Data Buletin APBN

Penulis: OLLANI VABIOLA BANGUN, SIP.,MM
Abstrak:
Sebagai salah satu Jaring Pengaman Sosial (JPS), program Kartu Prakerja yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat khususnya para pekerja formal dan informal yang terkena PHK maupun yang dirumahkan. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak masalah yang terjadi, khususnya pelatihan online yang dirasa kurang bermanfaat.

Penulis: FADILA PUTI LENGGO GENI, SE.,MM
Abstrak:
Padat Karya Tunai Desa (PKTD) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran di desa dengan mengadakan lapangan kerja sementara. Meskipun pemerintah telah mengatur pelaksanaan dengan menjaga jarak tertentu (social distancing), namun pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kebijakan pembatasan sosial yang saat ini dilakukan oleh banyak daerah. Dengan mempertimbangkan potensi penyebaran pandemi covid-19, kegiatan pembangunan fisik dana desa perlu diubah menjadi kegiatan berbasis perumahan. Beberapa saran kegiatan home-based untuk desa dapat berupa; pembuatan alat perlindungan diri, menanam tanaman herbal, membuat makanan kering, dan adanya layanan pesan-antar, serta meminjamkan buku hasil kerja sama dengan komunitas pencinta buku. Di samping itu, pemerintah juga harus memperhatikan tantangan PKTD seperti; kualitas pendamping desa, kesadaran masyarakat desa tentang pandemi, kualitas hasil kerja warga desa, dan segera menerbitkan juknis tentang PKTD.

Penulis:
Abstrak:
Pandemi Corona Virus Disease 19 memberikan tekanan mendalam terhadap perekonomian nasional memasuki kuartal I tahun 2020 ke angka 2,97 persen. Pertumbuhan ini melambat dibanding capaian triwulan I 2019 dan terendah dalam 19 tahun terakhir. Penurunan kinerja sektor-sektor penunjang seperti sektor pariwisata dan akomodasi, makanan, minuman, transportasi, & sektor pengolahan turut berpengaruh terhadap merosotnya kinerja ekonomi domestik, tetapi di sisi lain kebutuhan sektor yang menggeliat ketika pandemi berlangsung turut menyumbang pertumbuhan positif yang dapat membantu ketahanan ekonomi Indonesia dalam kondisi saat ini. Diantaranya sektor kesehatan dan sosial, sektor keuangan dan asuransi serta informasi dan komunikasi. Pemerintah memerlukan langkah preventif guna menjaga momentum pertumbuhan memasuki kuartal II hingga situasi kembali membaik dan pulih.

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P.
Abstrak:
Tahun 2021 menjadi momentum penting bagi pemulihan ekonomi nasional, salah satu fokus program pemulihan ekonomi akan diberikan kepada ketahanan pangan dengan memberikan DAK Non Fisik baru berupa Dana Pelayanan Ketahanan Pangan dan Pertanian (DPKPP). Dana ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan melalui pemanfaatan lahan dan penganekaragaman pangan melalui program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang dinilai cukup berhasil dan diharapkan mampu mengembalikan ketahanan pangan. Tulisan ini akan mengevaluasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian serta memberikan rekomendasi yang dihadapi P2L mulai dari tanaman dan ternak, SDM dan kelembagaan sehingga DPKPP dapat mendukung P2L agar berjalan optimal.

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.
Abstrak:
Dalam satu dekade terakhir, kinerja FDI Indonesia mengalami peningkatan. Namun, capaian tersebut masih tertinggal dibanding Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Ketertinggalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai hambatan investasi yang masih dihadapi oleh investor yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia, antara lain regulasi yang menghambat, serta permasalahan lahan dan ketenagakerjaan. Agar mampu mengejar ketertinggalan, pemerintah perlu memperbaiki implementasi Online Single Submission (OSS), menyusun dan menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) secara digital, melakukan upaya cepat dan konsisten dalam meningkatkan keterampilan, kompetensi dan kualitas tenaga kerja, serta memastikan peraturan turunan dan implementasi UU Cipta Kerja mampu meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum.

Penulis: DEASY DWI RAMIAYU, S.E.
Abstrak:
Ancaman resesi kini tengah menghantui Indonesia yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2020 mencapai negatif 5,32 persen dan pada kuartal III kembali minus atau negatif 3,49 persen (yoy). Kondisi resesi ini telah menekan penerimaan pajak di seluruh pos dan beberapa sektor usaha besar akibat melambatnya aktivitas perekonomian. Dampaknya, realisasi penerimaan pajak hingga September 2020 baru mencapai 62,61 persen dari target dan memberikan potensi shortfall penerimaan pajak kembali terulang. Di tahun 2021, pemerintah optimis kondisi perekonomian dan penerimaan pajak kembali pulih. Namun, pemerintah tetap perlu mencermati dampak kebijakan perpajakan tahun 2020 terhadap penerimaan pajak di tahun 2021.

Penulis: DAMIA LIANA, S.E.
Abstrak:
Pandemi Covid-19 telah menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Hal ini berpengaruh terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor utama dalam menopang perekonomian Indonesia. Pemberlakuan PSBB oleh pemerintah, adanya penurunan pendapatan masyarakat, dan terjadinya gelombang PHK menjadi faktor pendorong tergerusnya daya beli masyarakat pada masa pandemi Covid-19. Penurunan daya beli masyarakat ini tentunya juga berdampak pada penurunan kinerja perekonomian Indonesia seperti pada industri ritel, investasi, dan UMKM. Selain itu, turunnya daya beli masyarakat juga berdampak pada melemahnya laju inflasi hingga berubah menjadi deflasi pada bulan Juli-Agustus 2020.

Penulis: ROSALINA TINEKE KUSUMAWARDHANI, S.E., M.M.
Abstrak:
Target penerimaan kepabeanan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas impor. Optimalisasi penerimaan kepabeanan dapat dicapai salah satunya dengan kinerja logistik yang optimal. Namun, saat ini kinerja logistik masih belum optimal. Hal ini terlihat dari perkembangan peringkat EODB dan skor LPI dalam kurun waktu dua tahun terakhir belum signifikan, serta realisasi RPJMN 2015-2019 untuk logistik juga masih belum mencapai target. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan NLE agar dapat menata sistem logistik saat ini. Penataan tersebut diharapkan mampu menciptakan efisiensi baik dari segi waktu maupun biaya, meningkatkan kinerja logistik, dan pada akhirnya mendorong penerimaan kepabeanan. Pemerintah harus bekerja keras agar tujuan NLE dapat tercapai mengingat pengaplikasian NLE ini membutuhkan komitmen dari semua pihak yang terlibat di dalam ekosistem logistik.

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.
Abstrak:
Pandemi Covid-19 berdampak negatif pada beberapa sektor kegiatan perekonomian nasional. Salah satu sektor yang paling terdampak dari adanya pandemi Covid-19 adalah UMKM. Perlu diketahui bahwa UMKM mampu berkontribusi besar terhadap PDB serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Karena hal tersebut, dalam menjaga dan memulihkan kembali kondisi perekonomian sektor UMKM, pemerintah memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp2,4 juta per pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu untuk menjalankan usahanya di tengah krisis akibat pandemi Covid-19. Dalam mengimplementasikan programnya, pemerintah masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, yaitu terkait dengan akurasi data, sosialisasi program, dan koordinasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah perlu melibatkan Dinas Koperasi dan UKM setempat, satgas, kecamatan, dan desa/kelurahan terkait dengan pendataan UMKM; melakukan sosialisasi lebih masif kepada seluruh pelaku usaha mikro; dan meningkatkan koordinasi antara Kemenkeu, Kemenkop dan UKM, Dinas Koperasi dan UKM, serta lembaga keuangan Bank/Non Bank (penyalur KUR dan KMK).

Penulis: SATRIO ARGA EFFENDI, S.E.
Abstrak:
Pemerintah dalam Nota Keuangan APBN TA 2019 mengidentifikasi bahwa tingginya aktivitas shadow economy merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Medina dan Schneider (2018) menemukan bahwa rata-rata nilai shadow economy indonesia yaitu sebesar 22 persen dari PDB, bahkan 30-40 persen dari PDB berdasarkan penelitian lainnya. aktivitas shadow economy biasanya lepas dari pengawasan otoritas pajak, sehingga menghilangkan potensi penerimaan pajak dari pelaku shadow economy. Dalam upaya menekan angka shadow economy tersebut, pemerintah dihadapkan pada 3 tantangan utama yaitu kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, kesulitan dalam mengumpulkan data dan informasi wajib pajak, serta masih terdapat aktivitas ekonomi ilegal.

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.
Abstrak:
Ketahanan pangan merupakan hal penting dan mendasar bagi suatu negara. Salah satu upaya pemerintah dalam upaya menjaga ketersediaan pangan secara berkelanjutan adalah dengan program Food Estate (Lumbung Pangan). namun, pelaksanaan program food estate telah menimbulkan trauma dalam masyarakat akibat banyaknya dampak negatif yang terjadi di masa lalu. Dalam pelaksanaan program food estate yang telah disebutkan dalam nota Keuangan RaPBn 2021, pemerintah harus mampu menjawab tantangan yang akan dihadapi.

Penulis: TIO RIYONO, S.E.
Abstrak:
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PK2UKM) melalui skema dana transfer ke daerah dapat dijadikan solusi bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan UKM di daerahnya. Salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam jangka panjang ialah perbaikan kualitas sumber daya manusia. Beberapa permasalahan penggunaan dana PK2UKM yang dihadapi diantaranya: anggaran penyerapan yang masih lamban, rendahnya ketaatan pelaporan pemerintah daerah, belum dilakukannya evaluasi terhadap outcome, dan tantangan kegiatan pelaksanaan pelatihan secara daring.

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.
Abstrak:
Pemerintah berencana menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 25 persen menjadi 20 persen. Namun, rencana tersebut menuai pro dan kontra. Di satu sisi, sudah 10 tahun lamanya Indonesia bertahan dengan tarif PPh sebesar 25 persen sementara rata-rata tarif PPh global menunjukkan tren yang menurun terutama di negara-negara berkembang. Selain itu penurunan tarif diharapkan dapat menarik investasi dan meningkatkan rasio pajak. Namun di sisi lain, persoalan utama terhambatnya investasi di Indonesia bukan isu tarif pajak melainkan terkait kepastian hukum dan keamanan. Tentunya jika persoalan utama investasi belum dapat diatasi, kebijakan penurunan pajak hanya akan menggerus penerimaan negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhitungkan lebih matang sebelum kebijakan ini diterapkan

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P.
Abstrak:
Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan Tema Kebijakan Fiskal 2020 yaitu ”APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM” pemerintah Indonesia mengeluarkan Program Kartu Pra Kerja. Dengan adanya Kartu Pra Kerja diharapkan dapat meningkatkan produktivitas bagi para pencari kerja

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.
Abstrak:
Peningkatan sumber daya manusia dan pertumbuhan berkualitas menjadi tema pembangunan nasional di Tahun 2020. Oleh sebab itu pemerintah menetapkan dua program prioritas dalam rangka mencapai target tersebut, yaitu Program Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Kebutuhan Air serta Daya Dukung Lingkungan. Namun dua program yang merupakan lanjutan dari program pembangunan RPJMN 2015-2019 tersebut masih mengalami kendala dalam proses kinerjanya, bahkan data statistik menunjukkan tren kinerja yang menurun. Butuh upaya yang lebih tinggi bagi pemerintah agar target pembangunan di tahun 2020 dapat tercapai dengan tetap berkomitmen memperkuat kualitas alokasi pada program prioritas.