Peraturan Menteri Keuangan
| No. | Peraturan | Tentang | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1. | Peraturan Menteri Keuangan No. 88 Tahun 2019 | Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah | DETAIL |
| 2. | Peraturan Menteri Keuangan No. 78 Tahun 2019 | Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 | DETAIL |
| 3. | Peraturan Menteri Keuangan No. 32 Tahun 2018 | Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 | DETAIL |
| 4. | Peraturan Menteri Keuangan No. 214 Tahun 2017 | Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga | DETAIL |
| 5. | Peraturan Menteri Keuangan No. 190 Tahun 2017 | Tatacara Pembayaran PNBP dari Hasil Pengelolaan kekayaan Negara Dipisahkan | DETAIL |
| 6. | Peraturan Menteri Keuangan No. 94 Tahun 2017 | Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran | DETAIL |
| 7. | Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2017 | Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 | DETAIL |
| 8. | Peraturan Menteri Keuangan No. 124 Tahun 2016 | Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi | DETAIL |
| 9. | Peraturan Menteri Keuangan No. 10 Tahun 2016 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 Tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bers Umber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara | DETAIL |
| 10. | Peraturan Menteri Keuangan No. 238 Tahun 2015 | Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak(Multi Years Contract) Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kepada Menter! Keuangan | DETAIL |
| 11. | Peraturan Menteri Keuangan No. 231 Tahun 2015 | Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara | DETAIL |
| 12. | Peraturan Menteri Keuangan No. 196 Tahun 2015 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02 /2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran | DETAIL |
| 13. | Peraturan Menteri Keuangan No. 127 Tahun 2015 | Klasifikasi Anggaran | DETAIL |
| 14. | Peraturan Menteri Keuangan No. 36 Tahun 2015 | Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah | DETAIL |
| 15. | Peraturan Menteri Keuangan No. 166 Tahun 2015 | Penilaian Barang Milik Negara | DETAIL |
| 16. | Peraturan Menteri Keuangan No. 152 Tahun 2014 | Petunjuk Penyusunan Rencana PNBP K/L | DETAIL |
| 17. | Peraturan Menteri Keuangan No. 136 Tahun 2014 | Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL | DETAIL |
| 18. | Peraturan Menteri Keuangan No. 87 Tahun 2014 | Perubahan Atas PMK No. 231/PMK.02/2009 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan PNBP | DETAIL |
| 19. | Peraturan Menteri Keuangan No. 12 Tahun 2014 | Tata Cara Penyusunan, Pendanaan, dan Pelaporan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja ANggaran Belanja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi | DETAIL |
| 20. | Peraturan Menteri Keuangan No. 3 Tahun 2014 | Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum | DETAIL |
| 21. | Peraturan Menteri Keuangan No. 209 Tahun 2013 | Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk | DETAIL |
| 22. | Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2013 | Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran | DETAIL |
| 23. | Peraturan Menteri Keuangan No. 155 Tahun 2013 | Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) | DETAIL |
| 24. | Peraturan Menteri Keuangan No. 66 Tahun 2013 | Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih | DETAIL |
| 25. | Peraturan Menteri Keuangan No. 6 Tahun 2013 | Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Surplus bank Indonesia bagian Pemerintah | DETAIL |
| 26. | Peraturan Menteri Keuangan No. 5 Tahun 2013 | Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Dividen | DETAIL |
| 27. | Peraturan Menteri Keuangan No. 3 Tahun 2013 | Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan | DETAIL |
| 28. | Peraturan Menteri Keuangan No. 192 Tahun 2012 | Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga | DETAIL |
| 29. | Peraturan Menteri Keuangan No. 124 Tahun 2012 | Mekanisme Pengelolaan Hibah Millenium Challenge Corporation | DETAIL |
| 30. | Peraturan Menteri Keuangan No. 79 Tahun 2012 | Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumu dan/atau Gas Bumidan Penghitungan pajak Penghasilan Untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi | DETAIL |
| 31. | Peraturan Menteri Keuangan No. 3 Tahun 2010 | Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah | DETAIL |
| 32. | Peraturan Menteri Keuangan No. 257 Tahun 2010 | Tata Cara Perhitungan Penyediaan Pencairan & Pertanggungjawaban Dana APBN yg Kegiatannya Dilaksanakan oleh PT ASABRI (Persero) | DETAIL |
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715.269 / 5715.635 / 5715.656 - Fax. 021-5715.635