Data Buletin APBN

Penulis: T. Ade Surya, S.T., M.M.
Abstrak:
PEMERINTAH melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) berencana melakukan penyederhanaan golongan daya listrik untuk rumah tangga nonsubsidi. Rencana penyederhanaan ini akan dilakukan dengan menyeragamkan golongan daya listrik 1.300 VA, 2.200 VA, 3.300 VA, dan 4.400 VA untuk tergabung dalam golongan daya listrik 5.500 VA. Rencana ini sebaiknya ditinjau kembali karena masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Hal yang paling utama adalah terkait dengan keandalan listrik.

Penulis: Rendy Alvaro, S.Sos., M.E.
Abstrak:
Transaksi pembayaran non tunai semakin hari semakin meningkat penggunaannya. Hal ini sejalan dengan peningkatan transaksi e-commerce yang berkembang pesat. Pemerintah telah mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) untuk membentuk masyarakat tanpa uang tunai (Cashless Society). Kehadiran National Payment Gateway (NPG) dapat membantu upaya pemerintah dalam akses data transaksi non tunai yang terjadi di domestik. Namun penerapannya masih menghadapi kendala dari sisi regulasi, kesadaran masyarakat, infrastruktur serta akses terhadap perbankan. Selain itu, pemerintah perlu mendorong penerapan NPG dengan regulasi yang ketat demi melindungi dan meningkatkan keamanan masyarakat dalam melakukan transaksi non tunai. yang rendah cenderung mempunyai kinerja logistik yang rendah dan masih memerlukan perbaikan pada aspek pembentuk kinerja logistik dalam LPI.

Penulis:
Abstrak:
PERMASALAHAN masa depan pertanian Indonesia kini, tidak hanya dari menurunnya kualitas agro ekosistem, membanjirnya produk impor, dan stagnasi produksi, namun juga penurunan jumlah petani. Profesi petani dianggap tidak menjanjikan sehingga banyak anak muda memilih urbanisasi untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dalam menyikapi hal tersebut, perlu upaya pemerintah dalam meningkatkan dan menarik minat generasi muda ke sektor pertanian

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.
Abstrak:
Saat ini, rata-rata biaya logistik nasional mencapai 17 persen dari biaya produksi atau sekitar 27 persen dari PDB. Angka itu tergolong paling boros dibanding biaya logistik di Malaysia yang hanya 8 persen, Singapura (6 persen), dan Filipina (7 persen) dari total biaya produksi. Hal ini menjadi sebuah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah, di mana pembenahan infrastruktur harus menjadi hal yang wajib dilakukan.

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.
Abstrak:
PENGADAAN alat penting sistem persenjataan di Tentara Nasional Indonesia (TNI) dinilai belum transparan. Ketidaktransparanan ini dipicu belum adanya strategi besar yang mendasari pertahanan Indonesia. Untuk menciptakan transparansi dalam pengadaan alutsista, audit sangat perlu dilakukan. Dengan audit tersebut tentunya kita bisa mendapatkan gambaran tentang kerangka sistem, bekerjanya sistem dan rekomendasi bagaimana supaya sistem lebih andal, efisien, dan efektif.

Penulis: Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.
Abstrak:
SAAT ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang mengkaji perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP)/Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk meningkatkan tax ratio. Kebijakan penyesuaian PTKP bukanlah kebijakan yang tepat karena dilematisnya dampak penyesuaian PTKP tersebut. Untuk itu DJP perlu melakukan reformasi perpajakan yang lebih komprehensif antara lain melalui reformasi kebijakan dan reformasi administrasi.

Penulis:
Abstrak:
DEINDUSTRIALISASI bukan masalah baru di Indonesia, gejala yang ditunjukan semakin nyata dengan turunnya kontribusi sektor industri pengolahan non migas terhadap produk domestik bruto (PDB) sejak dekade lalu. Gejala deindustrialisasi juga dapat dilihat dari pertumbuhan industri yang kian merosot, berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional serta daya serap tenaga kerja di sektor industri yang selalu lebih rendah dari sektor jasa.

Penulis:
Abstrak:
DEINDUSTRIALISASI bukan masalah baru di Indonesia, gejala yang ditunjukan semakin nyata dengan turunnya kontribusi sektor industri pengolahan non migas terhadap produk domestik bruto (PDB) sejak dekade lalu. Gejala deindustrialisasi juga dapat dilihat dari pertumbuhan industri yang kian merosot, berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional serta daya serap tenaga kerja di sektor industri yang selalu lebih rendah dari sektor jasa.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.
Abstrak:

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E., M.E.
Abstrak:
PENETAPAN HET beras memiliki dampak positif bagi konsumen, baik dalam menjangkau harga beras maupun menjaga stabilnya harga beras . Diluar dari itu, penetapan kebijakan tersebut juga berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti tertekannya harga gabah di tingkat petani, keengganan berinovasi dalam menghasilkan varietas yang lebih baik, tersisihnya perusahaan penggilingan skala kecil, serta kerugian bagi pedagang.