Data Buletin APBN

Penulis: Rastri Paramita, S.E., M.M.
Abstrak:

Penulis: Dahiri, S.Si., M.Sc., C.L.D
Abstrak:
Kebutuhan pasokan gas domestik Indonesia terus mengalami kenaikan sebesar 9 persen setiap tahunnya. Kenaikan ini merupakan konsukensi logis dari suksesnya konversi minyak tanah ke LPG dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Namun, kapasitas volume produksi terus mengalami penurunan dan kapasitas kilang cenderung stagnan. Kondisi ini dapat mengakibatkan Indonesia benar-benar mengalami defisit gas pada masa mendatang. Namun hal tersebut masih dapat diatasi jika Pemerintah dapat merealisasikan potensi cadangan yang telah terbukti sebesar 97,99 juta MMSCF. Dengan asumsi produksi rata-rata setahun sebesar 3,2 juta MMSCF, maka cadangan tersebut masih dapat menopang kebutuhan gas selama 30 tahun lagi.

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.
Abstrak:
Pertumbuhan Urbanisasi diproyeksikan sudah mencapai 60 persen pada tahun 2025 hal ini menunjukkan bahwa penduduk perkotaan di proyeksikan melampaui jumlah perdesaan. Salah satu faktor pendorong meningkatnya urbanisasi yaitu kesempatan kerja di perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Selain terjadinya disparitas jumlah penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan, dampak urbanisasi juga mendorong adanya peningkatan kebutuhan rumah bagi masyarakat diperkotaan dan menyebabkan pengangguran antar perkotaan dengan perdesaan di bagian barat khususnya Pulauj Jawa jauh lebih besar dibandingkan bagian timur. Untuk itu perlu upaya Pemerintah dalam mengelola urbanisasi dengan bijak, antara lain mengatasi kemiskinan dengan membangun Perdesaan secara terpadu, menyederhanakan izin pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan membuat skema pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilam rendah di sektor informal dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah yang layak, penciptaan kesempatan kerja dan perencanaan ketenagakerjaan, serta sinergi antara tingkat pemerintahan, baik tingkat perkotaan, daerah, maupun pusat.

Penulis: T. Ade Surya, S.T., M.M.
Abstrak:
PEMERINTAH melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) berencana melakukan penyederhanaan golongan daya listrik untuk rumah tangga nonsubsidi. Rencana penyederhanaan ini akan dilakukan dengan menyeragamkan golongan daya listrik 1.300 VA, 2.200 VA, 3.300 VA, dan 4.400 VA untuk tergabung dalam golongan daya listrik 5.500 VA. Rencana ini sebaiknya ditinjau kembali karena masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Hal yang paling utama adalah terkait dengan keandalan listrik.

Penulis: Rendy Alvaro, S.Sos., M.E.
Abstrak:
Transaksi pembayaran non tunai semakin hari semakin meningkat penggunaannya. Hal ini sejalan dengan peningkatan transaksi e-commerce yang berkembang pesat. Pemerintah telah mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) untuk membentuk masyarakat tanpa uang tunai (Cashless Society). Kehadiran National Payment Gateway (NPG) dapat membantu upaya pemerintah dalam akses data transaksi non tunai yang terjadi di domestik. Namun penerapannya masih menghadapi kendala dari sisi regulasi, kesadaran masyarakat, infrastruktur serta akses terhadap perbankan. Selain itu, pemerintah perlu mendorong penerapan NPG dengan regulasi yang ketat demi melindungi dan meningkatkan keamanan masyarakat dalam melakukan transaksi non tunai. yang rendah cenderung mempunyai kinerja logistik yang rendah dan masih memerlukan perbaikan pada aspek pembentuk kinerja logistik dalam LPI.

Penulis:
Abstrak:
PERMASALAHAN masa depan pertanian Indonesia kini, tidak hanya dari menurunnya kualitas agro ekosistem, membanjirnya produk impor, dan stagnasi produksi, namun juga penurunan jumlah petani. Profesi petani dianggap tidak menjanjikan sehingga banyak anak muda memilih urbanisasi untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dalam menyikapi hal tersebut, perlu upaya pemerintah dalam meningkatkan dan menarik minat generasi muda ke sektor pertanian

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.
Abstrak:
Saat ini, rata-rata biaya logistik nasional mencapai 17 persen dari biaya produksi atau sekitar 27 persen dari PDB. Angka itu tergolong paling boros dibanding biaya logistik di Malaysia yang hanya 8 persen, Singapura (6 persen), dan Filipina (7 persen) dari total biaya produksi. Hal ini menjadi sebuah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah, di mana pembenahan infrastruktur harus menjadi hal yang wajib dilakukan.

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.
Abstrak:
PENGADAAN alat penting sistem persenjataan di Tentara Nasional Indonesia (TNI) dinilai belum transparan. Ketidaktransparanan ini dipicu belum adanya strategi besar yang mendasari pertahanan Indonesia. Untuk menciptakan transparansi dalam pengadaan alutsista, audit sangat perlu dilakukan. Dengan audit tersebut tentunya kita bisa mendapatkan gambaran tentang kerangka sistem, bekerjanya sistem dan rekomendasi bagaimana supaya sistem lebih andal, efisien, dan efektif.

Penulis: Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.
Abstrak:
SAAT ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang mengkaji perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP)/Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk meningkatkan tax ratio. Kebijakan penyesuaian PTKP bukanlah kebijakan yang tepat karena dilematisnya dampak penyesuaian PTKP tersebut. Untuk itu DJP perlu melakukan reformasi perpajakan yang lebih komprehensif antara lain melalui reformasi kebijakan dan reformasi administrasi.