Data Buletin APBN

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
Abstrak:
Perekonomian terancam resesi akibat situasi yang tidak menentu lantaran perang dagang dan konflik politik. Hongkong menjadi negara pertama yang mengalami resesi di kuartal III tahun 2019. Pada saat yang sama, Singapura berada di jurang resesi dan diperkirakan akan mengalami resesi pada tahun 2020. Kondisi global diperparah dengan masuknya Amerika Serikat (AS) dalam fase semi resesi dan meningkatnya peluang terjadinya resesi di AS pada tahun 2020. Dalam rangka meminimalkan dampak resesi global yang mungkin terjadi di tahun 2020 terhadap kinerja ekspor Indonesia, maka pemerintah perlu mencari pasar alternatif. Kawasan yang bisa digarap Indonesia antara lain kawasan Asia Selatan, Afrika, Kolombia, hingga Rusia. Selain itu, diplomasi perdagangan harus dioptimalkan guna membuka pasar alternatif tujuan ekspor tersebut.

Penulis: SATRIO ARGA EFFENDI, S.E.
Abstrak:
Sektor pelayaran menjadi sorotan publik belakangan ini, sejalan dengan munculnya isu revisi undang-undang pelayaran yang disebabkan oleh asas cabotage yang dianggap berdampak negatif bagi industri pelayaran nasional. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah asas cabotage memang perlu dihapus dalam revisi UU Pelayaran. Berdasarkan hasil analisis, maka ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan pemerintah yaitu pertama, asas cabotage merupakan keputusan final dan belum perlu dilakukan revisi. Kedua, perlu ada dukungan kebijakan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor jasa pelayaran. Ketiga, perlu kebijakan yang mendorong pembangunan sektor riil yang terkait dengan sektor jasa yang bersangkutan.

Penulis: ERVITA LULUK ZAHARA, S.E., M.E.
Abstrak:
Salah satu fokus Dana Desa tahun 2020 adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa dan tenaga pendamping desa serta penguatan monitoring dan evaluasi Dana Desa. Kemendes PDTT telah mendirikan program Akademi Desa 4.0 dan bekerja sama dengan BUMN, serta lebih dari seratus perguruan tinggi di Indonesia yang tergabung dalam forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) yang akan menyediakan pendidikan vokasi yang dapat mendukung pimpinan daerah dan desa serta masyarakat dalam implementasi kebijakan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Tantangan yang dihadapi terkait pelatihan pengelolaan Dana Desa hingga saat ini adalah terbatasnya pelatih dalam pengelolaan Dana Desa, Prukades dan BUM Desa baik dari sisi manajerial maupun pelaporan keuangan. Serta masih terdapat banyak desa yang belum mendapat akses layanan internet. Pemerintah perlu menyediakan infrastruktur internet yang memadai hingga pelosok desa agar program ini dapat berjalan dengan baik.

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
Abstrak:
Kebijakan tol kendaraan bermotor roda dua kurang tepat diterapkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan jenis sepeda motor yang ada di Indonesia merupakan jenis motor yang memiliki kapasitas mesin yang dirancang untuk jarak pendek, di sisi lain tol yang ada di Indonesia sebagian besar merupakan tol dengan jarak jauh. Sedangkan tol-tol dalam kota yang biasanya berjarak tempuh rendah, memiliki tingkat okupasi jalan yang tinggi. Upaya menegakkan asas keadilan bagi setiap warga negara yang sudah membayar pajak, lebih baik membangun jalur khusus kendaraan umum. Penguatan transportasi umum perlu dilakukan untuk menciptakan asas keadilan sekaligus menjadi solusi untuk mengurai kemacetan yang terjadi. Selain itu upaya peningkatan kesadaran safety riding menjadi tugas pemerintah untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Penulis:
Abstrak:
Pemerintah berencana melakukan peleburan terhadap BP Batam dimana Walikota Batam akan bertindak sebagai ex-officio. Hal ini dilakukan sebagai upaya menghilangkan dualisme yang dianggap menjadi penyebab kondisi turunnya perekonomian Batam. Rencana ini menimbulkan polemik karena selain melanggar peraturan juga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan lain yang sebetulnya menyebabkan perekonomian Batam sebagai wilayah FTZ justru mengalami penurunan.

Penulis: Dahiri, S.Si., M.Sc
Abstrak:
Hingga tahun 2019, pemerintah melakukan uji coba penggunaan kartu tani untuk menjawab permasalahan pupuk bersubsidi. Nantinya pupuk bersubsidi hanya bisa ditebus oleh petani yang memiliki kartu tani. Selama masa percobaan, kartu tani masih memiliki beberapa persoalan yaitu kuota pupuk bersubsidi tidak sesuai RDKK, kuota pupuk bersubsidi per hektar berbeda setiap daerah, serta ketersediaan mesin EDC dan jaringan internet. Adapun solusi dari persoalan tersebut diantaranya rasionalisasi kuota pupuk, reward dan sanksi bagi penyuluh, serta keterlibatan Kementerian Pertanian (Kementan) dan pihak perbankan dalam menyediakan mesin EDC.

Penulis: Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.
Abstrak:
Indonesia memiliki masalah serius dengan sampah plastik. Cukai plastik dinilai menjadi salah satu solusi untuk mengatasi sampah plastik. Namun, cukai plastik juga mengundang polemik. Kementerian Perindustrian dan kalangan pengusaha menilai pengenaan cukai plastik akan menambah biaya produksi dan berdampak pada meningkatnya harga jual yang nantinya dapat meningkatkan pengangguran dan memicu inflasi. Sementara itu, Kementerian Keuangan berpendapat cukai plastik selain dapat mengurangi penggunaan kantong plastik, juga dapat menjadi objek pajak baru guna meningkatkan penerimaan negara.

Penulis: Rastri Paramita, S.E., M.M.
Abstrak:
B20 adalah jenis bahan bakar hasil pencampuran minyak bumi (petroleum diesel) 80 persen dan FAME (Fatty Acid Methyl Ester) sebanyak 20 persen. B20 diharapkan dapat mengganti BBM, mengurangi impor BBM, dan menyerap hasil olahan minyak kelapa sawit di dalam negeri. Namun, terdapat beberapa kendala agar B20 dapat dijalankan di Indonesia.

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.
Abstrak:
Turunnya angka kemiskinan secara nasional merupakan prestasi besar, mengingat semenjak krisis ekonomi tahun 1998, baru kali ini Indonesia mencapai angka kemiskinan serendah ini. Namun jika penurunan ini dipahami lebih tajam maka dapat melahirkan langkah yang efektif demi pengentasan kemiskinan lebih optimal.

Penulis: Slamet Widodo, S.E., M.E.
Abstrak:
Kinerja APBN Tahun Anggaran 2018 menjadi prestasi tersendiri bagi pemerintah, karena berhasil menekan defisit APBN sebesar 1,76 persen, jauh di bawah target yang ditetapkan dalam APBN sebesar 2,19 persen terhadap PDB. Ini adalah defisit terendah sejak tahun 2012. Meskipun demikian, kinerja neraca perdagangan terus mengalami defisit neraca perdagangan sebesar USD8,57 miliar sebagai defisit terburuk sejak era reformasi. Kondisi ini akan mempengaruhi fundamental perekonomian nasional bila tidak segera dibenahi.

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.
Abstrak:
Penting bagi pemerintah untuk mengoptimalkan sumber pendapatan negara yang menjanjikan di masa mendatang selain dari perpajakan. Hal ini mengingat penerimaan perpajakan sering kali tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Sementara pendapatan migas dan minerba sangat bergantung pada harga ICP dan harga komoditas global. Sumber pendapatan potensial tersebut ialah penerimaan negara dari bagian pemerintah atas laba BUMN. Berdasarkan data LKPP, diketahui bahwa sejak lima tahun terakhir kinerja BUMN menunjukkan hasil yang positif. Namun, investasi yang telah pemerintah keluarkan sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar RP2.090 triliun kepada BUMN belum menunjukkan pengembalian investasi yang maksimal pada penerimaan negara dari bagian pemerintah atas laba BUMN. Hal ini dikarenakan adanya misi PSO yang diemban melebihi kapabilitas dan kapasitas finansial BUMN serta belum optimalnya kinerja BUMN.

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.
Abstrak:
Berdasarkan survei Logistic Performance Index (LPI) yang dilakukan oleh World Bank tahun 2018 Indonesia menempati urutan 46 dari 160 negara dengan skor 3,15. Artinya, kinerja logsitik Indonesia tahun 2018 sudah lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya mampu menempati peringkat 75 dengan skor 2,76. Pencapaian ini menandakan bahwa kerja keras pemerintah dalam memperbaiki sistem kinerja logistik cukup baik. Walaupun kinerja logistik Indonesia sudah cukup baik, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang harus diperbaiki, diantaranya sistem kepabean, kualitas infrastruktur, kompetensi dan kualitas pelayanan jasa serta biaya logistik.

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P.
Abstrak:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana memperbaiki berbagai standar nasional pendidikan mulai dari kurikulum, sebaran peserta didik, kualitas sarana prasarana, hingga distribusi guru. Perbaikan tersebut rencananya akan diatur melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang distribusi guru, dan akan disesuaikan dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Dengan terbitnya perpres tersebut, guru harus siap dirotasi dan tidak boleh mengajar di satu tempat dalam jangka waktu yang lama. Dengan demikian setiap guru akan mendapatkan kesempatan untuk mengajar di luar domisili asalnya sampai ke daerah Terluar, Tertinggal dan Terdepan (3T).

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.
Abstrak:
Di tengah kinerja sektor migas yang menurun tergambar dari defisit neraca perdagangan, maka demi mendorong percepatan pengelolaan sumber – sumber cadangan potensial dalam sektor migas Indonesia adalah salah satu langkah partisipatif yang dapat dilakukan pemerintah. Mitigasi ketersediaan kebutuhan minyak dan gas serta peningkatan produksi tetap dapat terpenuhi di masa yang akan datang. Blok Masela merupakan salah satu potensi besar masa depan kebutuhan pemenuhan tersebut, dengan potensi cadangan gas hingga 6,97 triliun kaki kubik (TCF) dan kapasitas kilang hingga 9,5 juta ton per tahun (MTPA) Blok Masela dipastikan berkontribusi besar bagi negara dan daerah Maluku sendiri. Untuk itu, rencana pengembangan (plan of development/POD) Blok Masela harus dipastikan berorientasi jangka panjang yang kompetitif dan ekonomis dan dieksekusi secara maksimal.

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
Abstrak:
Menyadari penting dan rentannya sektor pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) meluncurkan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) pada tahun 2015. Dengan memberikan subsidi premi sebesar 80 persen, program ini diinisiasi dengan tujuan membantu petani mengompensasi kerugian ketika terjadi gagal panen. Selama pelaksanaan program AUTP masih mengalami beberapa permasalahan, seperti berbagai ketentuan dalam substansi program, administrasi yang tidak tertib, kurangnya sosialisasi, serta ketidaksiapan sumber daya manusia yang terlibat. Oleh karena itu, upaya-upaya perbaikan harus segera dilakukan, antara lain evaluasi kembali ketentuan-ketentuan AUTP, optimalisasi aplikasi Sistem Asuransi Pertanian (SIAP), sosialisasi yang lebih menyeluruh, serta mengusahakan kesiapan yang lebih baik dari petugas lapangan terkait.