Jurnal Budget

Penulis:

Sekilas:
Perbankan memiliki peranan penting terhadap kinerja perekonomian suatu negara, yang secara khusus melalui fungsi intermediasi (financial intermediary function) yang dijalankan oleh perbankan. Di sisi lain, pelaksanaan fungsi intermediasi dimaksud sangat bergantung pada tingkat kesehatan suatu bank atau industri perbankan itu sendiri. Salah satu indikator kesehatan suatu bank atau industri perbankan adalah rasio antara nilai kredit bermasalah dengan total kredit yang dikucurkan oleh bank atau industri perbankan, yang lebih dikenal dengan sebutan Non-Performing Loans (NPL). Dalam berbagai literatur, faktor-faktor atau determinan yang memengaruhi NPL dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yakni determinan makroekonomi (the macroeconomic determinants) dan determinan yang bersumber dari internal bank itu sendiri (the bank-specific determinants). Salah satu determinan makroekonomi yang memengaruhi NPL adalah perubahan atau pergerakan harga komoditas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga komoditas terhadap NPL di Indonesia, dengan menggunakan data kuartalan pada periode 2003-2019 dan metode Autoregressive Distributed Lag (ARDL). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa harga komoditas berpengaruh signifikan terhadap NPL, dimana rasio NPL akan menurun ketika harga komoditas naik. Secara kuantitatif, setiap kenaikan 1 persen harga komoditas akan menurunkan NPL sebesar 0,862 pada jangka pendek dan 4,088 pada jangka panjang. Hasil lain dari penelitian ini adalah rasio NPL akan menurun ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, nilai tukar rupiah terdepresiasi dan inflasi yang menurun.

Penulis:

Sekilas:
Undang-Undang Desa mengamanatkan pemerintah pusat untuk menganggarkan Dana Desa yang diberikan kepada desa. Kebijakan Dana Desa merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka membangun perekonomian di tingkat desa maupun mengurangi kesenjangan kemiskinan di desa. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi/ lingkungan. IDM yang ada dapat mencerminkan perkembangan fakta di lapangan. Sehingga IDM dapat digunakan sebagai proksi output dari pengelolaan Dana Desa. Alokasi Dana Desa dianggarkan dalam jumlah yang cukup besar untuk diberikan ke desa. Besaran alokasi Dana Desa setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Besaran alokasi Dana Desa yang terus mengalami peningkatan, perlu dilakukan evaluasi atas kebijakan tersebut. Namun sampai saat ini belum ada penelitian yang dilakukan pada tingkat desa. Sehingga penelitian ini akan melakukan evaluasi kebijakan Dana Desa, dilihat bagaimana pola hubungan antara besaran alokasi Dana Desa di setiap desa terhadap output kebijakan Dana Desa. Dalam hal ini output kebijakan Dana Desa dilihat dari nilai Indeks Desa Membangun dari masing-masing desa. Hasil analisis menunjukkan bahwa besar pagu anggaran Dana Desa dan IDM memiliki hubungan searah yang signifikan. Hal ini berarti semakin besar pagu anggaran Dana Desa maka IDM yang dimiliki akan semakin besar pula. Namun korelasi yang dimiliki sangat lemah. Hal ini dikarenakan pembangunan di desa yang dibiayai oleh Dana Desa lebih kecil dibandingkan dengan pembangunan yang dipotret oleh IDM. Hal ini diperparah dengan kebijakan formulasi yang digunakan untuk menentukan besar alokasi Dana Desa per desa. Adanya faktor yang menghambat pengelolaan Dana Desa seperti rendahnya kualitas SDM di desa dan belum optimalnya kualitas pendamping menjadi juga menjadi penyebab rendahnya hubungan antara pagu anggaran Dana Desa dan IDM.

Penulis:

Sekilas:
Studi ini menguji perbedaan hasil pembangunan pendidikan di Indonesia dengan membedakan hasil tersebut berdasarkan wilayah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan tiap kawasan agar pembangunan berikutnya diarahkan untuk menutupi kelemahan yang ada. Pembandingan kawasan dilakukan dengan menggunakan uji beda kawasan barat dan timur atas kinerja pembangunan pendidikan yang tercatat dalam Neraca Pendidikan Daerah tahun 2018/2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil penelitian diketahui bahwa kinerja pendidikan di kawasan barat dan timur Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan secara statistik. Terutama dalam kinerja yang diukur dari angka partisipasi murni dan hasil ujian nasional di semua jenjang pendidikan yang diuji. Kawasan timur memiliki kinerja pendidikan yang lebih lemah daripada kawasan barat Indonesia. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah jika ingin mengurangi ketimpangan pembangunan di sektor pendidikan.

Penulis:

Sekilas:
Pelaksanaan desentralisasi fiskal di tahun 2001 bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan antar daerah, dan memperbaiki porsi pembagian penerimaan negara antara pusat dan daerah. Penyerahan kewenangan pun diikuti dengan pengalokasian anggaran transfer ke daerah. Kebijakan ini semakin memudahkan daerah dalam menjalankan urusan-urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat. Daerah dengan sumber daya alam berlimpah akan menikmati sumber pendanaan yang lebih baik dibandingkan daerah yang tidak memiliki sumber daya alam. Daerah tertinggal dicirikan sebagai daerah dengan sumber daya alam yang minim yang menyebabkan tingginya ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Hal ini menyebabkan rendahnya kemandirian daerah tertinggal karena minimnya sumber pendapatan daerah. Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) rata-rata daerah tertinggal sepanjang tahun 2015-2018 sebesar 0,75 atau berkategori sedang. Beberapa daerah tertinggal di Papua dan Papua Barat memiliki IKF tinggi karena adanya dana Otonomi Khusus. Dari sisi ruang fiskal (IRF), keleluasaan daerah tertinggal dalam menentukan sendiri prioritas belanjanya sebesar 36 persen sepanjang tahun 2016-2018. Salah satu tujuan desentralisasi fiskal adalah menghilangkan kesenjangan horizontal antar daerah yang pada akhirnya harus tercermin dalam proses penganggaran dimana daerah yang lebih membutuhkan (daerah tertinggal) akan mendapatkan alokasi lebih banyak dibanding daerah lain yang lebih beruntung. Tujuan penelitian ini menganalisis pengaruh IKF dan IRF terhadap dana perimbangan periode tahun 2015-2018 di 122 kabupaten daerah tertinggal di Indonesia. Data yang digunakan adalah data dana perimbangan, IKF, IRF periode 2015-2018 yang bersumber dari BPS, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya. Alat analisis menggunakan regresi data panel dengan Fixed Effect Model. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa variabel IKF secara signifikan berpengaruh positif terhadap dana perimbangan dan variabel IRF signifikan berpengaruh negatif terhadap dana perimbangan.

Penulis:

Sekilas:
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui interaksi jangka pendek dan jangka panjang antara arus masuk FDI serta variabel pengendali keterbukaan perdagangan terhadap pendapatan pajak di Indonesia periode 1972-2018. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengetahui interaksi jangka pendek dan jangka panjang antara arus masuk FDI dan keterbukaan perdagangan terhadap pendapatan pajak di Indonesia periode 1972-2018. Variabel dependen adalah pendapatan pajak. Sedangkan variabel independen adalah arus masuk FDI. Penentuan pendapatan pajak sebagai variabel dependen dikarenakan di Indonesia pengurangan pajak atau pemberian insentif fiskal masih menjadi senjata utama untuk menarik arus masuk FDI. Variabel pengendali yang digunakan berupa keterbukaan perdagangan. Variabel ini digunakan karena tingkat keterbukaan perdagangan suatu negara menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi besar kecilnya arus masuk FDI. Metode yang digunakan adalah Vector Error Correction Model (VECM), karena data stationer pada tingkat satu namun terkointegrasi. Hasil penelitian ini adalah interaksi jangka pendek maupun jangka panjang arus masuk FDI dan variabel pengendali berupa keterbukaan perdagangan terhadap pendapatan pajak di Indonesia periode 1972 – 2018 memiliki hubungan positif dan signifikan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Bond dan Samuelson (1986) yang menyatakan bahwa pendapatan pajak pemerintah negara tuan rumah dapat menurun dalam jangka pendek karena pembebasan pajak (tax holiday) sebagai alat penarik FDI di periode awal dan akan mengalami peningkatan dalam jangka panjang karena investasi asing tidak akan ditarik setelah periode tax holiday.