Data Buletin APBN

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P.
Abstrak:
Penggabungan beberapa BUMN yang bergerak di bidang pangan dengan menjadikan RNI sebagai induk holding BUMN Pangan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Saat ini sudah berdiri beberapa holding BUMN, salah satunya holding BUMN perkebunan yang memiliki kemiripan karakteristik dengan BUMN Pangan serta dapat dijadikan rujukan agar ke depan kinerja holding yang baru terbentuk dapat berjalan optimal.

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.
Abstrak:
Salah satu upaya pemerintah dalam rangka mencegah dan mengurangi penyebaran Covid-19 ialah dengan program vaksinasi Covid-19. Vaksin Covid-19 akan diberikan kepada 181.554.465 jiwa dengan total kebutuhan vaksin sebanyak 426,8 juta dosis. Dalam pelaksanaannya, terdapat tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan vaksinasi, antara lain: keterbatasan persediaan vaksin, adanya pro dan kontra dari masyarakat terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19, dan pendistribusian vaksin Covid-19. Untuk mengatasi ketiga tantangan tersebut, diperlukan koordinasi antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan lembaga keuangan terkait pendanaan untuk pengadaan vaksin. Kemenkes perlu melibatkan pemerintah daerah (pemda) dalam sosialisasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19, dan pendistribusian vaksin Covid-19.

Penulis: RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK., M.E.
Abstrak:
Kebijakan Otonomi Khusus (otsus) bagi Provinsi Papua dan Papua Barat yang telah berlangsung sejak tahun 2002 bagi Provinsi Papua, dan 2008 bagi Provinsi Papua Barat, akan berakhir tahun 2021. Pemerintah berupaya memperpanjang pelaksanaan otsus Papua dan Papua Barat untuk 20 tahun mendatang. Penambahan jumlah proporsi anggaran otsus, serta perbaikan tata kelola menjadi dua poin yang dipertimbangkan dalam penyusunan revisi Undang-Undang (UU) otsus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola otsus sudah tepat, sementara upaya untuk menaikkan alokasi anggaran otsus perlu untuk dikaji kembali.

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.
Abstrak:
Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan isu rendahnya budaya literasi di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan menetapkan target peningkatan indeks budaya literasi pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. Namun, masih terdapat hambatan dalam mencapai target tersebut dari aspek sarana dan prasarana perpustakaan. Selain itu terdapat ketidakselarasan antara target indikator peningkatan literasi dan capaiannya saat ini, serta minimnya dukungan anggaran. Untuk mengatasi hal tersebut, adapun rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan, meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap rencana, maupun realisasi kegiatan pemerintah, serta lebih proaktif dalam melaksanakan kerjasama dan kolaborasi yang kuat dengan masyarakat.

Penulis: TIO RIYONO, S.E.
Abstrak:
Pandemi Covid-19 memaksa terjadinya peningkatan defisit yang signifikan. Kebijakan defisit APBN kondisi normal terbukti tidak lagi efektif berdampak pada perekonomian Indonesia. Namun, kebijakan defisit APBN pada kondisi krisis merupakan hal yang wajar terjadi. Terlebih lagi pemerintah diberikan ruang untuk melakukan pelebaran defisit melebihi 3 persen hingga tahun 2022. Meskipun begitu, pemerintah tidak boleh terlena karena fakta menunjukkan bahwa setiap kebijakan defisit APBN selalu menimbulkan pertambahan utang. Diperlukan upaya mengurangi defisit sehingga pada pasca krisis APBN bisa terselamatkan untuk pembangunan ekonomi, bukan untuk membayar utang. Beberapa alternatif kebijakan dalam mengurangi defisit APBN, antara lain efisiensi pengeluaran negara, pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL), serta renegosiasi utang.

Penulis: HIKMATUL FITRI, SE.,M.Sc
Abstrak:
Infrastruktur diyakini memiliki peranan positif bagi pertumbuhan ekonomi serta menjadi kunci penting dalam transformasi ekonomi nasional. Pemerintah menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dari tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Namun di tengah pandemi dan upaya pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur secara umum harus mengalami penyesuaian dan refocusing anggaran. Meskipun demikian, infrastruktur pelayanan dasar masih ditetapkan sebagai prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 karena memiliki daya dukung bagi pemulihan ekonomi nasional melalui Program Padat Karya Tunai (PKT).

Penulis: DAMIA LIANA, S.E.
Abstrak:
Pemulihan ekonomi pada tahun 2022 akan berfokus pada pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Di tengah ketidakpastian akan kapan berakhirnya pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi tahun 2022 masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertumbuhan konsumsi masyarakat yang merupakan tumpuan bagi perekonomian Indonesia juga masih terkontraksi hingga triwulan I-2021. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian pemerintah agar pemulihan ekonomi pada tahun 2022 dapat tercapai.

Penulis: LINIA SISKA RISANDI
Abstrak:
Konsumsi daging sapi yang meningkat dari tahun ke tahun membuat Indonesia harus mengimpor daging sapi setiap tahun. Hal ini dikarenakan peternakan sapi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan daging sapi di dalam negeri. Dalam hal peternakan sapi, Indonesia masih dihadapkan pada penggunaan lahan yang belum optimal, teknologi yang kurang memadai dan belum merata serta rendahnya permodalan pengembangan ternak terutama dalam usaha pembibitan. Pengembangan usaha ternak sapi potong dapat dicapai dengan memanfaatkan lahan secara optimal dan tepat guna yang disesuaikan dengan keadaan alam, kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, sarana dan prasarana, teknologi peternakan yang berkembang dan kelembagaan serta kebijakan yang mendukung.

Penulis: OLLANI VABIOLA BANGUN, SIP.,MM
Abstrak:
Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Sektor perikanan berkontribusi menyumbang sebesar 2,65 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Namun, kekayaan laut Indonesia belum diiringi dengan kesejahteraan nelayan sebagai aktor utama pada sektor ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2021 membuat program pengembangan Kampung Nelayan Maju (Kalaju) sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas nelayan. Dalam pelaksanaan program ini, masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti kurangnya kesadaran masyarakat nelayan untuk hidup bersih, kampung nelayan yang rentan dengan bencana alam, belum adanya perencanaan wilayah kampung nelayan yang jelas serta keterbatasan anggaran.

Penulis: ERVITA LULUK ZAHARA, S.E., M.E.
Abstrak:
Baru-baru ini, pemerintah didesak untuk menerapkan struktur tarif yang selaras dari hulu hingga hilir untuk ITPT. Desakan ini bertujuan untuk mendorong perbaikan kinerja ITPT, menciptakan nilai tambah karena mendorong penggunaan bahan baku lokal, sekaligus substitusi impor. Penerapan kebijakan ini diyakini akan memberikan dampak positif bagi perkembangan ITPT di dalam negeri (baik sektor hulu, antara dan hilir), serta peningkatan kinerja neraca dagang. Namun di sisi lain, kebijakan ini berpotensi memberikan dampak negatif, salah satunya jika dikaitkan dengan kesiapan industri di dalam negeri, risiko inflasi, serta respon mitra dagang dan konsekuensi atas perjanjian perdagangan bebas yang sudah disepakati dan dijalankan oleh Indonesia dengan berbagai negara.

Penulis: TAUFIQ HIDAYATULLAH, SE
Abstrak:
Penyebaran Covid-19 yang sangat cepat dan masif membuat pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan jutaan orang kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2020, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 9,77 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,07 persen. Adapun upaya pemerintah untuk menekan angka pengangguran sesungguhnya sudah dilakukan sejak Mei 2020 melalui berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), diantaranya program Kartu Prakerja, program padat karya kementerian/lembaga dan dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E., M.E.
Abstrak:
Industri pertahanan menjadi salah satu hal krusial dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara. Industri pertahanan yang kuat tercermin dari tersedianya jaminan pasokan kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) serta sarana pertahanan secara berkelanjutan. Namun sayangnya, industri pertahanan Indonesia masih belum optimal, untuk beberapa jenis alutsista pun masih mengandalkan produk impor. Terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan industri pertahanan antara lain terbatasnya teknologi, minimnya anggaran, belum transparansinya proses pengadaan, maupun regulasi yang belum sepenuhnya mendukung industri pertahanan. Untuk itu, perlunya peran pemerintah dalam mengatasi hal tersebut dan koordinasi dari seluruh stakeholder terkait.

Penulis: NOVA AULIA BELLA
Abstrak:
Peningkatan permintaan atas CPO sebagai input baku bahan bakar terbarukan, menyebabkan peningkatan harga CPO dunia yang diprediksi akan berlangsung hingga beberapa tahun mendatang. Indonesia sebagai produsen dan eksportir CPO terbesar dunia perlu memanfaatkan permintaan dunia untuk memaksimalkan penambahan nilai tambah dalam negeri melalui peningkatan infrastruktur dan riset serta fasilitas untuk menarik investor industri CPO. Untuk itu pemerintah perlu melakukan akses pendanaan infrastruktur dan riset serta mendorong kerja sama perdagangan internasional untuk meningkatkan pemasaran produk CPO dan mampu bersaing di pasar global dengan negara eksportir CPO lainnya.

Penulis: FADILA PUTI LENGGO GENI, SE.,MM
Abstrak:
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sudah disahkan dalam UU HPP dan akan dilaksanakan pada tahun 2022. Namun, jika melihat dari pembelajaran program yang mirip dengan PPS, yaitu tax amnesty, PPS memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan agar tujuannya tercapai. Hal yang perlu di perhatikan tersebut di antaranya mengoptimalkan AEoI, membuat kebijakan sanksi pasca PPS, menyiapkan instrumen investasi yang memadai, sosialisasi yang gencar, kerja sama dengan pihak e-commerce dan diperlukan SDM yang mumpuni dalam menjalankan kebijakan PPS.

Penulis:
Abstrak:
Kegiatan hilir migas meliputi proses pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga (pemasaran) yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha. Selama periode 2015-2019 kinerja investasi sektor hilir migas berfluktuatif namun cenderung menurun. Masih berfluktuatifnya kinerja investasi hilir migas di tengah konsumsi dan kebutuhan energi yang terus meningkat merupakan indikasi bahwa investasi di sektor ini masih belum optimal. Target yang ditetapkan oleh pemerintah dikatakan cukup ambisius mengingat realisasi investasi sepanjang 2015-2019 yang cenderung menurun dengan rata-rata penurunannya sebesar 11,37 persen. Dihadapkan oleh tantangan investasi hilir migas, pemerintah terus berupaya menarik investor untuk berinvestasi di hilir migas dan memperbaiki investasi hilir migas.