Data Buletin APBN

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.
Abstrak:
Sektor industri merupakan penopang pertumbuhan ekonomi namun untuk saat ini Indonesia justru mengalami deindustrialisasi. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia mengingat kualitas sumber daya manusia (SDM) masih kurang berdaya saing yang dilihat dari minimnya jumlah peneliti dan tingginya pengangguran muda terutama lulusan SMK. Terkait hal tersebut tentunya bukan hanya tugas pemerintah melainkan peran swasta juga perlu dilibatkan dalam meningkatkan kualitas SDM tersebut. Sehingga pemerintah perlu memberikan insentif fiskal dalam mendorong swasta berperan aktif dalam peningkatan kualitas SDM. Namun pengaturan terkait kebijakan ini perlu disusun secara rinci dan rigid agar hasil yang diperoleh tepat sasaran.

Penulis: Dahiri, S.Si., M.Sc
Abstrak:
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pengentasan kemiskinan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kenaikan anggaran pengentasan kemiskinan ditentukan oleh capaian kemiskinan yang salah satunya dapat dilihat dari angka kemiskinan. Namun, pencapaian ini dinilai masih rendah karena masih terdapat kelompok masyarakat yang luput dari kebijakan pengentasan kemiskinan yaitu masih terdapat kelompok yang mengalami kelaparan. Untuk mengukur kelaparan di Indonesia dapat dilihat dari Indeks Kelaparan Global, dimana Indonesia mempunyai tingkat keparahan kelaparan yang serius. Mengatasi kelaparan dan memperbaiki kondisi kelaparan di Indonesia harus menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam konteks mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia di masa-masa mendatang

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.
Abstrak:
Upaya pemerintah dalam pemerataan akses layanan dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia diimplementasikan melalui kebijakan zonasi sekolah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Melalui kebijakan ini diharapkan terjadi peningkatan kualitas sekolah serta pelaksanaan kebijakan yang terkait bidang pendidikan lebih mudah direalisasikan. Namun, dalam pelaksanaan sistem zonasi ini justru tidak menyelesaikan permasalahan pendidikan yang ada saat ini disebabkan kondisi tenaga pendidik serta sarana prasarana yang belum terdistribusi dengan baik kemudian diperparah dengan adanya inkonsistensi regulasi sistem zonasi tersebut. Hal ini menjadi indikasi belum siapnya pemerintah untuk menerapkan sistem zonasi di Indonesia.

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P.
Abstrak:
Sejak amandemen UUD 1945, Indonesia memiliki 3 lembaga perwakilan dalam sistem ketatanegaraannya yakni MPR, DPR dan DPD. Setiap lembaga perwakilan ini memiliki kewenangan yang berbeda namun saling beririsan satu sama lain. Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugasnya, dibentuklah Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR, Setjen DPR dan Setjen DPD. Untuk menciptakan keseimbangan ketatanegaraan antara eksekutif dan legislatif, kinerja lembaga perwakilan perlu diperkuat. Salah satunya melalui penguatan sistem pendukung lembaga perwakilan. Namun demikian, dalam rangka mewujudkan cita-cita mulia tersebut diperlukan beberapa penguatan dukungan salah satunya melalui kemandirian anggaran.

Penulis: Dahiri, S.Si., M.Sc
Abstrak:
Melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 210/PMK.010/2018 tentang Perlakukan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pemerintah mencoba mengatur mekanisme pengenaan pajak terhadap pelaku e-commerce. Akan tetapi sebelum resmi diberlakukan, Menteri Keuangan kemudian mencabut PMK tersebut karena dianggap menimbulkan pro kontra di kalangan pelaku usaha. Seharusnya pemerintah tidak terburu-buru dalam langkah pencabutan PMK tersebut, karena menunjukkan kesiapan yang kurang matang serta menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan kebijakan perpajakan e-commerce khususnya bagi pelaku usaha.

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.
Abstrak:
Saat ini Indonesia mulai menuju pada perlindungan sosial terintegrasi dan menyeluruh. Guna menjalankan mandat konstitusi dalam memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara tersebut, Pemerintah melalui TNP2K mengusulkan bantuan sosial ke depan yang difokuskan salah satunya untuk penyandang disabilitas, karena bantuan sosial penyandang disabilitas saat ini memang masih belum masif. Untuk menyempurnakan kebutuhan program bantuan sosial khususnya disabilitas tersebut, ke depan pemerintah perlu memperhatikan formulasi besaran dana dengan tetap memperhatikan ketepatan sasaran program, dan integrasi program bantuan sosial penyandang disabilitas dengan lapangan pekerjaan sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara Swiss.

Penulis: Rastri Paramita, S.E., M.M.
Abstrak:
Lemahnya kinerja neraca dagang Indonesia disebabkan oleh rendahnya kinerja sektor migas dan sektor nonmigas. Pengendalian impor yang kurang optimal disebabkan oleh kurang tepatnya kebijakan dengan akar masalah yang harus diselesaikan. Kebijakan perbaikan neraca migas telah dilakukan pemerintah. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, diantaranya pengaruh faktor eksternal dan lemahnya struktur industri Indonesia. Untuk menghadapi tantangan dan permasalahan tersebut, dibutuhkan mitigasi risiko berupa hedging, diversifikasi penggunaan mata uang asing, menyusun blue print industri Indonesia dengan fokus kepada beberapa industri yang menjadi unggulan serta meningkatkan law enforcement terhadap peraturan perundangundangan yang ada. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang dilakukan pemerintah dapat berdampak positif terhadap perbaikan kinerja neraca dagang Indonesia.

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.
Abstrak:
Penerimaan Negara Bukan Pajak dari pertambangan batubara berasal dari iuran tetap dan iuran produksi yang sangat bergantung dengan volume produksi batubara. Namun, volume produksi batubara saat ini belum bisa dipastikan akurasi datanya, sehingga terdapat potensi kehilangan PNBP. Ketidakakuratan data volume produksi batubara terlihat dari masih adanya perbedaan pencatatan volume produksi batubara, baik di data BPS, data KESDM, dan data lembaga internasional. Perbedaan pencatatan data volume produksi batubara ini juga ditunjukkan oleh selisih batubara yang diekspor oleh Indonesia dengan pencatatan negara penerima. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan terkait dengan volume dan penjualan batubara serta masih maraknya Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
Abstrak:
Penerapan cukai BBM dirasa oleh sebagian ekonom dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tingginya polusi di Indonesia. Selain itu cukai BBM memberi dampak positif lainnya, antara lain mendorong pengembangan BBN, mengurangi impor BBM sebagai akibat berkurangnya konsumsi BBM, mengurangi defisit neraca perdagangan, menstabilkan nilai kurs, dan menambah pendapatan cukai. Namun demikian ada beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi seperti peningkatan harga bahan pokok, peningkatan inflasi, dan penurunan daya beli masyarakat. Pemerintah perlu mempersiapkan dengan matang dan merilis kebijakan penerapan cukai BBM pada saat yang tepat.

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E., M.E.
Abstrak:
Masalah pengangguran memang masih menjadi pekerjaan tersendiri bagi pemerintah. Masih banyaknya persoalan atau permasalahan seperti mismatch keterampilan (pendidikan) dengan kebutuhan pasar kerja, minimnya pengalaman kerja maupun belum optimalnya dukungan kebijakan upah minimum menyebabkan pengangguran di kalangan kategori usia muda, khususnya yang terdidik masih tergolong tinggi dibandingkan dengan kategori lainnya. Karena itu perlu peran pemerintah dalam menentukan kebijakan yang mampu mengatasi hal tersebut agar mampu meningkatkan daya saing di pasar kerja dan bonus demografi yang sudah di depan mata dapat dimanfaatkan dengan baik.

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.
Abstrak:
Dalam kerangka penguatan nilai tukar rupiah, langkah pemerintah untuk menarik devisa hasil ekspor (DHE) masuk ke Sistem Keuangan Indonesia (SKI) menjadi tidak efektif apabila tidak diimbangi dengan konversi ke rupiah mengingat DHE tidak akan menambah pasokan dolar AS jika tidak dikonversikan. Sementara itu, upaya pemerintah untuk mendorong konversi ke rupiah memiliki tantangan tersendiri yaitu kondisi perekonomian global. Di samping itu juga terkendala oleh sistem devisa bebas, tingginya biaya transaksi lindung nilai, kebutuhan operasional eksportir, dan kecilnya insentif pajak.

Penulis: Slamet Widodo, S.E., M.E.
Abstrak:
Kebijakan pembangunan Indonesia dalam APBN 2019 difokuskan untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan SDM. Oleh sebab itu terdapat terobosan baru dalam postur APBN 2019 yaitu dana abadi penelitian pada pos Pembiayaan. Dengan memperoleh anggaran awal Rp990 miliar diharapkan menjadi pijakan dalam menggerakkan kegiatan riset di Indonesia. Sinergi antar lembaga riset dan fokus pada peningkatan inovasi akan menciptakan daya saing, yang pada tahap selanjutnya akan memberi manfaat bagi pembangunan nasional.

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.
Abstrak:
Pembentukan holding BUMN infrastruktur dapat menciptakan peluang dan tantangan. Peluang dari pembentukan holding BUMN sektor infrastruktur yaitu meningkatnya posisi kompetitif perusahaan, membuat kekuatan BUMN yang tadinya terpecah-pecah bisa berkonsolidasi, mendorong sinergi antar BUMN, menghasilkan optimalisasi, meningkatkan kemudahan akses kredit, dan harga suku bunga kredit yang lebih baik. Sedangkan, tantangannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) holding per sektor masih perlu harmonisasi berbagai stakeholder yang berkepentingan, implementasi masterplan holding yang hanya sebatas Peraturan Menteri, perlu perubahan pada aspek sumber daya manusia dan budaya perusahaan, penilaian kesehatan BUMN yang telah melakukan holding masih mengalami penurunan, perlu menentukan bentuk holding yang paling tepat sesuai karakteristik anak perusahaan, dan holding belum menciptakan cross-financing yang murah.

Penulis: Dahiri, S.Si., M.Sc
Abstrak:
Salah satu agenda pembangunan dalam Nawacita adalah mewujudkan kedaulatan pangan. Untuk mewujudkan kedaulatan pangan tersebut, sasaran utama Kabinet Kerja di bidang pangan adalah tercapainya swasembada pangan pada tahun 2017 untuk tiga komoditas pangan utama, yaitu padi, jagung, dan kedelai yang tercantum dalam Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019. Swasembada pangan, khususnya jagung, masih menghadapi tantangan berupa makin meningkatnya impor jagung. Kebijakan impor jagung dilakukan untuk menurunkan harga jagung yang masih tinggi. Sayangnya, akurasi data produksi dan kebutuhan jagung nasional masih menjadi persoalan tersendiri. Di sisi lain, kebijakan resi gudang untuk menstabilkan harga jagung juga belum dilaksanakan secara optimal.

Penulis: Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.
Abstrak:
Realisasi PNBP SDA Kehutanan rata-rata tumbuh hanya 6 persen per tahun sejak tahun 2014. Pertumbuhan tersebut terendah diantara sumber PNBP SDA non migas lainnya yaitu pertambangan dan minerba (12 persen), perikanan (20 persen), dan panas bumi (32 persen). Per Desember 2017, PNBP SDA kehutanan diperoleh dari penerimaan dana reboisasi sebesar Rp1,7 triliun (42 persen), penerimaan PSDH Rp0,92 triliun (22 persen), penerimaan IIUPH Rp0,04 triliun (3 persen) dan PKH Rp1,4 triliun (34 persen).