| Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) |
lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi
negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR terdiri atas anggota
DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan
MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. |
DETAIL |
| Mandatory Spending |
Belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang.
Tujuan mandatory spending ini adalah untuk mengurangi masalah
ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. |
DETAIL |
| Millenium Development Goals (MDGs) |
Sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan Konferensi
Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa
Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000. Semua negara
yang hadir dalam pertemuan tersebut berkomitmen untuk
mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan
nasional dalam upaya menangani penyelesaian terkait dengan isu-isu
yang sangat mendasar tentang pemenuhan hak asasi dan kebebasan
manusia, perdamaian, keamanan, dan pembangunan. Millennium
Development Goals (MDGs) dapat diterjemahkan menjadi “Tujuan
Pembangunan Milenium”. |
DETAIL |
| Mitigation Fiscal Framework (MFF) |
Kerangka Fiskal Mitigasi (Mitigation Fiscal Framework/MFF) yang pertama
ini disusun oleh Kementerian Keuangan dalam rangka mengkaji
pengeluaran publik dan kebijakan lain yang dibutuhkan untuk mencapai
sasaran pemerintah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK)
sebesar 26% pada tahun 2020, dibandingkan dengan bisnis seperti biasa,
dengan menggunakan sumber daya domestik. MFF meninjau pengeluaran
baru-baru ini atas program-program aksi mitigasi iklim terkait di sektor
kehutanan, lahan gambut, energi dan transportasi serta efektivitas biaya
dari pengeluaran tersebut. Melalui kegiatan ini, dapat diperkirakan berapa
besar kemungkinan penurunan emisi akan dicapai dengan pengeluaran
publik saat ini serta potensi peningkatan kinerja. Analisis ini menunjukkan
bahwa aksi-aksi lebih lanjut dibutuhkan untuk mencapai target penurunan
emisi sebesar 26% tersebut. Laporan ini juga menyampaikan beberapa
opsi kegiatan yang baru untuk dipertimbangkan. |
DETAIL |
| Modul Penerimaan Negara (MPN) |
MPN hadir sebagai upaya modernisasi pengelolaan perbendaharaan Negara
yang dilakukan Ditjen Perbendaharaan untuk menjalankan salah satu fungsi
Treasury yaitu menghimpun seluruh penerimaan Negara. Dengan slogan
“Mudah, Praktis dan Nyaman”, sesuai singkatannya, MPN menjadi salah satu
mercusuar pelayanan di Ditjen Perbendaharaan. |
DETAIL |
