Data Buletin APBN

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.
Abstrak:
Pemerintah telah melakukan revaluasi aset khususnya BMN pada periode 2017-2018, dimana hasilnya menunjukkan kenaikan nilai BMN yang cukup tajam yaitu 272,4 persen atau menjadi Rp5.728,49 miliar. Nilai aset yang tinggi ini seharusnya menjadi sumber penerimaan negara yang cukup potensial. Namun, selama ini pemanfaatan BMN belum dilaksanakan dengan baik dilihat dari PNBP yang dihasilkan hanya Rp1,3 triliun pada tahun 2017. Hal ini diperkuat dengan temuan BPK yang hampir terjadi tiap tahunnya terhadap pengelolaan dan penatausahaan aset serta ketidaktertiban dalam penyetoran PNBP. Hal tersebut menguatkan asumsi bahwa terdapat kebocoran dalam pengelolaan BMN ini. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam pengelolaan BMN untuk menghasilkan penerimaan yang optimal.

Penulis: Rastri Paramita, S.E., M.M.
Abstrak:
Pemerintah telah menjalankan program pengampunan pajak (tax amnesty) sejak September 2016 hingga Maret 2017. Namun, dari hasil program tax amnesty tersebut target penerimaan pajak belum tercapai. Sebagai tindak lanjut dari program tax amnesty, di akhir tahun 2018, Pemerintah menjalin kerja sama dengan negara lain untuk turut serta menjadi bagian dari negara yang menerapkan program Automatic Exchange of Information (AEoI). Dengan berlakunya AEoI, setiap negara dapat menerima informasi warganya di negara lain. Akan tetapi, setelah hampir 6 bulan berlakunya AEoI di Indonesia masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan AEoI ini seperti kerjasama antar lembaga jasa keuangan dalam pemberian informasi, kesiapan SDM dalam era keterbukaan informasi, dan ketegasan otoritas pajak dalam menerapkan AEoI ini.

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.
Abstrak:
Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan program pemerintah guna meningkatkan kemandirian usaha yang menyasar kepada pelaku usaha mikro yang berada pada lapisan terbawah dan belum bankable untuk menjangkau program pembiayaan lainnya seperti program KUR. Untuk memudahkan pelaksanaan program tersebut digitalisasi dirasa perlu demi kemudahan dan kecepatan pembayaran dana pembiayaan.Uji coba digitalisasi program UMi diharapkan mampu meningkatkan penetrasi modal dan overhead cost yang rendah.

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E., C.L.D
Abstrak:
Perubahan prediksi ekonomi global 2020 akan memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk merealisasikan target-target dalam APBN 2020, mulai dari target pertumbuhan ekonomi yang sulit tercapai hingga dilema pembiayaan dalam APBN. Untuk menghadapinya, ada dua opsi yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, mengajukan perubahan APBN lebih awal. Kedua, tetap pada target awal dengan menerapkan berbagai kebijakan yang mampu mengurangi dampak perubahan kondisi ekonomi global terhadap postur APBN.

Penulis: DAMIA LIANA, S.E.
Abstrak:
Pemerintah kembali akan menghadapi kekurangan penerimaan pajak pada tahun 2019. Realisasi penerimaan perpajakan per akhir Oktober 2019 baru mencapai 64,56 persen dari target APBN. Menariknya, restitusi pajak menyumbang Rp132,5 triliun saat berkurangnya penerimaan perpajakan negara. Tercatat dari Rp132,5 triliun restitusi pajak, Rp22,5 triliun atau 17 persen merupakan konsekuensi dari kekalahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melawan Wajib Pajak (WP) pada pengadilan pajak maupun Mahkamah Agung (MA). Rendahnya tingkat kemenangan DJP dalam sengketa pajak menyebabkan DJP harus mengembalikan pajak kepada WP. Hal ini menyebabkan tergerusnya penerimaan pajak.

Penulis: RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK., M.E.
Abstrak:
Nikel memiliki potensi bagi pengembangan industri ke depan, terutama terkait pengembangan industri mobil listrik. Indonesia saat ini merupakan salah satu eksportir utama serta pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Melihat potensi tersebut, Pemerintah melakukan kebijakan larangan ekspor bijih nikel serta mendorong hilirisasi industri nikel untuk pengembangan industri dalam negeri. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang harus diatasi pemerintah sebelum larangan ekspor bijih nikel tersebut diberlakukan.

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
Abstrak:
Perekonomian terancam resesi akibat situasi yang tidak menentu lantaran perang dagang dan konflik politik. Hongkong menjadi negara pertama yang mengalami resesi di kuartal III tahun 2019. Pada saat yang sama, Singapura berada di jurang resesi dan diperkirakan akan mengalami resesi pada tahun 2020. Kondisi global diperparah dengan masuknya Amerika Serikat (AS) dalam fase semi resesi dan meningkatnya peluang terjadinya resesi di AS pada tahun 2020. Dalam rangka meminimalkan dampak resesi global yang mungkin terjadi di tahun 2020 terhadap kinerja ekspor Indonesia, maka pemerintah perlu mencari pasar alternatif. Kawasan yang bisa digarap Indonesia antara lain kawasan Asia Selatan, Afrika, Kolombia, hingga Rusia. Selain itu, diplomasi perdagangan harus dioptimalkan guna membuka pasar alternatif tujuan ekspor tersebut.

Penulis: SATRIO ARGA EFFENDI, S.E.
Abstrak:
Sektor pelayaran menjadi sorotan publik belakangan ini, sejalan dengan munculnya isu revisi undang-undang pelayaran yang disebabkan oleh asas cabotage yang dianggap berdampak negatif bagi industri pelayaran nasional. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah asas cabotage memang perlu dihapus dalam revisi UU Pelayaran. Berdasarkan hasil analisis, maka ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan pemerintah yaitu pertama, asas cabotage merupakan keputusan final dan belum perlu dilakukan revisi. Kedua, perlu ada dukungan kebijakan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor jasa pelayaran. Ketiga, perlu kebijakan yang mendorong pembangunan sektor riil yang terkait dengan sektor jasa yang bersangkutan.

Penulis: ERVITA LULUK ZAHARA, S.E., M.E.
Abstrak:
Salah satu fokus Dana Desa tahun 2020 adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa dan tenaga pendamping desa serta penguatan monitoring dan evaluasi Dana Desa. Kemendes PDTT telah mendirikan program Akademi Desa 4.0 dan bekerja sama dengan BUMN, serta lebih dari seratus perguruan tinggi di Indonesia yang tergabung dalam forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) yang akan menyediakan pendidikan vokasi yang dapat mendukung pimpinan daerah dan desa serta masyarakat dalam implementasi kebijakan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Tantangan yang dihadapi terkait pelatihan pengelolaan Dana Desa hingga saat ini adalah terbatasnya pelatih dalam pengelolaan Dana Desa, Prukades dan BUM Desa baik dari sisi manajerial maupun pelaporan keuangan. Serta masih terdapat banyak desa yang belum mendapat akses layanan internet. Pemerintah perlu menyediakan infrastruktur internet yang memadai hingga pelosok desa agar program ini dapat berjalan dengan baik.

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
Abstrak:
Kebijakan tol kendaraan bermotor roda dua kurang tepat diterapkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan jenis sepeda motor yang ada di Indonesia merupakan jenis motor yang memiliki kapasitas mesin yang dirancang untuk jarak pendek, di sisi lain tol yang ada di Indonesia sebagian besar merupakan tol dengan jarak jauh. Sedangkan tol-tol dalam kota yang biasanya berjarak tempuh rendah, memiliki tingkat okupasi jalan yang tinggi. Upaya menegakkan asas keadilan bagi setiap warga negara yang sudah membayar pajak, lebih baik membangun jalur khusus kendaraan umum. Penguatan transportasi umum perlu dilakukan untuk menciptakan asas keadilan sekaligus menjadi solusi untuk mengurai kemacetan yang terjadi. Selain itu upaya peningkatan kesadaran safety riding menjadi tugas pemerintah untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Penulis:
Abstrak:
Pemerintah berencana melakukan peleburan terhadap BP Batam dimana Walikota Batam akan bertindak sebagai ex-officio. Hal ini dilakukan sebagai upaya menghilangkan dualisme yang dianggap menjadi penyebab kondisi turunnya perekonomian Batam. Rencana ini menimbulkan polemik karena selain melanggar peraturan juga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan lain yang sebetulnya menyebabkan perekonomian Batam sebagai wilayah FTZ justru mengalami penurunan.

Penulis: Dahiri, S.Si., M.Sc., C.L.D
Abstrak:
Hingga tahun 2019, pemerintah melakukan uji coba penggunaan kartu tani untuk menjawab permasalahan pupuk bersubsidi. Nantinya pupuk bersubsidi hanya bisa ditebus oleh petani yang memiliki kartu tani. Selama masa percobaan, kartu tani masih memiliki beberapa persoalan yaitu kuota pupuk bersubsidi tidak sesuai RDKK, kuota pupuk bersubsidi per hektar berbeda setiap daerah, serta ketersediaan mesin EDC dan jaringan internet. Adapun solusi dari persoalan tersebut diantaranya rasionalisasi kuota pupuk, reward dan sanksi bagi penyuluh, serta keterlibatan Kementerian Pertanian (Kementan) dan pihak perbankan dalam menyediakan mesin EDC.

Penulis: Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.
Abstrak:
Indonesia memiliki masalah serius dengan sampah plastik. Cukai plastik dinilai menjadi salah satu solusi untuk mengatasi sampah plastik. Namun, cukai plastik juga mengundang polemik. Kementerian Perindustrian dan kalangan pengusaha menilai pengenaan cukai plastik akan menambah biaya produksi dan berdampak pada meningkatnya harga jual yang nantinya dapat meningkatkan pengangguran dan memicu inflasi. Sementara itu, Kementerian Keuangan berpendapat cukai plastik selain dapat mengurangi penggunaan kantong plastik, juga dapat menjadi objek pajak baru guna meningkatkan penerimaan negara.

Penulis: Rastri Paramita, S.E., M.M.
Abstrak:
B20 adalah jenis bahan bakar hasil pencampuran minyak bumi (petroleum diesel) 80 persen dan FAME (Fatty Acid Methyl Ester) sebanyak 20 persen. B20 diharapkan dapat mengganti BBM, mengurangi impor BBM, dan menyerap hasil olahan minyak kelapa sawit di dalam negeri. Namun, terdapat beberapa kendala agar B20 dapat dijalankan di Indonesia.

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.
Abstrak:
Turunnya angka kemiskinan secara nasional merupakan prestasi besar, mengingat semenjak krisis ekonomi tahun 1998, baru kali ini Indonesia mencapai angka kemiskinan serendah ini. Namun jika penurunan ini dipahami lebih tajam maka dapat melahirkan langkah yang efektif demi pengentasan kemiskinan lebih optimal.