Data Buletin APBN

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E., M.E.
Abstrak:
Masalah pengangguran memang masih menjadi pekerjaan tersendiri bagi pemerintah. Masih banyaknya persoalan atau permasalahan seperti mismatch keterampilan (pendidikan) dengan kebutuhan pasar kerja, minimnya pengalaman kerja maupun belum optimalnya dukungan kebijakan upah minimum menyebabkan pengangguran di kalangan kategori usia muda, khususnya yang terdidik masih tergolong tinggi dibandingkan dengan kategori lainnya. Karena itu perlu peran pemerintah dalam menentukan kebijakan yang mampu mengatasi hal tersebut agar mampu meningkatkan daya saing di pasar kerja dan bonus demografi yang sudah di depan mata dapat dimanfaatkan dengan baik.

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.
Abstrak:
Dalam kerangka penguatan nilai tukar rupiah, langkah pemerintah untuk menarik devisa hasil ekspor (DHE) masuk ke Sistem Keuangan Indonesia (SKI) menjadi tidak efektif apabila tidak diimbangi dengan konversi ke rupiah mengingat DHE tidak akan menambah pasokan dolar AS jika tidak dikonversikan. Sementara itu, upaya pemerintah untuk mendorong konversi ke rupiah memiliki tantangan tersendiri yaitu kondisi perekonomian global. Di samping itu juga terkendala oleh sistem devisa bebas, tingginya biaya transaksi lindung nilai, kebutuhan operasional eksportir, dan kecilnya insentif pajak.

Penulis: Slamet Widodo, S.E., M.E.
Abstrak:
Kebijakan pembangunan Indonesia dalam APBN 2019 difokuskan untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan SDM. Oleh sebab itu terdapat terobosan baru dalam postur APBN 2019 yaitu dana abadi penelitian pada pos Pembiayaan. Dengan memperoleh anggaran awal Rp990 miliar diharapkan menjadi pijakan dalam menggerakkan kegiatan riset di Indonesia. Sinergi antar lembaga riset dan fokus pada peningkatan inovasi akan menciptakan daya saing, yang pada tahap selanjutnya akan memberi manfaat bagi pembangunan nasional.

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.
Abstrak:
Pembentukan holding BUMN infrastruktur dapat menciptakan peluang dan tantangan. Peluang dari pembentukan holding BUMN sektor infrastruktur yaitu meningkatnya posisi kompetitif perusahaan, membuat kekuatan BUMN yang tadinya terpecah-pecah bisa berkonsolidasi, mendorong sinergi antar BUMN, menghasilkan optimalisasi, meningkatkan kemudahan akses kredit, dan harga suku bunga kredit yang lebih baik. Sedangkan, tantangannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) holding per sektor masih perlu harmonisasi berbagai stakeholder yang berkepentingan, implementasi masterplan holding yang hanya sebatas Peraturan Menteri, perlu perubahan pada aspek sumber daya manusia dan budaya perusahaan, penilaian kesehatan BUMN yang telah melakukan holding masih mengalami penurunan, perlu menentukan bentuk holding yang paling tepat sesuai karakteristik anak perusahaan, dan holding belum menciptakan cross-financing yang murah.

Penulis: Dahiri, S.Si., M.Sc., C.L.D
Abstrak:
Salah satu agenda pembangunan dalam Nawacita adalah mewujudkan kedaulatan pangan. Untuk mewujudkan kedaulatan pangan tersebut, sasaran utama Kabinet Kerja di bidang pangan adalah tercapainya swasembada pangan pada tahun 2017 untuk tiga komoditas pangan utama, yaitu padi, jagung, dan kedelai yang tercantum dalam Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019. Swasembada pangan, khususnya jagung, masih menghadapi tantangan berupa makin meningkatnya impor jagung. Kebijakan impor jagung dilakukan untuk menurunkan harga jagung yang masih tinggi. Sayangnya, akurasi data produksi dan kebutuhan jagung nasional masih menjadi persoalan tersendiri. Di sisi lain, kebijakan resi gudang untuk menstabilkan harga jagung juga belum dilaksanakan secara optimal.

Penulis: Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.
Abstrak:
Realisasi PNBP SDA Kehutanan rata-rata tumbuh hanya 6 persen per tahun sejak tahun 2014. Pertumbuhan tersebut terendah diantara sumber PNBP SDA non migas lainnya yaitu pertambangan dan minerba (12 persen), perikanan (20 persen), dan panas bumi (32 persen). Per Desember 2017, PNBP SDA kehutanan diperoleh dari penerimaan dana reboisasi sebesar Rp1,7 triliun (42 persen), penerimaan PSDH Rp0,92 triliun (22 persen), penerimaan IIUPH Rp0,04 triliun (3 persen) dan PKH Rp1,4 triliun (34 persen).

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E., C.L.D
Abstrak:
Penerapan delegated act oleh Uni Eropa akan berdampak besar bagi perekonomian negara, baik terhadap PDB, ekspor, neraca perdagangan, penerimaan devisa, penerimaan negara, ketenagakerjaan hingga kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya mempercepat pengembangan hilirisasi industri berbasis kelapa sawit di Indonesia sangat diperlukan. Percepatan tersebut dapat dilakukan melalui pemberian insentif fiskal hingga percepatan penggunaan biodiesel sebagai bahan bakar PLTD-PLTD yang dimiliki PLN.

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.
Abstrak:
Wisata halal adalah pariwisata yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dengan tujuan memberikan fasilitas dan layanan yang ramah terhadap wisatawan Muslim. Wisata halal menjadi tren baru dalam segmen pariwisata dunia dimana perkembangannya didorong oleh jumlah wisatawan muslim yang terus mengalami peningkatan. Hal ini pula terjadi di Indonesia yang mengalami peningkatan wisatawan muslim setiap tahunnya. Dengan mayoritas penduduk muslim, menjadikan Indonesia berpotensi mengembangkan wisata halal. Namun hal itu tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan wisata halal. Perlu adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan pelaku wisata untuk menghadapi tantangan tersebut.

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P., C.L.D
Abstrak:
Pemindahan ibukota menjadi salah suatu isu strategis yang akan dibahas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20202024. Pemerintah memilih memindahkan ibukota dengan alternatif pilihan di luar Pulau Jawa. Diharapkan melalui pilihan ini dapat menjawab permasalahan ketimpangan pembangunan yang selama ini bertumpu pada Pulau Jawa. Ibukota yang berpindah pada wilayah bagian tengah diharapkan mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi baru. Namun untuk memastikan pemindahan ibukota dalam jangka waktu yang panjang dan berimplikasi pada keberlangsungan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, terdapat beberapa tantangan sehingga pemerintah perlu menyiapkan grand design agar memastikan ibukota yang baru akan tetap bertumbuh dan tidak hanya menjawab permasalahan Jakarta saat ini.

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E., M.E.
Abstrak:
Kehadiran Revolusi Industi 4.0 sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang semakin maju, mau tidak mau memaksa semua lini sektor termasuk pertanian, untuk mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi digital berbasis internet tersebut. Namun penerapan industri 4.0 tidaklah mudah, karena masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi sektor tersebut, seperti minimnya partisipasi kaum muda dan rendahnya kualitas SDM pada sektor pertanian, cakupan jaringan internet yang masih terbatas, maupun belum optimalnya dukungan permodalan. Untuk itu perlu keseriusan pemerintah dalam menentukan kebijakan agar apa yang menjadi harapan dengan hadirnya Revolusi Industi 4.0 dapat terwujud.

Penulis: Rendy Alvaro, S.Sos., M.E.
Abstrak:
Kesenjangan pembangunan merupakan hal yang sampai saat ini masih terjadi di Indonesia. Kesenjangan tersebut terjadi antarwilayah serta antar kota dan desa. Kesenjangan yang terjadi antar kota dan desa juga terjadi dalam hal teknologi informasi dan komunikasi. Desa digital merupakan salah satu program untuk mengurangi kesenjangan arus informasi yang terjadi di desa. Konsep desa digital merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik dan kegiatan perekonomian. Dengan adanya desa digital diharapkan pelayanan publik dapat meningkat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi berkembang.

Penulis: Slamet Widodo, S.E., M.E.
Abstrak:
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi prioritas karena dampaknya terhadap perekonomian. Permodalan masih menjadi permasalahan bagi UMKM, sehingga pemerintah melakukan kerja sama dan koordinasi dengan BI, OJK, dan LPS guna mempermudah penguatan modal bagi UMKM melalui kredit perbankan. BI menetapkan target rasio kredit UMKM untuk mendukung program tersebut. Untuk meminimalisir risiko likuiditas dan risiko kredit UMKM, BI mengeluarkan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dengan mencantumkan surat berharga berupa obligasi sebagai alat likuiditas bank jika NPL tinggi. Penetapan RIM dapat memperlebar ruang gerak bank dalam menyalurkan kredit. Setelah diberlakukan RIM, terjadi peningkatan pada kredit UMKM. Walaupun ada kelonggaran, bank tetap harus melakukan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit UMKM, serta memisahkan kredit UMKM yang menyertakan jaminan dengan yang tidak menyertakan jaminan guna mempermudah pemisahan risiko kredit macet.

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.
Abstrak:
TAHUN 2019, terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik baru, yaitu Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BLPS). Dana ini diberikan pada daerah yang mampu mengatasi kondisi darurat sampahnya dan mengubah sampah menjadi energi listrik. Tulisan ini membahas beberapa hal yang mengenai BLPS dan upaya pemerintah dalam penerapan DAK tersebut.

Penulis: ROSALINA TINEKE KUSUMAWARDHANI, S.E., M.M.
Abstrak:
PERANAN sektor pariwisata nasional semakin penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan sektor pariwisata. Pemerintah telah menggalakkan berbagai program kebijakan untuk mencapai target 20 juta wisatawan mancanegara di tahun 2019. Namun, target jumlah kunjungan wisatawan mancanegara belum tercapai dalam tiga tahun terakhir. Berbagai program kebijakan pemerintah dinilai masih belum fokus untuk menyelesaikan masalah sektor pariwisata. Untuk itu perlunya dilakukan evaluasi atas kebijakan tersebut.

Penulis: DEASY DWI RAMIAYU, S.E.
Abstrak:
Perumahan dan permukiman layak yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat menjadi salah satu sasaran program pemerintah. Pemerintah mencanangkan Program Sejuta Rumah untuk memenuhi hak masyarakat akan kepemilikan hunian yang tidak hanya terjangkau, namun juga layak huni. Pemerintah menawarkan alternatif kebijakan terkait dengan pembiayaan perumahan bersubsidi melalui FLPP, SSB, SBUM, serta pembiayaan lainnya. Namun dalam pelaksanaannya, ditemui beberapa hambatan baik dari pengalokasian kuota pembiayaan yang belum akurat, kurangnya sinkronisasi peraturan pusat dan daerah, dan adanya pelanggaran dalam tahap pembangunan yang dilakukan oleh pengembang.