Data Buletin APBN

Penulis: TAUFIQ HIDAYATULLAH, SE
Abstrak:
Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok terbanyak ketiga didunia setelah tiongkok dan India. Jumlah perokok di Indonesia usia ≥15 tahun sebesar 58 juta jiwa, dilanjutkan India sebesar 115,8 juta dan Tiongkok sebesar 318,1 juwa (The Tobacco Atlas, 2019). Survei lain menunjukan bahwa jumlah perokok dewasa di Indonesia sebesar 34,5 persen atau sekitar 70,2 juta jiwa (Global Adult Tobacco Survey (GATS), 2021). Tingginya persentase perokok di Indonesia berpotensi meningkatkan jumlah kasus penyakit tidak menular di masyarakat, yang pada akhirnya akan berpotensi meningkatkan pembiayaan kesehatan yang ditanggung APBN. Komisi IX DPR RI dapat mendorong Kementerian Kesehatan untuk membuat DAK KTR dan DAK Layanan UBM. DAK KTR dan DAK Layanan UBM perlu dilakukan sehingga daerah kabupaten/kota yang belum memiliki anggaran yang cukup, mampu membiayai kedua program tersebut.

Penulis: EMILLIA OCTAVIA, ST.,M.Ak
Abstrak:
Kemacetan menjadi salah satu persoalan pada daerah perkotaan di Indonesia. Sistem angkutan umum massal perkotaan dilakukan untuk mengatasi persoalan kemacetan. Beberapa permasalahan dan kendala terjadi dalam pengembangan angkutan umum massal perkotaan yaitu belum adanya rencana pengembangan transportasi umum massal perkotaan; keterbatasan anggaran dan infrastruktur pendukung; koordinasi yang tidak optimal dan persoalan pembebasan lahan; dan kebijakan yang belum optimal. Komisi V DPR RI perlu mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar menghimbau pemda untuk melakukan beberapa langkah yang diperlukan dalam pengembangan angkutan umum massal perkotaan antara lain membangun rencana pengembangan transportasi umum massal; mencari alternatif sumber pendanaan; peningkatan dan perbaikan infrastruktur pendukung; peningkatan koordinasi antar stakeholder yang terkait; dan pemberlakuan kebijakan yang mendorong penggunaan transportasi massal.

Penulis: ANDRIANI ELIZABETH
Abstrak:
Inisiasi pengembangan super grid di Indonesia telah memasuki babak baru dengan kesepakatan untuk menginterkoneksikan jaringan listrik lintas negara dalam forum KTT ASEAN 2023. Proyek super grid sebetulnya sudah menjadi rencana Pemerintah sejak tahun 2021 yang tercantum pada RUPTL PLN 2021-2030. Meski besarnya potensi pembangunan super grid bagi Indonesia, namun terdapat tantangan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah. Beberapa tantangan tersebut antara lain dari aspek biaya, infrastruktur listrik nasional, dan tantangan politis. Komisi VI DPR RI perlu mendorong Kementerian Investasi/BKPM untuk mendukung perencanaan anggaran super grid. Selain itu, Komisi VI DPR RI perlu mendorong PLN untuk memprioritaskan pengembangan jaringan infrastruktur listrik nasional. Terakhir, Komisi VII DPR RI melalui Kementerian ESDM perlu mendorong Pemerintah untuk menyusun regulasi terkait super grid.

Penulis: Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.
Abstrak:
Tax Ratio Indonesia tergolong rendah bahkan paling rendah dari negara-negara ASEAN. Hal ini disebabkan kontribusi Pajak Penghasilan Orang Pribadi masih rendah. Di negara-negara maju, kontribusi Pajak Penghasilan Orang Pribadi paling besar dari pada pajak lainnya. Strategi meningkatkan Tax Ratio, di luar strategi pemerintah di APBN 2024, dapat melalui terobosan baru antara lain merangkul sektor informal ke sektor formal; fokus pada sektor yang undertaxed; meningkatkan kepatuhan pajak melalui Certificate Clearance untuk berbagai urusan di berbagai entitas dan Earned Income Tax Credit (EITC) yang berdampak pada PDB. Dengan demikian, kepatuhan diharapkan dapat ditingkatkan karena fasilitas/bantuan sosial dibutuhkan secara langsung oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini berdampak pada peningkatan penerimaan perpajakan yang akhirnya akan meningkatkan Tax Ratio. Komisi XI DPR RI dapat mendorong Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, untuk mencari terobosan baru untuk meningkatkan Tax Ratio melalui potensi pajak penghasilan Orang Pribadi.

Penulis: MUHAMMAD ANGGARA TENRIATTA SIREGAR, S.E.
Abstrak:
Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2022 menunjukkan laju pertumbuhan PDB sub sektor perikanan dan kontribusi sub sektor perikanan mengalami penurunan di tahun 2022. Hal ini tidak diimbangi dengan tingkat penangkapan ikan yang sebagian besar sudah mencapai fully exploited dan overfishing. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota dan saat ini diuji coba di beberapa pelabuhan perikanan. Kebijakan PIT masih menemui beberapa tantangan, seperti masih adanya ancaman penangkapan ikan ilegal, kekhawatiran akan merugikan nelayan lokal, belum meratanya infrastruktur pelabuhan dan penggunaan aplikasi E-PIT. Komisi IV perlu mendorong pemerintah untuk menambah porsi anggaran dan memastikan kebijakan ini dapat dilaksanakan secara menyeluruh di semua pelabuhan perikanan dan berpihak pada nelayan lokal.

Penulis: LEO ISKANDAR, S.E
Abstrak:
Pemerintah menetapkan target ketersediaan beras sebesar 46,84 juta ton sebagai salah satu target ketahanan pangan dalam RAPBN 2024. Ada beberapa tantangan untuk mencapai ketersedian beras tersebut diantaranya penurunan produksi beras nasional tahun 2018-2022 rata-rata sebesar 1,75 persen per tahun, tantangan perubahan iklim El Nino yang akan menurunkan produktivitas beras nasional, dan masih terbatasnya opsi negara importir beras. Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk melakukan pengendalian terhadap konversi lahan pertanian, mendorong pemerintah daerah hingga tingkat desa dalam memeriksa kesiapan sistem penyediaan air di wilayahnya, optimalisasi penyerapan produksi dalam negeri, serta perlu mempercepat impor beras dari negara lain seperti Pakistan dan Vietnam serta memastikan koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait.

Penulis: HIKMATUL FITRI, SE.,M.Sc
Abstrak:
Ancaman kelaparan masih terjadi di Indonesia di tengah anggaran ketahanan pangan terus meningkat dan berbagai program ketahanan pangan menjadi sektor prioritas pembangunan. Prevalensi ketidakcukupan pangan serta penduduk yang mengalami kerawanan pangan kembali meningkat serta menjauhi dari target yang ditetapkan pemerintah. Diperlukan persiapan penanganan dan pengelolaan jangka panjang yang menyelesaikan akar permasalahan, serta upaya berkelanjutan untuk mencapai target mewujdukan masyarakat Indonesia tanpa kelaparan pada tahun 2030. Komisi IV DPR RI perlu mendorong Kementerian Pertanian dan Bapanas untuk meningkatkan kinerja pertanian berkelanjutan, meningkatkan produk dan produktivitas pertanian, serta memastikan anggaran ketahanan pangan menyasar langsung kepada masyarakat miskin dalam mengakses pangan serta mencukupi kebutuhan konsumsi energi mereka.

Penulis: DEANDRA CHASMIR
Abstrak:
Pemerintah terus berusaha untuk menghidupkan kembali industri melalui hilirisasi. Rencana tersebut tertuang dalam NK RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2024 dan RIPIN 2015-2035. Dengan cadangan tembaga Indonesia yang berada di posisi 7 besar dunia, komoditas tembaga terpilih sebagai salah satu agenda prioritas hilirisasi. Meskipun demikian, hilirisasi menghadapi banyak kendala dalam pelaksanaannya. Untuk itu, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi atensi Komisi VII DPR RI diantaranya: insentif, regulasi, dampak lingkungan hingga roadmap.

Penulis: OLLANI VABIOLA BANGUN, SIP.,MM
Abstrak:
Sektor pariwisata berkontribusi pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB), pendapatan devisa dan penyediaan lapangan kerja yang diperoleh melalui kunjungan wisatawan. Pandemi Corona Virus (Covid-19) menjadi pukulan bagi pariwisata Indonesia. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memulihkan sektor pariwisata di antaranya pemberian stimulus pariwisata, insentif untuk sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, and Environtment Sustainability (CHSE) serta pengembangan aspek 3A. Namun, masih terdapat tantangan yang harus dijawab pemerintah seperti perubahan tren pariwisata, aksesibilitas, serta kenaikan harga tiket pesawat. Komisi X DPR RI perlu mendorong Kemenparekraf meningkatkan jumlah kunjungan wisnus melalui berbagai insentif. Selain itu, Komisi VI DPR RI juga perlu mendorong Kementerian BUMN untuk mengevaluasi skema harga tiket pesawat, dan menerapkan berbagai inovasi untuk menurunkan beban operasional maskapai.

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P.
Abstrak:
Negara wajib menciptakan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan dan program kerja yang diikuti dengan alokasi anggaran yang tersebar dalam postur RAPBN TA 2023. Catatan yang menjadi masukan pemerintah guna mewujudkan ketahanan pangan diantaranya perlunya komitmen dari seluruh stakeholder terkait dan sinergitas antara Bapanas, Bulog, dan ID Food untuk menciptakan ketahanan pangan serta meningkatnya kesejahteraan petani, peternak maupun nelayan.

Penulis: FIRLY NUR AGUSTIANI S.E., M.M.,
Abstrak:
BLT Desa merupakan program perlindungan sosial yang diinisiasi pemerintah karena adanya masyarakat miskin yang terdampak COVID-19, yang mulai disalurkan paling cepat April 2020. Dalam implementasinya ditemukan beberapa penyimpangan dan kendala terkait data penerima BLT Desa, penetapan APBDes serta penyaluran BLT Desa. Untuk itu pemerintah harus menyiapkan solusi dari permasalahan tersebut. Artikel ini akan mengevaluasi Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) tahun 2020 -2021 sehingga dapat menjadi perbaikan program Pemerintah ke depan.

Penulis: NOVA AULIA BELLA
Abstrak:
Minusnya perekonomian Amerika Serikat selama dua kuartal berturut-turut di tahun 2022 mengindikasikan terjadinya resesi di negara tersebut. Dampaknya dirasakan sampai ke Indonesia yang mana merupakan salah satu negara mitra dagang Amerika Serikat. Dampak yang dirasakan Indonesia yaitu diprediksi mengalami penurunan kinerja ekspor, capital outflow modal asing dari Indonesia, dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Untuk itu, Pemerintah perlu mengoptimalkan peran pasar dalam negeri serta melakukan bauran kebijakan fiskal dan moneter untuk memitigasi dampak resesi Amerika Serikat pada perekonomian Indonesia dengan menyesuaikan tingkat suku bunga dalam negeri dan penajaman insentif fiskal untuk menarik kembali penanaman modal asing ke Indonesia

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.
Abstrak:
Sarana prasarana merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan destinasi pariwisata dalam menarik perhatian wisatawan. Menyadari hal tersebut, pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pariwisata sejak tahun 2016. Berdasarkan hasil evaluasi, nampak bahwa DAK Fisik Pariwisata telah mampu memengaruhi pembangunan di daerah. Namun demikian, masih terdapat permasalahan terkait penyerapan anggaran DAK Fisik yang masih rendah. Selain itu, terdapat juga temuan perencanaan pemerintah pusat dan daerah yang belum sinkron seutuhnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah diharapkan untuk menelusuri lebih lanjut terkait permasalahan pengelolaan anggaran DAK Fisik Pariwisata dan memerintahkan Dinas Pariwisata di daerah untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menyinergikan perencanaan pengembangan pariwisata.

Penulis: TIO RIYONO, S.E.
Abstrak:
Pengalokasian Dana Bagi Hasil bertujuan untuk pemerataan antardaerah. Namun beberapa penelitian menunjukkan Indonesia mengalami fenomena “kutukan sumber daya alam” yang kemudian dapat menjadi permasalahan pemerataan pembangunan daerah. Daerah penghasil memiliki indikator IPM yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah non-penghasil. Pemerintah perlu mendorong dan membina pemerintah daerah agar bersama-sama lebih memperhatikan dan mengantisipasi risiko eksternalitas negatif pada daerah penghasil DBH SDA. Harapannya, pembangunan daerah di Indonesia dapat dijalankan secara adil dan merata.

Penulis: ERVITA LULUK ZAHARA, S.E., M.E.
Abstrak:
Salah satu kebijakan dalam mendukung program tersebut dilakukan melalui upaya menurunkan Food Loss and Waste (FLW) di Indonesia. Pada tahun 2025, Indonesia memiliki target untuk dapat mengurangi sampah, termasuk sampah pangan sebesar 30 persen dan juga menargetkan penanganan sampah mencapai 70 persen. Hasil Kajian Food Loss and Waste (FLW) di Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan World Resources Institute (WRI), Waste4Change, dan United Kingdom-Foreign, Commonwealth and Development Office (UK-FCDO), ditemukan bahwa dalam kurun tahun 2000-2019 (20 tahun) total emisi timbulan FLW diestimasikan sebesar 1.702,9 Mt CO2 ek, dengan rata-rata kontribusi per tahun setara dengan 7,29 persen emisi GRK Indonesia. Kerugian dari timbulan FLW dalam kurun waktu tersebut diestimasikan sebesar Rp213-551 triliun/tahun atau setara dengan 4-5 persen PDB Indonesia. Sampah pangan pada sisi konsumsi memproduksi karbon terbesar dari seluruh rantai pasok karbon, namun upaya pengelolaan FLW tetap perlu dilakukan dimulai dari pada tahap penyediaan pangan, produksi, konsumsi, hingga pasca-konsumsi.