Data Buletin APBN

Penulis: Dahiri, S.Si., M.Sc
Abstrak:
Anggaran subsidi pupuk dan cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut wujud komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani demi terwujudnya kedaulatan pangan. Namun petani tanaman pangan masih dikatakan belum sejahtera karena NTPP masih di bawah 100. Karena itu Pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan cara meningkatkan kuota pupuk yang diberikan dalam kartu tani hingga minimal 50 persen dari kebutuhan, pemberian benih harus bottom-up, dan menaikkan HPP menjadi Rp4.800. Peningkatan HPP merupakan upaya memperkuat Bulog dalam menyerap gabah petani khususnya pada musim panen raya. Dengan HPP tersebut petani masih ada keuntungan sebesar Rp751.907 per bulan, tapi keuntungannya belum cukup untuk modal usaha tani kembali sehingga petani harus mencari pinjaman lagi kepada pemilik modal.

Penulis: FIRLY NUR AGUSTIANI S.E., M.M.,
Abstrak:
Sejak dimulai tahun 2015, Dana Desa (DD) telah berkontribusi menurunkan jumlah orang miskin sebanyak 1,58 juta jiwa dalam 3 tahun terakhir, meskipun ini belum sebanding dengan kenaikan alokasinya dari tahun ke tahun. Untuk mempercepat kinerjanya dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pemerintah menerapkan skema Padat Karya Tunai (cash for work) dalam pelaksanaan DD mulai tahun 2018. Dengan skema ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dengan jumlah besar, pemberian upah secara tunai kepada tenaga kerja yang terlibat secara harian maupun mingguan. Untuk itu, Pemerintah Desa wajib mengalokasikan 30 persen dari pembangunan fisik untuk pembayaran upah pekerja. Pemerintah telah menetapkan 100 kabupaten yang mencakup 1.000 desa yang memiliki karakteristik masyarakat marginal/miskin, pengangguran, setengah penganggur, dan keluarga dengan balita gizi buruk (stunting) yang bersifat produktif untuk dapat melaksanakan Padat Karya Tunai di Desa (PKTD). Dukungan dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk menciptakan masyarakat desa yang mandiri dan kreatif. Berbagai masalah mengemuka di awal pelaksanaannya. Untuk menunjang keberhasilan program, Pemerintah harus mengintensifkan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis (bimtek), dan pelatihan kepada pemerintah desa khususnya Tim Pengelola Kegiatan (TPK) terkait perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Penulis: Rastri Paramita, S.E., M.M.
Abstrak:
Pemanfaatan gas bumi sebagai penggerak perekonomian memiliki efek yang lebih besar dibandingkan hanya diposisikan sebagai komoditi. Untuk itu dibutuhkan perubahan paradigma yang mendasar terhadap perlakukan terhadap gas bumi. Perubahan paradigma menghadapi beberapa tantangan diantaranya, dari sisi permintaan, pasokan, ketersediaan infrastruktur, dan penetapan harga patokan. Dibutuhkan kebijakan yang bersifat affirmative action untuk mewujudkan gas bumi sebagai lokomotif ekonomi.

Penulis:
Abstrak:
REALISASI harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) Triwulan 1 Tahun 2018 secara rata-rata telah mencapai angka US$62,99 per barel. Angka ini telah melampaui asumsi harga minyak yang telah ditetapkan dalam APBN 2018 sebesar US$48 per barel. Jika hal ini terus berlanjut hingga akhir tahun tentunya akan berdampak terhadap APBN serta perekonomian Indonesia secara makro.

Penulis: Rendy Alvaro, S.Sos., M.E.
Abstrak:
REFORMASI perpajakan AS dengan melakukan perubahan dari worldwide tax system ke territorial tax system dan pemotongan tarif pajak penghasilan memberikan dampak pada perekonomian global. Banyak negara di dunia beralih ke sistem territorial. Namun mengikuti tren ke sistem perpajakan territorial dan penurunan tarif pajak belum tentu sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini.

Penulis:
Abstrak:
KONDISI perekonomian global 2018 yang tidak menentu dapat memicu adanya resiko krisis yang dapat sewaktu-waktu mengancam perekonomian Indonesia. Hal ini didorong dengan adanya sejumlah masalah, mulai dari ketegangan geopolitik, pengetatan kebijakan moneter di beberapa negara maju, proteksionisme perdagangan dan kebijakan Presiden Donald Trump. Situasi ini tentu harus menjadi kewaspadaan, walaupun saat ini kondisi fundamental perekonomian Indonesia cukup baik.

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.
Abstrak:
Target pertumbuhan 5,3 persen di tahun 2019 dirasa masih terlalu optimis. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh kondis eksternal dan internal yang masih berpotensi besar akan memberikan tekanan bagi perekonomian nasional, seperti normalisasi kebijakan moneter negara maju dan perang dagang yang masih akan terus berlanjut, harga minyak mentah dunia yang masih tinggi, arah kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia dan tahun politik di 2019.

Penulis: Slamet Widodo, S.E., M.E.
Abstrak:
Pajak merupakan penerimaan terbesar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dananya digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Penerimaan pajak pada 5 tahun terakhir ini tidak memenuhi target yang ditentukan (shortfall), hal ini menyebabkan berkurangnya anggaran belanja negara dan pembiayaan negara, sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang mengenai output prioritas pembangunan nasional. Tahun 2019 merupakan tahun politik, yang mengakibatkan tingginya konsumsi rumah tangga yang diharapkan mengakibatkan tingginya penerimaan Pajak Penghasilan (PPh). Tahun 2019, Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.780,99 triliun (naik 10,07 persen dari target tahun 2018). Berdasarkan perhitungan dari rata-rata pertumbuhan target penerimaan pajak tahun 2013 sampai dengan 2017, diprediksi target penerimaan pajak tahun 2019 sebesar Rp1.747,73 triliun. Untuk memenuhi target tersebut, pemerintah harus melakukan beberapa upaya antara lain meningkatkan PPh Non Migas yang kontribusinya di bawah 90 persen, ekstensifikasi pajak, transparansi penetuan target pajak, dan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Penulis: Rendy Alvaro, S.Sos., M.E.
Abstrak:
Ekonomi kreatif semakin mendapat perhatian utama di banyak negara termasuk Indonesia karena dapat memberikan kontribusi nyata pada perekonomian. Namun, usaha pemerintah mendorong ekonomi kreatif sebagai poros baru ekonomi negara masih menghadapi tantangan seperti sebaran yang belum merata, kontribusi dan distribusi, HKI, kelembagaan dan regulasi ekonomi kreatif

Penulis: Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.
Abstrak:
Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh PT. Indonesia Asahan Alumunium (PT. Inalum) resmi memiliki 52,23 persen saham PT. Freeport Indonesia (FI). Namun, operasional serta pengelolaan masih dikuasi oleh Freeport Mc-Moran dan PT. FI memperoleh kepastian perpanjangan kontrak sampai dengan tahun 2041. Perpanjangan kontrak PT. FI memberikan keuntungan negara dengan adanya kepastian penerimaan jangka panjang dan Indonesia yang diwakili oleh Inalum diharapkan mampu mengoptimalkan perannya.