Data Buletin APBN

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.
Abstrak:

Penulis:
Abstrak:
Sebagai negara kepulauan yang sedang berkembang Indonesia, menyadari pentingnya strategi pembangunan berdimensi kewilayahan. Konsep pembangunan itu meletakkan pemahaman terhadap pembangunan ekonomi lokal sebagai bagian pembangunan nasional. Indonesia mengadaptasi pentingnya konsep pembangunan berdimensi kewilayahan, mulai dari proses perencanaan pembangunan hingga pengalokasian anggaran pembangunan. Dari tahapan perencanaan nampak sekali keinginan pemerintah memberikan penekanan terhadap pentingnya sektor-sektor tertentu ataupun wilayah-wilayah tertentu agar mendapatkan perhatian pengganggaran yang lebih. Begitu juga dalam tahapan pengalokasian anggaran, indikator dan data-data teknis kewilayahan menjadi penentu besaran alokasi anggaran yang menjadi porsi daerah tertentu.

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.
Abstrak:

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
Abstrak:
Perubahan atas UU APBN yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan apabila terjadi perubahan atas asumsi makro ekonomi yang signifikan atau terjadi perubahan postur APBN yang signifikan. Perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan karena adanya perubahan atas asumsi makro ekonomi yang signifikan, dalam hal ini penurunan harga minyak mentah Indonesia. Penurunan harga minyak mentah Indonesia saat ini telah mencapai hampir 50 persen dari harga yang telah ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2016. Penurunan harga minyak mentah ini akan berakibat pada menurunnya penerimaan negara dari sektor migas. Selain itu, penurunan harga minyak mentah Indonesia juga menyebabkan penurunan belanja negara, khususnya belanja di sektor energi.

Penulis: Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.
Abstrak:

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.
Abstrak:
Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan membuka kesempatan kerja yang luas. Capaian pertumbuhan ekonomi kuartal I tahun 2016 sebesar 4,92% di bawah target pertumbuhan ekonomi tahun 2016 dalam APBN sebesar 5,3%. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas telah menurunkan tingkat pengangguran terbuka yang cenderung menurun melambat sejak tahun 2010 hingga 2016 namun belum mampu menurunkan jumlah penduduk miskin, tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Untuk mencapai pertumbuhan yang berkualitas pemerintah perlu meningkatkan sumber pertumbuhan ekonomi dari permintaan agregat (AD) bukan hanya dari kenaikan konsumsi rumah tangga tetapi dengan meningkatkan investasi, meningkatkan sumber penawaran agregat sektor konstruksi dengan cara meningkatkan realisasi proyek infrastruktur yang bisa menyerap banyak tenaga kerja, menurunkan tingkat pengangguran terbuka dengan meningkatkan industri padat karya yang berteknologi rendah karena tingkat pengangguran terbuka terbesar berlatarbelakang SLTA, SLTP dan SD, menurunkan pekerja tidak penuh/setengah penganggur (underemployment) dan pekerja paruh waktu (parttime worker) dengan menanamkan jiwa wirausaha dan perlunya program-program pemerintah yang bisa mengurangi beban penduduk miskin/rentan miskin dan upaya meningkatkan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat terbawah untuk mengurangi indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2).

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P.
Abstrak:

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E., M.E.
Abstrak:
Penyertaan Modal Negara (PMN) yang merupakan salah satu jalan untuk membantu percepatan pembangunan infrastruktur pada APBN 2016 mengalami penundaan. Alokasi yang cukup besar disinyalir sebagai alasan penundaan tersebut. Untuk itu perlunya kriteria yang jelas dan transparan mengenai BUMN atau perseroan terbatas yang layak mendapatkan PMN disamping melihat kemampuan keuangan negara yang tercermin dari anggaran defisit pada APBN. Agar peran BUMN sebagai agen pembangunan dapattercapai dalam rangka mewujudkan mandat yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019.

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.
Abstrak:

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P.
Abstrak:
Alokasi pemberian subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 kilogram (kg) di tahun 2017 telah ditetapkan sebesar Rp20 triliun, turun Rp22,31 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan (APBN-P) 2016 yang dialokasikan sebesar Rp42.31 triliun. Subsidi LPG 3 kg tersebut akan diberikan kepada 26 juta rumah tangga miskin dan 2,3 juta pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), jumlah tersebut berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Agar penyaluran distribusi tepat sasaran, distribusi subsidi LPG 3 kg akan dilakukan secara tertutup.