Penulis: SATRIO ARGA EFFENDI, S.E.
Abstrak:
Saat ini, pemerintah tengah gencar mengakselerasi program transformasi digital nasional.
Salah satu sektor yang menjadi kunci sukses program ini adalah sektor telekomunikasi, dimana
konektivitas internet yang menjadi inti dari transformasi digital merupakan core business dari
industri telekomunikasi. Industri telekomunikasi sejauh ini memberikan kontribusi yang cukup
besar bagi negara. Selain itu, industri ini juga turut mendorong implementasi program transformasi
digital. Namun, ada beberapa permasalahan di sektor telekomunikasi yang perlu menjadi perhatian
pemerintah, di antaranya yaitu ketersediaan spektrum frekuensi dan kesenjangan internet.
Pemerintah perlu memperhatikan kedua permasalahan tersebut agar dapat mendorong industri
telekomunikasi semakin berkembang dan turut menyukseskan program transformasi digital.
Penulis: RICKA WARDIANINGSIH, SE
Abstrak:
Garam merupakan komoditas strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang
penggunaannya sangat luas dan pertumbuhan penggunaannya pun juga cukup tinggi. Akan
tetapi, produksi garam dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan garam nasional. Hal
ini mengakibatkan Indonesia masih terus melakukan impor garam. Merespon kebutuhan garam
yang terus meningkat, pemerintah telah melakukan beberapa strategi, namun hal itu belum
mampu mengurangi impor garam Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas apa yang
menyebabkan Indonesia terus melakukan impor garam, upaya dalam meningkatkan produksi
garam, serta rekomendasi kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah.
Penulis: FIRLY NUR AGUSTIANI S.E., M.M.,
Abstrak:
Sejak pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) terjadi, pendapatan usaha mikro, kecil,
dan menengah (UMKM) mengalami penurunan akibat turunnya daya beli masyarakat. Hal ini
berpengaruh terhadap kemampuan debitur kredit UMKM dalam memenuhi kewajibannya dan
kualitas kredit pada lembaga keuangan pun menjadi memburuk. Berdasarkan kondisi perekonomian
tersebut, pemerintah membuat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa restrukturisasi
kredit dan subsidi bunga. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kredit bermasalah (Non
Performing Loan/NPL) sebelum dan saat pandemi Covid-19, serta menganalisis dampak dari
program PEN terhadap kualitas kredit di lembaga keuangan
Penulis: ERVITA LULUK ZAHARA, S.E., M.E.
Abstrak:
Indonesia merupakan salah satu penyumbang bahan baku mobil listrik di dunia, dimana
cadangan nikel terbesar dunia dimiliki oleh Indonesia, yaitu sebanyak 21 juta ton cadangan nikel.
Salah satu komitmen pemerintah dalam mewujudkan ekonomi hijau melalui kebijakan transisi
energi, akan diwujudkan melalui komitmen untuk membangun industri kendaraan listrik (electric
vehicle/EV) dan baterai dalam skala besar. Namun, terdapat beberapa hambatan dan tantangan
dalam pengembangan baterai EV di Indonesia, seperti dari sisi teknologi dan cost, infrastruktur, dan
market. Industri baterai Indonesia perlu dipercepat dalam menghasilkan harga baterai listrik yang
lebih ekonomis. Untuk itu, diperlukan berbagai dukungan regulasi dan insentif pendukung untuk
menciptakan demand BEV yang dapat mendorong industri EV semakin tumbuh.
Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.
Abstrak:
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu strategi pemerintah
yang diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Sektor IKM menjadi salah satu fokus
pemerintah karena kontribusinya yang besar terhadap perekonomian nasional. Sejak tahun 2016,
dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap pengembangan IKM pun
diberikan melalui transfer ke daerah, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang IKM, yang
diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk IKM. Dalam pelaksanaannya,
pengembangan IKM melalui DAK Fisik pun masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang
perlu menjadi perhatian pemerintah. Beberapa permasalahan tersebut antara lain terkait dengan
rendahnya realisasi penyaluran DAK Fisik bidang IKM, kelembagaan pada masing-masing sentra
yang belum optimal, dan stagnannya kinerja IKM.
Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.
Abstrak:
Imbalance supply-demand barang dan jasa selama pemulihan ekonomi memicu lonjakan
inflasi global. Tekanan pada inflasi global juga disebabkan oleh perang antara Rusia-Ukraina
yang menyebabkan peningkatan harga komoditas, energi, dan pangan. Selama proses pemulihan
ekonomi ini, Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa sudah mencapai inflasi di atas 7
persen. Oleh karena itu, The Fed menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi. Di
sisi lain, inflasi Indonesia sampai Maret 2022 masih terkendali. Namun, pemerintah sebaiknya
tetap mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi dampak rambatan akibat dari
peningkatan inflasi global. Misalnya, pemerintah dapat mengkombinasikan kebijakan moneter dan
fiskal yang paling sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, serta menjaga daya beli masyarakat
sehingga pemulihan ekonomi tidak terhambat.
Penulis: ROSALINA TINEKE KUSUMAWARDHANI, S.E., M.M.
Abstrak:
Logam Tanah Jarang (LTJ) menjadi salah satu komoditas yang dianggap berharga di Indonesia.
Pengembangan LTJ menjadi penting mengingat LTJ dapat dimanfaatkan untuk mendukung
berbagai industri elektronik, industri otomotif, industri pertahanan, serta dapat digunakan sebagai
energi yang ramah lingkungan. Tiongkok sebagai penghasil utama LTJ dunia mengurangi pasokan
yang menyebabkan melambungnya harga LTJ. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi lokasi
pilihan bagi importir ataupun investor dari berbagai negara dalam mengembangkan komoditas
LTJ. Mengingat potensi LTJ di Indonesia, pemerintah perlu memperhatikan penyusunan roadmap
LTJ, persiapan offtaker dalam negeri, mengontrol aktivitas penambang ilegal, serta perlu adanya
regulasi yang mengatur penambangan LTJ.
Penulis: TAUFIQ HIDAYATULLAH, SE
Abstrak:
Pemerintah, melalui RPJMN 2020-2024, menargetkan rasio kewirausahaan di Indonesia mencapai
3,95 persen di tahun 2024. Namun sampai dengan saat ini, rasio kewirausahaan di Indonesia
baru mencapai 3,47 persen. Beragam upaya telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan
rasio kewirausahan di Indonesia, namun dalam perjalanannya, pemerintah menghadapi beberapa
tantangan, mulai dari rendahnya indeks kesehatan ekosistem kewirausahaan Indonesia, belum
adanya basis data UMKM yang terintegrasi, sampai dengan kurangnya dukungan sistem pendidikan
di Indonesia.
Penulis: MUJIBURRAHMAN
Abstrak:
Di tengah bayangan risiko ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 dan konflik Rusia-Ukraina,
pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan hingga sebesar 1,21-0,71 percentage
point (pp). Data yang dirilis oleh BPS sejak 2015 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kemiskinan
mengalami perlambatan penurunan (hanya sebesar 0,48 pp), atau 50 persen lebih lambat dibanding
periode 2007-2014. Tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai penurunan tertinggi sebesar 0,58 pp
pada 2017. Pemerintah harus lebih realistis dalam menetapkan target penurunan kemiskinan pada
tahun depan dengan mempertimbangkan data dan kebijakan, serta faktor eksternal yang penuh
dengan ketidakpastian.
Penulis: ORLANDO RAKA BESTIANTA, S.E. C.L.D
Abstrak:
Udang (HS 030617) merupakan komoditas unggulan hasil perikanan Indonesia. Presiden Jokowi
memiliki optimisme terhadap udang Indonesia dengan mendorong ekspor udang pada tahun
2024 sebesar US$4,3 miliar. Hal tersebut didukung karena ekspor udang Indonesia mengalami
pertumbuhan secara terus-menerus. Perubahan pola makan masyarakat dunia dari red meat
menjadi white meat juga merupakan faktor pertumbuhan ekspor komoditas udang di Indonesia.
Namun, terdapat beberapa masalah untuk mendukung optimisme tersebut.
Penulis: ROSALINA TINEKE KUSUMAWARDHANI, S.E., M.M.
Abstrak:
Di tengah perlambatan akibat pandemi Covid-19, pertumbuhan industri aplikasi dan game
Indonesia justru menunjukkan kinerja positif. Bahkan industri ini menempati posisi ke-7 penyumbang
terbesar terhadap PDB ekonomi kreatif Indonesia. Tahun 2022, nilai transaksi game, streaming
film, MoD di tanah air diprediksi mencapai US$6,4 miliar dan meningkat menjadi US$11 miliar
tahun 2025. Meski berkembang signifikan, terdapat ada pekerjaan rumah dalam mengembangkan
ekonomi kreatif digital Tanah Air. Kurangnya perhatian dan dukungan pemerintah, minimnya
Sosialisasi HKI, tantangan SDM dan persiapan sarana pendukung infrastruktur digital menjadi
tantangan bagi pemerintah.
Penulis: EMILLIA OCTAVIA, ST.,M.Ak
Abstrak:
Konflik Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan dan faktor cuaca buruk menyebabkan
terganggunya rantai pasok dan melonjaknya harga komoditas pangan termasuk gandum. Kondisi
tersebut dapat berdampak pada inflasi pangan dan ketahanan pangan Indonesia. Di sisi lain,
tanaman sagu berpotensi untuk dikembangkan sebagai bahan pangan alternatif karena adanya
hutan sagu yang luas, produksi dan produktivitas yang tinggi, kandungan karbohidrat yang tinggi,
serta dapat digunakan dalam berbagai bentuk olahan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan
dalam pengembangan sagu antara lain pengolahan yang masih bersifat tradisional, kondisi alam,
penggunaan teknologi yang masih terbatas, keterbatasan pada distribusi, investasi yang masih
terbatas dan mindset konsumen yang sudah terbiasa mengonsumsi produk olahan dari gandum.
Penulis: TEUKU HAFIZH FAKHREZA, SE
Abstrak:
Pariwisata menjadi sektor yang paling terkontraksi akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia selama 2 tahun terakhir, beberapa daerah yang bergantung dengan sektor pariwisata mengalami perlambatan ekonomi yang luar biasa. Tahun 2022 menjadi tahun yang ditargetkan menjadi titik balik bagi pariwisata di Indonesia. Dalam RPJMN tahun 2020-2024 Pemerintah menetapkan Bukittinggi-Padang menjadi salah satu DPP baru yang akan ditetapkan oleh Pemerintah.
Penulis: MUHAMMAD ANGGARA TENRIATTA SIREGAR, S.E.
Abstrak:
Pariwisata menjadi sektor yang paling terkontraksi akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia selama 2 tahun terakhir, beberapa daerah yang bergantung dengan sektor pariwisata mengalami
perlambatan ekonomi yang luar biasa. Tahun 2022 menjadi tahun yang ditargetkan menjadi titik
balik bagi pariwisata di Indonesia. Dalam RPJMN tahun 2020-2024 Pemerintah menetapkan
Bukittinggi-Padang menjadi salah satu DPP baru yang akan ditetapkan oleh Pemerintah.
Penulis: OLLANI VABIOLA BANGUN, SIP.,MM
Abstrak:
Isu kerusakan lingkungan saat ini menjadi perhatian yang penting bagi seluruh negara. Salah satu permasalahan lingkungan yang krusial adalah terkait sampah. Bank dunia menyebutkan bahwa setiap tahunnya volume sampah dunia terus bertambah. Di Indonesia permasalahan sampah juga menjadi salah satu prioritas pemerintah mengingat Indonesia memiliki target penurunan emisi di tahun 2030. Adapun beberapa permasalahan terkait sampah di Indonesia yaitu volume sampah yang terus meningkat, penanganan sampah belum optimal, pengelolaan TPA belum memadai, serta minimnya kesadaran masyarakat dan OPD. Oleh karena itu, penerapan ekonomi sirkular diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan sampah di Indonesia guna mewujudkan target ekonomi hijau.
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715.269 / 5715.635 / 5715.656 - Fax. 021-5715.635