Data Buletin APBN

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E., M.E.
Abstrak:
Kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan (backlog) kian meningkat. Sementara usaha pemerintah dalam mengurangi backlog dan penyediaan percepatan pembangunan perumahan selama dua tahun terakhir masih belum sesuai dengan target yang diharapkan. Terdapat beberapa kendala yang menjadikan terhambatnya proses percepatan penyedian rumah tersebut, seperti keterbatasan lahan, kurangnya dukungan perizinan/ regulasi , serta dukungan pembiayaan yang belum optimal. Oleh karena itu dibutuhkan sinergitas yang baik antara pemangku kepentingan meliputi pemanfaatan lahan yang menganggur, pembentukan bank tanah, penguatan perizinan maupun regulasi serta dukungan pembiayaan dari perbankan.

Penulis: Slamet Widodo, S.E., M.E.
Abstrak:
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi di tengah-tengah kelesuan ekonomi global, menjadi pertanda masih terus terjaganya produktifitas nasional meskipun sumbangannya masih terus ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Jumlah penduduk memang masih menjadi faktor produksi utama penopang perekonomian Indonesia. Transisi demografi yang hanya terjadi sekali dalam sejarah bangsa menjadi pendorong bagi pentingnya investasi sumberdaya manusia agar dapat mendorong terjadinya transisi ekonomi ke tingkat yang lebih baik. Dalam jangka panjang, investasi sumberdaya manusia membutuhkan perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Namun dalam jangka pendek, diperlukan adanya peningkatan kompetensi untuk menghadapi kompetisi di pasar global dan regional yang semakin nyata.

Penulis: Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.
Abstrak:

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
Abstrak:
Investasi yang gencar diupayakan oleh pemerintah sampai saat ini belum berdampak signifikan pada penyerapan tenaga kerja. Dua tahun terakhir, nilai investasi yang terealisasi justru berbanding terbalik dengan jumlah tenaga kerja yang diserap oleh industri. Hal ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara pekerja dengan sektor industri. Untuk mengatasi fenomena ketidaksesuaian antara pekerja dengan sektor industri maka perlu kerjasama antara pemerintah dan pelaku industri untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan berbasis keterampilan. Selain itu dalam menghadapi bonus demografi Indonesia pada tahun 2020-2030, pemerintah seharusnya mensinergiskan kegiatan investasi pada sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan serta industri pengolahan (industri manufaktur). Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mampu menarik investor untuk melakukan investasi di sektor-sektor tersebut.

Penulis: Rastri Paramita, S.E., M.M.
Abstrak:

Penulis: Dahiri, S.Si., M.Sc
Abstrak:
Kebutuhan pasokan gas domestik Indonesia terus mengalami kenaikan sebesar 9 persen setiap tahunnya. Kenaikan ini merupakan konsukensi logis dari suksesnya konversi minyak tanah ke LPG dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Namun, kapasitas volume produksi terus mengalami penurunan dan kapasitas kilang cenderung stagnan. Kondisi ini dapat mengakibatkan Indonesia benar-benar mengalami defisit gas pada masa mendatang. Namun hal tersebut masih dapat diatasi jika Pemerintah dapat merealisasikan potensi cadangan yang telah terbukti sebesar 97,99 juta MMSCF. Dengan asumsi produksi rata-rata setahun sebesar 3,2 juta MMSCF, maka cadangan tersebut masih dapat menopang kebutuhan gas selama 30 tahun lagi.

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.
Abstrak:
Pertumbuhan Urbanisasi diproyeksikan sudah mencapai 60 persen pada tahun 2025 hal ini menunjukkan bahwa penduduk perkotaan di proyeksikan melampaui jumlah perdesaan. Salah satu faktor pendorong meningkatnya urbanisasi yaitu kesempatan kerja di perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Selain terjadinya disparitas jumlah penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan, dampak urbanisasi juga mendorong adanya peningkatan kebutuhan rumah bagi masyarakat diperkotaan dan menyebabkan pengangguran antar perkotaan dengan perdesaan di bagian barat khususnya Pulauj Jawa jauh lebih besar dibandingkan bagian timur. Untuk itu perlu upaya Pemerintah dalam mengelola urbanisasi dengan bijak, antara lain mengatasi kemiskinan dengan membangun Perdesaan secara terpadu, menyederhanakan izin pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan membuat skema pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilam rendah di sektor informal dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah yang layak, penciptaan kesempatan kerja dan perencanaan ketenagakerjaan, serta sinergi antara tingkat pemerintahan, baik tingkat perkotaan, daerah, maupun pusat.