Data Buletin APBN

Penulis: TEUKU HAFIZH FAKHREZA, SE
Abstrak:
Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang paru dan organ lainnya, bakteri ini menyebar ketika penderita TBC sedang batuk, berbicara, dan bersin. TBC juga merupakan salah satu dari 10 penyebab kematian utama di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara sebagai penyumbang beban TBC terbesar secara global. Kematian karena TBC di Indonesia diperkirakan mencapai 144.000 atau 52 per 100.000 penduduk. Penanggulangan TBC di Indonesia masih mengalami beberapa tantangan seperti tidak tercapainya target penurunan TBC pada RPJMN, kasus TBC pada anak masih tinggi, deteksi dini dan skrining yang belum berjalan optimal dan permasalahan anggaran. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian Komisi IX DPR RI untuk mendorong Kementerian Kesehatan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan penyakit TBC tersebut.

Penulis: DEANDRA CHASMIR
Abstrak:
Pemerintah terus berusaha untuk menghidupkan kembali industri melalui hilirisasi. Rencana tersebut tertuang dalam NK RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2024 dan RIPIN 2015-2035. Kelapa Sawit termasuk dalam salah satu agenda prioritas hilirisasi. Meskipun demikian, Hilirisasi menghadapi banyak kendala dalam pelaksanaannya. Untuk itu, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi atensi antara lain terkait regulasi dan Isu-isu sosial. Diharapkan Komisi VII DPR RI mendorong regulasi ketat lingkungan dan sertifikasi RSPO untuk perusahaan kelapa sawit, serta mendorong pemantauan dan penegakan kepatuhan terhadap standar etika dan hak asasi manusia. Selain itu, produsen kosmetik dan pemangku kepentingan kelapa sawit perlu adopsi strategi inklusif dan berkelanjutan, serta mengoptimalkan rantai pasokan kelapa sawit untuk keberlanjutan

Penulis: LEO ISKANDAR, S.E
Abstrak:
Kemandirian industri alat kesehatan memegang peranan penting dalam mewujudkan terselenggaranya pelayanan kesehatan yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat. Terdapat beberapa tantangan dalam mewujudkan kemandirian industri alat kesehatan. Pertama, rendahnya tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang digunakan dalam produksi alat kesehatan dalam negeri. Kedua, belum maksimalnya apresiasi dari pengguna produk alat kesehatan yang belum yakin terhadap kualitas produk dalam negeri. Ketiga, dukungan pembinaan kepada pelaku usaha industri alat kesehatan masih belum optimal. Untuk itu, Komisi VII DPR RI perlu mendorong Kementerian Perindustrian untuk melakukan penyusunan pohon industri khusus industri alat kesehatan, memaksimalkan partisipasi aktif dan bermakna dari masyarakat (meaningful participation) dalam menyusun kebijakan terkait industri dan mendorong pemerintah untuk meningkatkan kerja sama internasional terkait riset dan pengembangan. Perlunya peran Komisi VI DPR RI dalam mengusahakan BUMN terkait, seperti PT Bio Farma (Persero) selaku holding BUMN Farmasi, untuk melakukan sinergi dan mendukung pengembangan industri alat kesehatan serta peran Komisi VII DPR RI untuk menguatkan pelaksanaan riset di bidang alat kesehatan oleh Kementerian yang membawahi bidang riset dan teknologi maupun Pendidikan Tinggi.

Penulis: LINIA SISKA RISANDI
Abstrak:
Program pembangunan balai latihan kerja komunitas (BLK-K) bertujuan untuk mengatasi kesenjangan kompetensi. BLK-K diharapkan dapat mengambil peran strategis dalam mencetak SDM yang siap kerja di pasar kerja dan/atau mampu menciptakan lapangan kerja. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan BLK-K diantaranya BLK-K masih banyak yang bergantung pada pendanaan dari pemerintah, kemitraan yang dilakukan oleh BLK-K dengan pemerintah lokal belum optimal, serta kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) juga masih minim. Oleh karena itu, Komisi IX DPR RI perlu mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pembinaan kepada BLK-K untuk bekerjasama dengan DUDI, pemilihan lokasi pembangunan BLK-K disesuaikan dengan potensi daerah dan mendorong percepatan kemandirian BLK-K dengan kemitraan dari berbagai pihak.

Penulis: ORLANDO RAKA BESTIANTA, S.E. C.L.D
Abstrak:
Pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 191,4 juta pengguna dan mencatatkan peringkat ketiga di Kawasan Asia Pasifik. Potensi tersebut menjadikan beberapa platform social media melakukan terobosan dan inovasi dengan menggabungkan antara e-commerce dan sosial media. Hal tersebut diperkuat dengan perubahan pola belanja masyarakat semenjak pandemi. Terobosan tersebut memiliki peluang bagi negara antara lain memudahkan akses UMKM dalam platform digital dan juga meningkatkan penerimaan negara, adapun tantangannya adalah predatory pricing dan impor ilegal. Komisi VI DPR RI dapat mendorong Kementerian Koperasi dan UMKM serta Kementerian Perdagangan untuk memberikan pelatihan atau masukan secara masif demi meningkatkan daya saing produk UMKM di social commerce. Selain itu, jika social diperbolehkan beroperasi kembali commerce di Indonesia maka Komisi XI DPR RI dapat mendorong Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk berkoordinasi dengan Badan Standarisasi Nasional untuk mengawasi barang impor yang akan diperdagangkan di Indonesia apakah sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

Penulis: NOVA AULIA BELLA
Abstrak:
Indonesia memiliki sumber daya yang sangat melimpah untuk pengembangan energi berbasis biomassa terutama yang berasal dari kelapa sawit. Namun, dalam perkembangannya justru target biomassa Indonesia hingga pertengahan tahun 2023 masih di bawah target yang telah ditetapkan Pemerintah. Penyebab tidak tercapainya target karena terdapat beberapa kendala dalam pengembangannya diantaranya: ketersediaan pasokan kelapa sawit sebagai bahan baku yang belum terjamin dan konsisten, persaingan dengan sumber energi fosil seperti batubara, dan tingginya biaya yang dibutuhkan untuk mengkonversi biomassa menjadi energi yang diinginkan. Komisi VI DPR RI perlu untuk mendorong Kementerian Perdagangan agar lebih ketat dalam mengatur ekspor kelapa sawit dan turunannya serta memberikan prioritas penyaluran kelapa sawit untuk pengembangan biomassa.

Penulis: TAUFIQ HIDAYATULLAH, SE
Abstrak:
Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok terbanyak ketiga didunia setelah tiongkok dan India. Jumlah perokok di Indonesia usia ≥15 tahun sebesar 58 juta jiwa, dilanjutkan India sebesar 115,8 juta dan Tiongkok sebesar 318,1 juwa (The Tobacco Atlas, 2019). Survei lain menunjukan bahwa jumlah perokok dewasa di Indonesia sebesar 34,5 persen atau sekitar 70,2 juta jiwa (Global Adult Tobacco Survey (GATS), 2021). Tingginya persentase perokok di Indonesia berpotensi meningkatkan jumlah kasus penyakit tidak menular di masyarakat, yang pada akhirnya akan berpotensi meningkatkan pembiayaan kesehatan yang ditanggung APBN. Komisi IX DPR RI dapat mendorong Kementerian Kesehatan untuk membuat DAK KTR dan DAK Layanan UBM. DAK KTR dan DAK Layanan UBM perlu dilakukan sehingga daerah kabupaten/kota yang belum memiliki anggaran yang cukup, mampu membiayai kedua program tersebut.

Penulis: EMILLIA OCTAVIA, ST.,M.Ak
Abstrak:
Kemacetan menjadi salah satu persoalan pada daerah perkotaan di Indonesia. Sistem angkutan umum massal perkotaan dilakukan untuk mengatasi persoalan kemacetan. Beberapa permasalahan dan kendala terjadi dalam pengembangan angkutan umum massal perkotaan yaitu belum adanya rencana pengembangan transportasi umum massal perkotaan; keterbatasan anggaran dan infrastruktur pendukung; koordinasi yang tidak optimal dan persoalan pembebasan lahan; dan kebijakan yang belum optimal. Komisi V DPR RI perlu mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar menghimbau pemda untuk melakukan beberapa langkah yang diperlukan dalam pengembangan angkutan umum massal perkotaan antara lain membangun rencana pengembangan transportasi umum massal; mencari alternatif sumber pendanaan; peningkatan dan perbaikan infrastruktur pendukung; peningkatan koordinasi antar stakeholder yang terkait; dan pemberlakuan kebijakan yang mendorong penggunaan transportasi massal.

Penulis: ANDRIANI ELIZABETH
Abstrak:
Inisiasi pengembangan super grid di Indonesia telah memasuki babak baru dengan kesepakatan untuk menginterkoneksikan jaringan listrik lintas negara dalam forum KTT ASEAN 2023. Proyek super grid sebetulnya sudah menjadi rencana Pemerintah sejak tahun 2021 yang tercantum pada RUPTL PLN 2021-2030. Meski besarnya potensi pembangunan super grid bagi Indonesia, namun terdapat tantangan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah. Beberapa tantangan tersebut antara lain dari aspek biaya, infrastruktur listrik nasional, dan tantangan politis. Komisi VI DPR RI perlu mendorong Kementerian Investasi/BKPM untuk mendukung perencanaan anggaran super grid. Selain itu, Komisi VI DPR RI perlu mendorong PLN untuk memprioritaskan pengembangan jaringan infrastruktur listrik nasional. Terakhir, Komisi VII DPR RI melalui Kementerian ESDM perlu mendorong Pemerintah untuk menyusun regulasi terkait super grid.

Penulis: Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.
Abstrak:
Tax Ratio Indonesia tergolong rendah bahkan paling rendah dari negara-negara ASEAN. Hal ini disebabkan kontribusi Pajak Penghasilan Orang Pribadi masih rendah. Di negara-negara maju, kontribusi Pajak Penghasilan Orang Pribadi paling besar dari pada pajak lainnya. Strategi meningkatkan Tax Ratio, di luar strategi pemerintah di APBN 2024, dapat melalui terobosan baru antara lain merangkul sektor informal ke sektor formal; fokus pada sektor yang undertaxed; meningkatkan kepatuhan pajak melalui Certificate Clearance untuk berbagai urusan di berbagai entitas dan Earned Income Tax Credit (EITC) yang berdampak pada PDB. Dengan demikian, kepatuhan diharapkan dapat ditingkatkan karena fasilitas/bantuan sosial dibutuhkan secara langsung oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini berdampak pada peningkatan penerimaan perpajakan yang akhirnya akan meningkatkan Tax Ratio. Komisi XI DPR RI dapat mendorong Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, untuk mencari terobosan baru untuk meningkatkan Tax Ratio melalui potensi pajak penghasilan Orang Pribadi.

Penulis: MUHAMMAD ANGGARA TENRIATTA SIREGAR, S.E.
Abstrak:
Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2022 menunjukkan laju pertumbuhan PDB sub sektor perikanan dan kontribusi sub sektor perikanan mengalami penurunan di tahun 2022. Hal ini tidak diimbangi dengan tingkat penangkapan ikan yang sebagian besar sudah mencapai fully exploited dan overfishing. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota dan saat ini diuji coba di beberapa pelabuhan perikanan. Kebijakan PIT masih menemui beberapa tantangan, seperti masih adanya ancaman penangkapan ikan ilegal, kekhawatiran akan merugikan nelayan lokal, belum meratanya infrastruktur pelabuhan dan penggunaan aplikasi E-PIT. Komisi IV perlu mendorong pemerintah untuk menambah porsi anggaran dan memastikan kebijakan ini dapat dilaksanakan secara menyeluruh di semua pelabuhan perikanan dan berpihak pada nelayan lokal.

Penulis: LEO ISKANDAR, S.E
Abstrak:
Pemerintah menetapkan target ketersediaan beras sebesar 46,84 juta ton sebagai salah satu target ketahanan pangan dalam RAPBN 2024. Ada beberapa tantangan untuk mencapai ketersedian beras tersebut diantaranya penurunan produksi beras nasional tahun 2018-2022 rata-rata sebesar 1,75 persen per tahun, tantangan perubahan iklim El Nino yang akan menurunkan produktivitas beras nasional, dan masih terbatasnya opsi negara importir beras. Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk melakukan pengendalian terhadap konversi lahan pertanian, mendorong pemerintah daerah hingga tingkat desa dalam memeriksa kesiapan sistem penyediaan air di wilayahnya, optimalisasi penyerapan produksi dalam negeri, serta perlu mempercepat impor beras dari negara lain seperti Pakistan dan Vietnam serta memastikan koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait.

Penulis: HIKMATUL FITRI, SE.,M.Sc
Abstrak:
Ancaman kelaparan masih terjadi di Indonesia di tengah anggaran ketahanan pangan terus meningkat dan berbagai program ketahanan pangan menjadi sektor prioritas pembangunan. Prevalensi ketidakcukupan pangan serta penduduk yang mengalami kerawanan pangan kembali meningkat serta menjauhi dari target yang ditetapkan pemerintah. Diperlukan persiapan penanganan dan pengelolaan jangka panjang yang menyelesaikan akar permasalahan, serta upaya berkelanjutan untuk mencapai target mewujdukan masyarakat Indonesia tanpa kelaparan pada tahun 2030. Komisi IV DPR RI perlu mendorong Kementerian Pertanian dan Bapanas untuk meningkatkan kinerja pertanian berkelanjutan, meningkatkan produk dan produktivitas pertanian, serta memastikan anggaran ketahanan pangan menyasar langsung kepada masyarakat miskin dalam mengakses pangan serta mencukupi kebutuhan konsumsi energi mereka.

Penulis: DEANDRA CHASMIR
Abstrak:
Pemerintah terus berusaha untuk menghidupkan kembali industri melalui hilirisasi. Rencana tersebut tertuang dalam NK RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2024 dan RIPIN 2015-2035. Dengan cadangan tembaga Indonesia yang berada di posisi 7 besar dunia, komoditas tembaga terpilih sebagai salah satu agenda prioritas hilirisasi. Meskipun demikian, hilirisasi menghadapi banyak kendala dalam pelaksanaannya. Untuk itu, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi atensi Komisi VII DPR RI diantaranya: insentif, regulasi, dampak lingkungan hingga roadmap.

Penulis: OLLANI VABIOLA BANGUN, SIP.,MM
Abstrak:
Sektor pariwisata berkontribusi pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB), pendapatan devisa dan penyediaan lapangan kerja yang diperoleh melalui kunjungan wisatawan. Pandemi Corona Virus (Covid-19) menjadi pukulan bagi pariwisata Indonesia. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memulihkan sektor pariwisata di antaranya pemberian stimulus pariwisata, insentif untuk sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, and Environtment Sustainability (CHSE) serta pengembangan aspek 3A. Namun, masih terdapat tantangan yang harus dijawab pemerintah seperti perubahan tren pariwisata, aksesibilitas, serta kenaikan harga tiket pesawat. Komisi X DPR RI perlu mendorong Kemenparekraf meningkatkan jumlah kunjungan wisnus melalui berbagai insentif. Selain itu, Komisi VI DPR RI juga perlu mendorong Kementerian BUMN untuk mengevaluasi skema harga tiket pesawat, dan menerapkan berbagai inovasi untuk menurunkan beban operasional maskapai.