Kajian - Kemiskinan
| Tahun | Judul | Deskripsi | Jenis Produk | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kumpulan Analisis Siklus Pembahasan Nota Keuangan RAPBN 2024 Mitra Badan Anggaran | Berisi analisis tentang Target Kemiskinan Selalu Tidak Tercapai, Ketimpangan Pendapatan Semakin Memburuk, Disparitas Capaian IPM Antar Daerah, Serta Catatan Terkait Tercapainya Targetketenagakerjaan Di Indonesia | Analisis APBN | DETAIL |
| 2024 | Kajian Efektivitas Beberapa Program Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam APBN | Kajian ini berisikan analisis efektivitas Kredit Usaha Rakyat, Program Prakerja, Subsidi Pupuk, Subsidi LPG 3Kg, Subsidi Kendaraan Listrik, Program Sembako dan Pemberian Alsintan. | Analisis Ringkas Cepat | DETAIL |
| 2023 | Buletin APBN | DETAIL | ||
| 2023 | Tujuh Tahun Implementasi Dana Desa | Buku ini berisikan hasil pengujian empiris terkait "apakah implementasi dana desa selama tujuh tahun sejak 2015 mampu mewujudkan tujuan yang diharapkan UU Desa". Pengujian yang dilakukan yaitu menguji pengaruh implementasi dana desa terhadap beberapa indikator yang mencerminkan pencapaian tujuan diberlakukannya dana desa (indikator goals) dan pencapaian indikator output/antara, serta menguji apakah terdapat perbedaan kondisi indikator tujuan dan indikator output/antara sebelum dan sesudah implementasi dana desa. Selain itu, buku ini juga berisikan pengujian empiris terkaiti efektivitas dana desa dengan menggunakan pendekatan studi kasus di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan | Buku | DETAIL |
| 2023 | Masukan PA3KN Atas Nota Keuangan RAPBN 2024 | Buku “Masukan PA3KN Atas Nota Keuangan RAPBN 2024” membahas tentang Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM), Kebijakan Pendapatan Negara, Kebijakan Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran. Pemilihan isu-isu yang dikaji dalam buku ini diselaraskan dengan target yang ada pada RPJMN 2020-2024, hasil kesepakatan DPR dengan pemerintah pada pembicaraan pendahuluan Juli 2023 lalu, Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024, serta perkembangan terkini yang akan memengaruhi kondisi perekonomian di tahun 2024 mendatang. | Buku | DETAIL |
| 2023 | Kajian Isu Strategis Rencana Pembangunan Tahun 2024 | Buku ini akan mencoba menguraikan beberapa masukan PA3KN berkaitan dengan rencana pembangunan tahun 2024 terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, akselerasi penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, kebijakan insentif perpajakan dan perbaikan kemudahan dan kepastian usaha guna meningkatkan investasi, percepatan pembangunan infrastruktur guna mendorong investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi, serta pengembangan ekonomi hijau. Kajian ini disusun berdasarkan hasil kesepakatan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2024, dokumen Nota Keuangan RAPBN 2024, hasil penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD), serta desk study. Untuk desk study dilakukan pengumpulan dan penganalisaan terhadap data dan informasi sekunder serta berbagai laporan yang relevan dengan tujuan kajian. Demikianlah buku kajian ini disusun oleh PA3KN | Buku | DETAIL |
| 2023 | Kajian Efektivitas Beberapa Program Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam APBN | Infografis Kajian/analisis efektivitas Kredit Usaha Rakyat, Program Prakerja, Subsidi Pupuk, Subsidi LPG 3Kg, Subsidi Kendaraan Listrik, Program Sembako dan Pemberian Alsintan. | Infografis | DETAIL |
| 2023 | Target Kemiskinan Ekstrem 2024 | Pandangan Analis APBN Tentang Target Kemiskinan Ekstrem 2024 | Videografis | DETAIL |
| 2023 | Pernyataan Menpan RB Pintu Masuk Evaluasi Anggaran Kemiskinan | Beberapa hari lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), Abdullah Azwar Anas, mengutarakan pernyataan kontroversial. MenpanRB menyebut anggaran pengentasan kemiskinan Rp500 triliun habis untuk rapat dan studi banding di hotel. Kontroversi pertama, pernyataan ini dapat menimbulkan misleading. Angka Rp500 triliun yang dimaksud MenpanRB, apakah anggaran satu tahun anggaran tertentu atau total anggaran dari periode tertentu. Apakah anggaran yang bersumber dari APBN atau APBD atau kedua- duanya. Kontroversi berikutnya, isu kemiskinan secara substansial seharusnya bukanlah kewenangan, tugas dan fungsi KemenpanRB. Sehingga terkesan MenpanRB melampaui terlalu jauh kewenangan, tugas dan fungsi yang dimilikinya Artikel ini tidak membahas lebih dalam kontroversi tersebut. Namun, membahas pernyataan MenpanRB tersebut harusnya menjadi pintu masuk bagi pemerintah guna mengevaluasi lebih jauh dan menyeluruh berbagai anggaran program kemiskinan. Di 2022, anggaran kemiskinan mencapai Rp431,51 triliun, baik melalui belanja K/L dan non K/L, transfer ke daerah maupun pembiayaan. Sepanjang 2015-2022 telah mencapai Rp2.562,05 triliun. Dalam periode yang sama, angka kemiskinan hanya menurun dari 11,13 persen menjadi 9,57 persen atau dibutuhkan Rp1.642,34 trilun untuk menurunkan 1 persen angka kemiskinan. Nilainya sangat besar dibanding hasilnya. Hal ini harusnya menjadi gambaran makro yang dijadikan landasan mengevaluasi secara total berbagai anggaran program kemiskinan. Selain itu, gambaran makro lain yang menjadi landasan kuat yaitu besaran anggaran kemiskinan per orang per tahun. Di 2015, jumlah penduduk miskin sebanyak 28,51 juta jiwa dengan rata-rata garis kemiskinan (menurut provinsi) sebesar Rp4,48 juta per orang per tahun. Anggaran kemiskinan yang dikeluarkan pemerintah melalui APBN sebesar Rp230,79 triliun atau setara Rp8,32 juta per orang per tahun. Apabila berasumsi alokasi Rp8.322.809 per orang per tahun tersebut diserahkan secara tunai ke seluruh penduduk miskin, maka seharusnya Indonesia sudah zero kemiskinan, karena alokasi anggarannya sekitar 1,8 kali lipat dari garis kemiskinan. Realitanya tidak demikian, angka kemiskinan di 2016 masih 27,76 juta atau hanya turun 750ribu jiwa. Kontradiksi alokasi anggaran kemiskinan per orang di 2015 dengan realita angka kemiskinan di 2016 inilah yang menjadi dasar yang solid untuk mengevaluasi total berbagai anggaran program pengentasan kemiskinan. Terlebih lagi, fenomena kotradiktif ini terus berlanjut sepanjang 2015- 2022. Alokasi anggaran kemiskinan per orang per tahun lebih besar di atas 1,5 kali lipat rata-rata garis kemiskinan per orang per tahun. Ini menunjukkan bahwa ada berbagai hal yang harus dievaluasi dan dibenahi dalam pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan. | Sekilas APBN | DETAIL |
| 2023 | Mungkinkah Target Kemiskinan Ekstrem Nol Persen di 2024 | Dalam rapat terbatas bersama sejumlah jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo menyampaikan target angka kemiskinan ekstrem dapat mencapai nol persen pada tahun 2024 dengan fokus pada program-program prioritas. Penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) yang memuat komitmen global untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Namun, terwujudnya hal tersebut dinilai sulit, terlebih adanya masa transisi politik. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia menunjukkan arah yang terus menurun sejak tahun 2014. Dari 7,9 persen atau 19,86 juta jiwa di tahun 2014, menjadi 3,7 persen atau 9,89 juta jiwa di tahun 2019. Tren ini kemudian terkoreksi pada tahun 2020 dan 2021 dimana angka kemiskinan ekstrem mengalami kenaikan menjadi 4 persen atau 10,86 juta jiwa yang disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Meskipun berat merealisasikan kemiskinan ekstrem nol persen di tahun 2024, optimisme pemerintah tersebut masih dimungkinkan dapat terwujud. Optimisme tersebut dapat terwujud apabila pemerintah mampu meningkatkan berbagai program yang menyasar secara tepat dan berfokus pada daerah yang memiliki kemiskinan ekstrem terbesar, baik dari sisi jumlah absolut, persentase maupun rasionya terhadap akumulasi secara nasional. Namun upaya peningkatan berbagai program tersebut akan memberikan hasil yang optimal apabila dijalankan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi, validasi data dan penajaman basis data untuk mencapai ketepatan sasaran. Jika pemerintah serius mengejar target tersebut, dalam jangka pendek perlu memperbaiki data penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran hingga kelompok di garis rentan dan hampir miskin. Sedangkan dalam jangka panjang, pemerintah perlu menciptakan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. | Sekilas APBN | DETAIL |
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715.269 / 5715.635 / 5715.656 - Fax. 021-5715.635