Data Buletin APBN

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.
Abstrak:
Penerapan delegated act oleh Uni Eropa akan berdampak besar bagi perekonomian negara, baik terhadap PDB, ekspor, neraca perdagangan, penerimaan devisa, penerimaan negara, ketenagakerjaan hingga kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya mempercepat pengembangan hilirisasi industri berbasis kelapa sawit di Indonesia sangat diperlukan. Percepatan tersebut dapat dilakukan melalui pemberian insentif fiskal hingga percepatan penggunaan biodiesel sebagai bahan bakar PLTD-PLTD yang dimiliki PLN.

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.
Abstrak:
Wisata halal adalah pariwisata yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dengan tujuan memberikan fasilitas dan layanan yang ramah terhadap wisatawan Muslim. Wisata halal menjadi tren baru dalam segmen pariwisata dunia dimana perkembangannya didorong oleh jumlah wisatawan muslim yang terus mengalami peningkatan. Hal ini pula terjadi di Indonesia yang mengalami peningkatan wisatawan muslim setiap tahunnya. Dengan mayoritas penduduk muslim, menjadikan Indonesia berpotensi mengembangkan wisata halal. Namun hal itu tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan wisata halal. Perlu adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan pelaku wisata untuk menghadapi tantangan tersebut.

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P.
Abstrak:
Pemindahan ibukota menjadi salah suatu isu strategis yang akan dibahas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20202024. Pemerintah memilih memindahkan ibukota dengan alternatif pilihan di luar Pulau Jawa. Diharapkan melalui pilihan ini dapat menjawab permasalahan ketimpangan pembangunan yang selama ini bertumpu pada Pulau Jawa. Ibukota yang berpindah pada wilayah bagian tengah diharapkan mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi baru. Namun untuk memastikan pemindahan ibukota dalam jangka waktu yang panjang dan berimplikasi pada keberlangsungan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, terdapat beberapa tantangan sehingga pemerintah perlu menyiapkan grand design agar memastikan ibukota yang baru akan tetap bertumbuh dan tidak hanya menjawab permasalahan Jakarta saat ini.

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E., M.E.
Abstrak:
Kehadiran Revolusi Industi 4.0 sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang semakin maju, mau tidak mau memaksa semua lini sektor termasuk pertanian, untuk mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi digital berbasis internet tersebut. Namun penerapan industri 4.0 tidaklah mudah, karena masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi sektor tersebut, seperti minimnya partisipasi kaum muda dan rendahnya kualitas SDM pada sektor pertanian, cakupan jaringan internet yang masih terbatas, maupun belum optimalnya dukungan permodalan. Untuk itu perlu keseriusan pemerintah dalam menentukan kebijakan agar apa yang menjadi harapan dengan hadirnya Revolusi Industi 4.0 dapat terwujud.

Penulis: Rendy Alvaro, S.Sos., M.E.
Abstrak:
Kesenjangan pembangunan merupakan hal yang sampai saat ini masih terjadi di Indonesia. Kesenjangan tersebut terjadi antarwilayah serta antar kota dan desa. Kesenjangan yang terjadi antar kota dan desa juga terjadi dalam hal teknologi informasi dan komunikasi. Desa digital merupakan salah satu program untuk mengurangi kesenjangan arus informasi yang terjadi di desa. Konsep desa digital merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik dan kegiatan perekonomian. Dengan adanya desa digital diharapkan pelayanan publik dapat meningkat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi berkembang.

Penulis: Slamet Widodo, S.E., M.E.
Abstrak:
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi prioritas karena dampaknya terhadap perekonomian. Permodalan masih menjadi permasalahan bagi UMKM, sehingga pemerintah melakukan kerja sama dan koordinasi dengan BI, OJK, dan LPS guna mempermudah penguatan modal bagi UMKM melalui kredit perbankan. BI menetapkan target rasio kredit UMKM untuk mendukung program tersebut. Untuk meminimalisir risiko likuiditas dan risiko kredit UMKM, BI mengeluarkan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dengan mencantumkan surat berharga berupa obligasi sebagai alat likuiditas bank jika NPL tinggi. Penetapan RIM dapat memperlebar ruang gerak bank dalam menyalurkan kredit. Setelah diberlakukan RIM, terjadi peningkatan pada kredit UMKM. Walaupun ada kelonggaran, bank tetap harus melakukan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit UMKM, serta memisahkan kredit UMKM yang menyertakan jaminan dengan yang tidak menyertakan jaminan guna mempermudah pemisahan risiko kredit macet.

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.
Abstrak:
TAHUN 2019, terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik baru, yaitu Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BLPS). Dana ini diberikan pada daerah yang mampu mengatasi kondisi darurat sampahnya dan mengubah sampah menjadi energi listrik. Tulisan ini membahas beberapa hal yang mengenai BLPS dan upaya pemerintah dalam penerapan DAK tersebut.

Penulis: ROSALINA TINEKE KUSUMAWARDHANI, S.E., M.M.
Abstrak:
PERANAN sektor pariwisata nasional semakin penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan sektor pariwisata. Pemerintah telah menggalakkan berbagai program kebijakan untuk mencapai target 20 juta wisatawan mancanegara di tahun 2019. Namun, target jumlah kunjungan wisatawan mancanegara belum tercapai dalam tiga tahun terakhir. Berbagai program kebijakan pemerintah dinilai masih belum fokus untuk menyelesaikan masalah sektor pariwisata. Untuk itu perlunya dilakukan evaluasi atas kebijakan tersebut.

Penulis: DEASY DWI RAMIAYU, S.E.
Abstrak:
Perumahan dan permukiman layak yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat menjadi salah satu sasaran program pemerintah. Pemerintah mencanangkan Program Sejuta Rumah untuk memenuhi hak masyarakat akan kepemilikan hunian yang tidak hanya terjangkau, namun juga layak huni. Pemerintah menawarkan alternatif kebijakan terkait dengan pembiayaan perumahan bersubsidi melalui FLPP, SSB, SBUM, serta pembiayaan lainnya. Namun dalam pelaksanaannya, ditemui beberapa hambatan baik dari pengalokasian kuota pembiayaan yang belum akurat, kurangnya sinkronisasi peraturan pusat dan daerah, dan adanya pelanggaran dalam tahap pembangunan yang dilakukan oleh pengembang.

Penulis: Rendy Alvaro, S.Sos., M.E.
Abstrak:
KONTRIBUSI industri manufaktur terus mengalami penurunan hingga mencapai 19,52 persen pada triwulan II tahun 2019. PMI Manufaktur Indonesia juga mengalami kontraksi mencapai level 47,7 pada Oktober 2019. Turunnya kinerja sektor manufaktur Indonesia antara lain disebabkan karena industri masih terfokus pada kebutuhan domestik dan belum banyak berorientasi untuk kebutuhan ekspor. Sementara koordinasi dan diplomasi Pemerintah dalam peningkatan industri manufaktur Indonesia dirasa belum sepenuhnya optimal.

Penulis: RICKA WARDIANINGSIH, SE
Abstrak:
Peternakan merupakan salah satu subsektor pertanian yang mempunyai peran strategis dalam perekonomian di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, subsektor peternakan menghadapi berbagai risiko yang sering mengakibatkan kerugian bagi pelaku subsektor peternakan khususnya peternak. Oleh karena itu, pemerintah telah memformulasikan suatu strategi dan kebijakan yang sistematis, berdaya saing, dan berkelanjutan. Salah satunya melalui program Asuransi Usaha Ternak Sapi yang dapat memberikan pertanggungan asuransi dan terlindunginya peternak dari kerugian usaha akibat sapi yang mengalami kematian atau kehilangan. Namun pencapaian program ini masih terdapat beberapa permasalahan antara lain adanya target realisasi penyaluran bantuan premi yang masih belum tercapai, sasaran penerima bantuan premi AUTS yang belum tepat, serta belum optimalnya antara kebutuhan dengan ketersediaan sapi.

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.
Abstrak:
Dana Insentif Daerah (DID) merupakan salah satu bentuk desentralisasi fiskal yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan peningkatan kinerja pada bidang tertentu. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa persoalan mengenai pengalokasian DID, seperti dasar hukum yang tidak kuat, ketimpangan alokasi antara wilayah barat dan timur Indonesia dan formula perhitungan yang kerap berubah setiap tahunnya. Penambahan dua kriteria baru pada formula perhitungan alokasi DID tahun 2020 juga membuat ketimpangan capaian indikator kinerja antar daerah semakin lebar. Maka dari itu, pemerintah perlu melakukan pengelompokan pembagian DID berdasarkan wilayah, melakukan sosialisasi secara intensif sehingga pemerintah daerah tidak mengalami potential lost akibat indikator yang selalu berubah, serta melakukan penyempurnaan pada indikatorindikator penilaian kriteria kinerja sehingga tidak hanya menguntungkan daerah tertentu.

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.
Abstrak:
Kesetaraan gender ditempatkan sebagai aspek yang sangat penting dalam tujuan ke 5 pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) tahun 2015-2030, RPJMN 2005-2025, RPJMN 2015-2019, dan program prioritas Nawacita. Pemerintah dalam upaya meningkatkan capaian kesetaraan gender di bidang pendidikan telah mengamanatkan tentang Pengarustamaan Gender (PUG) di sektor pendidikan berdasarkan Permendiknas No. 84 Tahun 2008. Namun, masih ditemui beberapa permasalahan di pemerintahan pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Penulis: EMILLIA OCTAVIA, ST.,M.Ak
Abstrak:
Museum merupakan satu kesatuan dengan sejarah dan budaya. Museum berfungsi dalam dokumentasi ilmiah, konservasi dan preservasi, penyebaran dan pemerataan ilmu, pengenalan dan penghayatan kesenian serta pengenalan kebudayaan. Berbagai permasalahan kerap terjadi pada museum yang meliputi kondisi museum serta sarana dan prasarana yang memprihatinkan, SDM yang tidak kompeten, data yang tidak akurat terkait informasi koleksi, keterbatasan pendanaan pengelolaan museum, serta marketing museum yang kurang baik. Hal tersebut menyebabkan turunnya minat masyarakat terhadap museum. Dalam mengatasi persoalan terkait museum maka pemerintah mengeluarkan kebijakan DAK Non Fisik BOP Museum untuk meningkatkan kualitas pengelolaan museum. Namun, dalam pelaksanaan BOP Museum terdapat beberapa tantangan yang memerlukan langkah-langkah pendukung.

Penulis: TAUFIQ HIDAYATULLAH, SE
Abstrak:
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2015 -2024 menyebutkan bahwa kebutuhan listrik di Indonesia meningkat sebesar 6-7 persen tiap tahunnya atau sebesar 7.000 MW per tahun. Atas dasar tersebut, Jokowi mencanangkan program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagai salah satu program prioritas nasional. Setelah kurang lebih 5 tahun program tersebut berjalan, target pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nyatanya belum berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah dalam RPJMN 2015-2019.