Jurnal Budget

Penulis:

Sekilas:
Studi ini menguji bagaimana belanja pemerintah daerah memengaruhi pelayanan publik yang diberikan pada masyarakat. Pelayanan publik diukur dari pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi objek penilaian dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang dilakukan tiap tahun oleh Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan belanja pemerintah merupakan belanja pemerintah daerah per fungsi per kapita. Dengan menggunakan sampel 94 pemerintah daerah, studi ini mengambil periode tahun 2014 hingga 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja fungsi per kapita berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk kewenangan pemerintah daerah di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur (perumahan dan fasilitas umum). Variabel rasio kualitas belanja atau sering disebut rasio belanja modal juga diuji untuk melihat pengaruh belanja modal terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam pengujian terhadap kinerja bidang kesehatan dan infrastruktur, rasio ini memberikan pengaruh negatif yang signifikan, namun untuk kinerja bidang pendidikan rasio ini tidak berpengaruh signifikan. Hal ini dapat berarti bahwa belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah belum efektif memenuhi kebutuhan pelayanan publik bagi masyarakat terutama di bidang pendidikan

Penulis: Rendy Alvaro, S.Sos., M.E. ❖ ERVITA LULUK ZAHARA, S.E., M.E.

Sekilas:
Permasalahan kemiskinan merupakan salah satu persoalan utama bangsa yang harus diselesaikan. Pemerintah telah mengalokasikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang salah satu tujuannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model persamaan regresi data panel dengan menggunakan Fixed Effect Model. Cakupan penelitian ini yaitu 33 provinsi di Indonesia yang terdiri dari 434 kabupaten/kota dengan series data tahun 2015-2018. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan DBH dan DAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Indonesia. Sementara Dana Desa dan PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Indonesia. Saran yang disampaikan oleh penulis adalah pertama, pengalokasian Dana Desa kepada pemerintah kabupaten dan kota mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan, sehingga perlu terus adanya dukungan kebijakan dari pemerintah dalam pemanfaatan Dana Desa agar dana dapat digunakan secara optimal dan terarah bagi kesejahteraan masyarakat wilayahnya. Kedua, diharapkan setiap pemerintah daerah hendaknya mendorong dan memacu peningkatan PDRB sehingga tingkat kemiskinan di wilayahnya dapat terus diturunkan.

Penulis:

Sekilas:
Stunting masih menjadi masalah gizi utama yang dihadapi Indonesia, mengingat angka prevalensi stunting tertinggi dibandingkan dengan masalah gizi lainnya seperti gizi kurang, kurus, dan gemuk. Di tahun 2018 angka prevalensi balita di Indonesia masih jauh berada di atas ambang yang ditetapkan oleh WHO sebesar 20 persen, yakni berada pada angka 30,8 persen. Bahkan menempatkan Indonesia menjadi negara ke 6 dengan jumlah balita stunting tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Selain kurang optimalnya perkembangan fisik dan kognitif, dalam jangka panjang stunting juga menyebabkan kemampuan produktif berkurang, kesehatan yang buruk, peningkatan risiko penyakit degenerative, penurunan prestasi akademik, serta lebih rentan terhadap penyakit tidak menular. Banyak faktor yang menjadi penyebab risiko terjadinya stunting, mulai dari pemberian ASI non-eksklusif selama 6 bulan pertama, kelahiran prematur, panjang kelahiran bayi yang kurang (pendek), ibu yang pendek, akses yang buruk ke perawatan kesehatan, anak yang berasal dari rumah tangga dengan jamban yang tidak diperbaiki dan tidak dirawat, hingga faktor sosial ekonomi juga berpengaruh terhadap kejadian stunting yang mengarah pada buruknya kualitas dan kuantitas asupan gizi serta meningkatnya insiden penyakit. Untuk itu analisis bertujuan untuk mengkaji pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap kejadian stunting di Indonesia dengan menggunakan metode fixed effect model dengan data sekunder berupa data panel yang terdiri atas 34 provinsi di Indonesia dengan kurun waktu tahun 2015-2018. Data tersebut meliputi kejadian stunting, pendapatan keluarga, tingkat kemiskinan, dan data pendukung lainnya seperti bayi yang mendapat asi eksklusif, tingkat konsumsi protein, serta rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak Berdasarkan hasil analisis didapatkan hasil bahwa, pertama, pendapatan keluarga, kondisi tingkat kemiskinan, bayi yang mendapat asi eksklusif, tingkat konsumsi protein, rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak secara simultan memiliki pengaruh terhadap stunting. Kedua, pendapatan keluarga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap stunting, sehingga dapat disimpulkan semakin besar pendapatan dalam keluarga, maka semakin kecil kejadian stunting yang terjadi. Ketiga, status sosial (tingkat kemiskinan) berpengaruh negatif terhadap kejadian stunting, namun secara statistik pengaruh tersebut tidak signifikan.

Penulis:

Sekilas:
Plastik merupakan material favorit di masyarakat, karena karakteristiknya yang serbaguna, ringan, fleksibel, tahan kelembaban, kuat dan relatif murah. Industri plastik merupakan industri strategis karena produk plastik digunakan di hampir semua sektor industri. Hal ini membuat jumlah sampah plastik yang meningkat setiap tahun. Yang menjadi persoalan, jumlah sampah plastik sudah tak terbendung dan butuh sampai ribuan tahun untuk terurai sempurna. Dampak eksternalitas sampah plastik antara lain gas metana yang berakibat pada perubahan iklim dan gangguan kesehatan seperti alergi, asma, ketidakseimbangan hormon, gangguan reproduksi dan lain-lain. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah seperti kebijakan plastik berbayar. Salah satu opsi fiskal yang sudah ada sejak APBN 2017 adalah cukai plastik. Cukai plastik dinilai dapat menjadi alat pengendali atau pengawasan atas sampah plastik. Namun, sampai saat ini kebijakan cukai plastik belum juga diimplementasikan. Polemik diantara dua kementerian dan belum adanya peraturan pelaksana menjadi alasan belum diterapkan kebijakan tersebut. Kebijakan cukai plastik tidak dapat berdiri sendiri, perlu ada kebijakan lain yang mendukung. Selain itu, perlu peran serta Kementerian/Lembaga dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, insentif kepada pelaku industri daur ulang atau pengganti plastik dan disinsentif impor plastik, penerapan pajak sampah dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terkait sampah plastik, penganggaran penanganan sampah dan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah. Sosialisasi kepada masyarakat juga penting untuk mengubah perilaku dan menanamkan kesadaran pencemaran lingkungan yang disebabkan terutama sampah plastik adalah masalah seluruh umat manusia, sehingga diperlukan peran, kepedulian, dan kerja sama yang berkesinambungan. Dengan demikian, kita dapat mengatasi Indonesia darurat sampah plastik.

Penulis:

Sekilas:
Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kemajuan pembangunan pada aspek kualitas manusia di suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi indeks pembangunan manusia di Indonesia dengan mengambil sampel 34 provinsi di Indonesia selama periode 2013 hingga 2017. Teknik analisis yang digunakan ialah regresi data panel dengan menggunakan fixed effect model. Hasil regresi tersebut menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita dan tingkat kemiskinan provinsi memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya indeks pembangunan manusia. Sedangkan variabel tingkat pengangguran dan rasio kemandirian fiskal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Hasil tersebut menyiratkan pentingnya pembangunan ekonomi daerah dan pengentasan kemiskinan demi meningkatnya indeks pembangunan manusia.