Data Buletin APBN

Penulis:
Abstrak:

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E., C.L.D
Abstrak:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar keempat emisi di Indonesia. Emisi dari penggunaan pupuk dan bahan kimia juga merupakan kontributor terbesar terhadap pemanasan global. Data ini sudah cukup bagi Indonesia untuk serius mengakselerasi transisi penggunaan pupuk kimia ke pupuk organik. Ketidakseimbangan supply and demand dan kendala dari sisi produksi masih jadi penghambat akselerasi tersebut. Komisi IV DPR RI perlu mendesak pemerintah untuk merevisi Permentan 10/2022 guna menyeimbangkan suplly and demand. Komisi IV DPR RI bersama Komisi XI dan Komisi VI perlu mendorong pemerintah agar produsen pupuk organik menjadi salah satu debitur prioritas untuk memperoleh KUR, dana bergulir Koperasi dan UMKM, dan kredit UMKM. Komisi IV DPR RI juga perlu berkoordinasi dengan Komisi XI DPR RI guna mendorong Kementerian Keuangan memasukkan keseriusan dan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung transisi pupuk kimia ke organik sebagai salah satu kinerja yang dijadikan ukuran pemberian insentif fiskal kepada daerah dalam APBN.

Penulis: ROSALINA TINEKE KUSUMAWARDHANI, S.E., M.M.
Abstrak:
Pemerintah Indonesia mewajibkan pemberian IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) kepada setiap bayi usia 0–11 bulan. Meskipun cakupan IDL telah meningkat signifikan melebihi target 90% pada tahun 2022, masih terdapat persentase kabupaten/kota yang belum mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, seperti ketersediaan vaksin di kabupaten/kota, belum optimalnya pencatatan digital Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK), adanya provokasi kontraimunisasi, serta belum meratanya fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas dan posyandu. Komisi IX DPR RI perlu mendorong Kementerian Kesehatan untuk memastikan pemerataan logistik vaksin IDL, meningkatkan kemampuan petugas dan kader kesehatan dalam pencatatan digital ASIK, kampanye media masa dan media untuk mensosialisasikan fatwa MUI, mendorong keterlibatan PKK di lingkungan masing-masing, dan memastikan dukungan dari pemerintah daerah.

Penulis: Rastri Paramita, S.E., M.M.
Abstrak:
Capaian bauran energi primer di tahun 2023 kembali meleset dari target. Tulisan ini akan mengkaji mengenai apa saja yang masih menjadi tantangan dalam meningkatkan bauran energi dan strategi apa yang dibutuhkan untuk dapat mengakselerasi capaian target bauran energi Indonesia di tahun 2025. Tantangan yang masih dihadapi antara lain: belum adanya paying hukum yang mengatur EBT secara khusus, masih terdapat kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung peningkatan bauran energi primer yang berasal dari EBT, dan kurang optimalnya partisipasi masyarakat terutama dalam penyusunan kebijakan energi. Strategi optimalisasi akselerasi bauran energi primer dapat optimal jika antara pemangku kebijakan, seperti Komisi VII DPR RI, pemerintah, dan stakeholder memiliki komitmen politik dan kebijakan yang jelas, terarah serta konsisten dengan target jangka panjang maupun pendek, adanya roadmap yang jelas dan terukur, koordinasi antar pihak yang berwenang, dan pembiayaan murah untuk investasi di EBT.

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P., C.L.D
Abstrak:
Mandatory spending terhadap pendidikan membuat alokasi anggaran pendidikan dalam 14 tahun selalu masuk 2 besar dalam APBN. Besarnya alokasi yang diberikan belum sejalan dengan capaian yang diharapkan. Guna meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing Komisi X DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan program serta mutu pendidikan, pemerataan akses layanan Pendidikan dengan mempertimbangkan mempertimbangkan pemerataan antar wilayah dan antar individu, menghadirkan skema pembiayaan pendidikan yang terjangkau bagi mahasiswa yang tidak mampu, penempatan perpustakaan terbuka di setiap kelurahan/desa, menerbitan buku bacaan guna meningkatkan literasi masyarakat Indonesia yang dapat diakses/unduh secara gratis melalui internet.

Penulis: TIO RIYONO, S.E.
Abstrak:
Ketidakpastian pandemi yang diperkirakan lebih parah dari Covid-19 mendorong perlunya fleksibilitas anggaran yang lebih baik. Indonesia, dengan keberhasilan pemulihan ekonomi selama pandemi, perlu memperkuat kebijakan fleksibilitas anggaran yang sebelumnya diterapkan. Evaluasi terhadap respons terhadap Covid-19 menunjukkan perlunya fleksibilitas anggaran sebagai elemen berkelanjutan, bukan hanya respons terhadap darurat. Tulisan ini menekankan pentingnya belajar dari pengalaman pandemi untuk membangun sistem anggaran yang adaptif demi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi. Komisi XI dan Badan Anggaran DPR RI perlu mendorong pembahasan bersama dengan pemerintah agar peran DPR RI lebih kuat di masa pandemi selanjutnya. Serta Komisi XI dan Badan Anggaran DPR RI juga perlu mendorong Pemerintah untuk memastikan kesiapan perangkat pemerintah lintas masa kepresidenan dalam menghadapi pandemi, implementasi kebijakan penganggaran dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, dan meminimalisir utang sebagai instrumen pengendalian pandemi.

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E., M.E.
Abstrak:
Bulan Januari hingga hingga November 2023 terjadi 384 juta anomali ancaman siber. Ancaman ini diprediksi akan melonjak pada tahun 2024. Sayangnya kondisi keamanan siber Indonesia dirasa tidak cukup baik. Untuk itu peran Komisi I DPR RI menjadi penting dalam mendorong pemerintah untuk pembentukan regulasi keamanan siber yang komprehensif dan terintegrasi, dengan melibatkan berbagai pihak; mendorong penguatan dan dukungan anggaran; mensosialisasikan dan mengedukasi literasi digital khususnya terkait keamanan siber serta meningkatkan minat masyarakat betapa pentingnya keamanan siber; dan terakhir peran serta dari Komisi X DPR RI juga diperlukan guna mendorong perguruan tinggi untuk mempersiapkan diri dalam melahirkan SDM yang kompeten dan unggul serta mendorong masuknya pendidikan teknologi dan keamanan siber ke dalam kurikulum pendidikan dasar.

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.
Abstrak:
Pemerintah menganggarkan subsidi pupuk dalam APBN TA 2024 sebesar Rp26,68 triliun dan juga akan menambah anggaran tambahan sebesar Rp14 triliun. Berdasarkan evaluasi masih terdapat permasalahan subsidi pupuk diantaranya penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi, kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan, dan subsidi pupuk belum mampu meningkatkan produksi pertanian. Pemerintah berencana mengubah subsidi menjadi bantuan langsung Pupuk. Komisi IV DPR RI perlu mendorong Pemerintah untuk melakukan pendataan petani secara akurat, dengan memasukkan indikator kemiskinan, karakteristik perekonomian daerah, dan luas lahan dalam penyaluran skema bantuan langsung pupuk.

Penulis: DAMIA LIANA, S.E.
Abstrak:
Volume penjualan LPG 3 kg bersubsidi terus mengalami peningkatan sejak pemerintah mengeluarkan program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 kg bersubsidi. Peningkatan volume LPG bersubsidi ini tentunya berdampak pada semakin bengkaknya beban yang harus ditanggung oleh APBN. Subsidi LPG pada praktiknya banyak dinikmati oleh masyarakat mampu sehingga pemberian subsidi LPG menjadi tidak tepat sasaran. Pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi juga masih dihadapkan dalam beberapa permasalahan lainnya, seperti pendataan yang masih belum mencakup seluruh masyarakat miskin Indonesia, masih adanya disparitas harga yang tinggi antara LPG subsidi dan non subsidi sehingga menimbulkan adanya LPG oplosan dan kelangkaan LPG bersubsidi di masyarakat. Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah mengubah system pemberian subsidi dari berbasis komoditas/barang menjadi subsidi langsung kepada target penerima sehingga tujuan pemberian subsidi by name by address dapat terwujud. Sinkronisasi data ertamina dengan DTKS juga perlu dipastikan oleh DPR RI agar subsidi LPG 3 kg tepat sasaran.