Data Buletin APBN

Penulis: MUJIBURRAHMAN
Abstrak:
Luas wilayah perairan dan yurisdiksi yang mencapai 6,4 juta Km2 pada satu sisi menghadirkan potensi berupa kekayaan alam laut yang sangat berlimpah. Pada sisi yang lain, terdapat ancaman berupa pelanggaran hukum dan gangguan keamanan di laut. Meskipun jumlah kasus pelanggaran hukum dan gangguan keamanan di laut menurun, namun diduga belum sepenuhnya ril sesuai data faktual. Diduga masih banyak kasus yang tidak dapat dideteksi dan ditindak oleh Bakamla. Dibutuhkan kuantitas alutsiskamla dan SDM yang memadai dan presisi serta alokasi anggaran yang optimal pada program peningkatan keamanan dan keselamatan di laut.

Penulis: FIRLY NUR AGUSTIANI S.E., M.M.,
Abstrak:
Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) tahun 2024 ditargetkan mencapai 90 persen, IDL ini dikhawatirkan tidak tercapai karena tahun 2022 baru mencapai 63,17 persen dari target 71 persen. Capaian IDL yang masih rendah disebabkan oleh beberapa permasalahan, antara lain kunjungan Antenatal Care (ANC), tingkat pendidikan Ibu dan pengetahuan Ibu, akses terhadap Fasilitas Kesehatan (Faskes), kondisi geografis, kepercayaan dan dukungan keluarga, serta adanya isu vaksin palsu. Program IDL sangat penting diimplementasikan guna menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, cerdas, sehat, dan produktif. Oleh karena itu, pemerintah perlu menumbuhkan kemauan Ibu dan meningkatkan kesadaran Ibu untuk melakukan imunisasi pada anaknya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes). Begitupula, Komisi IX DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu mendorong pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengedukasi masyarakat, dan mempromosikan pentingnya imunisasi pada anak.

Penulis: NOVA AULIA BELLA
Abstrak:
Fenomena deindustrialisasi dini yang terlihat dalam industri TPT di Indonesia yang mengalami penurunan proporsi dalam PDB dan penurunan jumlah tenaga kerja. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan dalam industri TPT di Indonesia termasuk ketergantungan pada impor bahan baku, kurangnya penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi, risiko perdagangan komoditas TPT yang berasal dari trade remidies, biaya energi yang tinggi, dan banjirnya produk TPT impor. Untuk itu dibutuhkan konstruksi peta jalan yang dianggap ideal untuk mengatasi permasalahan industri TPT, termasuk langkah-langkah seperti proteksi terhadap industri hulu dan hilir, regulasi perdagangan barang bekas, subsidi energi, dan koordinasi antara kementerian terkait.

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.
Abstrak:
Gagasan pemberlakuan SIM seumur hidup kembali hangat diperbincangkan. Bila jadi diterapkan, tentunya gagasan tersebut tidak terlepas dari berbagai keuntungan maupun kerugian. Dari sisi anggaran, SIM yang diberlakukan seumur hidup dapat mereduksi pengeluaran negara untuk memperpanjang SIM. Namun di sisi lain, aturan tersebut berpotensi mengurangi pendapatan negara yang berasal dari PNBP hingga Rp600 miliar.

Penulis: DAMIA LIANA, S.E.
Abstrak:
Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan pada triwulan I tahun 2023 hanya mencapai angka 2,37 persen, angka ini masih sangat jauh jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yaitu sebesar 4-6 persen pada tahun 2023. Rendahnya kontribusi sektor perikanan terhadap PDB nasional ini tidak sebanding dengan potensi perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Hal ini tidak terlepas dari berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam sektor perikanan. Sehingga perlu adanya atensi dari pemerintah untuk memperbaiki rapor merah dalam pencapaian PDB perikanan ini.

Penulis: ERVITA LULUK ZAHARA, S.E., M.E.
Abstrak:
Major Project (MP) Pengelolaan Terpadu UMKM yang dilaksanakan melalui program pembangunan factory sharing menjadi penekanan (highlight) pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Pada tahun 2022 ditargetkan dibangun 5 (lima) factory sharing, namun hingga akhir tahun 2022 baru terbangun sebanyak 3 (tiga) unit factory sharing yaitu di Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Factory sharing ditargetkan mencapai 18 titik lokasi hingga tahun 2024. Namun, masih terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi seperti masalah legalitas lahan, akses pembiayaan dan lain-lain. Untuk itu, diperlukan upaya strategis dari Pemerintah agar target pembangunan factory sharing dapat tercapai. Misalnya melalui peningkatan koordinasi antar stakeholders dalam memastikan kesiapan dan mematangkan rencana pembangunan factory sharing, pengawasan pembangunan factory sharing dari pra-implementasi hingga pelaksanaan program factory sharing.

Penulis: ROSALINA TINEKE KUSUMAWARDHANI, S.E., M.M.
Abstrak:
Sebagai salah satu andalan ekspor non migas Indonesia, pemerintah menargetkan ekspor satu juta unit kendaraan CBU kepada industri otomotif. Namun masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, untuk itu pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur fasilitas pengujian emisi dalam meningkatkan standar emisi, meningkatkan logistik nasional, mengembangkan standar kualitas CBU yang lebih tinggi, mendorong kompetensi SDM di kalangan IKM pemasok komponen otomotif, serta peningkatan investasi dan pentingnya Free Trade Agrement.

Penulis: HIKMATUL FITRI, SE.,M.Sc
Abstrak:
Implementasi program Tol Laut setidaknya telah berlangsung selama delapan tahun.Tujuan program ini untuk mengurangi disparitas harga antara wilayah Timur dan Barat Indonesia sudah mulai menunjukkan hasil. Seiring bertambahnya rute yang dilayani kapal Tol Laut, permasalahan ketimpangan muatan balik masih menjadi tantangan. Pola Hub and Spoke dinilai dapat menjadi tumpuan utama dalam mengatasi ketimpangan kapasitas muatan tersebut.

Penulis: MUJIBURRAHMAN
Abstrak:
Ditengah kekhawatiran akan risiko ketidakpastian ekonomi global akibat potensi resesi dan konflik Rusia-Ukraina pemerintah menargetkan peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp1.718 triliun atau 6,8 persen dari outlook 2022. Risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi berpotensi menurunkan penerimaan pajak sebesar Rp8,4 triliun. Inflasi yang tinggi dan depresiasi nilai tukar rupiah justru sebaliknya meningkatkan potensi penerimaan pajak masing-masing sebesar Rp18 triliun dan Rp52 triliun pada 2023.

Penulis: OLLANI VABIOLA BANGUN, SIP.,MM
Abstrak:
Indonesia berkomitmen dalam penggunaan energi bersih. Komitmen ini ditunjukkan melalui penerapan mandatori biodiesel yang telah dilakukan mulai dari tahun 2008 hingga saat ini. Penerapan biodiesel dianggap memberikan multiplier effect bagi negara diantaranya pengurangan impor energi, penghematan devisa negara, pengurangan emisi GRK serta penyerapan tenaga kerja. Namun, program implementasi Biodiesel 35 (B35) akan mengalami berbagai tantangan ke depan diantaranya: kondisi infrastruktur yang belum merata, skema pemberian insentif yang berisiko membebani APBN, serta memberikan dampak negatif pada kondisi lingkungan. Untuk itu, diperlukan komitmen antar seluruh pemangku kepentingan terkait regulasi, analisis risiko pemberian insentif, dan perbaikan infrastruktur pada program ini.

Penulis: RICKA WARDIANINGSIH, SE
Abstrak:
Saat ini, pemenuhan daging dalam negeri masih dipenuhi melalui impor karena produksi dalam negeri yang tidak mencukupi. Tingginya permintaan daging sapi nasional yang tidak diimbangi produksi daging sapi domestik memicu peningkatan volume impor daging sapi setiap tahunnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat beberapa upaya yang dilakukan pemerintah seperti pelaksanaan PSDS dan penetapan hambatan perdagangan. Agar upaya tersebut tercapai, pemerintah perlu fokus pada beberapa hambatan, seperti sumber daya manusia, keterbatasan lahan, bibit unggul dan pembiayaan

Penulis: MUHAMMAD ANGGARA TENRIATTA SIREGAR, S.E.
Abstrak:
Pakaian bekas menjadi tren di masyarakat karena keterjangkuan harga serta fashion dengan merk yang terkenal. Selain itu, wadah yang diberikan oleh pemerintah bagi para pelaku usaha thrifting, seperti festival thrifting juga semakin membuat masyarakat mudah mengakses pakaian bekas. Akan tetapi, pakaian bekas khususnya impor ini membawa dampak yang cukup negatif dari beberapa sisi, baik itu ekonomi, sosial, kesehatan dan lingkungan. Meskipun sudah ada aturan yang mengatur tentang larangan impor pakaian bekas, tetapi aturan ini belum dijalankan dengan baik oleh pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan kebijakan dan pengawasan terhadap kegiatan impor dan jual beli pakaian bekas. Selain itu perlu adanya dorongan untuk industri TPT lokal serta pendampingan kepada para pelaku usaha IKM dan pemahaman kepada masyarakat untuk menggunakan produk lokal.

Penulis: Arjun Rizky Mahendra N
Abstrak:
Komitmen pemerintah menangani kasus malaria sejalan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293 Tahun 2009 tentang Eliminasi Malaria pada tahun 2024 sebesar 405 kabupaten/kota di Indonesia dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024. Indonesia merupakan negara di wilayah asia tenggara yang turut menyumbangkan kasus malaria terbesar setelah India. Pada tahun 2022 merupakan peningkatan kasus terbanyak dalam 3 tahun terakhir. Data Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa masih terdapat 11 persen penduduk berada di daerah endemis malaria yang tersebar di 142 kabupaten/kota. Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan Komisi IX DPR RI guna menangani malaria, diantaranya yaitu mendorong Kementerian Kesehatan meningkatkan alokasi anggaran program penangan malaria, sosialisasi PHBS dan edukasi penanganan malaria, koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah terkait peningkatan program fogging dan percepatan penanganan bagi daerah yang masuk dalam kategori endemis malaria.

Penulis: LEO ISKANDAR, S.E
Abstrak:
Salah satu tahapan penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 adalah melakukan penguatan riset dan inovasi. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam memperkuat fondasi teknologi, riset dan inovasi. Pertama, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai satu- satunya badan penelitian nasional belum menunjukkan kinerja riset dan penelitian yang optimal. Kedua, penetapan alokasi anggaran BRIN yang tidak berfokus kepada program utama BRIN. Ketiga, BRIN belum melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban realisasi anggaran secara rinci dan transparan. Untuk itu, Komisi VII DPR RI perlu untuk mendorong BRIN untuk meningkatkan produktivitas yang diselaraskan dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015- 2035, melakukan penyesuaian anggaran BRIN untuk tahun anggaran 2024, dan mendorong BRIN untuk menyajikan data yang rinci sampai dengan satuan tiga terkait realisasi penggunaan anggaran.

Penulis: MUHAMMAD ANGGARA TENRIATTA SIREGAR, S.E.
Abstrak:
Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan pariwisata kesehatan. Pengembangan potensi tersebut dapat melalui hasil produksi olahan tanaman herbal, industri spa, event olahraga internasional dan pembangunan KEK Sanur. Terdapat tantangan yang dihadapi pemerintah, yakni belum adanya peta jalan pembangunan pariwisata kesehatan, belum masifnya promosi dan ketersediaan informasi mengenai pariwisata kesehatan, dan masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan. Dorongan kepada pemerintah diperlukan dari Komisi X DPR RI untuk segera menyusun peta jalan pembangunan pariwisata kesehatan serta memasifkan promosi dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai pariwisata kesehatan yang sudah ada dan yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Guna menekan biaya pengadaan, Komisi XI DPR RI mendorong pemerintah untuk mengatur pajak alat kesehatan (alkes) dari kategori barang mewah.