Data Buletin APBN

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P., C.L.D
Abstrak:
Pemerintah Amerika Serikat berencana mengevaluasi terhadap 124 produk Indonesia penerima insentif Generalized System of Preferences (GSP). Indonesia tentunya perlu mengantisipasi langkah apa saja yang harus diambil, mengingat Amerika Serikat juga tengah berseteru dengan China. Hal ini dimulai sejak Presiden Donald Trump menaikkan pajak terhadap setiap barang produksi China yang masuk ke Amerika Serikat. Sebagai respon atas kebijakan tersebut, China pun melakukan hal yang sama kepada Amerika Serikat. Perang dagang ini tentu saja akan berimbas ke negara-negara lain, termasuk kemungkinan membanjirnya produk buatan China yang masuk ke Indonesia. Hal ini berpotensi menambah defisit neraca perdagangan yang mampu mempengaruhi postur APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Penulis: RICKA WARDIANINGSIH, SE
Abstrak:
Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu turunan program nasional dalam RPJMN 2015-2019, yang salah satu tujuannya adalah untuk menjamin peserta didik dapat menyelesaikan pendidikan hingga pendidikan menengah dan mengurangi angka putus sekolah. Setelah hampir 4 (empat) tahun berjalan, program ini belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari realisasi jumlah siswa penerima KIP yang mencairkan dana bantuan, alokasi jumlah siswa penerima manfaat yang relatif tidak sesuai dengan kebutuhan, nilai manfaat per siswa yang masih tergolong rendah, angka putus sekolah yang belum sepenuhnya membaik serta pelaksanaan PIP masih dihadapkan pada beberapa permasalahan terkait penyaluran, pemanfaatan dan pengawasan.

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E., C.L.D
Abstrak:
Dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan, salah satu upaya utama yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah mendorong dan mempercepat berbagai program pengentasan kemiskinan di desa-desa berbasis sektor perikanan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal paling mendesak yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah penguatan kelembagaan nelayan melalui koperasi, yang merupakan salah satu bentuk konkret dari ekonomi kerakyatan. Penguatan kelembagaan nelayan tersebut berangkat dari berbagai permasalahan krusial yang dihadapi oleh nelayan, yang sebenarnya bermuara pada lemahnya kelembagaan nelayan, khususnya buruh nelayan.

Penulis:
Abstrak:
Kebijakan pembangunan ekonomi kelautan selama ini masih mengarah pada kebijakan “produktivitas” jangka pendek dengan memaksimalkan hasil sumber daya laut tanpa ada kebijakan yang memadai untuk mengendalikan berdasarkan esensi mendasar pembangunan berkelanjutan. Terdapat beberapa kebijakan yang tanpa disadari tidak menguntungkan bagi ekologi laut dan akan menjadi bumerang bagi masa depan laut Indonesia serta permasalahan sosial lainnya, sehingga Pemerintah perlu mengevalusi kembali kebijakan ekonomi kelautan sesuai paradigma berkelanjutan.

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.
Abstrak:
Belajar dari melemahnya mata uang rupiah belakangan ini, diperlukan strategi cerdas dari pemerintah untuk menyikapi kondisi tersebut jika terulang lagi. Melemahnya nilai tukar rupiah merupakan momen yang baik bagi eksportir Indonesia untuk memacu penjualannya ke luar negeri. Namun dengan kebijakan dan manuver pemerintah terutama terkait ekspor, ternyata belum mampu memacu kinerja ekspor, sehingga target pertumbuhan ekspor sebesar 11 persen di akhir tahun akan sulit tercapai. Sementara itu, pertumbuhan impor belum dapat ditekan dikarenakan Indonesia sedang dalam kondisi membutuhkan barang-barang impor untuk terus melanjutkan pembangunan infrastruktur. Selain itu ketergantungan industri manufaktur terhadap bahan baku impor juga membebani kinerja ekspor Indonesia.

Penulis:
Abstrak:
Zakat memiliki potensi untuk dikembangkan secara ekonomi. Dilihat dari pertumbuhan zakat yang terus meningkat setiap tahunnya, zakat berpotensi untuk membantu mengentaskan kemiskinan. Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia, seharusnya mampu memiliki peran aktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan pengoptimalan potensi zakat. Namun, walaupun pertumbuhan zakat meningkat, Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaannya. Tulisan ini membahas bagaimana dampak zakat terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia sebagai negara mayoritas muslim di dunia.

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
Abstrak:
RENDAHNYA peningkatan kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi dapat berdampak pada tidak tercapainya target bauran energi sebesar 23 persen di tahun 2025. Walaupun pemerintah telah memberikan insentif bagi para pengusaha yang akan memanfaatkan dan mengembangkan energi baru terbarukan, namun realisasi investasi di sektor ini masih rendah. Hal ini disebabkan belum adanya payung hukum yang jelas dan masih tingginya harga jual listrik hasil pemanfaatan energi baru terbarukan.

Penulis: OLLANI VABIOLA BANGUN, SIP.,MM
Abstrak:
KAKAO merupakan salah satu komoditas pertanian unggulan ekspor Indonesia. Kakao memiliki potensi pasar yang besar dilihat dari peningkatan konsumsi dunia dan konsumsi lokal. Indonesia sebagai negara produsen kakao ketiga terbesar di dunia diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang ada guna peningkatan pendapatan negara, petani kakao, dan industri pengolah kakao.

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.
Abstrak:
DEMI memenuhi ketersediaan cadangan beras nasional agar tidak terjadi gejolak harga, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan membuka keran impor beras sebanyak 500.000 ton di awal tahun 2018. Momen ini tidak tepat mengingat di awal tahun ini adalah saatnya panen raya dan berdasarkan data Kementerian Pertanian dan kondisi historis Indonesia di tahun 2017, minimnya impor dan pasokan beras produksi sendiri ternyata mampu memenuhi kebutuhan konsumsi beras nasional. Hal ini menunjukkan lemahnya koordinasi pemerintah dalam menjalankan kebijakan ketahanan pangan bagi Indonesia.

Penulis:
Abstrak:
INDONESIA sebagai negara penerbit sukuk yang terpercaya sudah saatnya menggunakan instrumen ini untuk mempromosikan peran Indonesia dalam mendukung terciptanya bumi yang lebih nyaman dan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Sukuk sebagai instrumen keuangan yang banyak memiliki kemiripan dengan obligasi (bond) dapat digunakan untuk mendukung program-program dalam rangka mengurangi pemanasan global dan dampaknya.