Data Buletin APBN

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P.
Abstrak:
Dalam transfer ke daerah dikenal dengan konsep trilogi dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU dan DAK. Ketiganya saling berhubungan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pemerataan pembangunan untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal horizontal. Pada saat DBH meningkat, pada umumnya DAU dan DAK menurun, demikian pula sebaliknya dan prinsip ini digunakan dalam perhitungan DAU dan DAK per daerah. Adanya pandemi Covid-19 diprediksi akan menggerus pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang secara langsung akan berpengaruh negatif pada besaran pendapatan negara terutama penerimaan perpajakan. Hal ini membuat pendapatan daerah khususnya DBH berkurang sehingga dapat menekan ruang fiskal daerah dan berimplikasi terhadap pelayanan publik.

Penulis: RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK., M.E.
Abstrak:
Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan perlambatan ekonomi global, termasuk Indonesia. Tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan-I 2020 hanya sebesar 2,97 persen. Salah satu industri strategis yang terdampak cukup parah adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Berbagai persoalan dihadapi oleh industri TPT. Mulai dari rendahnya permintaan global dan domestik untuk produk TPT, sampai dengan permasalahan produk impor di pasar domestik serta kinerja keuangan perusahaan industri TPT yang tertekan. Untuk itu, diperlukan stimulus kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan industri TPT dalam negeri.

Penulis: RAHAYUNINGSIH
Abstrak:
Penetrasi pengguna internet yang semakin meningkat mendorong tumbuhnya ekonomi digital di tengah mewabahnya Covid-19. Dengan melihat keadaan ini, pemerintah hendak menangkap potensi pemajakan atas aktivitas ekonomi internet khususnya yang dimiliki oleh Subyek Pajak Luar Negeri (SPLN). Melalui Undang￾Undang (UU) No. 2/2020 pemerintah menetapkan perlakukan perpajakan atas kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Selain melihat potensi yang cukup besar, kebijakan ini juga menghadapi beberapa tantangan.

Penulis: HIKMATUL FITRI, SE.,M.Sc
Abstrak:
Pada tahun 2019 Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan pada posisi single digit, namun penyebaran virus Covid-19 telah menurunkan berbagai kegiatan ekonomi. Hal tersebut berpotensi memutarbalikkan tren penurunan tingkat kemiskinan. Perlu upaya strategis dari pemerintah agar lonjakan kemiskinan akibat pandemi covid-19 tidak jatuh terlalu dalam hingga wabah mereda dan pada tahap pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Penulis: MUJIBURRAHMAN
Abstrak:
Pembiayaan utang Indonesia meningkat signifikan untuk membiayai kebutuhan defisit anggaran yang membengkak hingga mencapai Rp1.439,8 triliun. Besarnya pembiayaan tersebut mengandung risiko tingkat keamanan utang dengan naiknya rasio utang terhadap PDB yang diproyeksikan sebesar 32-36 persen. Selain itu, risiko beban pembayaran bunga utang menjadi sangat tinggi. Rasio beban bunga utang terhadap belanja dan pendapatan negara diproyeksikan meningkat masing-masing sebesar 13-20 persen. Rata-rata pertumbuhan SBN valas per tahun menambah risiko pembiayaan utang berupa risiko depresiasi nilai tukar rupiah pada tahun-tahun mendatang. Pemerintah diharapkan dapat mengelola utang dengan menjaga agar risiko tetap terkendali dan mendorong dominasi valas dapat berkurang secara bertahap.

Penulis:
Abstrak:
Upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 melalui kebijakan pembatasan mobilitas hingga lockdown di beberapa negara telah menghambat rantai pasok berbagai komoditas, termasuk pangan. Kondisi ini akan berisiko pada Indonesia yang ketergantungan akan impor bahan pangannya cukup tinggi. Selain itu, lonjakan harga pangan dan turunnya Nilai Tukar Ppetani (NTP) di masa pandemi akan mengancam terjadinya kerawanan pangan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengupayakan peningkatan produksi pangan dalam negeri, menjaga rantai pasok pangan tetap berjalan, menjaga stabilitas harga, dan memberikan stimulus ke petani dalam mengurangi ancaman kerawanan pangan.

Penulis: ERVITA LULUK ZAHARA, S.E., M.E.
Abstrak:
Pemerintah terus melakukan upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia salah satunya melalui bantuan sosial pangan yang kini disebut Program Sembako. Program Sembako bertujuan mendukung penguatan bantuan pangan guna mengurangi beban pengeluaran keluarga prasejahtera. Berkaca dari program bantuan pangan sebelumnya, masih ditemui beberapa kendala seperti permasalahan akurasi data, infrastruktur, kualitas bantuan pangan dan penyaluran, serta masalah pengawasan. Untuk itu, pemerintah perlu segera menemukan solusi permasalahan tersebut agar Program Sembako ke depan dapat lebih efektif.

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P.
Abstrak:
Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan berpotensi memangkas penerimaan negara sebesar Rp79 triliun di tahun 2025 serta membuat daerah-daerah terancam mengalami penurunan PAD selama beberapa tahun ke depan. Untuk itu diperlukan kehati-hatian dalam pembahasan RUU Omnibus Law Perpajakan. Hal ini dikarenakan penetapan RUU Omnibus Law Perpajakan dapat mempengaruhi besarnya celah fiskal di daerah dan berdampak pada besaran Dana Alokasi Umum (DAU). Hal ini kemudian berimplikasi terhadap bertambahnya kewajiban pusat atas transfer ke daerah

Penulis: DAMIA LIANA, S.E.
Abstrak:
Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Federal Register Vol. 82, No. 27 menyatakan bahwa Indonesia dicoret dari daftar negara berkembang dan saat ini dikategorikan sebagai negara maju bersama dengan 24 negara lainnya. Menurut pemerintah AS, Indonesia sudah memenuhi 2 dari 3 indikator negara maju versi AS yaitu pangsa pasar ekspor Indonesia sudah mencapai 0,9 persen dan Indonesia tercatat sebagai anggota dari G20. Pernyataan pemerintah AS ini tentunya menuai berbagai respon dari dalam negeri, karena hal ini dapat menimbulkan beberapa dampak negatif terhadap ekspor Indonesia ke AS di masa mendatang.

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E., M.E.
Abstrak:
Seiring meningkatnya alokasi Dana Desa, meningkat pula pendirian BUMDes di Indonesia. Namun dari 45.887 BUMDes yang berdiri, masih banyak pula BUMDes yang tidak beroperasi dan belum berkontribusi optimal untuk perekonomian desa. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan seperti pemetaan potensi dan pemilihan jenis usaha belum tepat, terbatasnya kompetensi sumber daya manusia (SDM), maupun dukungan pemerintah desa dan daerah (pemda) yang belum optimal. Untuk itu perlu upaya yang serius oleh pemerintah dalam menghadapi sejumlah permasalahan tersebut guna meningkatkan peran BUMDes demi memajukan ekonomi desa ke depan.

Penulis: NADYA AHDA, S.E.
Abstrak:
Masih belum optimalnya implementasi Peraturan Presiden (Perpres) No. 40/2016 Tentang Penetapan Harga Gas Bumi kembali menjadi sorotan. Perpres ini mengamanatkan penurunan harga gas bumi pada 7 industri prioritas. Adanya Perpres ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri. Untuk menekan harga gas bumi, maka perlu diuraikan struktur harga jualnya yang meliputi harga gas hulu, biaya pengelolaan infrastruktur gas, biaya niaga, dan iuran usaha. Secara umum, opsi efisiensi dapat dilakukan di seluruh pos biaya. Untuk mengakselerasikan implementasi mandat ini, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam pada pengurangan beberapa pos biaya, mendorong investasi Infrastruktur jaringan gas, dan pengawasan lebih lanjut pada industri prioritas

Penulis: MUJIBURRAHMAN
Abstrak:
Virus Corona Virus Desease-19 (COVID-19) diprediksi akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi China sebesar 0,3-0,4 persen. Dampak penurunan pertumbuhan ekonomi China tersebut dapat menyebabkan terkoreksinya pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,09-0,12 persen pada tahun 2020. Lesunya sektor pariwisata dan perdagangan menjadi salah satu penyebab koreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor pariwisata diperkirakan akan kehilangan potensi penerimaan devisa sebesar Rp54,8 triliun. Sektor perdagangan akan terkena dampak dengan turunnya nilai perdagangan Indonesia-China pada dua tiga bulan mendatang. Pendapatan negara dari pajak atas impor, bea masuk dan bea keluar berpotensi hilang minimal sebesar Rp7 triliun

Penulis: IRANISA, SE.,M.Acc
Abstrak:
Anjloknya harga minyak mentah dunia yang diakibatkan oleh mewabahnya Covid-19 berdampak pada ICP, kinerja lifting minyak bumi Indonesia dan secara langsung memengaruhi penerimaan negara dari minyak bumi. Bahkan pemerintah merevisi target PNBP minyak bumi hingga hampir setengah dari target yang telah ditetapkan. Kondisi saat ini mengindikasikan kesulitan bagi industri hulu minyak bumi untuk mencapai target lifting dikarenakan banyak terjadi perlambatan kegiatan operasional dan ketidakpastian global yang akan berpengaruh pada ICP. Namun, SKK Migas dan KKKS sebaiknya tetap melanjutkan kegiatan yang telah direncanakan sehingga ketika keadaan mulai pulih kembali, minyak bumi Indonesia mampu bersaing yang nantinya akan berdampak pada penerimaan negara dari minyak bumi.

Penulis: FIRLY NUR AGUSTIANI S.E., M.M.,
Abstrak:
Salah satu sektor ekonomi yang terdampak Covid-19 adalah UMKM. Banyak UMKM yang menutup kegiatan usahanya, karena tidak mampu membayar upah pekerja akibat adanya penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan menyebabkan UMKM kesulitan untuk membayar KUR. Di masa pandemi ini, selain harus tetap menyalurkan KUR, lembaga penyalur KUR harus melakukan relaksasi KUR. Adapun dampak dari relaksasi ini antara lain: penangguhan pembayaran pokok dan bunga, penambahan plafon, dan kemudahan menjadi debitur dengan penangguhan persyaratan administrasi. Agar penyaluran dan relaksasi KUR tepat sasaran, diperlukan koordinasi antar kementerian dan lembaga penyalur dalam memberikan KUR.

Penulis:
Abstrak:
Dana Otonomi Khusus (Otsus) adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus daerah. Dana Otsus merupakan bentuk perhatian pemerintah akan pentingnya mengatasi ketidaksetaraan dan meningkatkan pembangunan di berbagai lini untuk kehidupan masyarakat Papua. Mendekati berakhirnya kebijakan Dana Otsus di tahun 2021, pemerintah berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Dana Otsus Papua, untuk keberlanjutannya perlu adanya gambaran bagaimana perkembangan Dana Otsus Papua dan permasalahan apa saja yang terjadi yang bisa menjadi pertimbangan dan rekomendasi untuk keberlanjutan Dana Otsus Papua.