Jurnal Budget

Penulis:

Sekilas:
Kinerja sektor pertanian khususnya subsektor tanaman pangan saat ini mengalami penurunan, karena pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami perlambatan dan neraca perdagangan negatif setiap tahunnya. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor produksi dan harga. Faktor produksi merupakan faktor yang masih bisa dikendalikan oleh pemerintah. Sedangkan faktor harga sangat berkaitan dengan faktor eksternal, sehingga tidak bisa sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, tulisan ini akan berfokus pada pembahasan faktor produksi pada subsektor tanaman pangan. Hasil penelitian yang dilakukan memberikan beberapa kesimpulan yaitu determinan produksi sektor pertanian sangat dipengaruhi oleh luas lahan dan produktivitas. Permasalahan pada lahan yaitu adanya alih fungsi lahan karena kebutuhan tempat tinggal, dan keperluan untuk fasilitas umum. Sedangkan konversi lahan sawah yang disebabkan adanya alih komoditi dari tanaman pangan ke tanaman nonpangan karena margin harga komoditas nonpangan dianggap lebih menguntungkan bagi petani. Salah satu faktor utama alih komoditi adalah persoalan harga khususnya pada saat panen raya, komoditas padi merupakan pangan pokok utama nasional, tetapi produktivitasnya terus mengalami penurunan, dan penggunaan alat mesin pertanian (alsintan) pada pasca panen masih relatif minim. Adapun upaya yang perlu dilakukan yaitu pemerintah harus menyerap hasil produksi petani dan pemberian bantuan alsintan harus secara lengkap yaitu pra panen dan pasca panen.

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si. ❖ Ade Nurul Aida, S.E., M.E.

Sekilas:
Pelaksanaan otonomi daerah yang diterapkan sejak berlakunya UndangUndang (UU) No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, memberi peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya. Kesiapan daerah menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan yakni kemampuan keuangan daerah. Hal tersebut tentunya membawa konsekuensi adanya perbedaan kinerja keuangan antar daerah dari sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah, yang digambarkan dalam pemetaan kemampuan keuangan daerah. Pemetaan kemampuan keuangan daerah digunakan sebagai alat ukur kesiapan daerah dalam menjalankan kewenangannya. Pemetaan juga dijadikan dasar strategi pengembangan sektor potensial di daerah dalam mendorong kemandirian. Pemetaan ini disusun dalam rangka mengevaluasi tentang pelaksanaan otonomi daerah dilihat dari kemampuan keuangan daerah. Parameter yang digunakan dalam studi ini adalah perhitungan dan analisis kinerja PAD melalui ukuran yakni growth, share, dan elastisitas; pemetaan dan analisis kemampuan keuangan daerah dengan metode indeks dan metode kuadran, maupun dengan uji beda. Tahap analisis kemampuan keuangan daerah yakni menghitung Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dengan rata-rata hitung dari indeks pertumbuhan (growth), indeks elastisitas, dan indeks share. Kemudian mengklasifikasikan IKK tersebut dengan mengombinasikannya ke dalam metode kuadran. Hasil analisis diperoleh bahwa indeks growth dan indeks share setelah adanya otonomi daerah mengalami penurunan. Artinya, pertumbuhan PAD maupun kontribusi PAD dalam APBD lebih rendah dari sebelum dilaksanakannya otonomi daerah. Sementara kontribusi PAD dalam membiayai belanja pembangunan yang tercermin dari nilai indeks elastisitas, menunjukkan bahwa secara rata-rata nilai indeks elastisitas setelah penerapan otonomi daerah meningkat menjadi 0,492, meskipun peningkatan tersebut masih relatif kecil yakni sebesar 0,06. Hasil analisis menunjukkan bahwa setelah otonomi daerah, kemampuan keuangan daerah mengalami penurunan yang ditunjukkan dari jumlah provinsi yang memiliki IKK tinggi turun dari sebelum otonomi daerah. Selain itu, berdasarkan hasil uji t, diperoleh hasil bahwa penerapan otonomi daerah tidak meningkatkan kemampuan keuangan provinsi-provinsi di Indonesia. Dari peta kemampuan keuangan provinsi-provinsi di Indonesia sebelum dan sesudah otonomi daerah juga menunjukkan bahwa terjadi perubahan peta kemampuan keuangan daerah secara signifikan. Sebanyak 15 provinsi mengalami penurunan klasifikasi peta kemampuan keuangan daerah. Sedangkan hanya 2 provinsi yang mengalami peningkatan klasifikasi peta kemampuan keuangan daerah, yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Untuk itu, pemerintah perlu mendorong pemerintah daerah agar mampu berinovasi dalam menggali sumber pendapatan daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan kemandirian daerah.

Penulis:

Sekilas:
Studi ini mengkaji perkembangan ketimpangan antar wilayah di Indonesia dari periode 2000-2019. Pengujian dilakukan dengan pengelompokan menggunakan tipologi Klassen dan pengukuran nilai ketimpangan dengan menggunakan indeks Williamson. Selain itu, hasil penghitungan ketimpangan tersebut diuji korelasinya dengan belanja pemerintah menurut jenisnya, yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial serta transfer ke daerah. Hasil penelitian diketahui bahwa tipologi Klassen mengategorikan 2 provinsi berada dalam kelompok provinsi yang maju dan berkembang pesat/kuadran 1 yaitu DKI Jakarta dan Kepulauan Riau. Sementara itu, 8 provinsi masuk ke dalam kelompok provinsi yang masuk dalam kategori tertinggal (kuadran 3). Untuk kelompok provinsi yang tergolong berkembang dengan pendapatan per kapita melebihi rata-rata namun pertumbuhannya rendah dan berada di kuadran 4 terdapat 5 provinsi dan provinsi lainnya (19 provinsi) masuk ke dalam kuadran 2 yang merupakan kuadran dengan pertumbuhan tinggi namun PDRB per kapitanya di bawah rata-rata. Sementara itu, nilai ketimpangan yang diukur dengan indeks Williamson selama 2010-2019 berada di kisaran 0,70-0,76 yang mendekati angka 1, artinya Indonesia mengalami ketimpangan wilayah yang tinggi. Pengujian korelasi variasi indeks Williamson dengan variasi belanja negara menunjukkan belanja pegawai, belanja barang, belanja modal serta transfer ke daerah berhubungan positif dan signifikan terhadap indeks Williamson. Hal ini membuktikan bahwa belanja negara masih belum terdistribusi secara merata dan belum mampu mengangkat daerah dengan pertumbuhan rendah.

Penulis:

Sekilas:
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND). Hal ini dilakukan di antaranya untuk mengetahui kontribusi kinerja keuangan BUMN di sektor perbankan terhadap laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk dan persentase kepemilikan saham pemerintah, untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi dividend payout ratio (DPR) pada BUMN sektor perbankan seperti return on assets (ROA) dan capital adequacy ratio (CAR) secara bersama-sama (simultan), untuk mengetahui pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap DPR pada bank BUMN, dan untuk mengetahui pengaruh rasio kecukupan modal/CAR terhadap DPR pada bank BUMN, serta untuk mengetahui target dan realisasi PNBP KND atas laba BUMN sektor perbankan. Berdasarkan hasil penelitian analisa kinerja keuangan hanya Bank BRI yang telah memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan laba dan persentase kepemilikan saham pemerintah yang besar sehingga penerimaan PNBP KND sektor perbankan secara keseluruhan belum optimal. Berdasarkan uji F, variabel ROA dan CAR perusahaan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap DPR. Berdasarkan uji t, variabel ROA (X1) terhadap DPR menunjukkan ROA berpengaruh signifikan dan positif terhadap DPR. Begitu pula variabel CAR (X2). Realisasi PNBP KND/Setoran Dividen atas Laba Pemerintah BUMN sektor perbankan selalu melampaui target PNBP KND atas laba pemerintah. Namun, pemerintah masih perlu memformulasi target yang tepat untuk penerimaan PNBP KND karena pemerintah masih menetapkan rasio DPR yang sama untuk BUMN tanpa memerhatikan laba bank BUMN lebih besar atau kecil. Pemerintah juga masih menetapkan rasio DPR yang sama tanpa memerhatikan kinerja keuangan bank BUMN telah mengalami penurunan.

Penulis:

Sekilas:
Dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan konkuren, pemerintah pusat mengalokasikan belanja kepada pemerintah daerah berdasarkan asas tugas pembantuan. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat; pemerintah daerah baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Prinsipnya untuk mendukung asas dekonsentrasi atau asas tugas pembantuan, yang dalam pelaksanaan anggaran diwujudkan dengan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. Menurut penggunaannya dana dekonsentrasi lebih ditujukan untuk upaya pembinaan, pengawasan, dan koordinasi, sementara dana tugas pembantuan difokuskan pada pembangunan output fisik. Pengalokasian belanja pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga (K/L) dalam bentuk belanja modal, belanja barang, dan belanja bantuan sosial, bersama dengan transfer dana perimbangan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksudkan untuk meningkatkan investasi/akumulasi barang modal pada pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tergambar melalui peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Beberapa provinsi mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan melebihi alokasi DAK, sementara di provinsi lainnya alokasinya lebih rendah. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh belanja modal, belanja barang, dan belanja bantuan sosial terhadap PDRB di 33 pemerintah provinsi (di luar DKI Jakarta). Data yang digunakan adalah data belanja modal, belanja barang, belanja bantuan sosial dan PDRB provinsi periode 2014-2019 yang bersumber dari BPS, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya. Alat analisis yang digunakan yaitu regresi data panel dengan fixed effect model. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif terhadap PDRB dan variabel belanja bantuan sosial berpengaruh negatif terhadap PDRB. Variabel belanja barang dikeluarkan dari model karena tidak memenuhi uji multikolinearitas