Jurnal Budget

Penulis:

Sekilas:
Penelitian ini akan memberikan gambaran kemampuan keuangan provinsi di wilayah barat Indonesia. Selanjutnya atas hasil tersebut dapat diberikan masukan terkait langkah yang bisa dilakukan pemerintah daerah dan pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan daerah dan transfer ke daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jangka waktu data yang digunakan adalah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020. Objek penelitian adalah 16 Provinsi di Wilayah Barat Indonesia. Data yang digunakan yakni APBD Tahun 2010-2020. Penelitian ini menggunakan analisis share dan growth serta metode kuadran.

Penulis:

Sekilas:
Hasil pemeriksaan BPK tahun 2020 terkait indeks kemandirian fiskal terhadap 503 pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menunjukkan bahwa 92,5 persen daerah masih berstatus “belum mandiri”, sebanyak 5,98 persen pemerintah daerah berstatus “menuju kemandirian”, dan hanya 1,50 persen daerah berstatus “mandiri”. Berdasarkan data APBD tahun 1995 dan di tahun 2020, secara proporsional tidak terjadi perubahan signifikan sebelum dan setelah adanya dana perimbangan. Prosentase jumlah daerah dengan kategori kemandirian yang rendah sekali hanya berkurang dari 89,6 persen di tahun 1995 menjadi 87,3 persen di tahun 2020, sementara prosentase jumlah daerah dengan kategori rendah justru bertambah dari 9,2 persen di tahun 1995 menjadi 10,1 persen di tahun 2020

Penulis:

Sekilas:
Pemberdayaan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah sebelas pasal, menambahkan sembilan belas pasal baru serta menghapus satu pasal dari tiga Undang-Undang. Undang-Undang tersebut merupakan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, UU Nomor 20 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta UU Nomor 38 tentang Jalan. Untuk itu tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan UMKM paska berlakunya UU Cipta Kerja dan tantangan apa yang dihadapi oleh pemerintah dalam pemberdayaan UMKM agar pelaku UMKM di Indonesia dapat naik kelas.

Penulis:

Sekilas:
Perkembangan FDI, net ekspor dan gini rasio Indonesia menunjukkan bahwa pada saat terjadi tren peningkatan net ekspor dan realisasi FDI, gini rasio menunjukkan tren penurunan pada periode yang sama. Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa terdapat pengaruh antara FDI dan net ekspor, yang merupakan elemen dari liberalisasi, terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Sehingga pada tulisan ini akan dilihat seberapa besar pengaruh liberalisasi ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia

Penulis:

Sekilas:
Reformasi perpajakan di Indonesia dimulai tahun 1983 sejak diundangkannya UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU tentang KUP Tahun 1983). Salah satu pengaturan dalam UU tersebut yaitu pengaturan sanksi perpajakan, dalam bentuk pemberian sanksi admnistrasi maupun sanksi pidana. Pengaturan sanksi tersebut ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang pada saatnya akan meningkatkan penerimaan perpajakan, termasuk penerimaan pajak penghasilan. Beberapa studi di Indonesia menunjukkan bahwa pemberian sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Namun, berbagai studi tersebut masih dengan lokus yang berskala mikro dan menggunakan metodologi survei (sampling), yakni pada wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di daerah tertentu. Atas hal tersebut, penelitian ini hendak menguji hubungan pemberian sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan dalam konteks yang lebih luas atau makro, yakni Indonesia, dengan menggunakan metode estimasi ordinary least squares (OLS). Selain itu, penelitian ini juga hendak menganalisisis sanksi perpajakan apa saja yang mengalami perubahan sejak 1983 hingga tahun 2009 dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif