaya dan tidak memiliki izin edar, masih adanya gap alat pendukung sistem pengawasan kosmetik. Oleh karena itu, BPOM perlu meningkatkan sistem pengawasannya.

Penulis: LINIA SISKA RISANDI
Abstrak:
Desakan ekonomi membuat para calon PMI melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik dengan bekerja ke luar negeri. Namun kurangnya literasi, informasi tata cara dan prosedur, dan sistem pelayanan yang berbelit-belit, membuat PMI memilih cara nonprosedural. Upaya yang perlu pemerintah lakukan yaitu dengan meningkatkan sosialisasi, mempercepat sistem administrasi layanan, dan memperluas kerjasama dengan negara lain agar tujuan negara imigrasi lebih banyak dan luas.

Penulis: IRANISA, SE.,M.Acc
Abstrak:
Major Project food estate bertujuan untuk meningkatkan cadangan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menurunkan impor produk pangan dan pertanian. Namun, pelaksanaan pengembangan kawasan food estate belum disusun dengan perencaan yang matang dan terkesan terburu-buru. Permasalahan pada program serupa di tahun sebelumnya masih dijumpai di pengembangan kawasan food estate saat ini. Beberapa ahli bahkan menunjukkan sikap kontra terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan food estate. Kedaulatan pangan seharusnya berorientasi pada pemberdayaan pangan lokal dengan melibatkan masyarakat setempat dan memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan, dan tradisi masyarakat lokal. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih dibutuhkan kajian dan penyusunan perencanan yang komprehensif untuk pengembangan kawasan food estate ini.

Penulis: NOVA AULIA BELLA
Abstrak:
Seiring dengan kemajuan teknologi, penggunaan EDI dalam sektor perdagangan tidak lagi sebatas untuk mempercepat proses bertukar dokumen dan data perdagangan agar lebih efisien. Penggunaan EDI juga telah dikembangkan untuk pengolahan data dan informasi perdagangan untuk memprediksi tren permintaan di masa depan. Hasil pengolahan data dan informasi tersebut berguna sebagai bahan Pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk menjaga stabilitas harga komoditas di dalam negeri. Terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan EDI di Indonesia seperti infrastruktur teknologi informasi yang belum merata, biaya penggunaan EDI, kecakapan SDM, serta keamanan dan perlindungan data. Untuk itu perlu adanya dukungan pemerintah dalam bentuk penyusunan payung hukum pengembangan EDI, kerjasama dengan pihak swasta untuk membangun infrastruktur teknologi komunikasi di pelabuhan dan bandara internasional serta mempersiapkan SDM yang cakap dalam mengoperasikan EDI.

Penulis: DAMIA LIANA, S.E.
Abstrak:
Melalui PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, pemerintah resmi kembali membuka ekspor pasir laut Indonesia. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologi kesehatan laut. Namun, keputusan pemerintah untuk membuka kembali ekspor pasir laut ini mendapat pertentangan dari berbagai pihak mengingat adanya potensi risiko negatif seperti kerusakan lingkungan dan ekologi laut akibat penambangan pasir laut.

Penulis: MUHAMMAD ANGGARA TENRIATTA SIREGAR, S.E.
Abstrak:
Salah satu arah kebijakan fiskal pemerintah dalam rancangan rencana kerja dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2024 yaitu memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) baik dalam proses bisnis internal pemerintah, maupun dalam penyediaan pelayanan publik. Tujuannya tidak lain untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel; meningkatkan pelayanan publik yang lebih profesional; dan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintah. Sejumlah tantangan masih menjadi kendala dalam implementasi SPBE seperti masih tingginya disintegrasi sistem antar lini dalam pemerintahan yang menyebabkan pemborosan anggaran, serta masih rentannya cyber security system di Indonesia. Integrasi sistem yang sudah ada tanpa menambah sistem baru yang berpotensi meningkatkan aset yang tidak termanfaatkan, serta penguatan cyber security perlu didorong untuk mengoptimalkan jalannya SPBE di Indonesia

Penulis: Arjun Rizky Mahendra N
Abstrak:
Pandemi Covid-19 memberikan pengaruh di berbagai aspek salah satunya, yaitu dimulai dari penutupan sekolah yang mengakibatkan pembelajaran harus daring. Selepas pandemi usai masih menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah, k/l terkait, serta guru dan tenaga pendidik yaitu penanganan dalam menangani learning loss yang terjadi pada murid. Guru dan tenaga kependidikan (GTK) adalah ujung tombak pelaksana pendidikan untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) unggulan. Pemerintah juga sudah berupaya memberikan peningkatan pada dukungan anggaran. Namun ternyata Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan diantaranya guru dan tenaga kependidikan profesional masih rendah, kualitas guru masih di bawah standar, dan pemerataan guru masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Penulis: EMILLIA OCTAVIA, ST.,M.Ak
Abstrak:
Pagu indikatif Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas) tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp2.085,10 miliar yang terdiri Program Dukungan Manajemen sebesar Rp880,69 miliar dan Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana sebesar Rp1.204,41 miliar. Berdasarkan realisasi indikator kinerja sasaran strategis Basarnas sampai tahun 2021, terdapat 2 indikator kinerja sasaran dengan gap ke target tahun 2024 di atas 10 persen yaitu tingkat pemenuhan kebutuhan sumber daya pencarian dan pertolongan; dan persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Beberapa hal yang menjadi atensi terkait pagu indikatif Basarnas tahun 2024 yaitu keterbatasan anggaran; kurangnya sumber daya manusia (SDM) pencarian dan pertolongan; ketersediaan sarana prasarana pencarian dan pertolongan yang belum optimal; perlunya peningkatan koordinasi dengan stakeholder lain.

Penulis: HIKMATUL FITRI, SE.,M.Sc
Abstrak:
Indonesia dinilai memiliki potensi cukup baik dalam pengentasan kemiskinan ekstrem yang sejalan dengan tujuan Suistanable Development Goals (SDGs). Hal tersebut terlihat dari keberhasilan pemerintah menekan kemiskinan ekstrem, dimana tahun 2021 tingkat kemiskinan ekstrem secara nasional 2,4 persen kemudian turun menjadi 2,04% per Maret 2022. Pengentasan kemiskinan ekstrem masih membutuhkan ekstra effort dan extraordinary dalam pelaksanaan programnya. Pengentasan kemiskinan ekstrem masih perlu memastikan sumber daya yang dimiliki dikelola dengan efektif serta masih membutuhkan konvergensi dan komplementari program di setiap kementerian/lembaga agar sejumlah program pelaksanaan pengentasan kemiskinan ekstrem 0 dapat terintegrasi secara bersama-sama sebagai intervensi dalam menyasar penerima manfaat