Data Buletin APBN

Penulis: SATRIO ARGA EFFENDI, S.E.
Abstrak:
Pandemi Covid-19 menimbulkan permasalahan defisit anggaran serta ketimpangan dan kemiskinan yang semakin meningkat. Muncul desakan berbagai pihak agar Indonesia menerapkan pajak kekayaan yang dinilai berpotensi menjadi alternatif untuk meningkatkan penerimaan pajak dan menurunkan angka ketimpangan. Namun, potensi tersebut ternyata memiliki tantangan dan risiko yang harus dihadapi seperti terjadinya tax avoidance dan capital outflow, serta potensi penerimaan yang tidak sesuai harapan. Untuk itu, pemerintah perlu cermat dalam mengambil keputusan tentang wacana penerapan pajak kekayaan.

Penulis: NADYA AHDA, S.E.
Abstrak:
Merespon situasi pandemi Covid-19, pemerintah memutuskan untuk memberikan relaksasi ekspor bahan mentah mineral logam. Dengan adanya relaksasi ini, ekspor bahan mentah akan diperbolehkan meskipun progres pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) belum mencapai target. Hal ini memunculkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap kelanjutan upaya hilirisasi mineral logam di Indonesia. Apabila melihat perkembangannya, upaya hilirisasi tersebut saat ini pun masih relatif belum menunjukkan banyak kemajuan. Oleh karena itu, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

Penulis:
Abstrak:
Saat ini, terjadi tren perubahan paradigma pemanfaatan sumber energi dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan. Dimana perubahan ini pada akhirnya akan berdampak pada kinerja ekspor batubara dan perekonomian nasional secara keseluruhan. Percepatan hilirisasi batubara dapat menjadi salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh oleh pemerintah guna memitigasi dampak perubahan tersebut. Percepatan ini diperlukan karena proses hilirisasi batubara di Indonesia masih relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan teknologi dan aspek keekonomian, tekanan pembiayaan, masih rendahnya permintaan produk hilirisasi batubara di dalam negeri, serta belum adanya peta jalan hilirisasi batubara.

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E., C.L.D
Abstrak:
Tahun 2021, pemerintah memberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi alumni peserta program Kartu Prakerja. Selain menjadi bagian dari program pemulihan ekonomi, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan wirausaha nasional dalam mencapai sasaran penguatan kewirausahaan & Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kemampuan pemerintah mengatasi beberapa tantangan implementasi, yakni daya beli masyarakat yang masih rendah, syarat calon debitur harus memiliki usaha, kecenderungan bank penyalur lebih selektif menyalurkan KUR bagi UMKM, kompetisi usaha yang makin ketat, dan potensi moral hazard.

Penulis: Rastri Paramita, S.E., M.M.
Abstrak:
Peringkat logistik Indonesia jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain mengalami penurunan selama periode 2016-2018. Sementara itu, biaya logistik Indonesia dari Produk Domestik Bruto (PDB) juga termasuk tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lain. Kinerja logistik yang belum optimal salah satunya berasal dari pelayanan di pelabuhan. Pelayanan di pelabuhan menjadi salah satu penyebab biaya logistik yang tinggi termasuk pelayanan pemanduan dan penundaan yang berkontribusi sekitar 40 persen sampai 50 persen terhadap biaya pelayanan jasa kapal selama di pelabuhan. Beberapa masalah dalam pelayanan pemanduan dan penundaan yaitu adanya celah monopoli dalam regulasi pelayanan pemanduan dan penundaan yang berdampak pada biaya layanan yang tinggi dan kualitas layanan serta ketentuan batasan ukuran kapal yang wajib menggunakan pelayanan pemanduan dan penundaan.

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.
Abstrak:
Pariwisata berperan penting bagi Indonesia khususnya dalam memberikan kontribusi kepada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, penciptaan lapangan pekerjaan, dan penyumbang devisa negara. Namun, pandemi Covid-19 mengakibatkan terpukulnya sektor pariwisata. Guna pemulihan sektor pariwisata, pemerintah mengarahkan beberapa kegiatan prioritas yang salah satunya adalah pengembangan desa wisata khususnya di 5 (lima) destinasi super prioritas. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tantangan yang harus diselesaikan, seperti pembiayaan, kualitas SDM yang lemah, serta penurunan minat wisata pada masa pandemi Covid-19. Dengan menyelesaikan berbagai tantangan tersebut, diharapkan program Desa Wisata mampu memicu kembali geliat pariwisata Indonesia untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P., C.L.D
Abstrak:
Penggabungan beberapa BUMN yang bergerak di bidang pangan dengan menjadikan RNI sebagai induk holding BUMN Pangan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Saat ini sudah berdiri beberapa holding BUMN, salah satunya holding BUMN perkebunan yang memiliki kemiripan karakteristik dengan BUMN Pangan serta dapat dijadikan rujukan agar ke depan kinerja holding yang baru terbentuk dapat berjalan optimal.

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.
Abstrak:
Salah satu upaya pemerintah dalam rangka mencegah dan mengurangi penyebaran Covid-19 ialah dengan program vaksinasi Covid-19. Vaksin Covid-19 akan diberikan kepada 181.554.465 jiwa dengan total kebutuhan vaksin sebanyak 426,8 juta dosis. Dalam pelaksanaannya, terdapat tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan vaksinasi, antara lain: keterbatasan persediaan vaksin, adanya pro dan kontra dari masyarakat terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19, dan pendistribusian vaksin Covid-19. Untuk mengatasi ketiga tantangan tersebut, diperlukan koordinasi antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan lembaga keuangan terkait pendanaan untuk pengadaan vaksin. Kemenkes perlu melibatkan pemerintah daerah (pemda) dalam sosialisasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19, dan pendistribusian vaksin Covid-19.

Penulis: RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK., M.E.
Abstrak:
Kebijakan Otonomi Khusus (otsus) bagi Provinsi Papua dan Papua Barat yang telah berlangsung sejak tahun 2002 bagi Provinsi Papua, dan 2008 bagi Provinsi Papua Barat, akan berakhir tahun 2021. Pemerintah berupaya memperpanjang pelaksanaan otsus Papua dan Papua Barat untuk 20 tahun mendatang. Penambahan jumlah proporsi anggaran otsus, serta perbaikan tata kelola menjadi dua poin yang dipertimbangkan dalam penyusunan revisi Undang-Undang (UU) otsus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola otsus sudah tepat, sementara upaya untuk menaikkan alokasi anggaran otsus perlu untuk dikaji kembali.

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.
Abstrak:
Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan isu rendahnya budaya literasi di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan menetapkan target peningkatan indeks budaya literasi pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. Namun, masih terdapat hambatan dalam mencapai target tersebut dari aspek sarana dan prasarana perpustakaan. Selain itu terdapat ketidakselarasan antara target indikator peningkatan literasi dan capaiannya saat ini, serta minimnya dukungan anggaran. Untuk mengatasi hal tersebut, adapun rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan, meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap rencana, maupun realisasi kegiatan pemerintah, serta lebih proaktif dalam melaksanakan kerjasama dan kolaborasi yang kuat dengan masyarakat.

Penulis: TIO RIYONO, S.E.
Abstrak:
Pandemi Covid-19 memaksa terjadinya peningkatan defisit yang signifikan. Kebijakan defisit APBN kondisi normal terbukti tidak lagi efektif berdampak pada perekonomian Indonesia. Namun, kebijakan defisit APBN pada kondisi krisis merupakan hal yang wajar terjadi. Terlebih lagi pemerintah diberikan ruang untuk melakukan pelebaran defisit melebihi 3 persen hingga tahun 2022. Meskipun begitu, pemerintah tidak boleh terlena karena fakta menunjukkan bahwa setiap kebijakan defisit APBN selalu menimbulkan pertambahan utang. Diperlukan upaya mengurangi defisit sehingga pada pasca krisis APBN bisa terselamatkan untuk pembangunan ekonomi, bukan untuk membayar utang. Beberapa alternatif kebijakan dalam mengurangi defisit APBN, antara lain efisiensi pengeluaran negara, pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL), serta renegosiasi utang.

Penulis: HIKMATUL FITRI, SE.,M.Sc
Abstrak:
Infrastruktur diyakini memiliki peranan positif bagi pertumbuhan ekonomi serta menjadi kunci penting dalam transformasi ekonomi nasional. Pemerintah menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dari tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Namun di tengah pandemi dan upaya pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur secara umum harus mengalami penyesuaian dan refocusing anggaran. Meskipun demikian, infrastruktur pelayanan dasar masih ditetapkan sebagai prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 karena memiliki daya dukung bagi pemulihan ekonomi nasional melalui Program Padat Karya Tunai (PKT).

Penulis: DAMIA LIANA, S.E.
Abstrak:
Pemulihan ekonomi pada tahun 2022 akan berfokus pada pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Di tengah ketidakpastian akan kapan berakhirnya pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi tahun 2022 masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertumbuhan konsumsi masyarakat yang merupakan tumpuan bagi perekonomian Indonesia juga masih terkontraksi hingga triwulan I-2021. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian pemerintah agar pemulihan ekonomi pada tahun 2022 dapat tercapai.

Penulis: LINIA SISKA RISANDI
Abstrak:
Konsumsi daging sapi yang meningkat dari tahun ke tahun membuat Indonesia harus mengimpor daging sapi setiap tahun. Hal ini dikarenakan peternakan sapi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan daging sapi di dalam negeri. Dalam hal peternakan sapi, Indonesia masih dihadapkan pada penggunaan lahan yang belum optimal, teknologi yang kurang memadai dan belum merata serta rendahnya permodalan pengembangan ternak terutama dalam usaha pembibitan. Pengembangan usaha ternak sapi potong dapat dicapai dengan memanfaatkan lahan secara optimal dan tepat guna yang disesuaikan dengan keadaan alam, kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, sarana dan prasarana, teknologi peternakan yang berkembang dan kelembagaan serta kebijakan yang mendukung.

Penulis: OLLANI VABIOLA BANGUN, SIP.,MM
Abstrak:
Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Sektor perikanan berkontribusi menyumbang sebesar 2,65 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Namun, kekayaan laut Indonesia belum diiringi dengan kesejahteraan nelayan sebagai aktor utama pada sektor ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2021 membuat program pengembangan Kampung Nelayan Maju (Kalaju) sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas nelayan. Dalam pelaksanaan program ini, masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti kurangnya kesadaran masyarakat nelayan untuk hidup bersih, kampung nelayan yang rentan dengan bencana alam, belum adanya perencanaan wilayah kampung nelayan yang jelas serta keterbatasan anggaran.