Data Buletin APBN

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.
Abstrak:

Penulis: Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.
Abstrak:
Pemeriksaan pajak pada perusahaan Over-The-Top (OTT) asing menjadi momentum untuk menata ulang perpajakan cyber Indonesia. Penerimaan perpajakaan yang baru mencapai sekitar 60% dari target dan mengingat besarnya potensi pajak dari transaksi e-commerce, perlu upaya pemerintah untuk mengejar pajak dari sektor potensial lain. Dari OTT asing yang ada di Indonesia, hanya Google yang menolak dilakukan pemeriksaan pajak. Hal ini dikarenakan Google menganggap perusahaannya bukanlah Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan Google berlindung di perjanjian tax treaty. Perlu ada ketegasan dari pemerintah untuk menindaklanjuti kasus pajak Google dan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mencari solusi terbaik seperti membangun national payment gateway dan membangun layanan asing di Indonesia.

Penulis: Slamet Widodo, S.E., M.E.
Abstrak:

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.
Abstrak:
Perkembangan jumlah utang luar negeri Indonesia untuk membiayai pembangunan dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai konsekuensi bagi bangsa Indonesia, baik dalam periode jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam periode jangka pendek, utang luar negeri telah memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi pembiayaan pembangunan ekonomi seperti pinjaman proyek untuk pembangunan infrastruktur dan pinjaman program untuk pembiayaan defisit. Sementara dalam jangka panjang, semakin bertambahnya utang luar negeri pemerintah berarti juga memberatkan posisi APBN karena utang luar negeri harus dibayarkan dengan bunganya, sehingga Pemerintah perlu melakukan upaya pengelolaan utang luar negeri dengan efektif dan cermat.

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E., M.E.
Abstrak:

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.
Abstrak:
Melemahnya kondisi ekonomi global dan rendahnya harga komoditas dunia mempengaruhi kondisi fiskal nasional Indonesia. Di tahun 2016 telah diambil langkah-langkah penghematan APBN oleh pemerintah berupa pemotongan anggaran di kementerian/lembaga serta penundaan beberapa belanja transfer ke daerah. Langkah tersebut diambil untuk menyikapi kondisi ekonomi yang tengah melesu ini. Upaya tax amnesty juga muncul untuk memenuhi kebutuhan penerimaan negara yang mengalami shortfall signifikan sejak 2015. Perubahan APBN belakangan ini dipandang sebagai kurangnya kredibilitas APBN yang disusun pemerintah dalam menghadapi kondisi ekonomi. Proses perencanaan yang kurang disertai dengan perhitungan yang matang menyebabkan penetapan target pembangunan yang kurang realistis.

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P.
Abstrak:

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.
Abstrak:
Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah ialah mewujudkan kemandirian daerah sehinga daerah bebas mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat. Namun lebih dari satu dekade pelaksanaannya, belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Kondisi ini menandakan adanya indikasi dimana pemerintah daerah lebih banyak menggunakan dana transfer dibandingkan mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya untuk pengeluaran rutin daerahnya. Kecenderungan ini dapat dilihat dari respon pengeluaran pemerintah yang dikenal dengan teori Flypaper Effect. Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif menunjukkan bahwa dari 100 persen pengeluaran pemerintah kabupaten kota, sekitar rata-rata 87 persen masih didominasi oleh alokasi dana perimbangan pada periode 2012-2014. Dimana pada tahun 2001, rasio PAD terhadap belanja hanya sebesar 7,47 persen dan hingga tahun 2014 hanya meningkat menjadi 12,73 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya indikasi flypaper effect pada belanja daerah yang menyebabkan inefisiensi pada belanja daerah. Oleh karenanya pemerintah daerah perlu lebih mengoptimalkan sumber dayanya untuk meningkatkan kemandirian daerahnya.

Penulis: Dahiri, S.Si., M.Sc
Abstrak:

Penulis: Rastri Paramita, S.E., M.M.
Abstrak:
Pemberlakuan 7-day Reserve Repo Rate bertujuan agar transmisi kebijakan BI dapat terefleksikan di pasar dengan cepat. Selain itu, 7-day Reserve Repo Rate juga merupakan instrumen moneter yang dirasa mampu mendukung pendalaman pasar keuangan Indonesia. Jika pasar keuangan Indonesia dapat diperdalam maka akan memberikan dampak positif terhadap pemerintah karena akan menjadi alternatif pembiayaan pembangunan selain dari APBN. Dan hal ini diharapkan akan mendukung pertumbuhan sektor riil.