Data Buletin APBN

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E., M.E.
Abstrak:
Salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam menarik investor sebagai upaya peningkatan investasi yaitu melalui kebijakan insentif pajak. Sayangnya peran insentif pajak sejauh ini masih kurang diminati dan dinilai belum cukup efektif. Beberapa hal yang menyebabkan kondisi tersebut terkait permasalahan dan kendala yang menyelimuti proses pengajuan maupun prosedur serta terbatasnya industri yang dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. Di luar itu, nyatanya iklim investasi sangat berpengaruh bagi investor dalam menentukan keputusan untuk menanamkan modalnya (investasi). Jika saja permasalahan kendala pengajuan mampu diatasi, kondisi iklim investasi yang kondusif, dan terdapat kerjasama dari semua pemangku kepentingan yang mendukung maka insentif pajak tentunya dapat berjalan optimal guna meningkatkan investasi sebagaimana harapan selama ini.

Penulis:
Abstrak:
Gejolak perekonomian dan pasar keuangan global mulai dirasakan perekonomian Indonesia yang ditandai dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Pada pertengahan Mei, nilai tukar hampir menembus Rp14.200 per dolar AS dan dapat dipastikan berimbas pada seluruh postur APBN dan perekonomian. Jika mengacu pada perhitungan sensitivitas perubahan asumsi dasar nilai tukar dalam Nota Keuangan 2018 dan realisasi APBN sampai dengan April 2018, pelemahan nilai tukar masih dianggap positif terhadap APBN. Namun jika dilihat dari sisi perekonomian, melemahnya nilai tukar lebih banyak menimbulkan dampak negatif yang dapat menjadi ancaman dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi

Penulis: Slamet Widodo, S.E., M.E.
Abstrak:
DUNIA saat ini tengah memasuki revolusi industri 4.0 yang telah mengubah secara drastis bagaimana industri harus berjalan. Indonesia memiliki peluang untuk menerapkan industri 4.0 namun dalam penerapannya memerlukan strategi yang tepat agar tidak menimbulkan beban sosial yang lebih besar, khususnya di pasar tenaga kerja domestik.

Penulis: MUJIBURRAHMAN
Abstrak:
POSISI utang pemerintah per Maret 2018 mencapai Rp4.136,39 triliun atau 29,78 persen dari PDB atau meningkat 13,4 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah total utang pemerintah tersebut bersumber dari surat berharga negara (SBN) sebesar 81,15 persen dan pinjaman sebesar 18,85 persen. Jumlah SBN yang dikuasai asing sudah mencapai 40 persen dan pinjaman luar negeri lebih besar dibandingkan dengan pinjaman dalam negeri. Disisi lain, Belanja negara dari tambahan utang tertinggi berasal dari sektor belanja perlindungan sosial yang naik mencapai 848,7 persen.

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E., C.L.D
Abstrak:
EKONOMI Pancasila merupakan proses pengelolaan ekonomi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilihat dari beberapa parameter seperti angka kemiskinan yang masih tinggi, kesenjangan pendapatan, kekayaan dan pembangunan antar wilayah, kesenjangan human capital dan faktor input pembentuk human capital, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pengelolaan ekonomi Indonesia saat ini masih jauh dari cita-cita ekonomi Pancasila.

Penulis: TAUFIQ HIDAYATULLAH, SE
Abstrak:
RENCANA Pemerintah yang mewajibkan Pertamina untuk menyediakan dan mendistribusikan premium (RON 88) ke seluruh Indonesia termasuk Jawa, Madura dan Bali (Jamali) dinilai belum dibutuhkan untuk saat ini, mengingat pilihan kebijakan ini merupakan langkah mundur Pemerintah dalam mendorong penggunaan bahan bakar yang lebih bersih dan ramah lingkungan di masa yang akan datang dan kebijakan ini juga akan semakin membebani keuangan Pertamina.

Penulis: Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.
Abstrak:

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.
Abstrak:

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E., M.E.
Abstrak:

Penulis: Dahiri, S.Si., M.Sc., C.L.D
Abstrak: