Data Buletin APBN

Penulis:
Abstrak:
DEINDUSTRIALISASI bukan masalah baru di Indonesia, gejala yang ditunjukan semakin nyata dengan turunnya kontribusi sektor industri pengolahan non migas terhadap produk domestik bruto (PDB) sejak dekade lalu. Gejala deindustrialisasi juga dapat dilihat dari pertumbuhan industri yang kian merosot, berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional serta daya serap tenaga kerja di sektor industri yang selalu lebih rendah dari sektor jasa.

Penulis:
Abstrak:
DEINDUSTRIALISASI bukan masalah baru di Indonesia, gejala yang ditunjukan semakin nyata dengan turunnya kontribusi sektor industri pengolahan non migas terhadap produk domestik bruto (PDB) sejak dekade lalu. Gejala deindustrialisasi juga dapat dilihat dari pertumbuhan industri yang kian merosot, berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional serta daya serap tenaga kerja di sektor industri yang selalu lebih rendah dari sektor jasa.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.
Abstrak:

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E., M.E.
Abstrak:
PENETAPAN HET beras memiliki dampak positif bagi konsumen, baik dalam menjangkau harga beras maupun menjaga stabilnya harga beras . Diluar dari itu, penetapan kebijakan tersebut juga berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti tertekannya harga gabah di tingkat petani, keengganan berinovasi dalam menghasilkan varietas yang lebih baik, tersisihnya perusahaan penggilingan skala kecil, serta kerugian bagi pedagang.

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.
Abstrak:

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E., C.L.D
Abstrak:
Berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pemberlakuan desentralisasi sejak 1999 sangat ditentukan oleh kemandirian daerah. Faktanya, kemandirian daerah masih sangat rendah hingga saat ini, khususnya kabupaten dan kota. Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah, mengoptimalkan penerimaan dari Pajak dan Retribusi Daerah adalah salah satu pilihan rasional. Pengoptimalan tersebut dapat dicapai melalui revisi UU PDRD dan penguatan kapasitas daerah baik dalam mengelola PDRD maupun mendorong peningkatan akselerasi perekonomian daerah.

Penulis: Dahiri, S.Si., M.Sc., C.L.D
Abstrak:

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E., M.E.
Abstrak:
Target pemerintah dalam menerapkan Universal Health Coverage (UHC) di tahun 2019 masih memiliki sejumlah kendala baik berupa perluasan cakupan bagi tenaga kerja informal; integrasi Jamkesda ke dalam JKN; pelayanan kesehatan; pemerataan fasilitas dan tenaga kesehatan; serta nilai kegotong-royongan. Untuk itu perlu peran pemerintah dalam menentukan formulasi kebijakan yang mampu mengatasi hal tersebut demi peningkatan layanan kesehatan dan target UHC yang akan dicapai.

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.
Abstrak:

Penulis: Slamet Widodo, S.E., M.E.
Abstrak:
Kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif dalam beberapa tahun ini dan semakin membaiknya credit rating Indonesia, memberi sinyalemen positif terhadap kemampuan Indonesia dalam menyerap dana dari dalam dan luar negeri dalam rangka pembiayaan defisit APBN. Pembiayaan defisit APBN melalui utang merupakan alternatif yang harus ditempuh pemerintah ketika penerimaan negara belum mencukupi untuk membiayai prioritas pembangunan yang ditargetkan pemerintah. Pengelolaan utang negara dengan berbagai kebijakan dan analisis risiko yang telah dilaksanakan pemerintah tetap harus berpegang pada kemampuan negara dalam membayar kembali utangnya. Salah satu indikator yang mengukur kemampuan APBN dalam membiayai utangnya adalah keseimbangan primer yang dari tahun ke tahun semakin menurun.