Data Buletin APBN

Penulis: TEUKU HAFIZH FAKHREZA, SE
Abstrak:
Jumlah industri kosmetik terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah industri kosmetik per Juni tahun 2023 sebanyak 1024 industri kosmetik atau meningkat 12,6 persen dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan industri kosmetik berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Nilai ekspor produk kosmetik (HS 330499) tahun 2021 berjumlah US $132 miliar juga meningkat pesat dari tahun 2020 dengan peningkatan sebesar 30,6 persen. Industri kosmetik dalam pertumbuhannya juga masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya indeks kualitas dan persentase mutu kosmetik mengalami penurunan, produk kosmetik masih ada yang mengandung bahan yang berbahaya dan tidak memiliki izin edar, masih adanya gap alat pendukung sistem pengawasan kosmetik. Oleh karena itu, BPOM perlu meningkatkan sistem pengawasannya.

Penulis: LINIA SISKA RISANDI
Abstrak:
Desakan ekonomi membuat para calon PMI melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik dengan bekerja ke luar negeri. Namun kurangnya literasi, informasi tata cara dan prosedur, dan sistem pelayanan yang berbelit-belit, membuat PMI memilih cara nonprosedural. Upaya yang perlu pemerintah lakukan yaitu dengan meningkatkan sosialisasi, mempercepat sistem administrasi layanan, dan memperluas kerjasama dengan negara lain agar tujuan negara imigrasi lebih banyak dan luas.

Penulis: IRANISA, SE.,M.Acc
Abstrak:
Major Project food estate bertujuan untuk meningkatkan cadangan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menurunkan impor produk pangan dan pertanian. Namun, pelaksanaan pengembangan kawasan food estate belum disusun dengan perencaan yang matang dan terkesan terburu-buru. Permasalahan pada program serupa di tahun sebelumnya masih dijumpai di pengembangan kawasan food estate saat ini. Beberapa ahli bahkan menunjukkan sikap kontra terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan food estate. Kedaulatan pangan seharusnya berorientasi pada pemberdayaan pangan lokal dengan melibatkan masyarakat setempat dan memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan, dan tradisi masyarakat lokal. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih dibutuhkan kajian dan penyusunan perencanan yang komprehensif untuk pengembangan kawasan food estate ini.

Penulis: NOVA AULIA BELLA
Abstrak:
Seiring dengan kemajuan teknologi, penggunaan EDI dalam sektor perdagangan tidak lagi sebatas untuk mempercepat proses bertukar dokumen dan data perdagangan agar lebih efisien. Penggunaan EDI juga telah dikembangkan untuk pengolahan data dan informasi perdagangan untuk memprediksi tren permintaan di masa depan. Hasil pengolahan data dan informasi tersebut berguna sebagai bahan Pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk menjaga stabilitas harga komoditas di dalam negeri. Terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan EDI di Indonesia seperti infrastruktur teknologi informasi yang belum merata, biaya penggunaan EDI, kecakapan SDM, serta keamanan dan perlindungan data. Untuk itu perlu adanya dukungan pemerintah dalam bentuk penyusunan payung hukum pengembangan EDI, kerjasama dengan pihak swasta untuk membangun infrastruktur teknologi komunikasi di pelabuhan dan bandara internasional serta mempersiapkan SDM yang cakap dalam mengoperasikan EDI.

Penulis: DAMIA LIANA, S.E.
Abstrak:
Melalui PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, pemerintah resmi kembali membuka ekspor pasir laut Indonesia. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologi kesehatan laut. Namun, keputusan pemerintah untuk membuka kembali ekspor pasir laut ini mendapat pertentangan dari berbagai pihak mengingat adanya potensi risiko negatif seperti kerusakan lingkungan dan ekologi laut akibat penambangan pasir laut.

Penulis: MUHAMMAD ANGGARA TENRIATTA SIREGAR, S.E.
Abstrak:
Salah satu arah kebijakan fiskal pemerintah dalam rancangan rencana kerja dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2024 yaitu memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) baik dalam proses bisnis internal pemerintah, maupun dalam penyediaan pelayanan publik. Tujuannya tidak lain untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel; meningkatkan pelayanan publik yang lebih profesional; dan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintah. Sejumlah tantangan masih menjadi kendala dalam implementasi SPBE seperti masih tingginya disintegrasi sistem antar lini dalam pemerintahan yang menyebabkan pemborosan anggaran, serta masih rentannya cyber security system di Indonesia. Integrasi sistem yang sudah ada tanpa menambah sistem baru yang berpotensi meningkatkan aset yang tidak termanfaatkan, serta penguatan cyber security perlu didorong untuk mengoptimalkan jalannya SPBE di Indonesia

Penulis: Arjun Rizky Mahendra N
Abstrak:
Pandemi Covid-19 memberikan pengaruh di berbagai aspek salah satunya, yaitu dimulai dari penutupan sekolah yang mengakibatkan pembelajaran harus daring. Selepas pandemi usai masih menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah, k/l terkait, serta guru dan tenaga pendidik yaitu penanganan dalam menangani learning loss yang terjadi pada murid. Guru dan tenaga kependidikan (GTK) adalah ujung tombak pelaksana pendidikan untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) unggulan. Pemerintah juga sudah berupaya memberikan peningkatan pada dukungan anggaran. Namun ternyata Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan diantaranya guru dan tenaga kependidikan profesional masih rendah, kualitas guru masih di bawah standar, dan pemerataan guru masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Penulis: EMILLIA OCTAVIA, ST.,M.Ak
Abstrak:
Pagu indikatif Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas) tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp2.085,10 miliar yang terdiri Program Dukungan Manajemen sebesar Rp880,69 miliar dan Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana sebesar Rp1.204,41 miliar. Berdasarkan realisasi indikator kinerja sasaran strategis Basarnas sampai tahun 2021, terdapat 2 indikator kinerja sasaran dengan gap ke target tahun 2024 di atas 10 persen yaitu tingkat pemenuhan kebutuhan sumber daya pencarian dan pertolongan; dan persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Beberapa hal yang menjadi atensi terkait pagu indikatif Basarnas tahun 2024 yaitu keterbatasan anggaran; kurangnya sumber daya manusia (SDM) pencarian dan pertolongan; ketersediaan sarana prasarana pencarian dan pertolongan yang belum optimal; perlunya peningkatan koordinasi dengan stakeholder lain.

Penulis: HIKMATUL FITRI, SE.,M.Sc
Abstrak:
Indonesia dinilai memiliki potensi cukup baik dalam pengentasan kemiskinan ekstrem yang sejalan dengan tujuan Suistanable Development Goals (SDGs). Hal tersebut terlihat dari keberhasilan pemerintah menekan kemiskinan ekstrem, dimana tahun 2021 tingkat kemiskinan ekstrem secara nasional 2,4 persen kemudian turun menjadi 2,04% per Maret 2022. Pengentasan kemiskinan ekstrem masih membutuhkan ekstra effort dan extraordinary dalam pelaksanaan programnya. Pengentasan kemiskinan ekstrem masih perlu memastikan sumber daya yang dimiliki dikelola dengan efektif serta masih membutuhkan konvergensi dan komplementari program di setiap kementerian/lembaga agar sejumlah program pelaksanaan pengentasan kemiskinan ekstrem 0 dapat terintegrasi secara bersama-sama sebagai intervensi dalam menyasar penerima manfaat

Penulis: RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK., M.E.
Abstrak:
Pemerintah dalam APBN 2023 mengeluarkan kebijakan subsidi sekitar Rp5 triliun untuk pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) guna menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Namun, kebijakan subsidi KBLBB dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap penurunan emisi GRK bahkan subsidi tersebut juga dapat menyebabkan dampak negatif seperti meningkatnya limbah baterai kendaraan listrik yang sulit di daur ulang dan meningkatnya kepadatan jalan. Oleh karena itu, salah satu solusi paling optimal dalam mendukung penurunan emisi GRK adalah perbaikan dan pengembangan moda transportasi umum.

Penulis: DAMIA LIANA, S.E.
Abstrak:
Salah satu komoditas tambang non logam yang dapat dikembangkan oleh Indonesia dalam meningkatkan volume ekspor adalah komoditas pasir kuarsa. Kandungan silika yang di dapat dari pengolahan pasir kuarsa merupakan bahan baku utama bagi beberapa sektor industri, seperti sel surya maupun untuk semikonduktor. Saat ini, ekspor pasir kuarsa yang diizinkan oleh pemerintah adalah pasir kuarsa yang telah melewati proses pengolahan dengan kadar silika di atas 99,5 persen dan kadar besi di bawah 120 ppm. Untuk itu dibutuhkan pengembangan lebih lanjut agar pasir kuarsa dapat di ekspor dengan nilai tambah yang lebih tinggi lagi. Sayangnya pengolahan pasir kuarsa di Indonesia saat ini masih dihadapkan pada beberapa tantangan

Penulis: ERVITA LULUK ZAHARA, S.E., M.E.
Abstrak:
Industri makanan dan minuman halal mencakup serangkaian kegiatan industri yang mengarah pada pengolahan, konversi, persiapan, pengawetan dan pengemasan bahan makanan. industri makanan dan minuman sendiri merupakan sektor industri manufaktur terbesar yang menyumbang PDB di mana pertumbuhan PDB tahun 2019-2021 secara berturut-turut yaitu sebesar 7,78 persen, 1,58 persen, 2,54 persen. Kemudian dari sisi ekspor, khususnya sektor halal food merupakan kontributor terbesar ekspor produk halal Indonesia atau mencapai 63 persen dari nilai total ekspor produk halal. Namun, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan industri makanan dan minuman halal dari bahan baku, proses produksi, R&D, serta sertifikasi halal.

Penulis: TEUKU HAFIZH FAKHREZA, SE
Abstrak:
Program SMK Pusat Keunggulan merupakan upaya Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam meningkatkan kinerja dan kualitas dari SMK itu sendiri dalam mengurangi kesenjangan yang terjadi akibat belum optimalnya hubungan kemitraan yang terjalin antara pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja, Program SMK Pusat Keunggulan merupakan program penyempurnaan dari program Revitalisasi SMK dimana bentuk dan tujuannya tidak jauh berbeda, namun jika dilihat program ini masih belum berjalan secara optimal, masih ada beberapa masalah dan beberapa program yang belum dioptimalkan seperti tingkat pengangguran terbuka yang paling tinggi diantara jenjang pendidikan yang lain, akreditasi SMK, program TEFA, serta kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik.

Penulis: Arjun Rizky Mahendra N
Abstrak:
Untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) tahun 2030, pemerintah berencana untuk menghapuskan kelas 1,2, dan 3 pada BPJS Kesehatan dan diubah menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang akan dilakukan secara bertahap. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah, diantaranya Bed Occupancy Ratio (BOR), kepuasan masyarakat serta dampaknya terhadap pendapatan rumah sakit. Selain itu juga persiapan anggaran dalam memenuhi 12 kriteria KRIS perlu menjadi perhatian bagi pemerintah. Terdapat sejumlah asumsi jika KRIS ini dijalankan terutama dari segi pendapatan BPJS Kesehatan.

Penulis: TAUFIQ HIDAYATULLAH, SE
Abstrak:
Indonesia dalam tiga dekade terakhir mengalami transisi epidemiologi penyakit, dari penyakit menular ke penyakit tidak menular (PTM) dan berpotensi menjadi PTM katastropik. PTM katastropik adalah penyakit yang membutuhkan pengobatan, perawatan dan pemantauan kesehatan berkala serta membutuhkan pembiayaan yang tinggi dalam proses pemulihannya. Jumlah kasus PTM katastropik di Indonesia dalam 4 tahun terakhir cenderung meningkat, dari 19,99 juta kasus di tahun 2019 menjadi 23,26 kasus di tahun 2022. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menekan jumlah kasus PTM katastropik melalui upaya promotif dan preventif, namun upaya tersebut masih kurang optimal