Data Buletin APBN

Penulis: MUHAMMAD ANGGARA TENRIATTA SIREGAR, S.E.
Abstrak:
Pembangunan infrastruktur jalan merupakan prioritas dalam RPJMN 2020-2024. Di tahun 2025, anggaran DAK Fisik Bidang Jalan meningkat 16,82 persen dari tahun 2024 menjadi Rp14,26 triliun. Meski begitu, realisasi beberapa indikator seperti kemantapan jalan kabupaten/kota dan provinsi serta on-time performance (OTP) angkutan jalan masih rendah dan belum mencapai target. Terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Jalan, yakni pengajuan yang rumit, SDM yang belum memadai, akses pasokan material yang cukup sulit, serta pelaporan tidak terkoordinasi dengan baik. Untuk itu, Komisi V DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mengalokasikan DAK Fisik Bidang Jalan lebih memprioritaskan daerah Indonesia Timur, perlunya koordinasi yang intensif, baik antara pusat dan daerah maupun antar lembaga daerah, perlu adanya peningkatan kompetensi SDM daerah melalui pelatihan, perlu keringanan bagi penyedia jasa dalam mengakses kebutuhan material pembangunan, perlu adanya variasi pendanaan seperti kerja sama dengan pihak swasta untuk mengurangi ketergantungan terhadap DAK Fisik Bidang Jalan.

Penulis: FACHRY ALI FIRDAUS, S.E.
Abstrak:
Pemerintah Indonesia telah menerapkan beragam insentif fiskal dan nonfiskal untuk mempercepat adopsi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) guna mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor transportasi. Salah satu insentif fiskal untuk mendorong penggunaan KBLBB adalah pembebasan pajak, sayangnya dampaknya insentif fiskal tersebut masih belum terlihat karena hasil pencapaian penjualan motor dan mobil listrik yang diserap pasar masih jauh dari target. Penjualan motor listrik tahun 2023 hanya sebesar 5,8%. Penjualan mobil listrik tahun 2023 hanya sebesar 33%. Beberapa hambatan mempercepat adopsi KLBB yaitu keterbatasan infrastruktur, harga kendaraan yang tinggi, serta rendahnya kesadaran publik. Oleh karena itu, Komisi VII perlu mendorong pemerintah untuk mengakselerasi pemerataan infrastruktur dan penyempurnaan insentif KBLBB. Komisi V juga perlu mendorong pemerintah daerah yang telah memiliki sistem transportasi umum untuk melakukan elektrifikasi moda mengingat besarnya dampak ekonomi dan ekologis yang dihasilkan.

Penulis: Dahiri, S.Si., M.Sc., C.L.D
Abstrak:
Turunnya produksi beras berpotensi terhadap ketersediaan akses pangan bagi masyarakat. Seperti melonjaknya harga beras beberapa tahun ini merupakan salah satu indikator adanya permasalahan akses pangan. Penyebab utama ancaman produksi pangan yaitu alih fungsi penggunaan lahan, biaya input produksi, dan minimnya insentif petani sebagai produsen beras. DPR RI khususnya Komisi IV perlu mendorong pemerintah untuk membuat program penanggulangan alih fungsi lahan dengan memberikan insentif bagi petani yang masuk dalam RTRW LP2B. Insentif tersebut berupa beasiswa bagi anak petani, bantuan rice miling unit dan subsidi pupuk khusus.

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
Abstrak:
Sejak tahun 2021 persentase realisasi PNBP terhadap penerimaan negara menujukan tren penurunan. Nilai realisasi PNBP pun mengalami penurunan pada tahun 2024, yang juga diikuti dengan penurunan target PNBP pada tahun anggaran 2025. Polri merupakan lembaga yang memberikan kontribusi PNBP terbesar kedua di Indonesia. Kontribusi PNBP Kepolisian terhadap PNBP Lainnya pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 7,33 persen. Cukup besarnya kontribusi PNBP Kepolisian tentunya akan berpengaruh terhadap realisasi PNBP lainnya. Sehingga tulisan ini akan melihat apakah kinerja PNBP Kepolisian sudah optimal atau belum. Polri menghadapi sejumlah permasalahan dalam upaya penarikan PNBP, baik dalam tahap perencanaan ataupun implementasi. Dalam perencanaan, pemerintah memberikan target PNBP dari Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB), namun selama 5 tahun terakhir tidak pernah ada realisasi TCKB. Pelaksanaan penarikan PNBP Kepolisian, khususnya PNBP Kendaraan Bermotor dan PNBP SIM, masih belum optimal. Hal ini terlihat dengan tidak elastisitasnya PNBP kendaraan bermotor terhadap jumlah kendaraan bermotor, dan PNBP SIM terhadap jumlah SIM yang diterbitkan. Padahal baik jumlah kendaraan bermotor ataupun jumlah SIM yang diterbitkan merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi PNBP. Penggunaan teknologi secara masif di seluruh wilayah dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pungutan liar, yang pada akhirnya mengoptimalkan realisasi PNBP.

Penulis: MUJIBURRAHMAN
Abstrak:
Luas wilayah perairan dan yurisdiksi yang mencapai 6,4 juta Km2 pada satu sisi menghadirkan potensi berupa kekayaan alam laut yang sangat berlimpah. Pada sisi yang lain, terdapat ancaman berupa pelanggaran hukum dan gangguan keamanan di laut. Meskipun jumlah kasus pelanggaran hukum dan gangguan keamanan di laut menurun, namun diduga belum sepenuhnya ril sesuai data faktual. Diduga masih banyak kasus yang tidak dapat dideteksi dan ditindak oleh Bakamla. Dibutuhkan kuantitas alutsiskamla dan SDM yang memadai dan presisi serta alokasi anggaran yang optimal pada program peningkatan keamanan dan keselamatan di laut.

Penulis: FIRLY NUR AGUSTIANI S.E., M.M.,
Abstrak:
Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) tahun 2024 ditargetkan mencapai 90 persen, IDL ini dikhawatirkan tidak tercapai karena tahun 2022 baru mencapai 63,17 persen dari target 71 persen. Capaian IDL yang masih rendah disebabkan oleh beberapa permasalahan, antara lain kunjungan Antenatal Care (ANC), tingkat pendidikan Ibu dan pengetahuan Ibu, akses terhadap Fasilitas Kesehatan (Faskes), kondisi geografis, kepercayaan dan dukungan keluarga, serta adanya isu vaksin palsu. Program IDL sangat penting diimplementasikan guna menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, cerdas, sehat, dan produktif. Oleh karena itu, pemerintah perlu menumbuhkan kemauan Ibu dan meningkatkan kesadaran Ibu untuk melakukan imunisasi pada anaknya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes). Begitupula, Komisi IX DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu mendorong pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengedukasi masyarakat, dan mempromosikan pentingnya imunisasi pada anak.

Penulis: NOVA AULIA BELLA
Abstrak:
Fenomena deindustrialisasi dini yang terlihat dalam industri TPT di Indonesia yang mengalami penurunan proporsi dalam PDB dan penurunan jumlah tenaga kerja. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan dalam industri TPT di Indonesia termasuk ketergantungan pada impor bahan baku, kurangnya penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi, risiko perdagangan komoditas TPT yang berasal dari trade remidies, biaya energi yang tinggi, dan banjirnya produk TPT impor. Untuk itu dibutuhkan konstruksi peta jalan yang dianggap ideal untuk mengatasi permasalahan industri TPT, termasuk langkah-langkah seperti proteksi terhadap industri hulu dan hilir, regulasi perdagangan barang bekas, subsidi energi, dan koordinasi antara kementerian terkait.

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.
Abstrak:
Gagasan pemberlakuan SIM seumur hidup kembali hangat diperbincangkan. Bila jadi diterapkan, tentunya gagasan tersebut tidak terlepas dari berbagai keuntungan maupun kerugian. Dari sisi anggaran, SIM yang diberlakukan seumur hidup dapat mereduksi pengeluaran negara untuk memperpanjang SIM. Namun di sisi lain, aturan tersebut berpotensi mengurangi pendapatan negara yang berasal dari PNBP hingga Rp600 miliar.

Penulis: DAMIA LIANA, S.E.
Abstrak:
Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan pada triwulan I tahun 2023 hanya mencapai angka 2,37 persen, angka ini masih sangat jauh jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yaitu sebesar 4-6 persen pada tahun 2023. Rendahnya kontribusi sektor perikanan terhadap PDB nasional ini tidak sebanding dengan potensi perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Hal ini tidak terlepas dari berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam sektor perikanan. Sehingga perlu adanya atensi dari pemerintah untuk memperbaiki rapor merah dalam pencapaian PDB perikanan ini.

Penulis: ERVITA LULUK ZAHARA, S.E., M.E.
Abstrak:
Major Project (MP) Pengelolaan Terpadu UMKM yang dilaksanakan melalui program pembangunan factory sharing menjadi penekanan (highlight) pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Pada tahun 2022 ditargetkan dibangun 5 (lima) factory sharing, namun hingga akhir tahun 2022 baru terbangun sebanyak 3 (tiga) unit factory sharing yaitu di Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Factory sharing ditargetkan mencapai 18 titik lokasi hingga tahun 2024. Namun, masih terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi seperti masalah legalitas lahan, akses pembiayaan dan lain-lain. Untuk itu, diperlukan upaya strategis dari Pemerintah agar target pembangunan factory sharing dapat tercapai. Misalnya melalui peningkatan koordinasi antar stakeholders dalam memastikan kesiapan dan mematangkan rencana pembangunan factory sharing, pengawasan pembangunan factory sharing dari pra-implementasi hingga pelaksanaan program factory sharing.

Penulis: ROSALINA TINEKE KUSUMAWARDHANI, S.E., M.M.
Abstrak:
Sebagai salah satu andalan ekspor non migas Indonesia, pemerintah menargetkan ekspor satu juta unit kendaraan CBU kepada industri otomotif. Namun masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, untuk itu pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur fasilitas pengujian emisi dalam meningkatkan standar emisi, meningkatkan logistik nasional, mengembangkan standar kualitas CBU yang lebih tinggi, mendorong kompetensi SDM di kalangan IKM pemasok komponen otomotif, serta peningkatan investasi dan pentingnya Free Trade Agrement.

Penulis: HIKMATUL FITRI, SE.,M.Sc
Abstrak:
Implementasi program Tol Laut setidaknya telah berlangsung selama delapan tahun.Tujuan program ini untuk mengurangi disparitas harga antara wilayah Timur dan Barat Indonesia sudah mulai menunjukkan hasil. Seiring bertambahnya rute yang dilayani kapal Tol Laut, permasalahan ketimpangan muatan balik masih menjadi tantangan. Pola Hub and Spoke dinilai dapat menjadi tumpuan utama dalam mengatasi ketimpangan kapasitas muatan tersebut.

Penulis: MUJIBURRAHMAN
Abstrak:
Ditengah kekhawatiran akan risiko ketidakpastian ekonomi global akibat potensi resesi dan konflik Rusia-Ukraina pemerintah menargetkan peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp1.718 triliun atau 6,8 persen dari outlook 2022. Risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi berpotensi menurunkan penerimaan pajak sebesar Rp8,4 triliun. Inflasi yang tinggi dan depresiasi nilai tukar rupiah justru sebaliknya meningkatkan potensi penerimaan pajak masing-masing sebesar Rp18 triliun dan Rp52 triliun pada 2023.