Data Buletin APBN

Penulis: NADYA AHDA, S.E.
Abstrak:
Di tengah kontraksi pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada hampir semua sektor perekonomian, realisasi nilai ekspor hortikultura tahun 2020 mampu tumbuh sebesar 41,45 persen dibandingkan tahun 2019. Namun jika melihat lebih jauh, dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2020 neraca dagang hortikultura Indonesia secara umum masih terus mengalami defisit. Dihadapkan oleh berbagai permasalahan dan tantangan, pemerintah terus berupaya memperbaiki defisit neraca dagang melalui berbagai program dan kebijakan dalam mengembangkan hortikultura berorientasi ekspor

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.
Abstrak:
Sektor kehutanan/Forestry and Other Land Use (FOLU) merupakan salah satu penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca (GRK) secara nasional yaitu sebesar 50 persen. Hal ini disebabkan oleh kebakaran hutan dan gambut. Upaya menurunkan emisi GRK telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui restorasi dan pemulihan lahan gambut, Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), pengurangan laju deforestasi dan pengendalian kebakaran hutan. Namun upaya tersebut masih belum optimal.

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.
Abstrak:
Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam rangka memulihkan perekonomian yang disebabkan oleh adanya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemerintah membuat kebijakan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Namun, selama pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa, masih ditemukan beberapa permasalahan seperti permasalahan dalam proses pendataan, keterbatasan Pendamping Lokal Desa (PLD) sebagai tim pengawas, ketidaktepatan sasaran, dan keterbatasan infrastruktur. Meskipun begitu, pemerintah tetap harus memerhatikan permasalahan yang terjadi agar pelaksanaan program dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan salah satunya dengan koordinasi dan sinergitas yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemda, Pemerintah Desa, LKB, dan Kementerian terkait

Penulis: RICKA WARDIANINGSIH, SE
Abstrak:
Kebutuhan gula di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, seiring dengan terus berkembangnya industri makanan dan minuman di Indonesia. Namun kebutuhan akan gula di Indonesia masih harus dipenuhi melalui impor. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan program swasembada gula untuk memenuhi kebutuhan gula nasional. Namun, terdapat beberapa permasalahan dalam menuju tercapainya swasembada tersebut, antara lain adanya produktivitas gula Indonesia yang masih sangat rendah, belum optimalnya produktivitas tebu, daya saing industri gula semakin menurun dan adanya biaya produksi gula yang semakin meningkat. Sehingga diperlukan beberapa strategi dari pemerintah agar kebutuhan gula nasional dapat terpenuhi.

Penulis: IRANISA, SE.,M.Acc
Abstrak:
Realisasi belanja pemerintah pusat untuk bunga utang pada tahun 2020 mencapai 17,14 persen dari total belanja dan jumlah ini lebih besar daripada beberapa mandatory spending. Peningkatan pembayaran bunga utang di tahun berikutnya berpotensi sulit untuk dihindari seiring bertambahnya utang yang signifikan untuk penanganan pandemi Covid-19. Bunga acuan untuk utang menggunakan bunga SBN 10 tahun sehingga penting bagi pemerintah untuk menjaga bunga SBN 10 tahun tetap berada di level rendah sehingga fluktuasi yield dapat diminimalkan. Dengan berbagai pertimbangan, pemerintah juga sebaiknya dapat menurunkan bunga utang yang ditawarkan pada SBN. Hal ini dikarenakan, beberapa negara yang memiliki rating tidak jauh berbeda dengan Indonesia dapat memberikan bunga yang lebih rendah.

Penulis: MUJIBURRAHMAN
Abstrak:
Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) merupakan salah satu butir turunan dari kesepakatan perjanjian damai yang tertuang dalam Memorandum of Understanding antara pemerintah RI dan GAM. DOKA ditujukan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan. DOKA terus mengalami peningkatan sejak 2008. DOKA tumbuh rata-rata 7 persen per tahun belum berdampak signifikan pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh. Pemerintah pusat perlu mengevaluasi DOKA secara utuh dan menyeluruh sejak 2008.

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.
Abstrak:
Melihat kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional dan semakin pesatnya penggunaan teknologi informasi sebagai alat untuk meningkatkan daya saing UMKM. Untuk itu, pemerintah untuk itu mencanangkan program digitalisasi UMKM dengan target 30 juta pelaku UMKM masuk ke dalam ekosistem digital pada tahun 2024. Guna mendukung program tersebut, beberapa kebijakan dan program telah dilakukan oleh pemerintah mulai dari peningkatan akses internet, program UMKM Go Online, program e-smart IKM sampai dengan gerakan nasional bangga buatan Indonesia.

Penulis: SATRIO ARGA EFFENDI, S.E.
Abstrak:
Sebagai negara kepulauan, Indonesia bersengketa dengan negara lain terkait klaim hak berdaulat di Laut Natuna Utara. Akibatnya, ancaman illegal fishing and tresspassing menghantui nelayan Natuna. Oleh karenanya, pemerintah perlu memperkuat keamanan laut terutama di Natuna Utara, melalui peningkatan anggaran coast guard Indonesia, sinergisitas antar K/L, diplomasi tegas dan konsisten antar negara bersengketa, serta mempercepat pembahasan RUU Keamanan Laut.

Penulis: NADYA AHDA, S.E.
Abstrak:
Provinsi Papua memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah yang memiliki cadangan sumber daya mineral yang sangat besar seperti tembaga, emas dan perak. Blok Wabu adalah salah satu potensi masa depan sebagai penghasil emas dan perak di Indonesia. Blok Wabu yang dulunya di kelola PTFI saat ini telah dilepas dan dikembalikan ke pemerintah. Pemerintah Daerah melalui Gubernur Provinsi Papua telah mendorong agar Blok Wabu ini dikelola oleh BUMN. Namun, terdapat beberapa kendala terkait hal tersebut yakni: pembiayaan yang besar untuk melanjutkan tahapan penambangan, akses yang belum tersedia dan wilayah penambangan yang terletak di pegunungan, maupun wilayah penambangan Blok Wabu yang terletak di wilayah konflik.

Penulis:
Abstrak:
Otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan daerahnya secara mandiri. Peranan pemerintah daerah sangat menentukan berhasil atau tidak terciptanya kemandirian daerah yang selalu didambakan oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan salah satu prinsip otonomi daerah yaitu pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom. Dilihat bagaimana kemampuan keuangan daerah dalam menangani PAD yang rendah dan gambaran kemandirian daerah dengan fiskal tertinggi dan terendah di Indonesia menggunakan indeks kemandirian fiskal.

Penulis: NADYA AHDA, S.E.
Abstrak:
Pada 2 September 2021, Indonesia dan UAE akhirnya sepakat meluncurkan perundingan IUAE-CEPA sebagai salah satu upaya Indonesia mendiversifikasi pasar pada negara nontradisional. Salah satu cakupan kesepakatan dari IUAE￾CEPA adalah terkait dengan perdagangan barang. Selama 5 tahun terakhir, kinerja perdagangan kedua negara ini menunjukkan kecenderungan fluktuasi, meskipun neracanya masih defisit bagi Indonesia. Menyimpan potensi yang cukup menjanjikan, CEPA ini juga dihadapkan pada beberapa tantangan yang harus segera diatasi, seperti ketergantungan Indonesia terhadap ekspor komoditas serta berbagai tantangan lain yang juga ditemui di CEPA sebelumnya.

Penulis: RAHAYUNINGSIH
Abstrak:
Industri pangan menjadi salah satu sektor andalan dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini juga ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Saat ini, jumlah IKM pangan mencapai 1,86 juta unit usaha atau 43,41 persen dari total unit usaha IKM di Indonesia. Jaminan keamanan, perlindungan konsumen, dan peningkatan daya saing produk agro merupakan isu penting terkait industri makanan dan minuman yang perlu didukung dengan standardisasi bahan baku, produk, dan proses. Untuk memenuhi hal itu, dibutuhkan beberapa syarat/komitmen dalam perizinan komersial/operasional pada IKM pangan. Namun dalam praktiknya, proses pengurusan izin tersebut menghadapi beberapa kendala seperti besaran biaya yang dikeluarkan pengetahuan IKM yang minim serta tempat dan sarana produksi yang tidak memenuhi persyaratan

Penulis: DAMIA LIANA, S.E.
Abstrak:
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan kepada DPR RI tentang penerapan cukai terhadap minuman berpemanis, hal ini disebabkan karena tren prevalensi diabetes Indonesia konsisten mengalami peningkatan, selain itu penerapan cukai ini juga sebagai salah satu bentuk perluasan basis pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Usulan penerapan cukai minuman berpemanis ini disambut baik oleh DPR RI dan diharapkan dapat mulai diterapkan pada tahun 2022. Namun, usulan cukai minuman berpemanis ini mendapat pertentangan dari pengusaha minuman berpemanis, terutama jika diterapkan ditengah kondisi belum pulihnya perekonomian Indonesia.

Penulis: ERVITA LULUK ZAHARA, S.E., M.E.
Abstrak:
Palapa Ring merupakan infrastruktur telekomunikasi yang dibangun dalam rangka pemerataan layanan telekomunikasi khususnya internet di Indonesia. Proyek Palapa Ring mencakup 57 ibukota kabupaten/kota yang meliputi 3 bagian yaitu Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah, dan Palapa Ring Timur yang dibangun melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan skema pembayaran ketersediaan layanan (availability payment). Setelah 2 tahun sejak diresmikan, utilisasi Palapa Ring masih rendah dan di tahun 2022 ditargetkan meningkat sebesar 41,6 persen. Di sisi lain, terdapat beberapa permasalahan dalam meningkatkan utilisasi Palapa Ring diantaranya terbatasnya jaringan akses, cakupan akses listrik, tarif sewa yang mahal, kondisi jaringan serta kemampuan ekonomi dan literasi digital masyarakat.

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.
Abstrak:
Pemerintah melalui Kemendikbudristek akan melaksanakan project pengembangan laptop merah putih yang ditujukan untuk meningkatkan penggunaan produk TIK dalam negeri serta mendukung digitalisasi pendidikan. Konsorsium tiga perguruan tinggi akan menyusun, mendesain, dan mengawasi dari hulu hingga hilir pengembangan laptop merah putih yang direncanakan akan mulai produksi di tahun 2022. Pada tahap awal, produksi laptop ini akan diserap pada pengadaan barang dan jasa di Kemendikbudristek dan diharapkan pada pengadaan barang dan jasa di K/L pemerintah pusat serta pemerintah daerah kedepannya. Project ini akan maksimal apabila pemerintah dapat memberikan perhatian diantaranya pada kesiapan riset hingga tahap komersialisasi produk dan melakukan sinergi dengan stakeholder terkait.