Data Buletin APBN

Penulis: Slamet Widodo, S.E., M.E.
Abstrak:

Penulis: Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.
Abstrak:
Anggaran promosi pariwisata tahun 2015 naik dari Rp300 miliar menjadi Rp1 triliun. Proporsi anggaran promosi sebesar 50 persen dari total realisasi anggaran Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Pertumbuhan anggaran promosi naik 201 persen dari tahun lalu, namun pertumbuhan jumlah wisman hanya meningkat 9,7 persen dan devisa hanya 6,6 persen. Strategi pemasaran pariwisata yang dilakukan Kemenpar perlu dievaluasi.

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.
Abstrak:

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.
Abstrak:
Pemindahan kewenangan yang diamanahkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mewajibkan pemerintah kabupaten/kota menyerahkan wewenang pendidikan menengahnya kepada pemerintah provinsi. Pemindahan wewenang untuk pendidikan menengah2 ini menimbulkan beberapa pro dan kontra di masyarakat. Meskipun begitu, kebijakan tersebut belum disertai peraturan yang rinci mengenai pemindahan kewenangan. Minimnya petunjuk pelaksanaan dan teknis ini mengharuskan adanya koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengelola pendidikan kedepannya.

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P.
Abstrak:

Penulis: Dahiri, S.Si., M.Sc
Abstrak:
Konsumsi daging sapi nasional terus meningkat setiap tahun. Peningkatan konsumsi tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi daging sapi. Akibatnya, Pemerintah cenderung mengimpor daging sapi untuk memenuhi kekurangan produksi. Adapun impor tersebut, bukanlah impor sapi bibit melainkan sapi bakalan. Namun, upaya ini bertentangan dengan salah satu inti Nawa Cita yaitu kedaulatan pangan, khususnya swasembada daging sapi. Jika Pemerintah terus cenderung mengimpor daging sapi atau sapi bakalan, maka Indonesia akan terus menjadi net importir dan tidak pernah mewujudkan swasembada daging sapi. Oleh karena itu, untuk bisa mewujudkan swasembada daging sapi, Pemerintah perlu melakukan upaya meningkatkan sumber daya manusia peternak sapi, meningkatkan kapasitas usaha peternak pembibitan sapi, meningkatkan infrastruktur Inseminasi Buatan (IB) dan tenaga inseminator, memperbaiki sistem distribusi, modernisasi rumah potong hewan (RPH), dan mengoptimalkan lahan-lahan tidur untuk usaha peternakan sapi baik pembibitan maupun penggemukan yang terintegrasi.

Penulis: Mardi Harjo, S.E., M.Si.
Abstrak:

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
Abstrak:
Besarnya konsumsi gula di Indonesia tidak disertai dengan peningkatan kapasitas produksi gula. Defisit komoditas gula ini selalu diselesaikan dengan kebijakan impor. Selama sepuluh tahun terakhir, pemerintah selalu melakukan impor untuk mencukupi kebutuhan gula dalam negeri. Jumlah impor gula pada empat tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Ketergantungan terhadap impor perlu segera diselesaikan dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri. Langkah yang harus diambil dalam meningkatkan produksi adalah revitalisasi pabrik gula yang mengalami ketidakefisienan dalam proses produksi dan pembangunan industri hilir pabrik gula. Namun revitalisasi tidak boleh dilakukan secara sembarang. Kebijakan impor harus dibatasi baik jumlah ataupun waktu. Jumlah impor harusnya semakin menurun seiring dengan meningkatnya jumlah produksi gula dalam negeri. Serta impor harus dihentikan apabila produksi dalam negeri telah mampu mencukupi kebutuhan konsumsinya.

Penulis: Slamet Widodo, S.E., M.E.
Abstrak:

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.
Abstrak:
Gangguan pasokan minyak mentah dan bahan bakar minyak berakibat parah kepada perekonomian negara yang terkena, bahkan juga kepada situasi yang dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial politik. Sehingga diperlukan Cadangan Strategis Minyak (CSM) untuk menjaga pasokan energi jangka panjang untuk menjaga kestabilan ekonomi sosial dan politik. Namun, Indonesia yang merupakan negara importir minyak dan memiliki jumlah penduduk yang banyak belum memiliki CSM. Hal ini menunjukkan belum baiknya infrastruktur penunjang kegiatan minyak dalam negeri. Bila dibandingkan negara-negara net importir minyak, seperti Jepang dan Korea sudah memiliki CSM dengan kapasitas masing-masing untuk 140 hari dan 40 hari. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mulai membangun secara bertahap Cadangan Strategis Minyak untuk menjaga ketahanan energi Indonesia.