Data Buletin APBN

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.
Abstrak:

Penulis: Rastri Paramita, S.E., M.M.
Abstrak:
Mencari alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sangat urgen dilakukan pemerintah. Hal ini untuk menghadapi tantangan akan keterbatasan pembiayaan yang disediakan APBN dan untuk meningkatkan minat investor dalam berinvestasi di pembangunan infrastruktur Indonesia. Perbaikan good governance, pendalaman pasar uang, dan alternatif keuangan sosial dan pembiayaan melalui zakat menjadi alternatif pembiayaan baru yang harus disertakan peraturan perundang-undangan yang jelas sehingga pembiayaan pembangunan infrastruktur yang transparan, akuntabel, murah, mudah, dan berkesinambungan dapat tercapai.

Penulis:
Abstrak:

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
Abstrak:
Surplus neraca perdagangan pada semseter I 2017 sebesar USD1,63 miliar atau 184,78 persen lebih besar dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Surplus perdagangan Indonesia di semester I 2017 ditopang oleh naiknya kinerja ekspor sebesar 14,03 persen. Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap ekspor non-migas di Indonesia. Namun peningkatan nilai ekspor Indonesia tidak disertai dengan naiknya jumlah komoditi yang diekspor. Hal ini mengindikasikan bahwa surplus perdagangan yang terjadi lebih dikarenakan meningkatnya harga komoditas. Jumlah komoditi impor juga mengalami penurunan, dimana sebagian komoditi yang mengalami penurunan merupakan bahan baku industri. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan kinerja industri pada periode ini. Pelemahan ini dapat dikarenakan menurunnya permintaan/konsumsi dari produk hasil industri sebagai akibat dari menurunnya daya beli masyarakat. Sehingga perbaikan industri pengolahan perlu dilakukan untuk menghasilkan surplus perdagangan.

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
Abstrak:

Penulis: Dahiri, S.Si., M.Sc., C.L.D
Abstrak:
Dana desa mulai diimpelementasikan dari tahun 2015 sebesar Rp20,77 triliun, tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi Rp46,98 triliun, dan tahun 2017 juga mengalami kenaikan menjadi Rp60 triliun. Besarnya dana tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di desa yang salah satunya menyejahterakan petani. Namun harapan tersebut belum berbanding lurus, karena nilai tukar petani (NTP) triwulan I tahun 2017 terus mengalami penurunan menjadi 99,95 persen dari tahun sebelumnya sebesar 101,49 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan petani semakin menurun. Pemerintah harus mendorong penggunaan dana desa untuk peningkatan produktivitas pertanian sehinga kesejahteraan petani dapat meningkat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mendorong terbentuknya BUMDes-BUMDes yang fokus pada potensi sektor unggulan masing-masing desa, memprioritaskan jasa masyarakat desa sendiri bukan pihak ketiga dalam pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan peran Pemerintah dalam pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dana desa.

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E., M.E.
Abstrak:

Penulis: Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.
Abstrak:
Kebutuhan pendanaan semua proyek infrastruktur tak cukup hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemerintah juga mengharapkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan swasta untuk mendanai proyek infrastruktur yang sangat besar jumlahnya. Hingga saat ini, keterlibatan swasta dalam berinvestasi pada proyek infrastruktur masih rendah. Hal ini dikarenakan proyek yang ditawarkan kurang menguntungkan dan tingkat kesulitan pembangunannya cukup tinggi. Selain itu, kurangnya insentif dan jaminan kepastian usaha dari pemerintah belum memadai. Swasta menilai pemerintah kurang transparan dalam memberikan informasi mengenai teknis, keuangan dan risiko yang terjadi. Pembiayaan dari perbankan tidak dapat diandalkan untuk mendanai proyek infrastruktur karena perbankan memiliki keterbatasan lending limit dan jangka waktu. Pembangunan infrastruktur akan sukses jika persiapan perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang, pembiayaan yang efektif dan efisien serta pola kelembagaan/kerjasama antar kelembagaan/kementerian dan atau dengan swasta/BUMN terjalin dengan efektif.

Penulis: TAUFIQ HIDAYATULLAH, SE
Abstrak:
PEMULIHAN serta perbaikan perekonomian global memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian Indonesia, khususnya pertumbuhan ekonomi yang secara umum diproyeksikan akan meningkat pada tahun 2018, tingkat inflasi yang terkendali dan sesuai dengan target pemerintah pada tahun 2017 dan 2018, serta kemampuan pemerintah dalam mengelola nilai mata uang asing (kurs) yang diproyeksikan terkendali. Tercapainya proyeksi tersebut tentunya sangat bergantung pada faktor global dan faktor internal.

Penulis: FIRLY NUR AGUSTIANI S.E., M.M.,
Abstrak:
Kepala Desa memiliki peran yang sangat penting dalam Pemerintahan Desa. Sebagai decision maker, Kepala Desa harus mampu mengelola Keuangan Desa dengan baik dan benar, khususnya Dana Desa. Saat ini Pemerintah setiap tahunnya mengalokasikan Dana Desa dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki kinerja desa adalah dengan mengadakan tenaga pendamping desa pada setiap desa, akan tetapi ini tidak menyelesaikan masalah yang ada, karena kuantitas tenaga pendamping desa yang kurang dan kualitas tenaga pendamping desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, Kepala Desa harus menjadi strategic positioner dan change agent bagi para Aparatur Desa yang lain. Untuk mendapatkan semua itu, alangkah baiknya Kepala Desa memiliki pendidikan terakhir minimal Strata Satu (Sarjana) dengan demikian secara dasar Kepala Desa telah memiliki ilmu untuk mengatur dan mengorganisir organisasi dengan baik dan sudah mampu memilah antara kepentingan dan kebutuhan yang menjadi prioritas untuk masyarakat Desa.