Data Buletin APBN

Penulis: Mardi Harjo, S.E., M.Si.
Abstrak:

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
Abstrak:
Besarnya konsumsi gula di Indonesia tidak disertai dengan peningkatan kapasitas produksi gula. Defisit komoditas gula ini selalu diselesaikan dengan kebijakan impor. Selama sepuluh tahun terakhir, pemerintah selalu melakukan impor untuk mencukupi kebutuhan gula dalam negeri. Jumlah impor gula pada empat tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Ketergantungan terhadap impor perlu segera diselesaikan dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri. Langkah yang harus diambil dalam meningkatkan produksi adalah revitalisasi pabrik gula yang mengalami ketidakefisienan dalam proses produksi dan pembangunan industri hilir pabrik gula. Namun revitalisasi tidak boleh dilakukan secara sembarang. Kebijakan impor harus dibatasi baik jumlah ataupun waktu. Jumlah impor harusnya semakin menurun seiring dengan meningkatnya jumlah produksi gula dalam negeri. Serta impor harus dihentikan apabila produksi dalam negeri telah mampu mencukupi kebutuhan konsumsinya.

Penulis: Slamet Widodo, S.E., M.E.
Abstrak:

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.
Abstrak:
Gangguan pasokan minyak mentah dan bahan bakar minyak berakibat parah kepada perekonomian negara yang terkena, bahkan juga kepada situasi yang dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial politik. Sehingga diperlukan Cadangan Strategis Minyak (CSM) untuk menjaga pasokan energi jangka panjang untuk menjaga kestabilan ekonomi sosial dan politik. Namun, Indonesia yang merupakan negara importir minyak dan memiliki jumlah penduduk yang banyak belum memiliki CSM. Hal ini menunjukkan belum baiknya infrastruktur penunjang kegiatan minyak dalam negeri. Bila dibandingkan negara-negara net importir minyak, seperti Jepang dan Korea sudah memiliki CSM dengan kapasitas masing-masing untuk 140 hari dan 40 hari. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mulai membangun secara bertahap Cadangan Strategis Minyak untuk menjaga ketahanan energi Indonesia.

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E., C.L.D
Abstrak:

Penulis:
Abstrak:
Sebagai negara kepulauan yang sedang berkembang Indonesia, menyadari pentingnya strategi pembangunan berdimensi kewilayahan. Konsep pembangunan itu meletakkan pemahaman terhadap pembangunan ekonomi lokal sebagai bagian pembangunan nasional. Indonesia mengadaptasi pentingnya konsep pembangunan berdimensi kewilayahan, mulai dari proses perencanaan pembangunan hingga pengalokasian anggaran pembangunan. Dari tahapan perencanaan nampak sekali keinginan pemerintah memberikan penekanan terhadap pentingnya sektor-sektor tertentu ataupun wilayah-wilayah tertentu agar mendapatkan perhatian pengganggaran yang lebih. Begitu juga dalam tahapan pengalokasian anggaran, indikator dan data-data teknis kewilayahan menjadi penentu besaran alokasi anggaran yang menjadi porsi daerah tertentu.

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.
Abstrak:

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
Abstrak:
Perubahan atas UU APBN yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan apabila terjadi perubahan atas asumsi makro ekonomi yang signifikan atau terjadi perubahan postur APBN yang signifikan. Perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan karena adanya perubahan atas asumsi makro ekonomi yang signifikan, dalam hal ini penurunan harga minyak mentah Indonesia. Penurunan harga minyak mentah Indonesia saat ini telah mencapai hampir 50 persen dari harga yang telah ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2016. Penurunan harga minyak mentah ini akan berakibat pada menurunnya penerimaan negara dari sektor migas. Selain itu, penurunan harga minyak mentah Indonesia juga menyebabkan penurunan belanja negara, khususnya belanja di sektor energi.

Penulis: Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.
Abstrak:

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.
Abstrak:
Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan membuka kesempatan kerja yang luas. Capaian pertumbuhan ekonomi kuartal I tahun 2016 sebesar 4,92% di bawah target pertumbuhan ekonomi tahun 2016 dalam APBN sebesar 5,3%. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas telah menurunkan tingkat pengangguran terbuka yang cenderung menurun melambat sejak tahun 2010 hingga 2016 namun belum mampu menurunkan jumlah penduduk miskin, tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Untuk mencapai pertumbuhan yang berkualitas pemerintah perlu meningkatkan sumber pertumbuhan ekonomi dari permintaan agregat (AD) bukan hanya dari kenaikan konsumsi rumah tangga tetapi dengan meningkatkan investasi, meningkatkan sumber penawaran agregat sektor konstruksi dengan cara meningkatkan realisasi proyek infrastruktur yang bisa menyerap banyak tenaga kerja, menurunkan tingkat pengangguran terbuka dengan meningkatkan industri padat karya yang berteknologi rendah karena tingkat pengangguran terbuka terbesar berlatarbelakang SLTA, SLTP dan SD, menurunkan pekerja tidak penuh/setengah penganggur (underemployment) dan pekerja paruh waktu (parttime worker) dengan menanamkan jiwa wirausaha dan perlunya program-program pemerintah yang bisa mengurangi beban penduduk miskin/rentan miskin dan upaya meningkatkan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat terbawah untuk mengurangi indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2).