Data Buletin APBN

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P.
Abstrak:
MELIHAT pemberian subsidi solar yang tidak tepat sasaran karena banyak dinikmati oleh perusahaan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, pada akhir Juli 2017 mengusulkan pencabutan subsidi solar untuk nelayan kecil. Beliau berpendapat, saat ini nelayan lebih butuh ketersediaan solar yang cukup di seluruh wilayah Indonesia untuk melaut, ketimbang subsidi solar yang justru sulit didapatkan nelayan. Dengan bergulirnya wacana penghapusan subsidi solar, pemerintah bisa mempertimbangkan percepatan program konversi BBM (solar) ke LPG bagi nelayan.

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.
Abstrak:
KREDIT bank untuk UMKM tahun 2017 telah memenuhi jumlah pembiayaan ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 yaitu paling rendah 20 persen dari total kredit yang disalurkan oleh Bank Indonesia. Namun persentase ini masih lebih rendah dibanding negara lain seperti Malaysia dan Thailand. Penyaluran kredit bank kepada UMKM juga belum disalurkan pada sektor-sektor produktif.

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
Abstrak:
KEPUTUSAN Parlemen Uni Eropa melarang penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku biofuel berpotensi mengganggu perkembangan industri kelapa sawit Indonesia. Indonesia merupakan negara pengekspor sawit terbesar di dunia. Di sisi lain, Uni Eropa merupakan salah satu wilayah tujuan ekspor utama minyak sawit Indonesia. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah perlu melakukan langkah diplomasi agar minyak kelapa sawit Indonesia dapat diterima di pasar global.

Penulis: Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.
Abstrak:
KEPEMILIKAN asing di SBN sebesar 40 persen merupakan lampu kuning bagi pemerintah untuk perlu berhati-hati terhadap risiko utang gagal bayar. Di satu sisi, kepemilikan asing tersebut berdampak pada peningkatan kepercayaan asing terhadap Indonesia dan mendorong penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Namun, kepemilikan asing tersebut juga berisiko menimbulkan perebutan likuiditas dengan perbankan dan pembalikan modal asing secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar.

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E., M.E.
Abstrak:
PEMULIHAN serta perbaikan perekonomian global memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian Indonesia, khususnya pertumbuhan ekonomi yang secara umum diproyeksikan akan meningkat pada tahun 2018, tingkat inflasi yang terkendali dan sesuai dengan target pemerintah pada tahun 2017 dan 2018, serta kemampuan pemerintah dalam mengelola nilai mata uang asing (kurs) yang diproyeksikan terkendali. Tercapainya proyeksi tersebut tentunya sangat bergantung pada faktor global dan faktor internal.

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.
Abstrak:
PENYIMPANGAN terhadap dana bantuan sosial (bansos) dan hibah kerap terjadi baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini dibuktikan dari temuan BPK terhadap penyimpangan kedua anggaran tersebut yang selalu terjadi hampir setiap tahun. Bahkan kedua anggaran ini kerap dimanfaatkan oleh para pejabat untuk mempertahankan kekuasaannya menjelang pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah. Hal ini terlihat dari anggaran dana bansos dan hibah yang meningkat menjelang pesta demokrasi tersebut.

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P.
Abstrak:
Pemerintah Amerika Serikat berencana mengevaluasi terhadap 124 produk Indonesia penerima insentif Generalized System of Preferences (GSP). Indonesia tentunya perlu mengantisipasi langkah apa saja yang harus diambil, mengingat Amerika Serikat juga tengah berseteru dengan China. Hal ini dimulai sejak Presiden Donald Trump menaikkan pajak terhadap setiap barang produksi China yang masuk ke Amerika Serikat. Sebagai respon atas kebijakan tersebut, China pun melakukan hal yang sama kepada Amerika Serikat. Perang dagang ini tentu saja akan berimbas ke negara-negara lain, termasuk kemungkinan membanjirnya produk buatan China yang masuk ke Indonesia. Hal ini berpotensi menambah defisit neraca perdagangan yang mampu mempengaruhi postur APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Penulis: RICKA WARDIANINGSIH, SE
Abstrak:
Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu turunan program nasional dalam RPJMN 2015-2019, yang salah satu tujuannya adalah untuk menjamin peserta didik dapat menyelesaikan pendidikan hingga pendidikan menengah dan mengurangi angka putus sekolah. Setelah hampir 4 (empat) tahun berjalan, program ini belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari realisasi jumlah siswa penerima KIP yang mencairkan dana bantuan, alokasi jumlah siswa penerima manfaat yang relatif tidak sesuai dengan kebutuhan, nilai manfaat per siswa yang masih tergolong rendah, angka putus sekolah yang belum sepenuhnya membaik serta pelaksanaan PIP masih dihadapkan pada beberapa permasalahan terkait penyaluran, pemanfaatan dan pengawasan.

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.
Abstrak:
Dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan, salah satu upaya utama yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah mendorong dan mempercepat berbagai program pengentasan kemiskinan di desa-desa berbasis sektor perikanan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal paling mendesak yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah penguatan kelembagaan nelayan melalui koperasi, yang merupakan salah satu bentuk konkret dari ekonomi kerakyatan. Penguatan kelembagaan nelayan tersebut berangkat dari berbagai permasalahan krusial yang dihadapi oleh nelayan, yang sebenarnya bermuara pada lemahnya kelembagaan nelayan, khususnya buruh nelayan.

Penulis:
Abstrak:
Kebijakan pembangunan ekonomi kelautan selama ini masih mengarah pada kebijakan “produktivitas” jangka pendek dengan memaksimalkan hasil sumber daya laut tanpa ada kebijakan yang memadai untuk mengendalikan berdasarkan esensi mendasar pembangunan berkelanjutan. Terdapat beberapa kebijakan yang tanpa disadari tidak menguntungkan bagi ekologi laut dan akan menjadi bumerang bagi masa depan laut Indonesia serta permasalahan sosial lainnya, sehingga Pemerintah perlu mengevalusi kembali kebijakan ekonomi kelautan sesuai paradigma berkelanjutan.