Jurnal Budget

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E., M.E. ❖ Rendy Alvaro, S.Sos., M.E.

Sekilas:
Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) telah berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Dengan terdampaknya perekonomian Indonesia, kondisi ini menjadi perhatian khusus, baik bagi pemerintah pusat maupun daerah, khususnya dalam rangka upaya pemulihan ekonomi sebagai akibat dampak yang telah ditimbulkan. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini akan dibahas analisis sektor ekonomi dengan tujuan menganalisis pergeseran sektor ekonomi akibat pandemi Covid-19. Penelitian yang digunakan dalam hal ini yakni penelitian deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Objek penelitian adalah perekonomian di 5 provinsi di Indonesia yang paling terdampak pandemi Covid-19, yang ditunjukkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang terkontraksi cukup dalam di tahun 2020 yakni Provinsi Bali, kemudian disusul oleh Provinsi Kep. Riau, Provinsi Banten, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi DI Yogyakarta. Data yang digunakan yakni PDRB tahun 2019-2020. Analisis ini dilakukan untuk menganalisis sektor-sektor apa saja yang masih bisa dikembangkan, sehingga perekonomian bisa meningkat kembali. Dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi tersebut, penelitian ini menggunakan analisis shift share. Berdasarkan hasil analisis diperoleh, pandemi Covid-19 memberi dampak pada pergeseran sektoral di Indonesia, khususnya di kelima provinsi yang menjadi objek penelitian. Secara khusus terkait unsur-unsur analisis shift share, ditemukan bahwa secara keseluruhan seluruh sektor di kelima provinsi tersebut memiliki keunggulan kompetitif provinsi yang cukup bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan setiap provinsi dalam memproduksi maupun sumber daya yang dimiliki, di samping adanya kebijakan pemerintah dalam menerapkan PSBB yang juga turut memengaruhi dalam beragam aspek, yang pada ujungnya berpengaruh pada kinerja sektoral di daerah. Selain itu, juga diperoleh bahwa tidak ada tingkat spesialisasi pada semua sektor di kelima provinsi tersebut.

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E., C.L.D ❖ Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P., C.L.D

Sekilas:
Pada awal tahun 2016, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai bentuk perdagangan bebas di wilayah negara-negara ASEAN resmi diberlakukan, yang berimplikasi dihilangkannya hambatan terhadap arus barang antarnegara ASEAN. Sejauh ini, market share produk karet Indonesia di pasar ASEAN masih relatif rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya daya saing produk karet Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana daya saing produk karet Indonesia sebelum dan sesudah penerapan MEA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya saing ekspor produk karet Indonesia di pasar ASEAN sebelum dan sesudah penerapan MEA. Dalam menganalisis daya saing karet di pasar ASEAN, metode analisis data yang digunakan yakni Revealed Comparative Advantage (RCA) dan Export Product Dynamics (EPD). Hasil penelitian ini menemukan antara lain: (a) produk ban bertekanan dalam kondisi baru di Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam konsisten memiliki daya saing, baik sebelum maupun sesudah MEA; (b) karet alam berdaya saing secara konsisten di pasar Singapura, baik sebelum maupun sesudah MEA; (c) berdasarkan perhitungan EPD, terjadi perbaikan posisi karet alam di Malaysia dan Singapura (retreat menjadi falling star), serta Vietnam (falling star menjadi rising star) setelah MEA; (d) berdasarkan perhitungan RCA, produk karet divulkanisasi selain karet keras berdaya saing hanya di pasar Singapura, baik sebelum maupun sesudah MEA; dan (e) berdasarkan perhitungan RCA, secara konsisten produk ban atau belting pengangkut atau penggerak dari karet divulkanisasi memiliki daya saing di Singapura, Thailand, dan Vietnam, baik sebelum maupun sesudah MEA.

Penulis:

Sekilas:
Tingginya tingkat ketimpangan yang terjadi di Indonesia mengindikasikan belum tercapainya tujuan pembangunan. Di sisi lain, penerapan otonomi daerah seharusnya mempermudah daerah untuk melakukan pembangunan berdasarkan potensi yang dimiliki, yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan dari pembangunan ekonomi itu sendiri. Penelitian ini akan menganalisis pola dan struktur ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia berdasarkan tipologi Klassen serta ketimpangan pembangunan yang terjadi di provinsi-provinsi di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan tipologi Klassen, diperoleh bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia berada dalam kategori daerah berkembang cepat. Wilayah ini berpotensi menjadi pusat perekonomian baru apabila laju pertumbuhan ekonomi dipertahankan. Pemerintah daerah perlu memiliki komitmen yang kuat dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Dengan adanya kominten tersebut, pemerintah daerah akan terus melakukan inovasi dan perbaikan kebijakan yang menarik investor. Adanya pandemi di tahun 2020 menyebabkan banyak provinsi di Indonesia yang masuk ke dalam klasifikasi daerah tertinggal. Provinsi yang mengalami penurunan klasifikasi ini merupakan provinsi yang perekonomiannya ditopang oleh sektor tersier. Sedangkan provinsi-provinsi yang mengalami peningkatan klasifikasi pada masa pandemi merupakan provinsi-provinsi yang ditopang oleh sektor primer. Hal ini dikarenakan adanya perubahan perilaku konsumsi di masyarakat yang lebih menahan diri untuk melakukan kegiatan tersier. Masyarakat cenderung untuk tidak melakukan kegiatan tersier guna menghindari terpapar virus Covid-19 serta adanya penurunan daya beli masyarakat. Ketimpangan yang terjadi di wilayah provinsi di Indonesia masih relatif tinggi. Rata-rata indeks ketimpangan provinsi-provinsi di Indonesia berada di sekitar 0,5. Hal ini dapat diartikan bahwa ketimpangan berada dalam kategori berat. Tidak meratanya pembangunan dan investasi merupakan salah satu penyebab tingginya ketimpangan di Indonesia.

Penulis:

Sekilas:
Studi ini mengevaluasi kinerja dalam penyaluran insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan di masa pandemi Covid-19 tahun anggaran 2020. Evaluasi tersebut dilakukan kepada pemerintah provinsi di Indonesia dengan melakukan pendataan atas hasil pemeriksaan BPK atas kinerja efektivitas penanganan Covid-19 di bidang kesehatan oleh pemerintah provinsi. Hasil dari evaluasi tersebut diketahui bahwa dalam penyaluran dana insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan ini, terdapat beberapa pemerintah provinsi yang terlambat menyalurkan dana kepada tenaga kesehatan serta penyaluran dana insentif yang tidak tepat jumlah. Kondisi ini disebabkan karena pemerintah provinsi menunggu kejelasan atas acuan pencairan dana yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Acuan pencairan dana berupa petunjuk teknis yang dirangkum dalam keputusan Menteri Kesehatan mengalami perubahan dalam waktu yang relatif berdekatan dan belum sinergis dengan peraturan dari kementerian lain, sehingga terdapat tumpang tindih peraturan dan terjadi misinterpretasi oleh pemerintah daerah. Pihak Kementerian Kesehatan juga tidak menegaskan perihal pelaporan penyaluran dana untuk insentif dan santunan kematian ini, sehingga proses monitoring dan evaluasi (monev) tidak berjalan.

Penulis:

Sekilas:
Kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi listrik melalui PT PLN (Persero) membawa konsekuensi kinerja keuangan PT PLN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif asosiatif. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data-data kuantitatif, yaitu laporan keuangan PT PLN (Persero) tahun 2010-2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan dokumentasi. Pada penelitian ini, analisis data menggunakan koefisien korelasi rank spearman untuk menguji hubungan rasio tunai, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas, dan rasio likuiditas dengan subsidi listrik.. Hasil yang diperoleh bahwa kinerja keuangan PT PLN (Persero) sangat tergantung dari subsidi pemerintah. Hal ini disebabkan oleh biaya produksi listrik (Biaya Pokok Penyediaan/BPP) di Indonesia selalu lebih tinggi daripada harga jual listrik rata-rata. Hasil uji korelasi rank spearman menunjukkan terdapat hubungan rasio tunai dan rasio solvabilitas dengan subsidi listrik. Hasil uji korelasi rank spearman juga menunjukkan tidak terdapat hubungan rasio rentabilitas dan rasio likuiditas dengan subsidi listrik. Pemberian subsidi listrik pun juga masih terdapat permasalahan, yaitu ketidakhematan BPP dan ketidaktepatan sasaran subsidi listrik.