Data Buletin APBN

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E., M.E.
Abstrak:
Seiring meningkatnya alokasi Dana Desa, meningkat pula pendirian BUMDes di Indonesia. Namun dari 45.887 BUMDes yang berdiri, masih banyak pula BUMDes yang tidak beroperasi dan belum berkontribusi optimal untuk perekonomian desa. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan seperti pemetaan potensi dan pemilihan jenis usaha belum tepat, terbatasnya kompetensi sumber daya manusia (SDM), maupun dukungan pemerintah desa dan daerah (pemda) yang belum optimal. Untuk itu perlu upaya yang serius oleh pemerintah dalam menghadapi sejumlah permasalahan tersebut guna meningkatkan peran BUMDes demi memajukan ekonomi desa ke depan.

Penulis: NADYA AHDA, S.E.
Abstrak:
Masih belum optimalnya implementasi Peraturan Presiden (Perpres) No. 40/2016 Tentang Penetapan Harga Gas Bumi kembali menjadi sorotan. Perpres ini mengamanatkan penurunan harga gas bumi pada 7 industri prioritas. Adanya Perpres ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri. Untuk menekan harga gas bumi, maka perlu diuraikan struktur harga jualnya yang meliputi harga gas hulu, biaya pengelolaan infrastruktur gas, biaya niaga, dan iuran usaha. Secara umum, opsi efisiensi dapat dilakukan di seluruh pos biaya. Untuk mengakselerasikan implementasi mandat ini, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam pada pengurangan beberapa pos biaya, mendorong investasi Infrastruktur jaringan gas, dan pengawasan lebih lanjut pada industri prioritas

Penulis: MUJIBURRAHMAN
Abstrak:
Virus Corona Virus Desease-19 (COVID-19) diprediksi akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi China sebesar 0,3-0,4 persen. Dampak penurunan pertumbuhan ekonomi China tersebut dapat menyebabkan terkoreksinya pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,09-0,12 persen pada tahun 2020. Lesunya sektor pariwisata dan perdagangan menjadi salah satu penyebab koreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor pariwisata diperkirakan akan kehilangan potensi penerimaan devisa sebesar Rp54,8 triliun. Sektor perdagangan akan terkena dampak dengan turunnya nilai perdagangan Indonesia-China pada dua tiga bulan mendatang. Pendapatan negara dari pajak atas impor, bea masuk dan bea keluar berpotensi hilang minimal sebesar Rp7 triliun

Penulis: IRANISA, SE.,M.Acc
Abstrak:
Anjloknya harga minyak mentah dunia yang diakibatkan oleh mewabahnya Covid-19 berdampak pada ICP, kinerja lifting minyak bumi Indonesia dan secara langsung memengaruhi penerimaan negara dari minyak bumi. Bahkan pemerintah merevisi target PNBP minyak bumi hingga hampir setengah dari target yang telah ditetapkan. Kondisi saat ini mengindikasikan kesulitan bagi industri hulu minyak bumi untuk mencapai target lifting dikarenakan banyak terjadi perlambatan kegiatan operasional dan ketidakpastian global yang akan berpengaruh pada ICP. Namun, SKK Migas dan KKKS sebaiknya tetap melanjutkan kegiatan yang telah direncanakan sehingga ketika keadaan mulai pulih kembali, minyak bumi Indonesia mampu bersaing yang nantinya akan berdampak pada penerimaan negara dari minyak bumi.

Penulis: FIRLY NUR AGUSTIANI S.E., M.M.,
Abstrak:
Salah satu sektor ekonomi yang terdampak Covid-19 adalah UMKM. Banyak UMKM yang menutup kegiatan usahanya, karena tidak mampu membayar upah pekerja akibat adanya penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan menyebabkan UMKM kesulitan untuk membayar KUR. Di masa pandemi ini, selain harus tetap menyalurkan KUR, lembaga penyalur KUR harus melakukan relaksasi KUR. Adapun dampak dari relaksasi ini antara lain: penangguhan pembayaran pokok dan bunga, penambahan plafon, dan kemudahan menjadi debitur dengan penangguhan persyaratan administrasi. Agar penyaluran dan relaksasi KUR tepat sasaran, diperlukan koordinasi antar kementerian dan lembaga penyalur dalam memberikan KUR.

Penulis:
Abstrak:
Dana Otonomi Khusus (Otsus) adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus daerah. Dana Otsus merupakan bentuk perhatian pemerintah akan pentingnya mengatasi ketidaksetaraan dan meningkatkan pembangunan di berbagai lini untuk kehidupan masyarakat Papua. Mendekati berakhirnya kebijakan Dana Otsus di tahun 2021, pemerintah berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Dana Otsus Papua, untuk keberlanjutannya perlu adanya gambaran bagaimana perkembangan Dana Otsus Papua dan permasalahan apa saja yang terjadi yang bisa menjadi pertimbangan dan rekomendasi untuk keberlanjutan Dana Otsus Papua.

Penulis: OLLANI VABIOLA BANGUN, SIP.,MM
Abstrak:
Sebagai salah satu Jaring Pengaman Sosial (JPS), program Kartu Prakerja yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat khususnya para pekerja formal dan informal yang terkena PHK maupun yang dirumahkan. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak masalah yang terjadi, khususnya pelatihan online yang dirasa kurang bermanfaat.

Penulis: FADILA PUTI LENGGO GENI, SE.,MM
Abstrak:
Padat Karya Tunai Desa (PKTD) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran di desa dengan mengadakan lapangan kerja sementara. Meskipun pemerintah telah mengatur pelaksanaan dengan menjaga jarak tertentu (social distancing), namun pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kebijakan pembatasan sosial yang saat ini dilakukan oleh banyak daerah. Dengan mempertimbangkan potensi penyebaran pandemi covid-19, kegiatan pembangunan fisik dana desa perlu diubah menjadi kegiatan berbasis perumahan. Beberapa saran kegiatan home-based untuk desa dapat berupa; pembuatan alat perlindungan diri, menanam tanaman herbal, membuat makanan kering, dan adanya layanan pesan-antar, serta meminjamkan buku hasil kerja sama dengan komunitas pencinta buku. Di samping itu, pemerintah juga harus memperhatikan tantangan PKTD seperti; kualitas pendamping desa, kesadaran masyarakat desa tentang pandemi, kualitas hasil kerja warga desa, dan segera menerbitkan juknis tentang PKTD.

Penulis:
Abstrak:
Pandemi Corona Virus Disease 19 memberikan tekanan mendalam terhadap perekonomian nasional memasuki kuartal I tahun 2020 ke angka 2,97 persen. Pertumbuhan ini melambat dibanding capaian triwulan I 2019 dan terendah dalam 19 tahun terakhir. Penurunan kinerja sektor-sektor penunjang seperti sektor pariwisata dan akomodasi, makanan, minuman, transportasi, & sektor pengolahan turut berpengaruh terhadap merosotnya kinerja ekonomi domestik, tetapi di sisi lain kebutuhan sektor yang menggeliat ketika pandemi berlangsung turut menyumbang pertumbuhan positif yang dapat membantu ketahanan ekonomi Indonesia dalam kondisi saat ini. Diantaranya sektor kesehatan dan sosial, sektor keuangan dan asuransi serta informasi dan komunikasi. Pemerintah memerlukan langkah preventif guna menjaga momentum pertumbuhan memasuki kuartal II hingga situasi kembali membaik dan pulih.

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P., C.L.D
Abstrak:
Tahun 2021 menjadi momentum penting bagi pemulihan ekonomi nasional, salah satu fokus program pemulihan ekonomi akan diberikan kepada ketahanan pangan dengan memberikan DAK Non Fisik baru berupa Dana Pelayanan Ketahanan Pangan dan Pertanian (DPKPP). Dana ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan melalui pemanfaatan lahan dan penganekaragaman pangan melalui program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang dinilai cukup berhasil dan diharapkan mampu mengembalikan ketahanan pangan. Tulisan ini akan mengevaluasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian serta memberikan rekomendasi yang dihadapi P2L mulai dari tanaman dan ternak, SDM dan kelembagaan sehingga DPKPP dapat mendukung P2L agar berjalan optimal.

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E., C.L.D
Abstrak:
Dalam satu dekade terakhir, kinerja FDI Indonesia mengalami peningkatan. Namun, capaian tersebut masih tertinggal dibanding Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Ketertinggalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai hambatan investasi yang masih dihadapi oleh investor yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia, antara lain regulasi yang menghambat, serta permasalahan lahan dan ketenagakerjaan. Agar mampu mengejar ketertinggalan, pemerintah perlu memperbaiki implementasi Online Single Submission (OSS), menyusun dan menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) secara digital, melakukan upaya cepat dan konsisten dalam meningkatkan keterampilan, kompetensi dan kualitas tenaga kerja, serta memastikan peraturan turunan dan implementasi UU Cipta Kerja mampu meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum.

Penulis: DEASY DWI RAMIAYU, S.E.
Abstrak:
Ancaman resesi kini tengah menghantui Indonesia yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2020 mencapai negatif 5,32 persen dan pada kuartal III kembali minus atau negatif 3,49 persen (yoy). Kondisi resesi ini telah menekan penerimaan pajak di seluruh pos dan beberapa sektor usaha besar akibat melambatnya aktivitas perekonomian. Dampaknya, realisasi penerimaan pajak hingga September 2020 baru mencapai 62,61 persen dari target dan memberikan potensi shortfall penerimaan pajak kembali terulang. Di tahun 2021, pemerintah optimis kondisi perekonomian dan penerimaan pajak kembali pulih. Namun, pemerintah tetap perlu mencermati dampak kebijakan perpajakan tahun 2020 terhadap penerimaan pajak di tahun 2021.

Penulis: DAMIA LIANA, S.E.
Abstrak:
Pandemi Covid-19 telah menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Hal ini berpengaruh terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor utama dalam menopang perekonomian Indonesia. Pemberlakuan PSBB oleh pemerintah, adanya penurunan pendapatan masyarakat, dan terjadinya gelombang PHK menjadi faktor pendorong tergerusnya daya beli masyarakat pada masa pandemi Covid-19. Penurunan daya beli masyarakat ini tentunya juga berdampak pada penurunan kinerja perekonomian Indonesia seperti pada industri ritel, investasi, dan UMKM. Selain itu, turunnya daya beli masyarakat juga berdampak pada melemahnya laju inflasi hingga berubah menjadi deflasi pada bulan Juli-Agustus 2020.

Penulis: ROSALINA TINEKE KUSUMAWARDHANI, S.E., M.M.
Abstrak:
Target penerimaan kepabeanan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas impor. Optimalisasi penerimaan kepabeanan dapat dicapai salah satunya dengan kinerja logistik yang optimal. Namun, saat ini kinerja logistik masih belum optimal. Hal ini terlihat dari perkembangan peringkat EODB dan skor LPI dalam kurun waktu dua tahun terakhir belum signifikan, serta realisasi RPJMN 2015-2019 untuk logistik juga masih belum mencapai target. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan NLE agar dapat menata sistem logistik saat ini. Penataan tersebut diharapkan mampu menciptakan efisiensi baik dari segi waktu maupun biaya, meningkatkan kinerja logistik, dan pada akhirnya mendorong penerimaan kepabeanan. Pemerintah harus bekerja keras agar tujuan NLE dapat tercapai mengingat pengaplikasian NLE ini membutuhkan komitmen dari semua pihak yang terlibat di dalam ekosistem logistik.

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.
Abstrak:
Pandemi Covid-19 berdampak negatif pada beberapa sektor kegiatan perekonomian nasional. Salah satu sektor yang paling terdampak dari adanya pandemi Covid-19 adalah UMKM. Perlu diketahui bahwa UMKM mampu berkontribusi besar terhadap PDB serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Karena hal tersebut, dalam menjaga dan memulihkan kembali kondisi perekonomian sektor UMKM, pemerintah memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp2,4 juta per pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu untuk menjalankan usahanya di tengah krisis akibat pandemi Covid-19. Dalam mengimplementasikan programnya, pemerintah masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, yaitu terkait dengan akurasi data, sosialisasi program, dan koordinasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah perlu melibatkan Dinas Koperasi dan UKM setempat, satgas, kecamatan, dan desa/kelurahan terkait dengan pendataan UMKM; melakukan sosialisasi lebih masif kepada seluruh pelaku usaha mikro; dan meningkatkan koordinasi antara Kemenkeu, Kemenkop dan UKM, Dinas Koperasi dan UKM, serta lembaga keuangan Bank/Non Bank (penyalur KUR dan KMK).