Data Buletin APBN

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P., C.L.D
Abstrak:

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E., C.L.D
Abstrak:

Penulis: Rendy Alvaro, S.Sos., M.E.
Abstrak:

Penulis: Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.
Abstrak:

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.
Abstrak:

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.
Abstrak:

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E., M.E.
Abstrak:
Dukungan fiskal pemerintah terhadap sektor pariwisata melalui tax refund masih belum cukup efektif, hal ini terlihat dari minimnya peran serta wisman dalam memanfaatkan fasilitas tax refund. Untuk itu, pemerintah kiranya perlu menimbang kembali kebijakan tersebut serta mengkaji penyebab rendahnya pemanfaatan fasilitas dan cost benefit jika memang kebijakan tersebut tetap dipertahankan dengan asumsi penyesuaian dan perbaikan kebijakan serta kemudahan sebagaimana diterapkan di Singapura, Thailand, dan Malaysia. Atau jika melihat cost lebih besar dari benefit dan kemampuan menarik wisman, bisa saja kebijakan tersebut dihapuskan.

Penulis:
Abstrak:
Tax ratio merupakan suatu ukuran kinerja penerimaan pajak dalam suatu negara. Tax ratio Indonesia termasuk ke dalam kategori yang rendah, meskipun penerimaan pajak selama lima tahun terakhir meningkat namun tax ratio justru menurun. Tulisan ini membahas apakah target tax ratio dalam RAPBN 2019 ambisius jika dihadapkan dengan berbagai tantangan yang akan dihadapi Pemerintah.

Penulis:
Abstrak:

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P., C.L.D
Abstrak:
Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk besar sangat perlu memantapkan kestabilan pangan secara berkelanjutan. Ketahanan pangan harus diperhatikan oleh pemerintah secara serius, karena masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengonsumsi pangan. Berbagai upaya harus dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah ketahanan pangan sekaligus masalah kemiskinan, diantaranya adalah melakukan strategi yang mampu meningkatkan ketahanan pangan. Pada tahun 2018 Kementerian Pertanian (Kementan) mengubah strategi dari bantuan subsidi benih sebesar Rp1 triliun menjadi bantuan langsung berupa benih yang disalurkan langsung ke petani. Kebijakan realokasi anggaran dilakukan karena serapan anggaran subsidi benih dalam kurun waktu tahun 2013 sampai 2016 secara nominal cenderung stabil sebesar Rp0,4 triliun dari Rp1 triliun yang telah dialokasikan Pemerintah selama 10 tahun terakhir.